Kabid Dikdas Disdik Garut : Lebih Setuju Ada UN Sebagai Bahan Evaluasi

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi menggagas moratorium Ujian Nasional. Namun, terobosan Muhajdir ini belakangan tak mendapatkan restu dari Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla. Hal ini mengindikasikan UN akan tetap dilaksanakan sebagai standar penilaian anak didik di akhir masa sekolahnya.

Terkait moratorium yang digagas Mendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berpendapat hampir sama dengan Wapres Jusuf Kalla. Disdik Garut menilai, UN tetap masih dibutuhkan untuk menguji anak didik di setiap sekolah.

“Hanya saja dibutuhkan regulasi baru agar materi ujian UN bisa sama dengan kurikulum yang ada di setiap daerah. Meski dinilai sebagai indikator kualitas pendidikan, UN belum mendorong kemampuan siswa secara utuh.” Ungkap Totong, yang merupakan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong.

Totong berpendapat, setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda. Kondisi ini mengharuskan pemerintah pusat bisa menyerahkan pembuatan soal UN ke setiap kabupaten/kota.

“Kebijakan pusat tetap jadi pedoman kami (Disdik Garut/ red.), tak jadi soal ada moratorium UN. Hanya saja lebih setuju ada UN sebagai evaluasi juga. Cuma dari segi materi itu yang harus ada penyesuaian,” ukatanya, Jumat ( 9/12/ 2016 ).

Dikatakannya, saat ini seluruh wilayah Indonesia menggunakan soal UN yang sama. Padahal kemampuan setiap daerah berbeda-beda.

“Memang sekarang UN tidak lagi jadi standar kelulusan siswa. Semuanya sudah dikembalikan lagi ke sekolah. Hanya saja tetap akan berdampak pada psikologis siswa,” tukasnya.

Diakuinya, hasil UN belum bisa jadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. UN juga belum mendorong kemampuan siswa secara utuh. Sulit untuk mendapat UN yang kredibel dan jauh dari kecurangan.

“UN juga mengerahkan sumber daya manusia yang besar tapi tak berimplikasi sama terhadap peserta UN. Padahal sejak 2007 sudah ada putusan pengadilan tinggi Jakarta untuk memerintahkan agar tingkatkan kualitas guru dan sarana sekolah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Diharapkannya ada regulasi tentang sistem pendidikan nasional. Evaluasi bisa dilakukan sekolah dan memiliki standar penilaian. Kemendikbud sendiri telah memberi opsi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebagai pengganti UN. Nantinya soal UASBN bisa dibuat di setiap daerah dengan konten yang diberikan pemerintah pusat sebesar 25 persen.

“Yang paling penting itu bukan hanya nilai saja. Aspek psikologis juga harus diperhatikan. Jangan sampai nilai besar tapi perilaku dan keterampilannya kurang, itu belum bisa dikatakan berhasil. Keberanian dan kedisiplinan siswa harus dibangun sejak dini agar memiliki kemampuan yang lebih selain dari mata pelajaran,” tandasya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Mahyar Swara, menilai harus ada keterkaitan antara evaluasi belajar UN dengan materi pelajaran di setiap sekolah. Saat ini UN dengan materi yang diberikan di setiap daerah kurang berkorelasi.

“Buat apa UN jika tak ada korelasi. Seharusnya soal bisa disusun di daerah. Evaluasi harus berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi Pemerintah harus mempertimbangkan ulang keberadaan UN,” kata Mahyar. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.