Kak Seto Desak Pelaku Pencabulan Pelajar SMK di Garut Dihukum Maksimal

GARUT, (GE).- Menanggapi terungkapnya dugaan kasus pencabulan terhadapan pelajar SMK di Garut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Seto Mulyadi berharap pelaku dihukum maksimal. Desakan Kak Seto, demikian sapaan aktivis perlindungan anak ini, sangat beralasan. Menurutnya, akibat pencabulan ini bisa berdampak pada masa depan korban.

“Ya, tentunya, sanksi yang terbaru bisa dikebiri atau hukuman seumur hidup. UU Nomor 17 Tahun 2016 harus diterapkan. Percuma diperbaiki aturannya tapi tidak digunakan,” kata Seto usai berkunjung ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, Kamis (23/2/2017).

Seto mengaku prihatin, terungkap praktik pencabulan yang dilakukan tersangka sudah cukup lama, yakni sejak 2012 lalu. “Ini sudah berlangsung lama dan jumlahnya korbannya banyak. Korban juga mengalami trauma,” katanya.

Dijelaskannya, para korban harus segera mendapatkan penanganan cepat dalam pemulihan rasa trauma. Ia sendiri mengaku telah berbincang dengan para siswa di SMK swasta tersebut terkait kejadian tersebut.

“Tidak hanya satu atau dua orang saja korbannya. Jika dibiarkan takut korbannya mengalami penyimpangan seksual,” tukasnya.

Terkait aksi pelecehan yang dilakukan saat menjalani tes kesehatan dalam proses rekrutmen, Seto menjelaskan bila perbuatan meraba bagian tubuh termasuk organ vital tidak dibenarkan. “Siapapun tidak berhak melakukan itu, kecuali dokter karena pertimbangan medis atau keselamatan jiwa.” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Bantu Pulihkan Kejiwaan Pelajar SMK Korban Pencabulan, P2TP2A Siapkan Tim Psikolog

GARUT, (GE).- Minyikapi kasus pencabulan beberapa hari yang lalu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut telah menyiapkan tim psikolog. Persiapan yang dilakukan P2TP2A ini tak lain untuk membantu pemulihan kejiwaan bagi siswa SMK yang jadi korban. Seperi diberitakan sebelumnya, beberapa pelajar SMK swasta di Garut diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya.

” Ya, P2TP2A akan menyiapkan tim psikolog untuk mendampingi mereka (korban/red.), ,” kata Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari Gunawan, kepada sejumlah awak media, Rabu (22/2/2017).

Dijelaskannya, para siswa korban pelecehan seksual sangat membutuhkan pendampingan terhadap mentalnya. Pendampingan ini dibutuhkan untuk memulihkan kondisi psiklogisnya.

“Pendampingan psikolog sangat diperlukan, untuk membantu pemulihan mentalnya, agar tidak terus trauma,” tandasnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas para korban agar tidak merasa malu di lingkungannya. Disamping itu,P2TP2A Kabupaten Garut juga akan terus memantau perkembangan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut oleh kepolisian.

“Pastinya semua anak dijamin kerahasiaannya, kita akan terus pantau perkembangannya.Kita serahkan penanganan kasusnya kepada polisi,” katanya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

P2TP2A : Hukum Seberat-beratnya Pembunuh Mahasiswi Akper !

GARUT, (GE).- Terkait kasus pembunuhan mahasiswi Akper Pemda Garut beberapa hari yang lalu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut mendesak agar pelaku pembunuhan dihukum berat.

Kepala Bidang Advokasi Pendampingan dan Pemulihan P2TP2A Kabupaten Garut, Nitta K Widjaya, menilai hukuman yang diterapkan aparat kepolisian terhadap pelaku, “RF” (20), tidaklah cukup.

“Hukuman yang diterapkan aparat kepolisian terhadap pelaku, yakni Pasal 365 tentang pencurian dan pemberatan itu kami nilai masih kurang. Memang pelaku mulanya melakukan pencurian, tetapi dia membunuh dan memperkosa korban,” kata Nitta, Kamis (8/12/2016).

Diungkapkannya, pelaku, warga Kampung Lebaksari RT.03/23, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut ini tergolong sangat sadis, yaitu memperkosa setelah korban tewas.

“Kami berupaya agar pelaku ini dihukum seumur hidup. Kami dorong aparat kepolisian menerapkan penambahan hukuman pemberatan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi,” tandasnya.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat 2 Desember 2016 lalu itu, kata Nita, menambah deretan panjang kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Garut. Harapannya agar aparat penegak hukum menerapkan hukuman yang setimpal, untuk menimbulkan efek jera.

“Kalau hanya dihukum 15 tahun, atau di bawahnya, si pelaku tidak akan jera. Bisa jadi selepas bebas dia akan berbuat lebih jahat,” tukasnya.

Sementara itu, Rahmi NB (28), yang merupakan kaka almarhumah (korban) menuntut keadilan atas apa yang menimpa adiknya. Rahmi bersikeras bila pelaku telah merencakan aksi yang dilakukannya.

“Pelaku itu sudah merencanakan aksinya. Dia sudah mengetahui jika adik saya tinggal seorang diri di rumah. Dia memanfaatkan situasi itu,” tegasnya.

Ditegaskan Rahmi, menuntut agar pelaku dihukum mati. “Hukuman mati setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dia telah menghilangkan nyawa adik saya dan memperkosanya. Dengan hukuman ini, saya berharap kejadian yang menimpa almarhumah adik saya tidak terjadi kembali,” harapnya.

Dikabarkan, Polres Garut menerapkan hukuman pasal 365 tentang pencurian dan pemberatan terhadap pelaku. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Sugeng Heriyadi menyebut, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.

“Dia membunuh karena aksinya diketahui korban yang terbangun dari tidurnya. Mulanya pelaku hanya berniat mencuri barang-barang berharga di rumah korban,” tandasnya.

Sugeng memastikan bila pelaku beraksi seorang diri pada Jumat dini hari itu. “Sudah berulang-ulang kami tanyakan, dia sendirian melakukan aksinya. Nama Eful yang dia sebut-sebut pada pemeriksaan awal hanyalah akal-akalan belaka, agar dia tidak dijadikan tersangka utama dalam pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukannya,” ungkapnya.

Untuk mengelabui warga setelah membunuh korban, Restu sempat berpura-pura menjadi korban pembegalan di wilayah Kecamatan Banyuresmi. Lengannya yang berlumuran darah, dimanfaatkan untuk melakukan modus palsunya tersebut.

Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di rumah korban, Perumahan Banyu Herang, Kecamatan Banyuresmi, pada Jumat, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Tetangga yang mengetahui peristiwa itu, menemukan korban telah terbujur kaku tak bernyawa di tempat tidurnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Nitta K Wijaya : Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2016 Meningkat

KOTA, (GE),- Kepala Bidang Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut Nitta Kusnia Wijaya, menyebutkan pada tahun ini (2016) jumlah kasus kekerasan naik sebanyak 20 kasus bila dibandingkan dengan 2015 lalu.

“Pada lalu (2015/red.) kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sebanyak 78 kasus. Sementara di 2016 hingga Oktober ini kasus kekerasan tercatat sekitar 98 kasus. Jadi da peningkatan 20 kasus,” ungkap Nitta, Senin (17/10./2016)

Bahkan, Ia menduga angka kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat lebih banyak dari data miliknya. Pasalnya, banyak terjadi kasus kekerasan yang tidak dilaporkan ke pihak terkait.

“Data di kami mungkin hanya 98 kasus untuk 2016 ini, bisa saja angka sebenarnya lebih banyak lagi. Sebab sering terjadi tindak kekerasan, namun tidak dilaporkan ke pihak terkait,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian besar kasus kekerasan ini terjadi di lingkungan keluarga. Para pelaku kekerasan sendiri didominasi oleh orang terdekat korban.

“Rata-rata pelakunya orang dekat korban, seperti ayah atau saudara dari korban hingga tetangga di sekitar korban tinggal,” ujarnya.

Kekerasan yang dilakukan pun bermacam-macam, seperti kekerasan fisik dan seksual. Nitta menjelaskan, terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran orang tua, pendidikan agama hingga latar belakang ekonomi.

“Muara dari kasus kekerasan adalah kesalahan dalam pendidikan di dalam sebuah keluarga. Secara perlahan hal ini berdampak pada perilaku menyimpang pelaku,” ucapnya.

Ditambahkannya, pihaknya berencana untuk melakukan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap anak ke sejumlah sekolah di wilayah yang kasus kekerasannya tergolong tinggi. Ia menyebut kawasan utara Garut merupakan wilayah dengan kasus kekerasan cukup marak.

“Pihak sekolah dipilih karena selain sebagai tempat pendidikan, mereka bisa mengumpulkan para orang tua dalam sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya kami dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Penyelesaian kasus kekerasan sendiri, lanjut Nitta, kerap dihadapkan dengan kendala. Pada beberapa kasus kekerasan, penanganannya selalu terhenti setelah pihak pelaku dan korban melakukan proses mediasi.

“Padahal sebenarnya mediasi itu hanya upaya untuk meringankan hukum untuk pelaku, bukan menyelesaikan kasusnya,” tukasnya. (Tim GE)***