Menpan RB : PNS Dilarang Menerima Parcel Lebaran

Jakarta,(Ge).- Sudah menjadi kelaziman menjelang hari raya Idul Fitri banyak pihak saling memberi hadiah atau pemberian, namun tidak demikian dengan aparatur negara, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima hadiah atau pemberian.

“Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,” ujar Menteri Yuddy di Jakarta, Selasa (21/06/2016).

Disampaikan, bahwa dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah atau pemberian tersebut masuk dalam katagori gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

“Apabila PNS menerima hadiah lebaran, misalnya parsel dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu bagi yang bersangkutan bukan hanya diberikan sanksi disiplin, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana,” tutur Yuddy.

Namun demikian, menurutnya ketentuan dimaksud tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi.

“Untuk itu saya menghimbau bagi PNS yang tak terhindarkan menerima hadiah atau pemberian apa saja, segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK atau unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi,” ungkap Yuddy.

Lebih jauh Yuddy mengatakan bahwa pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR kepada PNS dan anggota TNI/Polri sebesar gaji pokok.

“Kesejahteraan aparatur negara saat ini sudah jauh lebih baik, bahkan dalam rangka menghadapi lebaran Bapak Presiden sudah menyetujui pemberian THR bagi PNS/TNI/Polri. Untuk itu kami mengharapkan segenap aparatur negara untuk mentaati ketentuan pelarangan menerima hadiah atau pemberian tersebut,” pungkas Yuddy. Farhan SN***

Guru dan Tenaga Medis Siap-siap Diangkat PNS, Ini Kata Menpan RB Saat Berkunjung ke Garut

PEMKAB, (GE).- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menyatakan, dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka rekrutmen khusus untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini, karena jumlah dokter PNS yang ada di Indonesia belum mencapai satu persen dari total PNS.

“Kita masih butuh banyak dokter. Paramedis pendukung juga masih kurang sampai enam persen. Jadi saya dorong ke pemerintah daerah untuk mengajukan tenaga kesehatan,” kata Yudi dalam kunjungan kerjanya di Kantor Pemkab. Garut, Kamis (16/6/16).

Setibanya di Pemkab, Yuddy langsung mempertanyakan masalah tenaga kesehatan kepada Direktur RSUD dr Slamet, dr. Maskut Fariz, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Tenny Swara Rifai, dan Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Menurut Yuddy, tenaga kesehatan dokter dan paramedis pendamping lainnya yang ada di Garut masih kurang. Bahkan dokter Puskesmas yang ada di 69 Puskesmas di Garut masih sangat kurang.

“Cuma ada 70 dokter di semua Puskesmas itu masih kurang. Kalau mau nambah PNS ajukan saja untuk tenaga kesehatan. Idealnya itu satu Puskesmas ada dua dokter,” ujar Yuddy saat berdialog dengan sejumlah kepala dinas, Kamis (16/6/2016).

Lebih lanjut, Yuddy menyatakan masih buruknya management kepegawaian di daerah, termasuk di lingkungan Pemkab Garut. Dia mencontohkan, hingga saat ini pihaknya masih menemukan kantor kecamatan yang masih menggunakan absensi manual tulis tangan. Lalu ada juga yang menggunakan absensi elektronik tapai kondisinya dibiarkan rusak.

“Kita akui management kepegawaian di daerah masih buruk, masih ada yang menggunakan absensi manual. Ada yang menggunakan finger print, tapi tidak dilink ke  BKD. Sudah begitu, merekapnya sebulan sekali. Ini kan sama saja bohong,” kata Yuddy.

Padahal, kata Yuddy, absensi elektronik ini dimaksudkan agar bisa memantau kondisi kepagawaian.  “Dari situ kita kan dapat mengetahui berapa jumlah pegawai yang masuk aktif per hari. Kalau kondisinya begitu, jadi susah mendeteksi mana pegawai yang produktif, yang disiplin. Dari sini perbaikan sistem itu akan diperbaiki,” tandas Yuddy. (Slamet Timur)***

Breaking News ! Menpan RB Sidak ke Pemkab Garut, Ini Hasil Temuannya

PEMKAB, (GE).– Hari ini, Kamis (16/06) hingga Jum’at (17/06) Menteri PANRB akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah instansi pemerintah di wilayah provinsi Jawa Barat. Kegiatan Sidak tersebut merupakan bagian dari safari ramadhan yang sudah berlangsung empat putaran.

“Seiring dimulainya ibadah puasa, pak Menpan menggelar safari ramadhan ke berbagai daerah. Kegiatan yang bertajuk pengawasan disiplin PNS dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini telah berlangsung empat putaran,” ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Garut, Kamis (16/06).

Menurutnya, kegiatan safari ramadhan tersebut dimulai dari Kota Bekasi, berlanjut ke Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, kemudian Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Hari ini sampai besok, safari ramadhan pak Menpan akan menyusuri kabupaten/kota di wilayah Priangan Jawa Barat,” kata Herman.

Dijelaskan, selain mengawasi disiplin PNS dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait ketaatan pada jam kerja, kegiatan difokuskan juga untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam safari ramadhan sebelumnya di berbagai instansi pemerintah di wilayah Banten, ditemukan berbagai persoalan terkait disiplin PNS dan pelayanan publik. Misal dalam hal disiplin, ditemukan pegawai yang terlambat datang, ada juga yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Dari sisi administrasi kepegawaian, pada sebagian besar kabupaten/kota yang dikunjungi ternyata masih menggunakan absensi manual. Selain rawan manipulasi, absensi manual tidak bisa dijadikan alat untuk melakukan pengawasan secara real time. Ketika dicek ke Badan Kepegawaian Daerah berapa rekapitulasi kehadiran di seluruh SKPD, semua tidak bisa memberikan jawaban.

Demikian juga dalam pelayanan publik, sebagian instansi daerah belum memiliki standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Akibatnya persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, kualitas produk layanan, biaya, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana, maupun layanan pengaduan, tidak jelas. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat.

“Kita akan lihat bagaimana kondisi di wilayah Priangan Jabar. Mudah-mudahan disiplin PNS maupun kualitas pelayanan publiknya jauh lebih baik,” pungkas Herman. (HUMAS/MENPANRB)