Menaggapi
Dugaan Penistaan Agama yang Dilakukan WS. Dedi Mulyadi Mengajak WS Menjaga Keutuhan NKRI

GARUT, (GE).- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai sikap pemahaman keagamaan yang dianut WS adalah pemahaman pribadi. Karena itu, kata budayawan yang khas dengan ikat kepalanya ini, pemahaman tersebut tidak boleh dipaksakan harus menjadi pemahaman umum.

“Ya, itu seharusnya cukup menjadi pemahaman pribadi. Jangan sampai dipaksakan harus jadi pemahaman umum,” tandas Dedi Mulyadi yang juga Bupati Purwakarta ini, kepada “GE”, Minggu (26/3/17).

Namun begitu, kata Dedi, ia sendiri sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menilai masalah tersebut. Sebab, penilaian terhadap kasus “Jendral Bintang Empat” Negara Islam Indonesia (NII) yang ngotot salat jumat menghadap ke arah timur tersebut, merupakan kewenangan pihak MUI dan kepolisian. Karena itu, tinggal dua lembaga ini yang didorong untuk meyelesaikan persoalan tersebut.

“Tinggal dilihat, apakah ada unsur penistaan agama atau tidak. Itu kewenangannya MUI. Sedangkan masalah unsur dugaan makar itu kewenangan kepolisian,” terang Dedi.

Dedi sendiri mengajak kepada WS untuk sama-sama membangun dan menjaga keutuhan NKRI. Kalau memang yang bersangkutan memiliki pemahaman berbeda tengang agama, seharusnya itu menjadi pemahaman pribadi, jangan sampai dipaksakan menjadi pemahaman umum.

Deritakan sebelumnya, WS yang tercatat sebagai warga Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, melayangkan surat kepada pemerintah melalui aparat desa setempat. Dalam surat itu, ia menyatakan diri sebagai “Jendral Bintang Empat” NII, meminta izin untuk melaksanakan salat berjamaan menghadap ke arah timur. (Sony MS/GE)***

Upaya Mediasi Sengketa Anak dan Ibu Kandung. Dedi Mulyadi : “Kalau sampai Rp 1,8 Miliar itu tidak Logis!”

GARUT, (GE).- Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengaku prihatin atas gugatan hukum yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebab, menurut politisi yang juga budayawan itu, ibu adalah sosok yang memiliki kemuliaan sangat tinggi. Karena itu, seharusnya kemuliaan seorang ibu dijunjung tinggi terutama oleh anaknya sendiri.

Sebagai bukti empatinya, Dedi Mulyadi, sengaja menyempatkan diri mengunjungi kediaman Siti Rohaya (83) di Jalan Cimanuk, Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (25/3/17) malam. Bahkan, sebelum itu, Dedi mengutus anak buahnya untuk menyampaikan bantuan uang kepada Siti Rohaya. Ketika itu, diserahkan uang sebesar Rp 20 juta, sesuai nilai awal yang dianggap dipinjam Siti Rohaya dari anak kandungnya itu.

“Tapi, kalau memang mintanya Rp 41 juta, saya juga akan lunasi. Hanya kalau sampai Rp 1,8 miliar, itu tidak logis!” tandas Dedi Mulyadi kepada “GE”, Minggu (26/3/17).

Lebih jauh Dedi mengungkapkan, semula berniat memediasi persetruan anak dan ibu kandung ini. Hanya saja, sampai sekarang ia belum dapat menghubungi Yeni Suryani dan suaminya yang menetap di bilangan Jakarta Timur.

“Saya coba kontak dulu melalui telepon, tidak pernah diangkat. Padahal hpnya aktif. Tetapi, anehnya kalau dikontak oleh wartawan, selalu diangkat dan dia mengatakan siap dimediasi oleh saya,” terang Dedi.

Seperti diberitakan sebuah portal berita, Yeni Suryani mengaku sangat senang dan siap dimediasi persoalannya oleh Dedi Mulyadi. Bahkan, katanya, ia menantikan momentum ini agar bisa bertemu dan menyalami ibu kandung yang telah dihadapkannya ke meja hijau.

Tetapi, lanjut Dedi, itu hanya ungkapan kepada wartawan. Buktinya, beberapa kali ia coba hubungi langsung lewat telepon genggamnya tidak pernah diangkat.

“Ini masalah keluarga, bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Seharusnya gak usah sampai ke pengadilan,” kata Dedi, menanggapi gugatan Rp 1,8 miliar yang dilakukan Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto, terhadap Siti Rohaya, ibu kandungnya sendiri.

Kasus gugatan perdata itu sendiri sudah memasuki proses persidangan keenam di Pengadilan Negeri Garut. Namun, pada persidangan Kamis (23/3/17), kedua pihak baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di ruang sidang. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. (Sony MS/GE)***