Adik “Sang Jendral Bintang Empat NII”. Saepuloh, “NKRI Harga Mati!”

GARUT, (GE).-  Siapa sangka, Wawan Setiawan, yang kini viral di media sosial akibat pernyataan dan perbuatannya, dengan mempraktekkan salat menghadap ke timur serta menyatakan diri sebagai “Jendral Bintang Empat Negra Islam Indonesia (NII)”, justru mempunyai sosok adik yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adalah Saepuloh (47),  adik pertama Wawan Setiawan dari 6 bersaudara. Saepuloh yang saat ini menjadi anggota Korps Bela Negara Sektor Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sangat menyesali apa yang dilakukan kakaknya.

Menurut Saepuloh, perubahan sikap kakaknya tersebut terjadi setelah ia  pulang dari Sulawesi bersama bebetapa temannya sekita tahun 2000. Rupanya teman Wawan sesama pedagang itu penganut faham yang saat ini Wawan jalankan.

“Perbuatan kakak saya itu memang menyimpang. Apalagi menyatakan diri sebagai jendral di Negara Islam Indonesia. Itu kan salah satu upaya makar yang bertentangan dengan aturan.  Jika terbukti, biar hukum yang berbicara,” tandas Saepuloh, Senin (27/3/17).

Selama ini, lanjut Saepuloh, ia  belum pernah diajak oleh Wawan untuk mengikuti fahamnya. Bahkan, sepengetahuan Saepuloh, selama ini Wawan tidak pernah mengajak siapapun. Pengikutnya yang ada di Pakenjeng itu, datang dengan sendirinya. Karena mungkin tertarik dengan faham wawan dari obrolannya. Saepuloh berharap agar wawan kembali ke jalan yang benar. Sambil mengacungkan tinjunya, Saepuloh berteriak, “NKRI Harga Mati!” (Useu G. Ramdani/GE)***

Editor : SMS

WS Mengaku Jendral Bintang Empat Negara Islam Indonesia, Ngotot Shalat Jumat Menghadap ke Arah Timur

GARUT, (GE).- Warga Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali digegerkan dengan munculnya dugaan aliran sesat. Kali ini, WS yang berulah. WS yang mengaku Jendral Bintang Empat Negara Islam Indonesia (NII) itu, bahkan telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintahan Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng.

Menurut Kepala Desa (Kades) Tegalgede, Kartika Ernawati, surat tersebut diantarkan langsung ke Kantor Desa Tegalgede oleh yang bersangkutan, Jumat (17/3/17). Surat tersebut berupa pemberitahuan dan permintaan izin dari WS untuk melaksanakan praktek salat Jumat dengan arah menghadap ke timur. Rencananya salat Jumat dilasanakan di Mushala Situ Bodol, Desa Tegalgede.

Menyikapi gelagat yang dinilai membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, Kartika segera melaporkan perihal surat yang ia terima kepada Muspika Pakenjeng, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

INILAH penampakan surat yang dikirimkan WS. (Useu G. Ramdani/GE)***

Kartika sendiri membenarkan jika WS merupakan warga desanya. Selama ini diketahui, WS merupakan salah seorang pengikut setia Sensen Komara Bakar Misbah yang juga penganut aliran dan faham serupa.

“Bahkan, dulu WS yang sampai saat ini masih menganggap Sensen Komara sebagai Rosululloh Al-Masih yang menjabat Panglima Angkatan Perang Negara Islam Indonesia ini, sempat menjalani hukuman akibat tindakannya tersebut,” tutur Kartika, Kamis (23/3/17).

Selasa (21/3/17) Muspika Pakenjeng, segera memanggil WS.

Saat ditanyai mengenai surat itu, WS yang beralamat di Kampung Kibodasrea, RT 04/01, Desa tegalgede, secara lantangnya bersikukuh jika tidak ada yang salah atas semua tindakannya. Termasuk melaksanakan salat Jumat menghadap ke arah timur yang di ikuti sepuluh orang makmum.

Sebagai kepala desa, aparat pemerinta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kartika merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, ia terus melakukan koordinasi dengan seluruh unsur ke pemerintahan setempat.

“Mudah-mudahan permasalahan ini segera diselesaikan,  dan tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia,”  harapnya. (Useu G. RamdaniGE)***

Editor : SMS

TNI, Polri dan Pemkab Garut Berikrar Jaga Keutuhan Bangsa

GARUT, (GE).- Guna menjalin kebersamaan, TNI, Polri dan Pemkab Garut menggelar apel bersama di lapangan Otista Alun-alun Garut. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 250 orang peserta apel, Kamis (02/02/2017).

Turut hadir dalam apel bersama TNI Polri dan Pemerintah Daerah, Danrem 062/Tn Kolonel Inf Joko Hadi Susilo, S.Ip, Bupati Kabupaten Garut H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP., beserta Staf, Dandim 0611/Grt, Kapores Kab. Garut, Para Kasi, Dankasatbalak jajaran Korem 062/Tn, dan Komandan Batalyon Infanteri 303/Ssm Raider Kostrad.apel

Apel bersama dilaksanakan oleh TNI Polri dan Pemerintah Daerah Kab Garut bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kekompakan dalam menghadapi ancaman berkaitan dengan meningkatnya konflik-konflik dalam masayarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap Bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI.

Pada Apel Bersama kali ini bertindak selaku inspektur upacara Dandim 0611/Grt Letkol Arm. Setyo Hani Susanto. Adapun pengarahannya TNI mendukung Polri menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Garut.

Lebih lanjut Dandim menyebutkan, TNI mendukung atas tindakan tegas pelaku kekerasan dalam upaya-upaya mengacaukan keamanan nasional atas nama agama atau politik. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok tersebut.Ikrar Korem

“Sinergitas TNI Polri dan Pemda harus dioptimalkan agar penanganan konflik sosial dapat terlaksana secara efektif. Sinergitas dapat menjadi kekuatan utama bangsa, dalam menjaga kedaulatan dan kekuatan utama bangsa dalam menghadapi perkembangan kondisi soial budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta dampak dari era globalisasi pada masyarakat,” ucapnya.

Sebagai penutup dari kegiatan Apel Bersama tersebut, Dandim 0611/Grt, Kapolres Garut dan Bupati Garut, menandatangani komitmen kesepakatan bersama, untuk tetap sama sama menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Garut dengan disaksikan langsung Danrem 062/Tn. (Penrem 062/Tn)***

Pangdam III Siliwangi Gelar Silaturrahmi Bersama Tokoh Agama dan Elemen Masyarakat Garut

GARUT, (GE).- Pemerintah Kabupaten Garut bersama Pangdam III Siliwangi secara khusus menggelar silaturrahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah elemen mahasiswa. Selasa (6/12/2016) pagi. Gelaran pertemuan yang di adakan di salah satu restoran terkemuka di Kabupaten Garut ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam sambutannya, Panglima Daerah Militer III Siliwangi, Mayjen TNI Muhammad Herindra, mengimbau seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, beliau juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terpecah-belah oleh isu dari luar maupun dalam negeri.

Pemuka agama umat Islam sekaligus ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut, KH. Sirojul Munir, mengatakan dirinya bersama umat Islam khususnya yang ada di Kabupaten Garut, sangat mendukung penuh, ajakan dari Pangdam III Siliwangi.

” Kami selaku umat Muslim, sangat mendukung penuh dan merespon positif, ajakan dari beliau (Pangdam III Siliwangi/ red.) , karena memang, kita lah yang harus menjaga keutuhan NKRI ini,” tegasnya.

Sementara itu, Pendeta umat Kristen Katolik, Agus Wasono, juga menegaskan, dirinya sangat mendukung penuh dorongan Pemerintah dan Pangdam III Siliwangi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

“Saya mewakili umat Kristen Protestan, khususnya di Garut ini, untuk sama-sama mendukung langkah langkang yang ditempuh pemerintah. Semoga dengan diadakannya acara ini, kita semua selalu dapat menjaga kerukunan, dan bisa hidup berdampingan.” Harapnya. (Aden)***

Editor: Kang Cep.

Breaking News ! Membahayakan Keutuhan NKRI, MUI Garut Rekomendasikan HTI Agar Dibubarkan

TAROGONG, (GE).– Dinilai membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut meminta kelompok Hijbu Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Kelompok tersebut dinilai dengan terang terangan menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Kalau mau bikin negara Islam silahkan tapi jangan di Indonesia,” kata Ketua MUI Kabupaten Garut Sirojul Munir, saat ditemui di Kantor MUI Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat Kamis (30/6/2016).

Sirojul Munir mengaku akan segera mengusulkan kepada pemerintah pusat dan daerah agar organisasi HTI segera dibubarkan. HTI dianggap akan memicu pertikaian di masyarakat Garut dan mengganggu keutuhan NKRI.

“Kelompok yang akan merongrong keutuhan negara harus dibubarkan karena membahayakan negara. Daripada terjadi banjir darah, lebih baik dibubarkan,” tutur Ceng Munir.

Dia mengaku akan mencegah perkembangan organisasi seperti HTI yang belum lama ini berkembang pesat di Garut. Bahkan dirinya  telah mengintruksikan pengurus MUI tingkat kecamatan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait organisasi terlarang seperti ISIS dan semacamnya.

Salah satu organisasi yang mendapat reaksi masyarakat adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Dari pengakuan pihak HTI, kata Ceng Munir, organisasi itu bergerak di bidang keislaman, seperti ormas lainnya, tetapi juga menyebut dirinya partai kemerdekaan.

Dia mengimbau jika mengklaim partai, seharusnya mendaftarkan diri secara konstitusi. Dalam tataran ibadah, HTI menyebut sama dengan yang lainnya, tetapi mendorong adanya khilafah melalui penegakan syariah.

“Untuk melaksanakan syariat Islam, perlu adanya sistem khilafah. Wajib hukumnya untuk menjalankan syariah,” kata Ceng Munir meniru pernyataan pihak MUI.

Ceng Munir memandang ada perbedaan pandangan ormas Islam umumnya dengan sudut pandang HTI. MUI tak sepakat mengenai hal tersebut karena yang terpenting agama bisa berdiri dan umatnya bisa melaksanakan ibadah dengan baik.

Ceng Munir menganggap HTI adalah salah satu organisasi yang membahayakan keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika dibiarkan, organisasi seperti itu akan mengancam keutuhan negara dan masyarakat.

“Meski mengklaim tak melakukan gerakan fisik, tapi tak menutup kemungkinan bisa menimbulkan bentrokan fisik. Terlebih mereka tak sepakat dengan sistem negara kita,” katanya.

Ketua HTI Kabupaten Garut Dendi Rachdiana membantah tudingan yang disebutkan MUI Kabupaten Garut. Sebagai organisasi yang dilindungi hukum, dia menolak adanya pembubaran tanpa alasan yang jelas.

“Ini hanya permasalahan perbedaan persepsi saja, pandangan adanya kekhawatiran makar dan sebagainya. Jika ada hal-hal perlu ditanyakan, silakan saja. Tidak perlu main bubarkan saja karena itu enggak bisa sembarangan,” ujarnya.

Mengenai syariah dan khilafah, Dendi menyebutkan, Ceng Munir pun sepakat bahwa syariah tidak tegak tanpa adanya khilafah atau negara Islam. Justru, HTI ingin mengembalikan kejayaan umat Islam karena selama ini dijajah oleh neoliberal. Farhan SN***