Pengamen di Angkutan Umum

Yth. Redaksi Garut Express

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Dengan Surat Pembaca ini, saya ingin mengeluhkan mengenai pengamen yang sering saya jumpai di setiap angkutan umum, Kabupaten Garut. Terkadang saya merasa tidak nyaman ketika para pengamen itu datang secara bergantian.

Mereka terlihat masih muda dan mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tak habis pikir, apakah mereka malas untuk mencari pekerjaan atau sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka memilih pekerjaan yang seperti itu. Terkadang pula saya merasa iba ketika melihat pengamen yang masih kecil, mencari uang dengan bernyanyi  di setiap angkutan umum, bahkan ada yang sampai meminta-minta.

Seharusnya, Satpol PP lebih aktif dalam membersihkan daerah yang banyak pengamen jalanan yang berkeliaran. Memang tidak semua pengamen mengganggu para penumpang, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika para pengamen itu di beri arahan agar termotivasi supaya mendapat pekerjaan yang layak.

Harapan saya, agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masalah ini, dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Serta memberikan arahan dan bantuan kepada para pengamen, agar kota Garut menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Wassalamuallaikum Wr.Wb.

Siti Rohmah
Jalan Adung Blk No 11
Tarogong Kidul
Kabupaten Garut

Antisipasi Bahaya di Objek Wisata, Pemkab Membentuk Balawisata

GARUT, (GE).- Sebagai bentuk antisipasi dan meningkatkan kewaspadaan akan bahaya atau bencana, baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, melakukan pembenahan. Di antaranya dengan memberikan pelatihan penyelamatan kepada masyarakat sekitar destinasti wisata.

“Ya, salah satunya kita sudah melakukan berbagai upaya agar tempat wisata di Garut ini aman dan nyaman,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Garut, Budi Gan Gan, belum lama ini.

Budi Gan Gan menjelaskan, Kabupaten Garut memiliki banyak objek wisata alam seperti kawasan pegunungan maupun wisata air terjun yang pengelolaannya oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, wisata alam di Garut ditenggarai memiliki berbagai kerawanan ancaman bahaya, sehingga perlu adanya upaya untuk mewaspadainya.

“Garut itu lokasinya pegunungan-pegunungan, kita harus me-manage-nya supaya lokasi yang memiliki kerawanan itu aman bagi pengunjung,” katanya.

Diakuinya, Pemkab Garut sendiri telah membentuk Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) untuk membantu penyelamatan di kawasan wisata. Di samping itu, pihaknya juga telah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dalam pengelolaan objek wisata agar pengunjung merasa nyaman.

“Kita sudah melakukan pelatihan Balawista di tempat wisata sebagai upaya memberikan rasa aman bagi wisatawan. Untuk masalah keamanan juga kita koordinasi dengan pemerintah desa, RT/RW, serta BPBD juga dilibatkan,” jelasnya. (ER)***

Editor: Kang Cep

Mulai Tahun ini. Unpad Ambil Alih Pegelolaan Akademik Akper Pemda Garut

GARUT, (GE).- Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dipastikan mengambil alih pengelolaan akademik Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Garut, Jawa Barat, mulai tahun 2017 ini. Kepastian tersebut ditandai penandatangan kesepakatan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, dengan Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad.

Penandatangan kesepakatan ini dilakukan sebagai tanda dimulainya Penyatuan Program Studi D3 Keperawatan Akper Pemda Garut kepada Unpad. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di ruang Pamengkang Pendopo Garut, Jumat (7/4/17).  Tampak hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Gaut, Asep Sulaeman Farouq, Kepala Dinas Kesehatan, Tenni S. Rivai, jajaran manajemen Akper Pemkab Garut, serta rektorat Unpad.

Bupati Garut menyatakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, semua lembaga pendidikan yang ada di Dinas Kesehatan milik Pemda bisa dialihkan ke Kementrian Kesehatan atau ke Perguruan Tinggi Negeri. Karena itu, Rudy merasa bersyukur dan bangga atas penyatuan ini.

“Dengan demikian, tahun ini Akper Pemda resmi menjadi Universitas Padjajaran. Bahkan semua asetnya pun dilimpahkan ke Kementrian Pendidikan Tinggi dan pengelolaan semuanya termasuk penyelenggaraan wisudanya,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan. Mengingat, orang lain yang ingin masuk Unpad harus melalui seleksi yang tidak mudah. Selain itu, ke depan, calon mahasiswa dari daerah lain seperti Sumedang atau Cianjur mungkin akan sekolah di Garut. Unpad dan Pemkab Garut pun tentunya ingin mensupport fasilitasnya agar lebih baik lagi.

Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, menyebutkan, penyatuan ini sebenarnya sebagai komitmen dari Kementrian Dikti. Ini juga jawaban atas tuntutan untuk meningkatkan pendidikan tinggi dan memperluas akses. Begitupun dengan tugas yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk ikut serta dalam menangani atau mencari kandidat keluar didasarkan pada undang-undang, bahwa pendidikan kesehatan itu tidak bisa lagi berada di wilayah dalam negeri ataupun pemerintah per kabupaten.

“Pendekatannya, karena Garut dengan Sumedang berhimpitan. Kampusnya ada di Sumedang, sehingga langkah yang sudah lama ditempuh bersama-sama sehingga tercapai kesepakatan. Sedangkan aspek aset semuanya diserahkan ke kementrian,” kata Tri.

Lebih jauh, Tri mengungkapkan, yang akan dikelola oleh Unpad hanya BMN (Barang Milik Negara) yang terkait dengan sarana. Sedangkan status tanahnya sendiri merupakan milik kementrian yang tetap tercatat di Upad.

“Yang lebih penting sebenarnya adalah pengelolaan akademiknya. Jadi mulai tahun 2017 ini, pengelolaan akademik sudah ada di Unpad,” katanya.

Tri juga menjelaskan, untuk status mahasiswa  Program Studi  D3 Keperawatan Akper Pemkab Garut akan ditransformasikan menjadi mahasiswa Program Sarjana Keperawatan yang ada di Unpad. Pasalnya, Unpad tidak punya Prodi D3 Keperawatan yang adanya Sarjana Keperawatan sampai Plus. Dengan demikian, kata Tri, nantinya kelulusannya tidak sebagai D3 Keperawatan tapi sebagai sarjana S1 Keperawatan. Namun demikian, pihaknya akan menawarkan kepada para mahasiswa pada masa transisi, berkaitan dengan haknya sebagai mahasiswa terutama yang menginjak di tahun ketiga. Kecuali untuk tahun pertama dan kedua, tidak ada pilihan lain.

“Bagi pegawai yang saat ini menjadi Pegawai Pemkab Garut yang akan menjadi tenaga pendidik di Dikti penugasannya ada di Unpad. Sedangkan bagi dosen, undang-undang menetapkan minimal harus S2. Konsekuensi berikutnya, kalau ingin jadi dosen di Unpad, juga harus sekolah lagi,” ucap Tri.

Lebih jauh Tri menandaskan, masalah biaya kuliah, selama ini Unpad berkomitmen hal itu bukan permasalahan esensial. Karena setiap mahasiswa dijamin bila sudah menjadi mahasiswa Unpad tidak boleh berhenti.

“Keberadaan perguruan tinggi mestinya bisa menjadi daya dorong ekonomi. Diharapkan dengan adanya perguruan tinggi di daerah, akan timbul daya tarik yang lebih tinggi,” pungkas Tri. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Wakil Bupati Garut : Kemiskinan, Sebuah “Asset Building”

GARUT, (GE).- Paradigma baru tentang kemiskinan kini bukan lagi sekadar charity (ladang beramal/red). Saat si miskin membutuhkan sandang, pangan maupun papan, bahkan kesehatan, barulah bantuan muncul. Pandangan itu kini berubah, kemiskinan menjadi sebuah asset building (pembangunan asset/red).

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman,  saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemkab Garut, Jawa Barat, di Lapang Setda, Senin (3/4/17). Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Iman Alirahman, para staf ahli bupati, Asisten II dan III. Hadir pula para kepala SKPD, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Garut.

Lebih jauh, Helmi menjelaskan, salah satu contoh upaya yang dikembangkan dalam mengubah penghidupan masyarakat, adalah ketika kesehatan masyarakat semakin membaik dengan ditunjang sarana kesehatan memadai. Hal ini dinilainya sebagai asset building yang telah berjalan.

“Beberapa puskesmas kini sudah diperbaiki. Baik sarana dan prasarana, maupun tingkat layanannya. Jangan salah, hampir 90 persen masyarakat kita masih berobat ke puskesmas,” ujar Helmi.

Menurut Helmi, kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani bersama. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga individu-individu yang memiliki tanggung jawab sama. Keberadaan Baznas (Bada Amil Zakat Nasional) diharapkan mampu menjawab tingkat kemiskinan Kabupaten Garut yang masih di atas 10 persen.

“Zakat profesi untuk PNS, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi pengurangan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Coba bayangkan, hingga saat ini ada sekitar 55 ribu rumah tidak layak huni, satu rumah dihuni 5 hingga 6 orang. Belum lagi sarana penerangan dan belajar anak yang juga tidak memadai yang perlu penanganan bersama,” katanya.

Paradigma lainnya dalam mengurangi kesenjangan, tutur Helmi, bukan lagi melalui pendekatan intervensi akan tetapi berupa pendekatan sinergis. Pelibatan masyarakat yang kini bukan lagi pengurangan kemiskinanan, namun pengurangan kesenjangan merupakan bukti bahwa perlunya kebersamaan dalam memecahkan masalah sosial ini.

“Kalau sekarang kemiskinan di atas 10 persen, apakah tidak ada orang Garut yang kaya?” ucap Helmi.

Jadi, tambah Helmi, harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengurangi kesenjangan ini. Karena itu, Helmi mengingatkan, agar Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut terus bekerja keras dan memokuskan diri menunaikan tugasnya dalam upaya mengurangi kesenjangan ini. Termasuk pemantauan pelaksanaan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Pemkab Garut Mengalokasikan Anggaran Rp 28 Miliar untuk Membangun Pasar Samarang

GARUT, (GE).- Kondisi sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dinilai tidak layak huni. Salah satunya,  pasar tradisional di Kecamatan. Karena itu, Pemkab Garut pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk pembangunan pasar tersebut.

Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Energi Sumber Daya Manusia Kabupaten Garut, Ahmad Ramdani, mengatakan pembangunan Pasar Samarang diharapkan akan berjalan lancar. Pemerintah bersama pihak pengusaha yang akan membangun pasar tersebut sudah melakukan relokasi para pedagang ke pasar sementara di Lapang Jati, Kecamatan Samarang.

“Relokasi dan waktu pembangunan Pasar Samarang akan berlangsung selama 180 hari, dimulai dari tanggal 20 Maret 2017. Sedangkan relokasinya dilakukan sejak Selasa (28/3/17) lalu,” ujar Ahmad Ramdani, Jumat (31/3/17).

Menurut Ramdani, pembangunan pasar segera dilakukan. Saat ini alat berat sudah disiapkan. Sabtu (1/4/17) besok tahapan pembangunannya sudah bisa dimulai.

Dikatakan lebih jauh, sejumlah pedagang yang pindah ke pasar sementara, mulai membenahi tempat jualannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan roda perekonomian di pasar sementara dapat berjalan normal.

Pembangunan pasar tradisional Samarang tersebut mendapat respon positif dari warga. Ningrum (30), ibu rumah tangga warga Kampung Lengkong, Desa Samarang, mengaku sangat  mendukung pembangunan Pasar Samarang. Menurutnya, selama ini kondisi Pasar Samarang sangat kumuh dan semrawut.

“Kondisi selama ini sangat tak membuat nyaman pengunjung. Selain sangat kumuh, juga semrawut,” komentar ibu dua anak ini.

Ningrum berharap, keberadaan pasar baru nanti dapat dikelola dan ditata secara baik, dan pedagang tidak semrawut.

“Pembeli tentunya menginginkan kenyamanan dan rasa aman saat berbelanja di pasar tradisional. Oleh karena itu sebaiknya pasar tradisional jangan kalah dengan pasar modern. Pemerintah harus mampu membangun pasar tradisional agar lebih bagus dan nyaman,” tandasnya. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Pemkab Garut Berharap Reaktivasi Jalur Kereta Api Cibatu-Garut-Cikajang bisa Segera Diwujudkan

GARUT, (GE).- Rencana reaktivasi jalur kereta api jurusan Cibatu-Garut-Cikajang oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), hingga kini belum ada kejelasan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, berharap reaktivasi jalur kereta api tersebut bisa terwujud.

“Sebagian warga sangat menanti. Tapi sebagian lagi juga ingin kepastian karena rumahnya atau lahan sawahnya berdiri di atas tanah PT KAI,” ujar Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, di Hotel Sumber Alam, Cipanas, Rabu (22/3/17).

Ia juga mengaku kurang mengetahui skema yang harus dilakukan Pemkab jika ingin mengaktifkan jalur yang telah berhenti pada tahun 1982 itu. Helmi juga baru tahu jika Pemkab yang harus usulkan.

“Sampai 2018 saja belum ada kegiatan lagi untuk aktivasi ini,” katanya.

Lebih jauh Helmi mengatakan, warga Garut sangat antusias terhadap rencana aktivasi. Bahkan, dirinya sering mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat yang tempat tinggalnya di atas lahan PT KAI mengenai rencana pengaktifan kembali jalur kereta api tersebut.

“Warga juga ingin menikmati moda transportasi alternatif ini. Jadi kami sangat berharap bisa segera diaktifkan,” ucapnya.

Namun demikian, Helmi mengaku telah menerima dua opsi jika aktivasi dilakukan. Pertama, dengan menggunakan jalur yang lama. Kedua, membuka jalur lama, namun saat memasuki wilayah perkotaan menggunakan jalur baru.

Helmi menilai, kehadiran kereta api akan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Garut. Apalagi pertumbuhan ekonomi Garut pada 2015 menjadi yang ketiga terendah di Jawa Barat sebesar 4,2 persen.

“Dengan moda transportasi yang baik, diharapkan akan mengundang banyak investor masuk. Dengan begitu, hasil pertanian dan wisata di Garut akan semakin berkembang,” katanya.

Jika hanya mengandalkan armada angkutan jalan raya, imbuh Helmi, akan sulit mengejar ketertinggalan. Untuk itu, diperlukan moda transportasi alternatif. Dengan kembalinya kereta api di Garut, Helmi menyebut jika julukan Swiss Van Java bisa kembali disandang. Saat pertama kali dibuka pada 1930, julukan tersebut diberikan sejumlah tokoh dunia.

Kasi Kelaikan Jalur Pembangunan Kereta Api Wilayah I Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Santoso Sinaga, mengungkapkan, jalur yang menjadi prioritas untuk diaktivasi di Jawa Barat, yaitu jalur kereta Rancaekek-Tanjungsari. Sedangkan untuk Cibatu-Garut-Cikajang belum menjadi prioritas meski telah dilakukan studi kelayakan.

“Reaktivasi Cibatu-Garut-Cikajang belum masuk sampai program di 2018. Sedangkan untuk reaktivasi Rancaekek-Tanjungsari tahun lalu sudah diprogramkan. Tinggal menunggu pembebasan lahan dari PT KAI,” ujar Santoso.

Guna reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut-Cikajang, Santoso menyarankan Pemkab dan pemerintah pusat harus duduk bersama. Apalagi belum ada keputusan terkait trase yang akan digunakan.

Berdasarkan kajian dilakukannya, terang Santoso, dana yang dibutuhkan untuk reaktivasi jalur Cibatu-Garut-Cikajang ini membutuhkan Rp 2,3 triliun. Jumlah sebesar itu karena harus memperbaiki rel yang rusak, dan termasuk memperbaiki sejumlah jembatan. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Sejumlah Ruas Jalan Rusak Parah, Wabup: “Untuk Itu Kami Mohon Maaf”

GARUT, (GE).- Hingga saat ini sejumlah ruas jalan yang rusak parah belum kunjung diperbaiki. Di beberapa titik jalan utama bahkan jalan berlubang beberapa kali mencelakakan pengendara. Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Garut. Khususnya kepada pengguna jalan.

“Memang kami akui kondisi jalan di Garut banyak yang rusak parah tetapi belum juga diperbaiki. Sekarang ini untuk perbaikan jalan masih dalam proses pelelangan. Untuk itu kami mohon maaf.” kata Helmi di ruang kerjanya, Rabu (1/3/17).

Disinggung terkait seringnya banjir akibat sistem drainase yang tak berfungsi, Helmi berjanji akan mengevaluasi dan meninjau kembali saluran air tersebut. “Pemerintah daerah akan segera meninjau ke lapangan. Dan mengecek langsung saluran air atau drainase hasil pekerjaan tahun 2016 lalu,” tukasnya.

Diungkapkannya, saat banjir di kawasan Tanjung Kemuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (27/2/2-17) lalu ditemukan adanya saluran air dengan ukuran terlalu kecil, sehingga jika turun hujan deras tidak mungkin menampung air.

Helmi berjanji, selain akan memaksimalkan fungsi saluran air yang ada dengan menambah lebar ukuran dan kedalaman saluran drainase tersebut. Pihaknya juga telah mengusulkan agar sepanjang jalan Oto Iskandardinata untuk ditinggikan, guna mengantisipasi terjadinya banjir.

“Jalan itu sudah diusulkan untuk dinaikan ketinggian jalannya ke PU Provinsi. Sementara untuk saluran air, sebetulnya sudah ada, tetapi kemungkinan disitu harus ada saluran lebih besar,” katanya.

Saat ditanya dampak alih fungsi hutan, semisal aktivitas pertambangan di kawasan Kecamatan Tarogong Kaler.  Helmi  membantahnya, karena aktivitas pertambangan sudah lama diberhentikan.

“Tapi bisa saja dari sisa pertambangan sebelumnya. Kalau sekarang kan aktivitas pertambangan itu sudah tidak ada.” Tandasnya.  (Jay)***

Editor: Kang Cep.

Belum Berikan Nilai Tambah, MAPAG : Peringatan HJG Hanya Pemborosan Anggaran

GARUT, (GE).- Rutinitas peringatan Hari Jadi Garut (HJG) selalu diperingati secara gebyar saetiap tahunnya. Namun, di tengah gebyarnya perhelatan tahunan yang digelar Pemkab Garut ini dinilai hanya pemborosan saja, belum memberikan nilai tambah pada pembangunan Kabupaten Garut.

Ketua Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Haryono menyebutkan momentum Hari Jadi Garut (HJG) sama sekali belum dapat memberilan nilai tambah terhadap masyarakat.

“Ya, terkesan stagnan dan pemborosan anggaran, HJG yang lebih bersifat seremonial serta euforia dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.Tidak ada yang istimewa dalam setiap helaran HJG,” ucap Haryono, Selasa (21/2/2017).

Diungkapkannya, dalam setiap gelaran HJG Pemkab Garut contohnya menggelar acara pameran itu hanya memindahkan PKL dari satu lokasi ke lokasi yang telah diatur panitia. Biasa digelar di Alun alun Garut,dan itu tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Garut.” Bebernya.

Menurut Haryono, HJG ini mestinya dimamfaatkan untuk mengekspos hasil dari pembangunan Kabupaten Garut. Dan seharusnya lebih terbuka dalam penerapan alokasi anggaran yang berbasis APBD Garut yang nilainya triliunan rupiah tersebut .

“Selama ini kan peringatan HJG itu lebih kepada memunculkan keriaan dan euforianya yang gak jelas. Saya kira Pemkab Garut belum bisa memunculkan inovasi atau kreativitasnya dalam setiap mengadakan hajatan HJG setiap tahunnya.” Tukasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Antisipasi Pungli di Disdukcapil, Pemkab Segera Bentuk UPT di Tingkat Kecamatan

GARUT, (GE).- Sebagai upaya antisipasi terulangnya tindakan pungli di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pihak pemerintaha kabupaten (Pemkab) berencana segera membentuk Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di tingkat kecamatan.Hal ini disampaikan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Ahad (12/2/2017).

Wabup menyebut, pihaknya secepatnya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

” Ya, kami akan membentuk UPT, untuk membantu masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini segala pembuatan administrasi kependudukan menumpuk di satu tempat, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga praktek pungutan liar rentan terjadi.

” Kalau sudah dibentuk UPT, masayarakat akan lebih mudah untuk mengurus dan membuat administrasi kependudukan. Jadi pemohon tidak mesti datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah UPT yang akan dibentuk, pihaknya akan melihat dahulu letak geografis wilayah. Karena Kabupaten Garut, memiliki 42 Kecamatan, dengan letaknya berjauhan, terutama yang berada di wilayah Garut Selatan (Garsel).

” Untuk jumlah UPT yang akan dibentuk, terlebih dahulu akan melihat dahulu letak geografisnya,” tukasnya.

Diharapkannya, dengan dibentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, praktek pungli sudah tidak lagi terjadi. OTT pungli yang dilakukan tim Saber Pungli Polres Garut harus dijadikan cermin agar segala bentuk Pungutan Liar(Pungli) tak lagi terhadi.

” Saya ingatkan lagi dan lagi, di seluruh SKPD terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat praktek pungli tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

Sekda Garut : Kerugian Akibat Banjir Cimanuk Mencapai Rp 288,5 Miliar

PEMKAB, (GE).- Kerusakan yang ditimbulkan dari banjir bandang Sungai Cimanuk beberapa waktu lalu terbilang cukup parah. Sebulan lebih pascamusibah 20 September (2016) lalu, Pemerintah Kabupaten Garut mencatat kerugian materiil akibat banjir tersebut totalnya mencapai Rp 288.5 miliar.

Jumlah kerugian materil yang mencapai ratusan miliar tersebut meliputi berbagai sektor infrastruktur, diantaranya kerusakan permukiman , perekonomian dan yang lainnya. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Iman Alirahman, pihaknya telah melakukan pendataan terkait total jumlah kerugian yang ditimbulkan banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Dari hasil assissmen, total kerugian akibat banjir bandang yang kita lakukan dengan hasil assissment yang dilakukan BNPB tak jauh berbeda, yaitu di kisaran Rp 288.596.202.590,” jelas Iman, Rabu (26/10/2016).

Dijelaskannya, beberapa sektor merugi akibat terdampak banjir Cimanuk ini diantaranya, sektor permukiman mencapai Rp 83,4 miliar atau sekitar 28,92 persen, sektor ekonomi sebesar Rp 83,5 miliar atau sekitar 28,93 persen, sektor sosial sebesar Rp 64,7 miliar atau sekitar 22,45 persen, sektor infrastruktur sebesar Rp 42,6 miliar atau 14,77 persen, dan sektor lintas sektor sebesar Rp 14,24 miliar atau 4,94 persen.

Diterangkannya, sumber dana yang digunakan untuk menanggulangi kerugian ini didapat dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah pusat memberikan bantuan dana sebesar Rp 546,7 miliar. Adapun penggunaannya di antaranya untuk pembangunan rumah susun dan rumah tapak bagi para korban banjir bandang.

Sedangkan bantuan dari Pemprov Jabar nilainya Rp 18,5 miliar, dari Pemkab Garut Rp 28,1 miliar, dan sumber dana lain yang sah sebanyak Rp 32,9 miliar.

“Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sendiri, akan melakukan rencana aksi yang berlaku dalam dua tahun. Khusus untuk Pemkab Garut, akan menganggarkan dana rehabilitasi di 2017 mendatang. Rencana aksi ini dilakukan secara bertahap dan Pemprov Jabar sudah membantu sebesar Rp 12,5 miliar pada tahun ini,” jelasnya. (Slamet Timur)***

Editor: Kang Cep.