Postur Dana BOS Tidak Proporsional , DPRD Garut Segera Surati Mendikbud

SEJUMLAH kepala sekolah di Garut mengeluh terkait postur aturan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang baru. Dalam aturan itu, ditetapkan 20 persen anggaran BOS harus digunakan untuk belanja buku. Selain itu, 15 persen anggaran BOS yang diterima sekolah harus digunakan untuk gaji pegawai honorer dan 10 persennya untuk pajak.

Aturan baru ini dirasakan memberatkan pihak sekolah. Pasalnya, sekarang semua sekolah dilarang melakukan pungutan kepada siswa. Jadi pengelola sekolah dipaksa untuk menggunakan alokasi anggaran terbatas yang telah ditentukan dalam Juklak dan Juknis BOS.

Kepala SMPN 5 Garut, Wahyu Malik, mengaku kutar ketir dengan postur anggaran BOS saat ini. Pasalnya ia harus meminimalisir berbagai kegiatan pembinaan prestasi.

Ia mencontohkan, kegiatan ekstrakurikuler banyak yang dihentikan karena biaya operasionalnya sudah tak mencukupi lagi. Menurutnya, postur dana BOS sekarang hanya cukup untuk operasional jam pelajaran yang wajibnya saja. Jika sekolah ingin mengembangkan prestasi siswa tentunya akan kesulitan.

“Untuk meraih prestasi ini kan harus ada pembinaanyang intensif. Biayanya cukup besar. Pasalnya pelatih yang didatangkan merupakan para profesional,” katanya.

Wahyu mencontohkan, untuk melatih siswa yang berprestasi di bidang pencak silat tentunya harus mendatangkan profesional di bidangnya. Tentunya mereka tak akan mau mengajar jika tak diberi upah.

Ungkapan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Garut, Burhan, S.Pd, menurutnya akibat postur dana BOS seperti ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler harus dihentikan dulu. Pasalnya, ia harus kembali mengkaji kemampuan keuangan sekolah.

“Saya tidak mau kegiatan belajar mengajar yang wajib terganggu gara-gara postur anggaran yang tak ideal. Terpaksa beberapa kegiatan ekstrakurikuler dihentikan dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, saat postur dana BOS tak ideal pihak sekolah pun dilarang memungut uang dari siswa. walaupun sekadar untuk membayar mentornya. Jadi daripada bermasalah lebih baik berhenti dulu.

“Saya takut saat ini tim Saber Pungli sedang gencar. Jangan-jangan gara-gara ada iuran dari siswa malah ditangkap Saber Pungli lagi,” cetusnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, mengakui jika banyak sekolah yang mengeluh kepada pihaknya terkait aturan BOS saat ini. Namun pihaknya belum bisa mengambil sikap karena harus melakukan rapat kerja terlebih dulu dengan Dinas Pendidikan.

“Saya sudah mendengar keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Mereka menyebut tak bisa berbuat banyak untuk mengembangkan prestasi dengan dana BOS saat ini. Tapi di sisi lain mereka (kepala sekolah) dituntut prestasi karena juga menjadi indikator penilaian saat menjabat,” ujar Asep.

Menurut Asep ada sekitar 50 kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah namun kini tak bisa dijalankan karena khawatir disebut pungli. Pihaknya pun akan segera meminta kejelasan kepada Kemendikbud mengenai penggunaan dana BOS dan aturan permintaan iuran kepada siswa.

“Jika anggaran BOSnya ditambah itu tak jadi soal. Tapi jika tidak akan mengganggu kegiatan lainnya,” ucapnya.

Asep mencontohkan, untuk pelatihan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) banyak sekolah di Garut yang tak mempunyai sarana. Akibatnya sekolah harus melatih keterampilan komputer siswanya di lokasi lain, atau harus mendatangkan instruktur komputer.

“Di BOS itu tidak ada anggaran untuk UNBK. Di sisi lain siswa dituntut untuk bisa. Bisa saja siswa itu mau bayar, cuma sekolah takut untuk memungut,” katanya.

Para kepala sekolah, tutur Asep, meminta batasan terkait iuran yang disebut pungli atau dikecualikan dari pungli. Jangan sampai pihak sekolah tertangkap tim Saber PUngli padahal saat meminta iuran sudah disepakati dengan orang tua siswa dan komite sekolah.

“Sejumlah kegiatan ekstrakulikuler juga banyak yang tidak bisa berjalan karena tak ada jalan. Padahal kegiatan itu sebagai penunjang prestasi siswa,” ucapnya.  (Farhan SN)***

 

Timbulkan Kegaduhan Publik, Sistem Full Day School Perlu Dikaji Ulang

KOTA, (GE).- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajir Efendi langsung mengeluarkan kebijakan menerapkan sistem belajar full day school untuk berbagai tingkatan sekolah. Banyak pihak meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang, karena dinilai belum cocok diterapkan, terutama di daerah.

Daffa M. Rais (11) murid kelas 6 SD Muhammadiyah 1 mengungkapkan ketakutannya, jika program full day school ini diberlakukan. ” Ah males sekola sampai sore mah, gak bisa latihan bola dan sekolah agama,” katanya

“Saya kira programnya bagus. Namun belum saatnya diterapkan di daerah, sebab belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya di sekolah-sekolah itu harus ada mesjidnya, kalau SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu-red) itu kan sudah sampai jam empat sore,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan saat dimintai keterangannya soal kebijakan Mendikbud tersebut.

Kepala SMPN 1 Kadungora, Sukarya yang dihubungi via telephon selularnya mengatakan, program full day school hanya bisa diterapkan di kota-kota besar dan tidak cocok diterapkan di daerah.

“Saya pikir full day school tidak cocok diterapkan untuk sekolah yang ada di daerah, seperti di tempat kami. Sebab kepulangan anak dari sekolah sudah ditunggu-tunggu oleh orang tuanya, untuk membantu pekerjaan orang tua,” ujarnya.

Sukarya berharap agar kebijakan itu dikaji ulang dan tidak dipaksakan untuk diterapkan di daerah, mengingat anak-anak di daerahpun banyak yang melanjutkan sekolah agama, atau mengaji usai sekolah umum.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Garut, H, Dadang Johar Arifin mengungkapkan, di minggu ini akan berkumpul seluruh ketua MKKS SMK se Indonesia di Jakarta, untuk mengkaji soal rencana dari menteri yang baru dilantik tersebut.

Secara pribadi, Dadang menilai full day school hanya bisa diberlakukan di sekolah-sekolah tertentu.” Saya kira full day school itu hanya bisa diterapkan di sekolah-sekolah tertentu dan tidak bisa digeneralisir. Karena kan seperti di Garut ini banyak anak yang sekolah agama, atau pendidikan lain yang tidak seluruhnya bisa dilakukan di sekolah,’ tuturnya.

Selain itu lanjut Dadang, kebanyakan orang tua berada di rumah, karena tidak bekerja seharian penuh.” Saya kira orang tua yang bekerja seharian penuh itu tidak sampai tiga puluh persen. Menurut ajaran agama juga, anak itu lebih baik dekat dengan orang tuanya, bukan dengan guru. yang membentuk karakter anak itu orang tuanya, baru keilmuannya tugas guru,” ucapnya.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk lebih mematangkan masalah kurikulum tiga belas, yang belum ada kejelasan soal kelanjutannya. Ketimbang harus memprioritaskan program full day shool, yang tidak ada keharusannya dalam undang undang pendidikan. (Jay)***

Heboh ! Wacana Full Day School, Ini Komentar Pejabat Disdik Garut

DISDIK, (GE).- Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, akan menggulirkan program baru, yakni full day school dalam pelaksanaan pendidikan dasar menuai kontoversi di tengah masyarakat.

Menanggapi wacana Mendikbud baru ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik, Totong, angkat bicara. Dikatakannya, pemerintah mesti mempertimbangkan beberapa hal sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan.

“Bila rencana pak menteri itu (full day school) jadi diterapkan, harus memertimbangkan berbagai hal. Sebab dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut memerlukan berbagai penunjang yang juga harus siap,” tuturnya , Selasa (9/8/2016).

Dijelaskannya, sejumlah bahan pertimbangan itu diantaranya adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang mesti memadai. Disamping itu, kebutuhan biaya penunjang lain seperti bekal makanan anak selama berada di sekolah juga harus dipertimbangkan.

Full day school ini artinya anak didik akan berada di sekolah sejak pagi hingga sore. SDM guru, fasilitas sekolah, dan mekanisme tata cara pelaksanaan di sekolah itu mesti dipastikan siap juga. Hal lain di luar sekolah misalnya adalah akan ada biaya tambahan yang dikeluarkan para orang tua, untuk bekal anak di sekolah. Tadinya kan anak itu siang makan di rumah, tapi nanti misalnya jadi di sekolah,” jelasnya.

Sebagai pejabat pemerintah, Totong sendiri menyatakan dukungannya dengan wacana Mendikbud ini. Alasannya, sistem baru itu dinilainya memiliki manfaat yang sangat banyak bagi pendidikan dan pengembangan karakter anak.

“Kami mendukung kebijakan tersebut, karena bagaimanapun juga rencana kebijakan full day school itu bermanfaat bagi pendidikan anak. Khususnya untuk menghindarkan kegiatan negatif pada anak di luar sekolah,” tukasnya.

Sistem itu, kata Totong, setidaknya membuat anak tetap berada di sekolah hingga para orang tua selesai bekerja pada sore hari. Keamanan dan pengawasan terhadap anak, menurutnya akan lebih optimal.

“Di sekolah ada bapak ibu guru, setelah pulang diawasi oleh orang tuanya. Bisa meminimalisir kegiatan negatif. Penataan pendidikan anak akan lebih bagus. Namun itu tadi, saya berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat memenuhi berbagai pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Jika ditanya apakah Garut siap, tentu sebagai pelaksana di lapangan kami harus siap. Tinggal nanti teknisnya bagaimana dari pemerintah, kami yang menjalankan,” papar Totong.

Totong mengakui jika full day school akan membuat beban guru bertambah. Namun, ucapnya, beban tersebut bisa membantu menambah tuntutan mengajar guru dalam satu pekannya.

“Saat ini, tuntutan mengajar guru di Kabupaten Garut itu minimal harus mengacu 24 jam dalam satu minggunya. Tuntutan tersebut mesti dipenuhi karena sebagai salah satu syarat sertifikasi. Sebenarnya, dengan sistem full day school, guru akan terbantu, karena memang saat ini masih banyak yang kurang tuntan mengajarnya,” katanya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar yakni SD dan SMP, baik negeri maupun swasta untuk menggunakan sistem full day school. Sistem full day school dinilai akan membangun karakter secara perlahan, dan menjauhkan anak dari perilaku negatif.

Sementara itu, Dadan (45) orang tua siswa di kawasan Karangpawitan Garut mengaku keberatan dengan kebijakan baru Mendikbud ini. Dadan menilai, sistem seharian di sekolah (full day school) ini dihkawatirkan akan membuat peserta didik mengalami kejenuhan berat.

“Saya apresiasi niat baik pemerintah ini ( full day school/ red.). Tapi, saya kira sistem ini tidak akan efektif, dan dikhawatirkan membuat jenuh peserta didik, bahkan gurunya sendiri kemungkinan bisa jenuh juga, apalagi gurunya tidak diberi tambahan honor. Tambah runyam nanti,” ungkapnya. (Tim GE)***