Nitta K Wijaya : Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2016 Meningkat

KOTA, (GE),- Kepala Bidang Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut Nitta Kusnia Wijaya, menyebutkan pada tahun ini (2016) jumlah kasus kekerasan naik sebanyak 20 kasus bila dibandingkan dengan 2015 lalu.

“Pada lalu (2015/red.) kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sebanyak 78 kasus. Sementara di 2016 hingga Oktober ini kasus kekerasan tercatat sekitar 98 kasus. Jadi da peningkatan 20 kasus,” ungkap Nitta, Senin (17/10./2016)

Bahkan, Ia menduga angka kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat lebih banyak dari data miliknya. Pasalnya, banyak terjadi kasus kekerasan yang tidak dilaporkan ke pihak terkait.

“Data di kami mungkin hanya 98 kasus untuk 2016 ini, bisa saja angka sebenarnya lebih banyak lagi. Sebab sering terjadi tindak kekerasan, namun tidak dilaporkan ke pihak terkait,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian besar kasus kekerasan ini terjadi di lingkungan keluarga. Para pelaku kekerasan sendiri didominasi oleh orang terdekat korban.

“Rata-rata pelakunya orang dekat korban, seperti ayah atau saudara dari korban hingga tetangga di sekitar korban tinggal,” ujarnya.

Kekerasan yang dilakukan pun bermacam-macam, seperti kekerasan fisik dan seksual. Nitta menjelaskan, terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran orang tua, pendidikan agama hingga latar belakang ekonomi.

“Muara dari kasus kekerasan adalah kesalahan dalam pendidikan di dalam sebuah keluarga. Secara perlahan hal ini berdampak pada perilaku menyimpang pelaku,” ucapnya.

Ditambahkannya, pihaknya berencana untuk melakukan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap anak ke sejumlah sekolah di wilayah yang kasus kekerasannya tergolong tinggi. Ia menyebut kawasan utara Garut merupakan wilayah dengan kasus kekerasan cukup marak.

“Pihak sekolah dipilih karena selain sebagai tempat pendidikan, mereka bisa mengumpulkan para orang tua dalam sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya kami dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Penyelesaian kasus kekerasan sendiri, lanjut Nitta, kerap dihadapkan dengan kendala. Pada beberapa kasus kekerasan, penanganannya selalu terhenti setelah pihak pelaku dan korban melakukan proses mediasi.

“Padahal sebenarnya mediasi itu hanya upaya untuk meringankan hukum untuk pelaku, bukan menyelesaikan kasusnya,” tukasnya. (Tim GE)***

 

Ketua LPA Garut : Korban Perkosaan Masih Trauma Belum Bisa Bicara dan Berjalan

TARKID, (GE).- Kondisi korban masih mengalami trauma. Korban saat ini didampingi oleh lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan.

“Saat ini korban masih menjalani treatment psikologis agar bisa pulih kembali,” ujar Ketua LPA Garut, Nitta K Widjaya, Rabu (3/8/2016) di Mapolres.

Kondisi terakhir korban, kata Nitta, tak bisa berjalan dan tak mau berbicara dengan siapa pun orangnya. Dalam waktu dekat korban akan dibawa ke psikiater untuk menenangkan kondisi kejiwaannya.

Menurut dia, kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak di wilayahnya cukup tinggi. Bahkan angkanya tiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun ini saja terdapat 76 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Sebagain sudah ada yang tuntas hingga vonis pengadilan,” ujar Nitta.

Nitta menilai kasus pelecehan terhadap anak ini terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya faktor orang tua dan lingkungan.

“Pengawasan dan pendidikan orang tua yang paling utama untuk mengurangi kasus kekerasan kepada anak,” ujarnya. Farhan SN***

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Dideklarasikan

KOTA, (GE).- Beragam kasus terkait masalah anak terus mendapat sorotan. Di Kabupaten Garut saja, dalam rentang tahun 2015 jumlah kasus yang menimpa anak tercatat mencapai 10.071 kasus. Dengan jumlah kasus yang mencapai 10 ribu lebih ini, tentunya sangat mengkhawatirkan, dan hal ini mengundang reaksi berbagai kalangan.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, Nitta K Wijaya, mencatat ada 10.071 kasus yang menyangkut masalah anak selama 2015 di Garut.

Nitta menyebutkan, berbagai jenis kasus yang menimpa anak ini diantaranya, pembulian, pelecehan seksual, penelantaran, hak asuh anak, hingga kekerasan baik fisik maupun fsikis.

Dikatakannya, khusus untuk kasus kekerasaan dan pelecehan terhadap anak, jumlahnya sudah masuk tahap memprihatinkan. Dengan catattan ini, tak heran, Garut masuk dalam daftar darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan menempati posisi ke-4 tertinggi di Jawa Barat.

“Yang paling memprihatinkan, kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Garut tiap tahunnya cenderung meningkatan. Tahun 2016 ini, perlu dilakukan langkah antisipasi yang bukan hanya melibatkan pemerintahan tapi juga unsur masyarakat.” ujar Nitta, dalam kegiatan “Deklarasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Kabupaten Garut” bertempat di Alun-alun Garut, Senin (4/12/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Nitta juga membawa seorang anak perempuan yang menjadi objek kekerasan orang tuanya. Anak tersebut selama beberapa tahun dicekoki miras dan obat-obatan serta menjadi korban kekerasan orang tuanya. Saat ini sang anak menjadi siswi di salah satu SMA swasta di Garut.

Nitta juga menyoroti perhatian pemerintah yang dinilainya kurang terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah anak termasuk kekerasan.

Pernyataan deklarasi dibacakan langsung oleh salah satu penggagas deklarasi, Diah Momon Puspita di hadapan ratusan peserta deklarasi mulai pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Deklarasi berisi tiga poin penting yakni bahwa segala bentuk kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, mendorong dibentuk tim reaksi cepat di berbagai wilayah di tanah air, dan mendukung Perpu pemberatan hukum kebiri dengan suntik kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam kesempatan tersebut Diah juga menyebutkan pembentukan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Terhadap Anak karena tingginya angka kasus yang berhubungan dengan masalah anak terutama kekerasan dan pelecehan seksual. Dengan dibentuknya tim diharapkan bisa memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang terjadi hampir disemua wilayah di Indonesia termasuk Garut.

“Kita sangat terpanggil untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dalam upaya memerangi tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Kita tak bisa tinggal diam dan hanya mengandalkan pemerintah untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang sudah sedemikian parahnya.

Mudah-mudahan apa yang hari ini dilakukan di Garut ini juga akan dilakukan di daerah lainnya,” kata Diah. Masih menurut Diah, hasil dari deklarasi ini akan diberikan secara langsung kepada Presiden agar pemerintah benar-benar memperhatikan kasus kekerasan terhadap anak ini. Pemerintah juga didorong untuk segera mengesahkan Perpu kejahatan terhadap anak menjadi Perpu kejahatan luar biasa atau “Extra Ordinary Crime” sehingga pelakunya diberi hukuman berat.

Kegiatan deklarasi itu dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan serta sejumlah tokoh yang berkecimpung pada masalah kekerasan terhadap anak termasuk Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait.

“Kita akan dorong Bapak Presiden dan Komisi III DPRRI agar membuat Perpu tentang kejahatan luar biasa ini. Karena aksi kekerasan terhadap anak sangat membahayakan bagi korban dan masa depannya. Tidak hanya itu perampasan terhadap hak hidup anak juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat,” ucap Aris Merdeka. (Tim GE)***