Sepuluh Tahun DOB Garsel Diperjuangkan, Hasilnya Belum Jelas

GARUT,(GE).- Sepuluh tahun sudah Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) diprjuangkan. Namun hingga saat ini belum ada titik terangnya. Ketidakjelasan DOB Garsel ini ditenggarai akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat.

Diakui Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, pihaknya terus nerupaya mendorong pemerintah pusat membuka keran moratorium DOB. Jika melihat wilayah Garut yang luas, dengan 42 kecamatan, dinilai sudah layak untuk dimekarkan.

“Tadi saya hadir dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (Forkonas PP DOB) di Gedung MPR/DPR. Dalam forum itu dibahas tentang pembentukan DOB di seluruh Indonesia,” kata Wabup, Senin (21/8/ 17).

Helmi mengungkapkan, dalam forum tersebut dibahas kesepakatan agar tahun ini (2017) ada DOB yang dibentuk. Menurut catattan, Garut menjadi salah satu dari 22 daerah yang diprioritaskan.

” Dalam Forkonas PP DOB mendorong agar DOB segera dibentuk. Garut juga terkena moratorium dan minta segera dicabut,” tukasnya.

Menurutnya, sudah 10 tahun DOB Garsel diperjuangkan. Berdasarkan hasil kunjungan DPD RI, Garut memang sudah selayaknya memiliki DOB. Hasil analisis dari DPRD Kabupaten Garut dan DPRD Provinsi Jabar juga sudah menyepakati pembentukan DOB Garsel.

“Analisis di daerah sudah ada kesepakatama. Garut layak punya DOB yakni Garsel,” tandasnya.

Wabup menyebut, dari 300 lebih pengajuan DOB, Garut masuk ke dalam 22 daerah prioritas. Pihaknya pun kini masih menunggu keputusan DOB dari pemerintah pusat.

“Ada yang 22, 65, 88, dan 314 (prioritas) DOB itu. Nah Garut itu masuk ke yang awal (22 daerah prioritas DOB). Apalagi Garut menunggu lebih dari 10 tahun. Tentunya di forum ini ingin ada percepatan,” jelasnya.

Helmi menyebut, nantinya Forkonas PP DOB akan meminta agar pemerintah pusat segera merealisasikan DOB. Target tahun ini agar bisa diwujudkan DOB diharapkan bisa terlaksana.

“Jika DOB Kabupaten Garut Selatan terbentuk, akan ada 16 kecamatan yang menjadi bagiannya. Yakni Kecamatan Banjarwangi, Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cihurip, Cikajang, Cikelet, Cisewu, Cisompet, Mekarmukti, Pameungpeuk, Pakenjeng, Pamulihan, Peundeuy, Singajaya, dan Talegong,” ungkapnya. (Tim GE)***

Akhirnya, Moratorium Perizinan Objek Wisata Darajat Dicabut Pemkab Garut

PEMKAB, (GE).- Kontroversi keberadaan kawasan wisata Darajat yang berlokasi di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut terus bergulir. Menyusul turunnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2016 tentang penataan kawasan Darajat, Pemkab Garut akhirnya mencabut moratorium perizinan objek wisata air panas alam ini.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, Zat Zat Munazat, mengatakan dengan turunnya Perbup tersebut para pengusaha di Darajat pun kini bisa melegalkan kegiatannya. Namun demikian, para pengusaha objek wisata Darajat tetap harus mengikuti aturan sesuai yang tertuang dalam Perbup.

“Para pengusaha kini bisa melegalkan kegiatannya menyusul turunnya Perbup dengan catatan mereka tetap harus mengikuti aturan yang telah ditentukan,” ujar Zatzat, Senin (5/9/2016).

Dijelaskannya, kepada para pengusaha, Pemkab memeberikan waktu selama satu tahun untuk melakukan perbaikan kawasan wisata. Sebagaimana disebutkan dalam Perbup, diatur pula sejumlah referensi yang berkaitan dengan masalah penataan kawasan Darajat.

“Salah satu yang harus menjadi perhatian dan dilakukan pengusaha di antaranya terkait rekomendasi Pusat Vulkanologi, Meteoroligi, dan Bencana Geologi (PVMBG). Para pengusaha diharuskan menyesuaikan segala bentuk bangunan dengan struktur tanahnya. Mengingat kontur tanahnya yang labil, maka struktur bangunan harus bisa menopang,” bebernya.

Zat Zat menegaskan, pihaknya pernah melakukan komunikasi dengan para pengusaha objek wisata di Darajat yang dinilainya terburu-buru untuk mengajukan izin. Namun kebanyakan pengusaha belum melakukan penyesuaian sehingga pihaknya tak bisa mengabulkannya.

Ditandaskan Zatzat, selama belum sesuai ketentuan, pihaknya tak akan pernah mengeluarkan perizinan. Secara administrasi, pihaknya akan menahan dulu untuk tidak mengeluarkan perizinan sampai pihak pengusaha memenuhi ketentuan.

“Tempat wisata di Darajat juga harus kembali mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini jika luasan wilayah yang sebelumnya sempat diajukan mengalami perubahan.” Tukasnya.

Menurut Zatzat, saat ini kawasan wisata Darajat telah banyak mengalami perubahan luas. Hampir semua kawasan wisata kni luasnya telah bertambah sedangkan IMB yang digunakan masih IMB yang dulu.

Sebagaimana diberitrakan sebelumnya, saluran air menuju objek wisata Darajat sempat diputus oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA). Tindakan tegas itu dilakukan menyusul adanya desakan masyarakat yang menilai penggunaan air oleh kawasan wisata yang ada di Darajat ilegal karena diambil dari kawasan Cagar Alam Papandayan.

Menurut Kepala Seksi BBKSDA Wilayah V Jawa Barat, Toni Ramdani, saluran air yang ditutup ini berada di lima titik dalam dua lokasi, yaitu lokasi Kawah Darajat dan Kawah Manuk.(Tim GE)***