Peraturan Zona Merah untuk PKL Tidak Jelas, GGW: Bupati Tak Miliki Kajian Menyeluruh

GARUT, (GE).- Terkat peraturan zona merah untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan Garut, Garut Govermence Watch (GGW). GGW menilai aturan yang diterapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan ini terkesan tumpang tindih. GGW mencontohkan, Dengan diberikanya gerobak dan jadwal tertentu kepada PKL, justru memperbolehkan adanya PKL di zona merah.

Demikian dikatakan Sekeratis Jendral (sekjen) Garut Govermence Watch (GGW),Yudha Ferdinan. Dikatakannya, Bupati Garut Rudy Gunanam tidak memiliki kajian yang menyeluruh terkait penataan PKL.

“Dengan adanya Gedung PKL, apakah kajianya sudah menyeluruh? Memang dilalui oleh angkutan umum yang cukup banyak,” tukasnya, Rabu (3/8/17).

Ditegaskannya, untuk menentukan atau membuat kebijakan tentu tidak boleh tergesa – gesa. “Harus dilihat dari berbagai aspek, apakah itu aspek sosilologis, dan bagaimana aspek ekonomi yang menentukan para pelanggan tetap membeli,” ucapnya.

Yudha mengatakan, dalam konteks saar ini penertiban PKL tentu bukan hal yang populer ketika akan menghadapi tahun pemilu 2018. “Wallohu’alam, apakah beliau (Bupati Garut/red.) akan ikut lagi atau tidak saya tidak tahu,” tandasnya.

Menurutnya, apa yang sedang terjadi hari ini tentang penataan PKL, peraturan yang dibuat oleh Bupati kurang matang. “Kebijakan pemberian gerobak untuk PKL dibuat dalam momentum pilkada, sehingga bagi-bagi gerobak atau gimana saya kurang tahu,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Bupati Bertekad Akan Terus Tertibkan PKL di Zona Merah

GARUT, (GE).- Operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) akan terus dilakukan dikawasan zona merah. Hal ini disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan baru baru ini. Yang dimaksud zona merah untuk PKL ini diantaranya sepanjang jalan Jendral A.Yani mulai dari persimpangan jalan Cimanuk hingga perempatan toserba asia, sebagian Jalan Ciledug dan Jalan Cikuray. Kawasan terebut merupakan areal favorit PKL yang biasa disebut kawasan “Pengkolan.”

“Tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada bergaining. Pokoknya penertiban PKL akan terus dilakukan. Selama ini Pemerintah terlalu lembek, dan lama membiarkan PKL.” Tandasnya, Senin (23/1/2017).

Bupati menilai, selama ini belum ada camat atau Kasatpol PP yang berhasil menangani penertiban PKL tersebut. Sehingga kawasan Pengkolan seperti itu-itu saja. Padahal, di zona itu berdasarkan undang undang dilarang untuk berjualan.

“Di kawasan itu mutlak dilarang untuk aktivitas PKL, karena kan undang-undang nya juga seperti itu. Tetapi disana nanti secara terencana akan ada bazar bagi PK,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, pengurus PKL Pengkolan, Awing menilai, penertiban PKL kali ini dilakukan karena pemerintah daerah sedang banyak anggaran.

“Ketika hari ini temen-teman diganggu lagi berarti pemertintah punya anggaran. Tetapi kemarin-kemarin kami tidak diganggu berarti pemerintah tidak punya anggaran.” katanya.
Awing juga menilai, bahwa Pemerintah daerah telah menciptakan peta konflik.

“Kalau kita pahami peta konnfik itu adalah ketika pedagang di Jalan Siliwangi dibebaskan. Sedangkan pedagang di sini tidak boleh berjualan. Ini kan jelas pemerintah sendiri yang membuat peta konflik. Tapi jujur sampai saat ini kami tidak terpancing,” tegasnya. (Kim)***

Editor: Kang Cep.

Akhirnya Bupati “Ngéléhan,” PKL Diizinkan Kembali Berdagang di Kawasan Pengkolan

PEMKAB, (GE),- Setelah dihantam gelombang aksi massa pedagang kaki lima (PKL) yang meminta agar mereka diijinkan untuk tetap berjualan di Jalan Siliwangi, akhirnya Pemkab Garut luluh dan akan mengijinkan para PKL untuk kembali berjualan sesuai keinginan mereka. Namun mereka diberikan syarat keseragaman gerobak, baik ukuran dan warna, serta tidak mengganggu para pengguna jalan.

” Mereka pakai gerobak, ukurannya 70 cm x 220 cm, rodanya sudah ada semua sama. Tidak boleh menggunakan tali dan tidak boleh menggunakan tempat duduk, kecuali untuk pedagang sendiri,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, usai bermusyawarah dengan belasan wakil PKL di Aula Setda Kabupaten Garut, (19/09).

Kepada kalangan wartawan, Bupati mengatakan, ijin berjualan bagi PKL di Jalan Siliwangi, dengan alasan di jalan tersebut tidak banyak toko.” Di Siliwangi itu tidak banyak toko. Kalau di depan toko mereka dilarang tidak berjualan, seperti di Jalan Ahmad Yani. Tapi di Ahmad Yani juga sewaktu-waktu mereka bisa berjualan dengan roda yang didorong,” ujarnya.

Ditambahkan Rudy, selain harus ada keseragaman sebagai syarat untuk berjualan di Jalan Siliwangi itu. Para PKL harus mengajukan permohonan ke Kapolres, untuk penggunaan badan jalan seluas 70 cm.

Keputusan Pemkab Garut, melalui pernyataan Bupati tersebut, disambut gembira oleh para PKL yang hadir dalam pertemuan di Aula Setda tersebut. ” Alhamdulillah Bapak Bupati sudah merespon konsep kita. Jadi hari ini kami akan mengirimkan surat untuk bisa menggunakan bahu jalan selebar 70 cm dan panjang 170 cm,” ungkap koordinator Masyarakat Pedagang Kreatif Lapangan, Asep Nurjaman.

Asep menyebutkan, sebanyak 200 pedagang yang akan menempati lokasi berjualan nanti, bukan lagi bernama PKL. Akan tetapi berubah status menjadi pedagang kreatif. Sehingga dirinya bisa menjamin ketertiban operasional jualan dan tidak akan mengganggu kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.

” Memang kalau pedagang kaki lima sulit diatur. Tapi hari ini berbicara pedagang kreatif, yang harkat derajatnya lebih tinggi dan bisa mematuhi aturan-aturan yang ditentukan pemerintah,” tandasnya.

Oleh sebab itu dirinya menjamin setelah berubahnya status para PKL ini akan lebih tertib dan taat aturan. Dicontohkannya, aksi para pedagang yang dilakukan belakangan ini relatif lebih aman dengan tidak adanya akasi anarkis. Ia berharap ke depan, pemerintah bisa melakukan pembinaan berkelanjutan kepada para pedagang, bersama-sama pengurus.

Selain diterima Bupati, musyawarah dengan para pedagang kreatif itu, di hadiri pula Kepala Dinas Perhubungan, Wahyudijaya, Kasatpol PP, Mlenik M, Asda I, Didit dan Kepala pejabat lainnya.(Dief).

PKL Pengkolan “Keukeuh,” Bupati Akan Kaji Konsep Berdagang Ala MPKLG

PEMKAB, (GE).- Ratusan perwakilan pedagang yang tergabung ke dalam Masyarakat Pedagang Kreatif Lapangan Garut (MPKLG) kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut. Para PKL “keukeuh” menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memberikan kejelasan terkait nasib mereka yang menolak direlokasi ke gedung PKL.

Dalam aksinya para pedagang menuntut pemkab kabupaten garut untuk menandatangani nota kesepakatan yang dibuat oleh MPKLG. Sebelumnya para PKL mengancam jika bupati tidak menghadiri audiensi ini mereka akan menduduki gedung pendopo.

Setelah lama menunggu, akhirnya Bupati Garut, Rudy Gunawan bersedia untuk menemui mereka untuk membahas terkait persoalan PKL yang berlarut ini.

Ditemui seusai audiensi di gedung DPRD, Rudy Gunawan mengaku tertarik dengan konsep yang ditawarkan oleh para PKL.

“Saya akan meninjau konsep yang ditawarkan MPKLG, jika memang dirasa tepat, saya akan pertimbangkan tuntutan para PKL ini.” Kata Bupati, saat diwawancarai sejumlah awak media usai audensi di gedung dewan.

Dijadwalkan, setelah audiensi ini Bupati dan para PKL kembali akan melakukan pertemuan pada hari Senin (19/09/2016). Dalam pertemuan nanti Bupati akan membahas membahas konsep para PKL serta meninjau langsung ke lapangan. (Hakim AG)***

Apes ! Bermaksud Hindari Razia, Pengendara Bermotor Malah Tabrak Blokade Polisi

KOTA, (GE).- Bermaksud hindari razia Polisi seorang pemuda paruh baya malah menabrak blokade Polisi yang sedang menjalankan operasi. Untung saja, petugas yang sedang bekerja berhasil menghindar dari serudukan sepeda motor yang sudah oleh itu. Pengendara nahas tersebut akhirnya tersungkur di atas aspal dan menabrak papan razia.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Garut, IPTU. Tejo Reno, membenarkan peristiwa tersebut. Kondisi korban yang tidak membawa identitas tersebut mengalami lecet di bagian kaki dan tangan. Kini pengendara tersebut diamankan jajaran Polres Garut guna dimintai keterangan lebih lanjut.

“Dia datang dari arah barat menuju Timur di Jalan Ahmad Yani. Kaget melihat razia, pengendara malah tancap gas dan menabrak papan pemberitahuan,” kata Tejo, saat ditemui “GE” saat menggelar razia di Jalan Ahmad Yani, Senin (5/9/2016).

Saat diperiksa, lanjut Tejo, pengendara tersebut tidak memiliki surat kelengkapan berkendara. Bahkan ia tak membawa kartu identitas apa pun. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pengendara tersebut diamankan di Mapolres Garut berikut sepeda motornya.

Tejo melanjutkan, razia kali ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Garut. Dalam razia kali ini, Polisi berhasil menjaring puluhan pengendara kendaraan bermotor yang tidak melengkapi surat-surat berkendara.

“Hari ini ada 50 pengendara yang mendapatkan sanksi berupa tilang. Pelanggarannya tidak membawa surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Ada juga yang tidak memakai helm dan kelengkapan kendaraan seperti kaca spion, dan knalpot bising,” pungkasnya. (Hakim AG)***

Keukeuh Ingin Berjualan di Pengkolan, Ratusan Massa PKL “Ontrog” Pemkab Garut

PEMBANGUNAN, (GE).- Merasa betah berdagang di kawasan Jalan A. Yani, Kecamatan Garut kota (Pengkolan), ratusan masa yang mengaku pedagang kaki lima (PKL) kembali turun ke jalan. Sebelum meng “ontrog” para pejabat teras Pemkab Garut, ratusan PKL ini menggelar aksi demonstrasinya di kawasan Bundaran Simpang Lima, Senin (01/08/2016).

Dalam orasinya, para PKL menuntut kepada Pemkab Garut, khususnya Bupati Rudy Gunawan agar mengizinkan untuk tetap berjualan di kawasan Pengkolan. Mereka menilai relokasi yang dilakukan Pemkab Garut ke Gedung Intan Medina atau Gedung PKL 1 dan 2. Para PKL menilai di tempat yang baru kurang pembeli, sehingga merugikan.

Aksi yang digelar sejak pukul 10.00 Wib pagi sempat memacetan ruas jalan di kawasan Bundaran Simpang Lima. Merasa puas berorasi di Simpang Lima, para PKL melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD dan berakhir di Kantor Pemkab Garut.

Para PKL beranggapan, relokasi yang disediakan Pemkab Garut di Gedung PKL 1 dan 2 sama saja “membunuh” mereka. Bahkan pemindahan ke Gedung PKL disebut para PKL dilakukan oleh oknum yang memiliki kepentingan. Sehingga tak semua PKL terakomodir ke gedung tersebut.

“Ya, saya sempat berjualan 6 bulan di Gedung PKL. Modal saya habis untuk makan, boro-boro kembali modal. Ya karena sepi pembeli,” tutur Wati,, salah seorang PKL.

Sementara itu, Ai, juga salah seorang pedagang meminta Pemkab Garut untuk memberikan izin pedagang berjualan di kawasan Pengkolan. Katanya, Pemkab bisa memberikan perhatian dengan menata tempat berjualan.

“Saat pembangunan Gedung PKL tidak ada komunikasi dengan kami. Malah dengan oknum yang tidak jelas,” tukasnya.

Sekda Kabupaten Garut, Iman Alirahman meminta agar semua PKL bisa terlebih dahulu menempati Gedung PKL 1 dan 2. Jika nanti terbukti dagangannya tak laku, maka bisa ada rencana lain. Bahkan Iman pun mendukung upaya revitalisasi sesuai keinginan PKL.

“Hanya saja harus ada pembuktian dulu. Minimal PKL pindah dulu semua,” tandasnya.

Sekda sendiri sangat memahami perasaan para PKL. Hanya saja upaya pemerintah itu juga untuk kebaikan semua pihak. Terkait dengan tuntutan para PKL yang menginginkan revitalisasi, Iman mengaku tak bisa berbuat banyak karena bukan sebagai pembut kebijakan. (Tim GE)***

Bupati Garut Batalkan Pertemuannya dengan PKL, Ratusan PKL Pengkolan Meradang

PENDOPO,(GE).- Rencananya hari ini, Selasa (17/05/2016) Bupati Garut, Rudy Gunawan sebelumnya telah menaggendakan akan kembali menemui PKL Pengkolan untuk berdialog terkait kelejasan mereka untuk tetap berdagang di kawasan “zona merah” atau tidak.

Setalah ratusan PKL berkumpuln dan menunggu hingga beberapa jam di gedung Pendopo, ternyata Bupati Rudy yang sebelumnya telah menjanjikan untuk bertemu ini ternyata membatalkannya, dengan alasan ada agenda mendadak ke luar kota.

Mendapati kenyataan ini, sejumlah pedagang meradang, mengaku kecewa berat dengan pembatalan pertemuan ini. Bagaimana tidak, sehari sebelumnya Bupati telah sepakat berjanji pada hari ini (17/05/2016) akan kembali berdialog dengan PKL .

Sementara itu, perwakilan Pemkab Garut yang ditunjuk Bupati, Drs. Mlenik Maumeriadi yang juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) hanya bisa menyampaikan, nahwa pertemuan dibatakan, karena bupati ada agenda mendadak ke luar kota.

“ Ya, kemaren sudah ditemui oleh Pak Bupati, kemudian dijanjikan apabila tidak ada acara ke luar kota akan ditemui. Ternyata barusan mendadak karena ada panggilan harus ke Jakarta,” ungkapnya.

Mendengar pernyataan Kasatpol PP, akhirnya ratusan PKL membubarkan diri dengan pengawalanm ketat aparat. Sejumlah PKL tampak kecewa berat, beberapa diantaranya menggerutu bahwa Bupati Garut saat ini tidak konsisten.

Koordinator PKL Pengkolan, Awing mentakan kekecewaanya di depan beberapa awak media. Ia menyebut, Bupati telah ingkar janji kepada warganya.

“Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, pemimpin Garut sekarang tidak konsisten.Padahal kemarin itu sudah jelas-jelas dia (Bupati/ red) bilang menjanjikan siap untuk menemui kami,” keluhnya. (Idrus Andriawan)***

Dilarang Berdagang di Pengkolan, Ratusan PKL Hampir Ngamuk di Pendopo

KOTA, (GE).- Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani atau kawasan Pengkolan, Garut kota mendatangi Gedung Pendopo Kabupaten Garut. Para PKL sejak pagi hari telah menunggu untuk bertemu langsung dengan Bupati Garut. Senin (16/05/2016).

Para PKL tetap mendesak agar Bupati Rudy mengizinkan untuk berjualan di zona merah. Sementara Pemkab Garut telah menetapkan Jalan Ahmad Yani sepanjang 500 meter merupakan zona merah. Bahkan pelarangan tersebut telah dibuatkan perdanya (Perda nomor 12 tahun 2015).

Penanggung Jawab PKL, Awink, mengaku sudah 11 bulan para PKL tak memiliki kejelasan untuk berjualan. Sementara, gedung PKL 1 dan 2 yang dibangun pemerintah dinilai sepi pembeli sehingga para PKL tetap bersikeras berjualan di zona merah.

“Hanya beberapa orang yang bertahan di sana (Gedung PKL). Bagamaina solusinya dari pemerintah? Jika dipaksa pindah ke Gedung PKL, kami minta kompensasi dari pemerintah,” ucap Awink usai bertemu Bupati Garut.

Ia pun mempertanyakan pembinaan para PKL yang dilakukan Kadin Kabupaten Garut. Menurutnya, para PKL tak pernah dibina oleh Kadin. Apalagi ada yang mengklaim menjadi komite PKL.

“Kapan mereka membina PKL? Jadi seolah-olah mereka yang perjuangkan. Tapi tuntutan kami tak direalisasikan,” tandasnya.

Awink bersama para PKL bertekad akan tetap berjualan di zona merah. Terlebih saat memasuki bulan Ramadan.

“Sepertinya tidak ada solusi terbaik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kecil.” Keluhnya.

Saat berlangsung pertemuan di gedung Pendopo, sempat terjadi perdebatan memanas antara Bupati Garut dengan sejumlah PKL usai berdialog. Sementara itu Bupati tetap tegas dengan aturannya. Bupati bahkan menanyakan aturan yang dipakai PKL untuk bisa berjualan di zona merah.

“Aturan anak istri pak. Kasihan anak istri kalau tidak berjualan!” kata salah seorang PKL kepada Bupati.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku “keukeuh” tak akan memberi izin bagi PKL di zona merah. Rudy akan langsung memeriksa kawasan Pengkolan agar terbebas dari PKL.

“Kami tetap akan memindahkan mereka (PKL) ke Gedung PKL. Jika di gedung PKL masih sepi, kami akan mengadakan bazar untuk memancing pembeli,” tukasnya.

Nantinya para PKL yang patuh dengan aturan dari Pemkab akan diberikan gerobak untuk mengikuti bazar. Rudy menegaskan, bahwa pemerintah sudah sepekat untuk menyelesaikan masalah PKL. (Tim GE)***

Dianggap Berkinerja Buruk, Kasatpol PP Garut Siap Dicopot Jabatannya

PEMKAB, (GE).- Seiring berjalannya waktu, sepanjang Jalan A. Yani, Garut kota kini mulai sedikit demi sedikit kembali mulai ditempati para Pedagang Kaki Lima (PKL). Padahal, seperti diketahui, kawasan ini masuk ke dalam “zona merah,” terang saja, kondisi seperti ini membuat Bupati Garut, Rudy Gunawan berang. Kemarahan orang nomor satu di Pemkab Garut ini ditandai dengan pernyataan pedasnya, ia mengatakan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) saat ini berkinerja buruk.

Menyikapi pernyataan Bupati ini, Kasatpol PP Kabupaten Garut, Firman Karyadin menegaskan, dirinya siap dicopot dari jabatannya jika memang saat ini dianggap buruk oleh Bupati.

“Saya siap dicopot dari jabatan ini, kalau memang kinerja saya dianggap buruk,” ujarnya, dihadapan sejumlah awak media, Selasa (10/5/2016).

Firman juga mengakui, bahwa pada hari Jumat lalu dirinya tidak mengangkat telepon dari Bupati, karena memang kesal kerap dimarahi Bupati Rudy.

“Bayangkan, setiap mengangkat telepon Bupati, saya selalu dimarahin,mending gak usah diangkat,” tukasnya.

Dikatakannya, dirinya kecewa karena selama penertiban kawasan pengkolan tidak mendapatkan anggaran, padahal anggaran penertiban kawasan pengkolan cukup besar.

“Anggaran penertiban kawasan pengkolan cukup besar, tapi gak mengalir ke kami. Ditambahkan Firman, Saya mohon maaf,apabila selama ini kinerja saya kurang baik, pungkasnya. (Deni Rinjani)***