Tersandung Kasus Pungli Kadisdukcapil Resmi Diberhentikan, Bupati : Jabatan Kadisukcapil Segera Dilelang

GARUT, (GE).- Secara resmi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Darsani, akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian jabatan ini merupakan tindaklanjut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut atas kasus pungutan liar (Pungli) di instansi tersebut.

“Saya udah tandatangani Surat keputusannya (SK). Mulai hari ini Pak Darsani sudah bekerja dengan jabatan fungsional di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (27/2/2017).

Dijelaskannya pemberhentian jabatan Kadisdukcapil ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus pungli di Disdukcapil Garut.

“Untuk lebih jelasnya, silakan tanyakan ke BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah),” tandasnya.

Selain Kadisdukcapil, beberapa jabatan di instansi ini pun turut diberhentikan. Diakuinya pemberhentian ini tentu akan berdampak pada kekosongan jabatan di Disdukcapil Garut.

“Kepala Disdukcapil sekarang jabatannya mau lelang. Nanti mau diumumkan beberapa hari ke depan,” tukasnya.

Menurutnya, posisi Kadisdukcapil terbuka bagi para pejabat yang pernah menduduki posisi 3A. Sementara untuk posisi kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi).

“Kalau yang itunya (jabatan Kabid dan Kasi) nanti termasuk pegawai TKK nya. Itu kan sudah ada aturannya. Makanya semua yang terlibat itu akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Dijelaskannya, penggantian Kadisdukcapil tersebut dilakukan menyusul rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tim Saber Pungli yang diterimanya. Bahkan surat permohonan pemberhentian Kepala Disdukcapil ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sudah dikirim.

“Sebelumnya juga sudah dilakukan sidang Mejelis Pertimbangan Penegakan Pelanggaran Disiplin (MP3D) yang merupakan majelis pertimbangan yang berhubungan dengan adanya kasus ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di instansi tersebut pada bulan Januari 2017. Dalam pengungkapan kasus tersebut, sejumlah dokumen untuk pembuatan akta kelahiran dan uang sebersar Rp1.050.000 diamankan sebagai barang bukti. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

BREAKING NEWS : Tersandung Kasus Pungli, Bupati Pastikan Kadisdukcapil Segera Dipecat dari Jabatannya

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan akan segera memecat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini menyusul rekomendasi dari Tim Satuan Pemberatasan Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa PNS di lingkungan Disdukcapil beberapa waktu lalu yang kini tengan menjalani proses hukum di Polres Garut.

“Kemarin sudah dilakukan MP3D, yang merupakan majelis pertimbangan yang berhubungan dengan adanya kasus ini. Kami sepakat dengan Rekomendasi Tim Saber Pungli agar kami segera melakukan tindakan. Jadi dalam waktu singkat, kami akan segera membebastugaskan Kadisdukcapil dalam waktu dua hari ini. Hari ini kami mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tadi saya sudah menandatangani suratnya. Isinya berupa pemberitahuan bahwa ada beberapa pejabat struktural di Dinas tersebut yang akan kami ganti,” jelas Rudy kepada wartawan, Selasa, (21/2/2017).

Menurutnya, selain Kepala Dinas, pemecatan juga akan dilakukan kepada pejabat di bawahnya, baik Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) termasuk yang masih berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga akan diberhentikan.

“Yang akan kita ganti termasuk Kabid, Kasi dan yang masih berstatus TKK juga akan kami berhentikan. Dan untuk PNS pelaksana kami juga akan berikan sanksi sesuai rekomendasi dari Tim Saber,” lanjut Rudy.

Selanjutnya, imbuh Bupati, untuk mengisi kekosongan jabatan di Disdukcapil ini, pihaknya akan segera mengumumkan pelelangan jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut secepatnya.

“Ya, untuk sementara setelah kita berhentikan, jabatan tersebut akan diisi oleh Plt dulu, sambil kita umumkan pelelangan jabatannya yang tentu masih memerlukan proses,” imbuhnya.

Bupati juga mengatakan, peristiwa OTT di lingkungan Disdukcapil ini akan menjadi pelajaran berharga, agar kejadian serupa tidak terulang, baik di lingkungan Disdukcapil maupun di lembaga lain yang berpotensi terjadinya pungli dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyebutkan, sedikitnya ada delapan lembaga di lingkungan Pemkab Garut yang harus mendapatkan pengawasan lebih, karena berpotensi terjadinya praktik pungli.

“Nah, yang delapan titik yang berpotensi terjadinya pungli harus kami waspadai. Delapan titik tersebut, yaitu, Disdukcapil, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BKD, DPPKA dan Dinas Kesehatan,” jelasmua.

Sebelumnya, Tim Sapu Bersih (Saber) Polres Garut, Senin (6/2/2017) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam peristiwa itu, sebanyak 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang calo berhasil diamankan.

Tim yang dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Garut, AKP Hairullah, berhasil mengamankan sejumlah PNS, dan satu orang calo yang kedapatan memungut biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan. (Slamet Timur).***

Editor: Kang Cep.

Setelah OTT, Belum Satupun Pegawai Disdukcapil Dapat Sanksi

GARUT, (GE).- Terungkapnya kasus pungutan liar (pungli) pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut oleh Tim Saber Pungli Polres Garut, ternyata hingga saat Pemkab Garut belum memberikan sanksi apapun kepada para pegawai yang diduga terlibat.

“Kami belum memberikan sanksi apapun kepada para pegawai Disdukcapil. Kami masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Garut,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (13/2/2017).

Dijelaskannya, penyelidikan yang dilakukan Polres Garut sampai saat ini belum membuahkan kesimpulan apapun. Dengan terujadinya peristiwa di Disdukcapil pelayanan publik itu pasti akan berakibat terhadap adanya perubahan terhadap sikap para pegawainya.

“Semua layanan yang diberikan itu tujuannya tak lain untuk memberi pelayanan yang baik. Apalagi Kantor Disdukcapil dinilai kurang besar dalam memberikan pelayanan sehingga Pak Wabup pun merelakan rumah dinasnya untuk digunakan tempat pelayanan KTP,” katanya.

Iman berjanji, pihaknya akan menindaklanjuti kasus dugaan pungli di lingkungan Disdukcapil itu sesuai aturan yang berlaku. Siapapun yang terlibat dan terbukti bersalah, maka akan dikenakan sanksi tegas.

“Karena saat ini proses hukumnya masih ditangani Polres Garut, maka sebaiknya kita tunggu saja hasil penyelidikannya seperti apa. Untuk saat ini, kami mempersilahkan pihak kepolisian melakukan tugasnya sesuai aturan,” ucap Iman.

Dijelaskannya, penindakan terhadap pegawai yang terbukti melanggar aturan akan menggunakan PP 53 tahun 2010 untuk sanksinya. Nanti Inspektorat juga akan melakukan penyelidikan sesuai fungsinya untuk beri sanksinya.

Diungkapkan Iman, dugaan pungli di Disdukcapil memang sudah tercium cukup lama. Bahkan pihaknya sudah sering memperingatkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat.
Tidak hanya itu, tandasnya, hal itu pun bahkan juga telah disampaikan dalam pandangan dewan terhadap Bupati karena masih saja di layanan kependudukan ada pungutan. Peringatan juga sudah diberikan dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak) akan tetapi karena transaksinya tersembunyi, jadinya sulit untuk diungkap saat itu.

“Pungli di lingkungan Disdukcapil bukan hanya akibat ulah oknum pegawai akan tetapi juga akibat keberadaan calo. Warga yang ingin cepat mendapat pelayanan akhirnya menyuruh orang untuk mengurusinya sehingga menimbulkan peluang bagi para calo.” Ungkapnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

 

Setelah Diperiksa Polisi, Giliran Inspektorat Panggil Kadisdukcapil

GARUT, (GE).- Pascaoperasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Garut, lalu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Senin (06/02/2017) lalu, pengembangan kasus ini terus berlanjut.

Setelah Tim penyidik Polres Garut memanggil belasan saksi, kini giliran Inspektorat selaku lembaga yang mengawasi kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan segera memanggil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Garut, Widiana, sejauh ini pihaknya telah menerima laporan tertulis dari Kadisdukcapil, yang menjelaskan tentang kasus dugaan pungli ini.

“Sudah kita peroleh laporan dari yang bersangkutan (Kadisdukcapil), laporan tersebut berupa laporan tertulis,” ungkap, Widiana, kepada “GE,” Jumat (10/2/2017).

Widiana mengatakan, laporan saja belum cukup untuk menindaklanjuti kasus ini, harus ada kesaksian langsung dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan beberapa saksi lainnya.

“Laporan tertulis saja tidak akan cukup. Kami ingin beliau (Kadisdukcapil) menjelaskan langsung kepada kami, yang terjadi sebenarnya,” tandasnya.

Dijelaskannya, pihaknya akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai kesaksiannya terkait kasus dugaan pungutan liar untuk biaya administrasi pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan E-KTP ini.

“Kami secepatnya akan panggil Kepala Disdukcapil, untuk dimintai keterangan, belum ada waktu yang pasti, karena yang bersangkutan sedang dimintai keterangan oleh tim penyidik Polres Garut, secara hukum. Sedangkan kami akan menyikapinya secara kedinasan,” tegaasnya. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

Tersandung OTT, Akhirnya Kadisdukcapil Diperiksa Polisi Hari Ini

GARUT, (GE).- Setelah urung hadir dalam panggilan pertama, akhirnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Darsani, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Polisi.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Hairullah menyebutkan, proses pemeriksaan terhadap Kadisdukcapil Garut ini dilakukan pada sore, hari ini, Jumat (10/2/2017).

“Ya,  yang bersangkutan (Darsani/ red.) telah diperiksa sebelum magrib barusan oleh penyidik,” tandasnya.

Kasat Reskrim tidak menjelaskan rinciannya, apa saja yang ditanyakan penyidik terhadap Darsani. Ia hanya mengatakan pemanggilan itu diperlukan untuk mengorek keterangan dari Kadisdukcapil  terkait kasus pungli di instansi yang dipimpinnya.

“Masih dalam penyelidikan,” tukasnya.

Menurut Hairullah, semestinya Darsani datang dan menjalani pemeriksaan pada pukul 09.00 WIB pagi. Akan tetapi hingga pukul 15.30 WIB, ia tak kunjung datang ke Mapolres Garut.

“Namun tetap kami tunggu karena untuk proses pemeriksaan hari ini batasnya hingga pukul 00.00 WIB dini hari. Dan akhirnya yang bersangkutan datang tadi sore,” jelasnya.

Darsani sendiri disebut terlibat dalam praktik pungli dalam pembuatan akta kelahiran. Hal itu terungkap setelah satu dari 10 pegawai di Disdukcapil membeberkan, bila ia kerap meminta uang untuk alasan tertentu.

Keterangan itu pun lantas dibantah keras oleh Darsani. Ia sempat menjelaskan hal tersebut kepada Bupati Garut Rudy Gunawan.

Saat ditemui Rabu (8/2/2017) malam lalu di Pendopo Garut, Rudy menjelaskan, Darsani mengaku tidak pernah terlibat pungli. “Kepada saya dia (Kadisdukcapil/red.) hanya mengaku meminta uang DPA dari bawahannya,” kata Bupati. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Polisi Terus Kembangkan Kasus OTT Disdukcapil, Jumlah Terperiksa Bertambah Jadi 16 Orang

GARUT, (GE).- Pascaoperasi tangkap tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Senin (06/02/2017) lalu masih dalam proses pengembangan. Bahkan terperiksa dalam kasus dugaan pungli pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan E-KTP terus bertambah.

Semula, Tim Saber Pungli memeriksa 11 orang pegawai di Disdukcapil, kini jumlahnya bertambah menjadi 16 orang, termasuk Darsani, yang merupakan Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut. Semua terperiksa dimintai kesaksiannya oleh Unit Tindak Pidana Korupsi dan Unit Ekonomi Khusus Polres Garut.

Berdasarkan keterangan para saksi, jumlah pungutan biaya administrasi per layanan yaitu senilai Rp 60 ribu tiap pembuatan, Akta Kelahiran, E-KTP, dan Kartu Keluarga, jumlah tersebut jika dianalisa maka per tahunnya berada di kisaran Rp 1,8 M.

“Masyarakat biasanya dimintai biaya administrasi oleh oknum senilai Rp. 60 Ribu, tentunya kalo dikalikan pertahun bisa mencapai Rp. 1,8 M, karena seharinya rata-rata ada 100 pemohon,” ungkap Kasubag Humas Polres Garut, AKP. Ridwan Tampubolon.

Meskipun tidak merugikan keuangan negara, namun angka sebesar itu tentunya merugikan jutaan masyarakat Garut selaku pemohon. Berdasarkan pantauan Tim “GE” di Markas Kepolisian Resort Garut, Tim Penyidik terus mengembangkan kasus ini.

Sementara itu, 16 orang terperiksa, menjalani pemeriksaan secara bergantian di ruangan Unit I Tindak Pidana Korupsi Polres Garut. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

Kadisdukcapil Tak Penuhi Panggilan Penyidik Hari Ini, Kapolres : Kita Akan Lakukan Panggilan yang Ke 2

GARUT, (GE).- Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap keterangan saksi dan 11 terperiksa, Tim Saber Pungli Polres Garut pascaoperasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan di Dinas Kepepndudukan dan Catatan Sipil, Senin (06/02/2017). Menemui babak baru.

Hari ini tim penyidik dan para perwira menengah Polres Garut, sudah menggelar rapat terbuka, dan berhasil menyimpulkan bahwa Darsani, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Garut meskipun pada saat OTT, Senin lalu memang tidak ikut dibawa karena sedang mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD.

Berdasarkan hasil keterangan saksi, dan sebelas orang terperiksa menyebutkan, bahwa aliran dana uang hasil pungli kepada pemohon, dari layanan penerbitan akta kelahiran, e-KTP, dan kartu keluarga ditenggarai disetorkan ke Kadis Dukcapil dengan tempo dua hari selama sepekan dengan nilai Rp. 400 – 600 ribu.

” Dari hasil pemeriksaan sementara, menurut saksi dan 11 orang terperiksa, uang hasil pungli mengalir ke Kepala Dinas, namun kita belum bisa menyimpulkan, karena harus menunggu keterangan dari yang bersangkutan,” ujar Kapolres Garut, AKBP Novri Turangga.

Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan terhadap Kepala Dinas yang bersangkutan melalui penyidik Unit Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Garut.

“Belum ada yang ditetapkan, saat ini kami masih melakukan pemeriksaan, rencananya hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap beliau (Kadisdukcapil). Rencananya Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil, Darsani, akan diperiksa oleh Tim Penyidik hari ini (Rabu/8/2/2017), Namun ternyata Kadisdukcapil urung hadir, untuk itu kepada yang yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan yang kedua.” Tandasnya. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

Bupati Garut Ancam Copot Jabatan PNS Terlibat Pungli

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku prihatin dengan adanya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk Kepala Bidang yang ikut diamankan tim saber pungli Polres Garut. Setelah tertangkap tangan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Senin (6/2/2017) sore bupati masih menunggu hasil penyelidikan Tim Saber Pungli. Jika terbukti ia tak akan segan-segan mencopot jabatan yang bersangkutan.

“Saya sudah ingatkan pada seluruh SKPD, untuk tidak melakukan pungutan liar. Terutama SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pada saat pelantikan saber pungli,” ungkapnya, Senin (6/2/2017).

Menurutnya, terkait pemberian sanksi terhadap para PNS yang diduga melakukan pungli, terlebih dahulu akan menunggu laporan dari Ketua Tim Saber Pungli. Ia mengatakan, sampai saat ini hanya sebatas mengetahui info tersebut melalui informasi dari wartawan.

“Pemberian sanksi terlebih dahulu menunggu laporan dari tim saber pungli, apakah benar terlibat pungli,” cetusnya.

Jika memang benar pegawai PNS termasuk Kepala Bidang Catatan Sipil, terlibat dalam kasus pungutan liar. Pemerintah tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi sesuai PP 53. Bahkan sebagai sanksi administrasi, bisa diberhentikan dari jabatannya.

“Kami akan copot atau memberhentikan secara tidak hormat, jika memang benar-benar terlibat dalam kasus pungutan liar dalam pembuatan administrasi kependudukan,” tegasnya.

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Sapu Bersih (Saber) pungli Polres Garut dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah disoroti oleh pihak Pemkab Garut. Bahkan saat ini juga akan memerintahkan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti OTT yang terjadi di Disdukcapil tersebut.

“Kami akan dalami kasus ini, apakah memang benar mereka melakukan pemaksaan terhadap masyrakat atau hanya menerima sebagai tanda ucapan terima kasih saja dari para pembuat administrasi kependudukan,” ucap Rudy. (Hakim)***

BREAKING NEWS : OTT Saber Pungli Garut, Amankan 10 PNS Disdukcapil

GARUT, (GE).- Tim Sapu Bersih (Saber) Garut, Senin (6/2/2017) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebanyak 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang calo berhasil diamankan.

Tim yang dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Garut, AKP Hairullah, berhasil mengamankan sejumlah PNS, dan satu orang calo yang kedapatan memungut biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Garut, AKP Hairullah, membenarkan adanya sejumlah pegawai PNS dan satu orang calo yang diamankan pada saat OTT.

IMG-20170206-WA0052” Ya, benar kami bersama tim melakukan OTT di Disdukcapil Garut,” ujarnya, Senin (6/2/2017) kepada sejumlah awak media.

Dikatakannya, selain mengamankan yang diduga pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti dokumen administrasi kependudukan.

” Saat ini kami tengah memintai keterangan dari sejumlah pegawai, yang tertangkap tangan OTT,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan “Tim GE” di lapangan, usai adanya OTT oleh Tim Saber Polres Garut, pelayanan mendadak terhenti. Tampak tidak ada seorang pun petugas yang berada di dalam ruangan pelayanan. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.