PKL di Sekitar Pemkab Garut Dibersihkan, Ternyatanya Hanya Sekadar Pencitraan

GARUT, (GE).- Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mendadak bersih. Kondisi tersebut membuat heran sejumlah pengguna jalan di Jalan Patriot dan Jalan Terusan Pahlawan. Namun setelah ditelisik penertiban tersebut hanya sementara untuk kepentingan penilaian.

“Aya naon nya jalan asa jadi beresih jeng euweh pedagang?” tanya salah seorang pengguna jalan di depan Kantor BKD Garut, Agus Somantri (49), Senin (18/9/17).

Agus mengatakan, biasanya jalan di sekitar Pemkab Garut kerap terjadi kemacetan karena bahu jalan habis digunakan para pedagang. Bahkan trotoar pun sudah tak bisa digunakan lagi untuk pejalan kaki.

“Kalau seperti ini terus memang enak. Namun sampai kapan ini akan bertahan,” ujar Agus.

Meski sebagian besar pedagang memilih untuk berhenti berjualan, namun masih saja ada beberapa orang yang membandel. Mereka memaksa berjualan meski sudah dilarang hanya untuk hari itu saja.

“Dapur kan harus tetap mengepul, kalau saya tidak berjualan keluarga mau makan dari mana? Memang khusus untuk hari ini para pedagang dilarang untuk berjualan. Alasannya akan ada penilaian,” ujar salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Ia mengaku, beberapa hari yang lalu, ada petugas Satpol PP yang memberi tahu dilarang berjualan khusus di hari ini. Sehingga banyak pedagang yang mentaati larangan yang telah disampaikan petugas Satpol PP. Tapi ia mengaku memilih untuk tetap berjualan karena keterpaksaan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Garut, hari Senin (18/9/17) ada penilaian dari Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional. Dalam agendanya, tim akan berkunjung ke Kantor BAPPEDA Garut tepatnya di Jalan Patriot. (Farhan SN)***

Bupati Kembali Merotasi dan Mutasi Sejumlah Pejabat, Berikut Nama-namanya…

GARUT, (GE).- Belum lama memindah tugaskan atau memutasi sejumlah pejabat lama, menjelang akhir masa jabatannya Bupati Garut, Rudy Gunawan kembali melantik sedikitnya 54 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung secara sederhana di lapangan apel Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jumat (10/08/2017).Dalam kesemptatan ini turut hadir Sekretaris Daerah Kabupatan Garut, Iman Alirahman, para Asisten, Staf Ahli dan para kepala SKPD serta seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Melalui pidato sambutannya, Bupati menyebut pelantikan ini untuk mengisi sejumlah jabtan yang kosong. “Jabatan itu merupakan amanah yang harus di emban dan untuk kedepannya untuk jabatan di luar jabatan tinggi pratama ini peran BKD harus lebih menonjol dan ditingkatkan,” katanya.

Dikatakannya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus bisa memantau kinerja ASN sebagaimana amanat PP 46 Tahun 2011. “Sehingga harus menerapkan standar kompetensi dan standar jabatan,” tandasnya.

Berikut nama-nama pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang dirilis garutkab.go.id :

Andi Sutardi, B.Sc, S.Sos. (Camat Peundeuy), Budi Dermawan, SE., M.Si. (Camat Pangatikan), Tatang, SE (Camat Leuwigoong), Drs. Sardiman Tanjung (Camat Cibatu), Dra. Mekarwati, M.Si (Camat Cilawu), Ahmad Mawardi, AP., SE. (Camat Cibalong), Rakhmat Alamsyah, S.Sos (Camat Cikajang), Drs. H. Nurodin, M.Si (Camat Banyuresmi), Ganda Permana, S.Sos, M.Si (Camat Wanaraja),

Dadan Sopian Hidayat, S.Sos (Inspektur Pembantu Wilayah), Drs. Nandang Sulaksana, M.Si (Wakil Direktur Umum RSU dr. Slamet ), Drs. Sutiaman, MM. (Camat Caringin), Tatang Ridwan, ST. (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Galih Yudhapraja, S.Sos., M.Si. (Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Diklat), Drs.Dadang Muhidin, M.Si. (Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah), Dedi Mulyadi, SE. (Kepala Bidang Pegawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM ),

Erin Heriyaha, SH. (Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja), Asep Nugraha, ST., M.KOM. (Kepala Bidang Kepemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika), Ahmad Hasyim, ST., MT. (Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika), Deni Herdiana, SP, MP (Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian),

Ir. Sofyan Yani. M.Si (Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian), Agus Saepudin, S.Sos (Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan), H. Robiul Awaludin, S.Sos (Kepala Bidang Pengelolaan SDA, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Nurbani Tamim, A.Md.Kep., S.IP., M.Si (Sekretaris Kecamatan Cisompet), Drs. Ujang Lasmana, M.Si (Sekretaris Kecamatan Wanaraja), Jili Gojali, S.IP (Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Yeni Damayanti ,SSTP, MSi. (Sekretaris Kecamatan Pangatikan), Bambang Isnaeni Fathan, SE (Sekretaris Kecamatan Leles ).

Dadang (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pamulihan), Teti Rostini, SP. (Kepala UPTD Pertanian Kecamtan Samarang), Doni Juansyah, S.IP. (Kepala Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Diklat), Retno Widiastuti, SH. (Kepala Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), Dhany Ramdhany, S.Sos. (Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup), Asep Purnama Alam S.STP (Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) dan Tempat Penyimpanan Sementara Sampah (TPSS) Dinas Lingkungan Hidup.

Indra Gahara (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan), Rd. Koendrat Soelaeman DJ, SE (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sucinaraja), Miming Fajar Heryanti Syam, SP. (Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan), Yusi Rusmiati, ST., M.Si. (Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dida Sudarya Lurah Pataruman Tarogong Kidul), Dede Nasir, SE (Lurah Sukanegla Garut Kota), Rohman (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cibatu ),

Ujang Koswara, S.Sos (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Caringin), Rosa Margana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cisewu), Dani Iskandar, S.IP (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangbong ), Arif Budiman (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karangtengah), Sukarya Hadisaputra (Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Karangtengah), Indaris, SE. M.Si (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sucinaraja), Herri Setiadi (Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Mekarmukti), M. Rido Romdoni, SKM., MH.Kes (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas DTP Cisurupan Dinas Kesehatan),

Doni Titro Kusumo, S.IP., M.Si (Kepala Subbagian TU Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kecamatan Cikelet), Wawan Gunawan, S.IP (Kepala Subbagian TU Unit PelaksanaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Kersamanah), Sudur Suganda, S.IP (Kepala Subbagian Keuangan dan BMD Kecamatan Sukawening), Didi Sunardi, A.Md. (LLAJ Kasubbag TU UPT Wil. IV Dinas Perhubungan), Aang Iihsan, S.IP (Kepala Sub Bagian TU Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Pamulihan). (ER)***

Kesadaran PNS Terhadap Zakat Penghasilan Masih Rendah

GARUT, (GE).- Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap zakat penghasilan dinilai masih rendah. Hal tersebut terbukti, hanya 5 persen PNS yang rutin mengeluarkan zakat penghasilannya.

“Dari sekitar 20 ribu PNS atau PNS di Pemkab Garut, baru sekira 5 persen yang sudah menunaikan zakat penghasilannya,” ujar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut, R. Aas Kosasih, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/8/17).

Aas menandaskan dari target penerimaan zakat penghasilan sebesar Rp 5 miliar per bulan, baru terkumpul sekira Rp 250 juta tiap bulannya. Itu artinya hanya baru 5 persen kurang dari target jakat penghasilan yang dihimpun dari PNS di Pemkab Garut.

“Memang program zakat penghasilan ini belum efektif diterapkan di kalangan PNS. Pasalnya baru tahun ini disosialisasikan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kesadaran PNS terhadap membayar zakat penghasilan semakin meningkat,” kata Aas.

Masih menurut Aas, di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Garut, Dinas Kesehatan yang paling bagus kesadaran membayar pajaknya. Hal tersebut, tak terlepas dari peran kepala dinasnya yang intensif memberikan ruang untuk sosialisasi kepada Baznas.

Sementara Dinas Pendidikan yang paling banyak pegawainya dinilai masih kurang. Penyebabnya adalah lemahnya sosialisasi kepada para guru yang jumlahnya mencapai ribuan.

“Kalau sosialisasi ke para guru masih lemah. Jadi tingkat kesadaran membayarnya pun masih rendah,” ungkap Aas.

Dana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas yang bersumber dari zakat, infaq dan sodaqoh, kata Aas, digunakan untuk menyukseskan program Garut cerdas, Garut Sehat, Garut taqwa, Garut peduli dan Garut makmur. Program ini telah digulirkan sejak awal tahun 2017.

Program yang digulirkan oleh telah diterima oleh yang berhaknya diantaranya dari sumber zakat telah didistribusikan kepada 3.089 penerima zakat yang telah terverifikasi. Sementara dari sumber infaq telah didistribusikan kepada 250 orang yang membutuhkan. (Farhan SN)***

Percepat Pembangunan Desa, Pemkab Siap Gelontorkan Dana Miliaran Rupiah

GARUT, (GE).- Sebanyak 132 desa di Kabupaten Garut, dikhabarkan akan menerima dana miliaran rupiah. Dana tang tidak sedikit ini merupakan dana segar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gelontoran dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mempercepat pembangunan desa yang belum tersentuh alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Jajat Sudrajat, besaran dana yang diterima masing-masing desa jumlahnya  variatif, mulai dari  Rp 7,5 Juta hingga Rp 200 juta. Dengan dana bantuan keuangan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Selain wajib menerapkan anggaran yang sesuai dengan aturan, tim pelaksana pembangunan termasuk kepala desa juga harus bisa memberdayakan dana tersebut. Dalam artian bisa menambah jumlah anggaran hasil dari swadaya masyarakat itu sendiri,” ujar Jaja, Jum’at (21/07/2017).

Sementara itu, Kasie pengelolaan keuangan dan aset desa bidang pemerintahan desa DPMD Garut, Herna Sunarya, mengatakan dana keseluruhan bantuan keuangan untuk desa tahun ini nilainya mencapai  Rp 5.192.000.000. Dana tersebut akan di gelontorkan ke 132 desa yang berasal dari 34 kecamatan. Penanggung jawab kegiatan penerapan anggaran ini sudah barang tentu oleh pihak desa.

“Sedangkan pelaksananya oleh tim pengelola kegiatan (TPK) desa yang sudah di bentuk sebelumnya. Yang harus di ingat, tidak boleh ada campur tangan pihak ke tiga dalam melaksanakan pembangunan ini.  Dalam artian murni swakelola desa. Karena dana bantuan keuangan untuk desa tersebut  langsung masuk ke rekening giro desa. Sehingga pertanggung jawabannyapun harus sesuai dengan Permendagri 113,” ungkapnya.

Salah seorang kepala desa yang mendapatkan dana bantuan desa 2017, Asep Nandang  yang merupakan Kepala Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut mengaku bersyukur dengan kucuran dana dari pemerintah ini. Diharapkannya, dengan adanya dana ini pembangunan di tingkat desa akan lebih pesat lagi.

“Alhamdulillah, bersyukur tentunya dengan adanya bantuan ini. Semoga kami bisa lebih meningkatan pembangunan desa kami. Rencananya bantuan ini akan saya gunakan untuk pembangunan kantor desa,” katanya, usai mengikuti kegiatan sosialisasi Bankeu 2017 dari pihak DPMD, Jumat (22/7/2017). Kades Asep Nandang sendiri mengaku mendapat dana bantuan sbesar Rp 125.000.000. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.

 

WTP yang Diraih Pemkab Garut Mulai Disangsikan

GARUT, (GE).- Kabupaten Garut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun 2015 silam. Saat itu banyak kalangan yang menyangsikan raihan tersebut mengingat masih banyaknya kesemrawutan administrasi. Kecurigaan tersebut semakin menguat setelah beberapa bulan ditetapkan, Kabupaten Garut malah mendapat sanksi penangguhan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketua Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, menandaskan sejak awal dirinya meyangsikan berbagai penghargaan oleh Kabupaten Garut. Pasalnya, berbagai penghargaan yang diraih terkesan dipaksakan dan semata untuk pencitraan puncuk pimpinan.

“Raihan Adipura, WTP dan yang terakhir meraih Ciptapangripta saya curiga diraih bukan atas dasar prestasi. Jika melihat realita saat ini semua penghargaan lebih mengarah pada prestise pimpinan,” ujar Haryono, Senin (29/5/2017).

Kecurigaan itu muncul, kata Haryono, setelah berbagai penghargaan yang diraih Pemkab Garut tak ada kesesuaian dengan realita. Haryono mencontohkan, opini WTP dari BPK RI diraih Pemkab Garut dalam kondisi keuangan daerah yang karut marut.

“Bayangkan saja, beberapa bulan setelah WTP diterima Pemkab Garut, DAU malah ditangguhkan. Penangguhan tersebut merupakan sanksi akibat Pemkab Garut tidak membuat laporan ke Mendagri dan Saldo di Kas Daerah yang terlalu besar,” kata Haryono.

Sampai saat ini, kata Haryono, raihan WTP Pemkab Garut tak pernah masuk akal. Kecurigaan itu semakin kuat setelah operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (26/5/2017) lalu terkait dengan pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Haryono mengatakan, untuk meraih WTP Pemkab Garut harus membuat laporan keuangan yang diserahkan telah berbasis akrual dan terdiri dari tujuh komponen yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan Keuangan.

“Jangan-jangan raihan WTP Kabupaten Garut pun hasil main mata. Pasalnya jika dikembalikan pada tujuh standar penilaian tentunya Kabupaten Garut akan tereliminasi,” katanya.

Terkait hal itu, Haryono mengaku telah beberapa kali datang ke DPRD agar melakukan hak-haknya. Ia merinci, pada bulan Agustus 2016 dan 25 April 2017 dirinya datang ke DPRD untuk klarifikasi dan mendesak agar DPRD melakukan haknya. Namun sampai saat ini DPRD tak melakukan haknya.

“Logisnya, jika benar WTP itu diraih berkat kinerja tentunya tak akan ada sanksi bagi Pemkab Garut. Adanya sanksi penundaan DAU semakin menguatkan adanya indikasi main mata antara Pemkab Garut dengan pejabat berwenang di BPK RI terkait WTP yang diraih pada 2015 lalu,” pungkas Haryono. (Farhan SN)***

Pantai Selatan Dinilai Membahayakan, Pemkab Berencana Membuat Kolam Khusus Berenang

GARUT, (GE).-  Sepanjang tahun 2017 tercatat ada empat kasus wisatawan yang menjadi korban digulung ganasnya ombak pantai selatan. Dalam empat kejadian tersebut 9 korban harus meregang nyawa.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut, Rudy Gunawan angkat bicara. Bupati menghimbau kepada wisatawan yang berdarmawisata ke pantai selatan harus memahami karakter laut di selatan Garut tersebut. Rudy menyebut, khusus untuk Pantai Santolo masih bisa digunakan berenang, namun di sisi pantainya.

“Ya memang Rancabuaya itu tidak boleh berenang. Namun untuk di Santolo bisa digunakan berenang, namun dengan catatan. Di setiap pantai sudah dipasang plang larangan berenang. Cuma memang tidak banyak,” ujar Rudy, Senin (22/5/17).

Dijelaskannya, Pemkab Garut tidak merekomendasikan untuk berenang di wilayah pantai selatan. Di Santolo pun hanya bisa di pinggir pantai untuk berenang.

“Kami akan memberikan peringatan kepada mereka (wisatawan),” tukasnya.

Diakuinya, di pantai selatan Garut yang terbentang sepanjang 84 kilometer memang masih kurang petugas balawisata (penjaga pantai). ” Meski kecil, untuk korban jiwa di Rancabuaya itu kami berikan asurans,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Garut, Budi Gan gan, mengatakan hingga kini total petugas balawista yang dimiliki Garut hanya 40 orang. Jumlah tersebut tak hanya di wilayah pantai saja, namun di beberapa objek wisata lain.

“Ada di Bagendit, Cipanas karena lokasi wisata air itu ada potensi bahaya,” ucap Budi melalui sambungan telepon.

Dengan jumlah balawista yang terbatas, tutur dia, tak dapat mencakup besarnya wilayah pantai di Garut. Pihaknya pun merencanakan untuk merekrut relawan menjadi balawista.

Sementara itu, untuk korban yang terbawa hanyut pantai selatan, lanjut dia, Pemkab Garut telah menyiapkan asuransi. Besarannya Rp 10 juta per jiwa. Pihaknya berharap kasus serupa tak kembali terulang jika wisatawan juga mementingkan keselamatan diri.

“Plang larangan berenang sudah kami pasang. Harus mengikuti imbauan terutama dari warga sekitar yang lebih tahu karakteristiknya. Untuk mengantisipasi jatuh korban, Pemkab Garut sudah berencana membuat kolam laut di Santolo dan Rancabuaya,” ungkapnya. (Tim GE)***

Dana Desa Cair, TA dan PD Gelar Rakor Terbuka Bersama Pemkab

GARUT, (GE).- Tenaga Ahli (TA) Tingkat Kabupaten dan Pendamping Desa (PD) menggelar rapat koordinasi (rakor) terbuka bersama Pemkab Garut di Aula Bapeda Garut, Jumat, (19/5/17).

Hadir dalam rapat tersebut, Koordinator TA Garut, Emu M. Azmi serta H. Dadang, Ghinan, Farham, Teten dan Leni selaku 5 anggota TA Kabupaten Garut. Hadir pula Sekda Garut, H. Iman Ali Rahman, para Kepala Dinas, para Camat dari 42 kecamatan dan Pendamping Desa se Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Garut, Ceng Emu M. Azmi menyampaikan,  pihaknya selama ini di lapangan berjibaku dan secara intens terus mengawal dana desa mulai dari administrasi perencanaan, pelaksaaan hingga laporan pertanggunjawaban.

“Saat ini, Dana Desa (DD) sebesar Rp 214 miliar sudah masuk ke rekening masing-masing desa. Penyaluran dana desa sendiri dilakukan melalui aplikasi KPPN. Tidak ada pihak ketiga karena dana desa menggunakan sistem swakelola,” tuturnya.

Pemerintahan desa saat ini, lanjut Ceng Emu, sudah banyak mengalami kemajuan. “Baligo APBDes sudah terpasang dimana-mana. Alhamdulilah, semua transfaransi itu tak lepas dari peran para pendamping desa.  Terlebih setiap kecamatan sudah memiliki pendamping desa. Kecamatan Cigedug, Talegong dan Cikelet pun sudah terisi,” ucapnya.

Ceng Emu juga menyinggung sekaligus meminta kepada Sekda Garut untuk turut memfasilitasi kantor sekretariat TA yang baru serta seragam untuk pendamping desa.

“Sebagaimana pendamping desa di kabupaten lainnya, mereka mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah daerahnya. Kita baru punya seragam warna putih saja, sebagai simbol kinerja pendamping desa benar-benar lurus,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Iman Ali Rahman langsung mengamini dan meminta kepada DPMD  untuk segera menyiapkan fasilitas kantor baru untuk TA. Menurutnya, rapat koordinasi perlu dilakukan secara rutin dan tak perlu menunggu persoalan itu terjadi terlebih dahulu.

“Besaran anggaran dana desa (DD, ADD dan IP) yang diturunkan ke desa tahun ini sebesar Rp 621 miliar atau hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang begitu besar harus berbanding lurus dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan desa secara benar dan baik. Saya harap Pengelolaan keuangan Desa di Kab. Garut bisa menjadi pecontohan di Jawa Barat maupun Nasional,” paparnya. (SY)***

Editor: Kang Cep.

Pemkab Siapkan Anggaran untuk Pengadaan 1000 Unit Komputer

GARUT, (GE).-Untuk tahun ini di Kabupaten Garut baru ada 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Minimnya fasilitas komputer kenyamakan sekolah tidak bisa menggelar UNBK.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut, Rudy Gunawan berharap pada tahun 2019 mendatang seluruh siswa SMP di Kabupaten Garut bisa melaksanakan UNBK. Pemkab Garut pada tahun 2018 rencananya akan menyiapkan anggaran untuk menyediakan 1.000 unit komputer yang akan digunakan para siswa melaksanakan UNBK.

“Kami pun akan mendukung program pemerintah agar seluruh siswa SMP di Garut melaksanakan UNBK. Mau berapapun, kita pastikan dan sediakan komputer, dan itulah konsekwensi anggaran dari pemerintah daerah,” kata Bupati,Senin (8/5/2017).

Bupati didampingi Kadisdik, H. Mahmud, Kabid Dikmen SMP, Totong, sempat berdialog dengan sejumlah siswa kepala sekolah dan guru terkait pelaksanaan UNBK SMP di Kabupaten Garut.

Bupati menyebut idealnya di Garut khusus SMP tersedia sekitar 10.000 unit komputer guna menyeimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan UNBK mendatang.

“Makanya kami rencanakan pada tahun 2019 seluruh siswa SMP di Garut sudah melaksanakan UNBK,” katanya.

Bupati mengklaim pelaksanaan UNBK dan ujian tertulis SMP di Kabupaten Garut berjalan lancar. Tidak ada masalah berarti, dari mulai datangnya lembaran soal, penjagaan soal, hingga pelaksanaan UN hari terakhir, Senin (8/5/2017).

“Berdasarkan laporan pelaksanaan ujian SMP di Kabupaten Garut dalam kedaan normal, soal tepat waktu, terjaga, tersegel, dan diawasi pihak kepolisian serta pelaksanaannya tertib.” kata Bupati.(Jay).***

Editor: Kang Cep.

Anggaran Pilkada Belum Disepakati, Pemkab Garut Harus Siapkan Dana Rp 63 Miliar untuk KPU dan Panwaslu

GARUT, (GE).- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Pihak Pemkab Garut belum menyepakati terkait permasalahan anggarannya. Meski demikian, kemungkinan anggaran yang diminta KPU akan disetujui Pemkab.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyebutkan total anggaran untuk Panwaslu tembus angka Rp 19 miliar. Anggaran tersebut terbagi dua, dari Pemprov dan Pemkab. Hingga saat ini dari Pemprov sudah disetujui sebesar Rp 10 miliar. Sementara dari Pemkab Garut sendiri belum ada kesepakatan.

“Ya, cukup berat bagi Pemkab jika harus mengeluarkan anggaran untuk Panwaslu sampai Rp 9 miliar. Hasil hitung-hitungan paling bisa di angka Rp 7 miliar,” ujar Iman saat ditemui di sela rapat paripurna di DPRD Garut, Selasa (9/5/17).

Dijelaskannya, dari total kebutuhan sebesar Rp 96 miliar, KPU mengajukan ke Pemkab Garut sebesar Rp 56 miliar. Jumlah pengajuan itu besar kemungkinan akan disetujui. Beberapa anggaran yang diajukan Panwaslu seperti sewa gedung dan mobil bisa dihilangkan sehingga bisa meminimalkan anggaran.

“Pilkada serentak itu kan semangatnya efisiensi anggaran. Harusnya bisa lebih kecil, bukan malah lebih besar,” katanya.

Diakuinya, saat ini ada beberapa perubahan aturan yang membuat dana Pilkada 2018 menjadi lebih besar. Contohnya, ada aturan baru biaya kampanye calon yang ditanggung KPU. Perbandingan saat Pilkada 2014, Pemkab Garut hanya menghabiskan anggaran di bawah Rp 50 miliar untuk dua putaran. Untuk pilkada nanti, Pemkab harus menyiapkan dana sebesar Rp 63 miliar untuk kebutuhan KPU dan Panwaslu.

“Anggarannya juga nanti sekaligus masuk di 2018. Jadi untuk pembangunan tahun depan harus disesuaikan anggarannya,” ucapnya.

Sementara itu, terkait penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada, menurut Iman masih menunggu kesepakatan anggaran untuk Panwaslu. NPHD pun nanti akan diatur secara serentak antara provinsi dengan setiap daerah.

“Belum lagi ada kebutuhan anggaran pengamanan. Itu diluar anggaran untuk KPU dan Panwaslu,” katanya.(Tim GE)***

Editor: SMS.

Wabup Menilai Sistem Intelijen Pemkab Garut masih Lemah

GARUT,(GE).- Tersebarnya berbagai informasi di era digital seperti sekarang kian tak terbendung. Siapapun dapat mengaksesnya secara instan  melalui broadcast di gadget-nya masing-masing. Tak terkecuali informasi intelijen yang sangat rahasia bisa juga diketahui khalayak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, menyebutkan, sistem intelijen aparatur pemerintah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih lemah. Sehingga informasi yang selama ini didapat lebih cepat dari pihak yang tidak berkepentingan (bukan pemerintah/red).

“Selama ini sering sekali mendapatkan infomasi dari luar, kita masih lemah. Informasi yang dimiliki kabupaten seringkali terdahului oleh informasi luar,” kata Helmi, usai membuka pelatihan Sistem Informasi Intelijen bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Garut, Rabu (22/3/17).

Dijelaskannya, kegiatan pelatihan sistem informasi bagi aparatur pemerintah di Garut sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan intelijennya. Aparatur pemerintah daerah dapat menggunakan sistem informasi sebaik-baiknya agar pimpinan pemerintah dapat melakukan keputusan secepatnya.

“Pimpinan ingin mendapatkan informasi sehingga kami dapat segera mengambil keputusan langkah strategis, cepat dan benar pula, ini yang kita harapkan sistem informasi intelijen,” katanya.

Diharapkannya, seluruh jajaran aparatur pemerintah hingga kecamatan dapat menggunakan alat teknologi atau media sosial untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat.

“Kita dapat gunakan media sosial, telpon, WA (whatsapp) untuk mendapatkan inforamsi lebih cepat, makanya harus dapat memanfaatkan teknologi,” tukasnya.

Diklat Sistem Informasi Intelijen saaat itu  diikuti sekira 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari seluruh kecamatan se Kabupaten Garut. Dalam acara ini panitia menghadirkan pemateri berkompeten di bidangnya, salah satunya Dani Gautama yang merupakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep