Rekrutmen Panwascam Sarat Titipan, ini Pengakuan Komisioner Panwaskab Garut

GARUT (GE).- Isu rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang sarat titipan Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu membuat sejumlah peserta yang ikut seleksi gerah. Mereka beranggapan, usahanya mendaftar menjadi Panwascam hanya sia-sia pasalnya peserta yang nantinya lulus hanya yang mendapat rekomendasi daru Ormas tertentu.

“Rekomendasi dari Ormas tertu menjadi bahan pertimbangan untuk lulus Panwascam. Ini tidak adil karena yang direkomendasi belum tentu memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar salah seorang pendaftar Panwascam yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di halaman Polres Garut.

Ia heran dengan sistem rekrutmen Panwascam sekarang. Dirinya mencurigai kinerja para komisioner yang mencoba bermain mata dengan para pendaftar.

“Saya tau para komisioner itu para aktivis Ormas. Tapi tolong jangan di bawa ke ranah profesionalisme kerja sebagai Panwaskab. Apa lagi kinerja mereka sangat menentukan nasib rakyat lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menanggapi tudingan itu, Ketua Panwaskab Garut, Heri Hasan Basri, mengaku rekrutmen Panwascam telah dilakukan secara prosedur. Bahkan dirinya mengaku akan melaksanakan tahapan rekrutmen dengan terbuka.

“Nanti semua peserta yang daftar bisa tau hasilnya seperti apa. Jadi jangan berprasangka dulu,” ujar Heri.

Ia memastikan tidak berlaku titipan siapa pun terkait rekrutmen Panwascam. Namun dirinya tak menyangkal, jika rekomendasi dari Ormas atau organisasi apa saja tentunya akan menjadi pertimbangan Panwaskab.

Komisioner Panwaskab lainnya, Asep Burhan, turut membantah jika rekomendasi dari Ormas bisa meloloskan peserta seleksi. Semua peserta tetap akan mengikuti tes tulis dan wawancara untuk bisa menjadi Panwascam.

“Kalau ada rekomendasi dari ormas itu kami memasukkannya ke tanggapan dari warga saja. Kami memang meminta tanggapan soal peserta ke warga. Tapi tidak jadi syarat untuk lolos juga,” ujar Asep.

Adanya tanggapan dari masyarakat itu, tambahnya, untuk mengetahui latar belakang peserta. Jangan sampai ada peserta yang lolos tapi menjadi kader partai atau tim sukses calon.

“Kami tak segan mendiskualifikasi jika ada kejanggalan di peserta. Semuanya harus memiliki kualitas yang baik untuk menjadi Panwascam,” ucapnya.

Rekrutmen Panwascam di Garut, lanjutnya, menjadi yang terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 709 orang. Dari jumlah tersebut ada beberapa kecamatan yang tak memenuhi target peserta.

Jika setelah perpanjangan pendaftaran tak ada lagi yang mendaftar, maka ta menjadi persoalan. Tes tulis peserta seleksi akan dilakukan sekitar tanggal 9 sampai 18 Oktober. Namun waktu pastinya masih menunggu surat dari Bawaslu. (Farhan SN)***

Lucu, Ada Sekretariat LSM dan Ormas Saat Diverifikasi Ternyata Gudang dan Kandang Ayam

PEMKAB, (GE).- Kabupaten Garut dikenal sebagai daerah yang dinamis. Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berdiri di Garut. Namun sayangnya, masih banyak LSM yang berdiri hanya sesaat. Bahkan banyak LSM ketika diverifikasi sekretariatnya hanya gudang rongsokan dan ada juga jadi kandang ayam.

“Kesbang tidak bisa melarang siapa pun yang akan berorganisasi. Semuanya sudah dilindungi undang-undang. Bahkan Permendagri 33 menegaskan jika semua warga negara Indonesia bebas berorganisasi,” kata Kabid Ketahanan Bangsa, pada Kesbangpol Pemkab Garut, King Iwan Hendrawan belum lama ini.

Iwan tidak menampik jika organisasi seperti Gafatar bisa saja memanfaatkan situasi seperti ini. Apalagi, di Garut tercatat ada 320 organisasi masyarakat atau LSM. Bahkan jika dihitung dengan yang tidak mendaftar tentunya lebih banyak lagi.

Namun sayangnya, kata King, setelah diverifikasi hanya 30 persen saja yang benar-benar ada dan melakukan aktivitas. Sementara selebihnya sudah tidak ada jika disesuaikan dengan laporan awal.

“Ada salahsatu LSM ketika diverifikasi ke sekretariatnya hanya gudang barang. Bahkan ada juga yang sudah jadi kandang ayam,” ungkap King.

Hal tersebut bisa terjadi pasalnya LSM atau Ormas tersebut didaftarkan menggunakan rumah sendiri bahkan ada juga kontrakan. Jadi ketika diverifikasi dan sudah tidak beraktifitas sekretariatnya sudah berubah fungsi.

Saat ini Kesbangpol sedang melakukan verifikasi terhadap sejumlah ormas dan LSM. Dirinya berharap setiap organisasi harus tercatat dan melaporkan semua kegiatannya. Tujuannya agar tidak terjadi lagi Ormas atau LSM bodong.

King melanjutkan, ia mengimbau agar Ormas dan LSM yang sudah tidak aktif lagi segera melapor. Sehingga tak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan kefakuman organisasi yang bersangkutan. Farhan SN***