Lelang Jabatan Akhirnya Batal, Bupati Garut: “Nanti Saja Setelah Pilkada”

GARUT, (GE).- Lelang jabatan yang sudah direncanakan Pemkab Garut, dan sudah menunjuk panitia seleksi, karena adanya beberapa jabatan yang kosong, baik untuk posisi kepala dinas, sekretaris dinas dan yang lainnya. Namun rencana Pemkab Garut itu terganjal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015.

“Begini, lelang jabatan itu tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomrr 10 Tahun 2015, tentang pemilihan umum. Kami sudah komunikasi dengan Kemendagri, kalau ada yang pensiun itu dijabat oleh Plt. Jadi lelang jabatan itu batal, nanti saja setelah Pilkada,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, Sabtu (14/10/17).

Dikatakannya, khusus untuk dinas pendidikan, yang Plt nya dijabat oleh Dede Sutisna selaku sekretaris Disdik, yang akan memasuki masa pensiun mulai Nopember 2017 ini, Plt Kepala Disdik akan dijabat oleh eselon dua, sedangkan Plt sekretarisnya akan diberikan kepada pejabat eselon tiga yang yang ada di Disdik.

Sementara itu, disinggung soal anggaran Rp 7 miliar untuk revitalisasi sekolah dasar (SD) Regol 5, Regol 6 sampai dengan SD Regol 12 yang tidak direalisasikan. Rudy menegaskan, rehab itu batal, karena defisit anggaran.” Karena kita defisit anggaran, maka yang Rp 7 miliar itu dibatalkan, tidak dialihkan,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya mengiginkan pendirian boarding school, seperti Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah yang ada di Jalan Ciledug, yang rencananya akan dikunjungi Presiden Jokowi Selasa, 17 Oktober mendatang.

“Pak Presiden akan ke Garut pada hari Selasa, sudah ada konfirmasi. Beliau tertarik karena di Garut ada pembangunan pasar-pasar modern, dan ada boarding school Darul Arqom. Nah, Pemda juga tertarik untuk mendirikannya. Kalau di Darul Arqom menginap, untuk kita tidak menginap,” katanya. (Jay).***

Editor: Kang Cep.

Menunggu Hasil Lelang, Mulai Hari Ini Jabatan Kadisdukcapil Sementara Diisi Plt

GARUT, (GE).- Hingga saat ini jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih kosong, karena ditinggalkan Kepala Dimas terdahulu sayang tersandung kasus. Sementara ini Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Garut diisi sementara oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Pejabat Plt Kadisdukcapil tersebut secara resmi akan mulai hari ini, 1 Maret 2017.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Garut Burdan Ali Junjunan, Plt Kadisdukcapil memiliki tugas yang sama seperti Kadisdukcapil definitif. Meski begitu, kewenangan yang diberikan masih terbatas pada hal-hal yang bersifat administratif.

“Kalau kewenangan straregis seperti memindahkan orang, mengubah anggaran, itu tidak bisa dilakukan Plt. Setidaknya Plt Kadisdukcapil Garut dapat menjalankan tugasnya sementara dalam hal menangani dokumen kependudukan karena sifatnya penting,” katanya, Rabu (28/2/2017).

Burdan sendiri enggan menjelaskan detail siapa pejabat Plt yang ditunjuk itu. Namun ia memastikan, penempatan Plt Kadisdukcapil Garut bertujuan untuk mengisi kekosongan sementara.

“Lihat saja nanti siapa yang datang untuk ngantor,” tukasnya.

Terkait lelang jabatan Kadisdukcapil, Burdan memaparkan prosesnya telah dimulai sejak Senin awal pekan ini. Proses tersebut dimulai dengan pendaftaran secara terbuka bagi para pejabat yang memenuhi syarat selama dua pekan ke depan.

“Waktu pendaftaran itu dilakukan hingga dua minggu ke depan. Selanjutnya pansel (panitia seleksi) melihat ada berapa orang pelamarnya. Lalu dilakukanlah sejumlah tes seperti tes psikologi di lab Unpad (Universitas Padjadjaran) dan tes kemampuan oleh lima pakar yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” jelasrnya.

Pada tes kemampuan, para pejabat yang melamar posisi jabatan Kadisdukcapil akan diminta membuat tulisan bila yang bersangkutan menjadi Kadisdukcapil. Tulisan inilah yang akan dinilai dan menjadi bahan pertanyaan bagi para pakar saat tes wawancara berlangsung.

“Nanti hasilnya kelihatan, lima pakar ini akan menyerahkan daftar nama pejabat terbaik selama proses seleksi kepada Bupati Garut. Setelah itu, bupati menilai dan menyodorkan nama-nama itu ke Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) untuk mendapat legitimasinya,” ujarnya.

Burdan menyebut seluruh tahapan dari mulai pendaftaran hingga terpilihnya Kadisdukcapil yang baru, akan berlangsung dalam kurun waktu satu setengah bulan. April mendatang menjadi target Kadisdukcapil definitif memulai tugasnya.

“Kalau sesuai hitungan rasional, semua ini akan memakan waktu selama satu bulan setengah. Diperlukan proses hingga meminta legitimasi Kemendagri. Jadi tidak terburu-buru sifatnya. Selama itu pulalah, Plt Kadisdukcapil bertugas,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, peneliti LSM Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, meminta agar layanan publik di Disdukcapil tak terganggu oleh kosongnya pejabat Kadisdukcapil definitif.

“Saya tidak tahu bila kekosongan jabatan kepala di Disdukcapil Garut saat ini berdampak pada pelayanan publik atau tidak. Saya berharap jangan sampai pelayanan administrasi terganggu,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

 

 

Ditanya Lelang Lima Jabatan Kadis, Dewan Takut Salah Bicara

GARUT, (GE).– Kebijakan Bupati Garut Rudy Gunawan melelang lima jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, ternyata tidak diketahui oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut yang merupakan representasi rakyat. Hal ini, diakui oleh Ketua Komisi D DPRD Garut Asep D Maman. “Saya tidak tahu ada lelang jabatan,” katanya singkat saat ditanya soal kebijakan lelang jabatan kepala dinas.

Menurut Asep, Komisi D DPRD Garut, hanya sebagai mitra kerja pemerintah saja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan RSU dr Slamet Garut. Sementara, yang berkaitan dengan kepegawaian di dinas tersebut, ada di komisi lain (Komisi A DPRD Garut,red). “Jadi lebih baik ke komisi itu saja, saya takut salah jawab,” katanya.

Meski sama sekali tidak diajak bicara oleh jajaran pemerintahan terkait kebijakan lelang jabatan, Asep mengaku tetap mendukung kebijakan bupati melelang lima jabatan kepala dinas jika kebijakan tersebut memang menghasilkan yang lebih baik dari sistem seleksi yang sebelumnya dilakukan. ”Kalau memang mekanisme itu akan lebih baik dari pada sistem yang sebelumnya, itu positif-positif saja. Selagi lelang jabatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh,” uharny.

Paling tidak, kata politisi fraksi PPP tersebut, lelang jabatan akan menjadikan visi dan misi pejabat yang bersangkutan linier dengan jabatan yang didudukinya. Apalagi, seleksinya ditangani oleh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan profesional. Namun, dirinya berharap dalam prosesnya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan panitia seleksi juga harus menolak upaya-upaya intervensi dari pihak manapun. Apalagi, anggota panitia seleksi juga pastinya membawa nama baik masing-masing lembaganya.

Asep juga berharap, tim seleksi bisa lebih bisa menempatkan para pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikannya. ”Yang pasti barangkali, untuk jabatan-jabatan kepala dinas itu, sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” Tandasnya.

Selain itu, kata mantan kepala desa di Kecamatan Bayongbong ini, diharapkan proses dan hasil seleksi oleh Pansel itu, akan dilaksanakan secara transparan.” Pokoknya saya harapkan jangan ada lagi titipan-titipan, agar hasilnya lebih baik,” tegasnya.

Sementara terkait calon Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan salahsatu kursi jabatan yang paling banyak disorot, Asep mengaku tidak mau berspekulasi karena mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menilai. “Pokoknya saya sebagai mitra kerja, siapapun kepalanya, yang penting bisa menjalankan tupoksinya dengan baik,” katanya. (jay)***

Lima Jabatan Kadis Dilelang, Kursi Kadisdik Paling Diincar

GARUT, (GE).– Lelang jabatan lima posisi kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, akan diperebutkan oleh 17 orang pelamar. Dari jumlah tersebut, hanya ada satu orang pelamar yang datang dari luar Garut meski lelang jabatan dibuka secara umum untuk pelamar dari seluruh Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, H Asep Sulaiman Farouk mengungkapkan, pendaftaran pelamar telah ditutup dan untuk posisi kepala dinas berkas lamaran yang sudah masuk ke panitia seleksi ada 17 pelamar, satu orang diantaranya berasal dari luar Garut yang melamar posisi direktur RSU dr Slamet Garut. “Paling banyak yang melamar untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), yang kedua Diskominfo,” jelas Asep saat dihubungi Rabu (24/11.2016).

Satu orang pelamar dari luar Garut yang melamar jabatan Direktur RSU dr Slamet Garut, menurut Asep berprofesi sebagai dokter. Namun, saat ini berkas pelamar tersebut masih dalam tahapan seleksi administratif. “Semua berkas lamaran yang masih dalam tahapan seleksi administratif,” katanya.

Setelah lolos seleksi administratif, selanjutnya para calon menurut Asep akan menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan, asessment psikologi serta pembuatan karya tulis yang semuanya dilakukan oleh panitia seleksi. “Jadi nanti pansel akan memberikan tiga nama untuk tiap posisi kepala dinas kepada bupati untuk dipilih satu orang,” katanya.

Dari 17 pelamar yang memperebutkan lima kursi kepala dinas, menurut Asep diluar satu pelamar yang dari luar Garut, 16 orang pelamar lainnya semua berasal dari Garut dan semuanya saat ini menempati jabatan setingkat eselon III A. “Ya mereka mengejar promosi semua, untuk pejabat eselon II, tidak ada yang ikutan melamar,” katanya.

Asep menuturkan, pejabat kepala dinas yang jabatannya saat ini dilelangkan, memang tidak dilarang untuk ikut melamar. Namun, menurutnya tidak ada satupun pejabat eselon II yang melamar untuk posisi kepala dinas yang dilelangkan. “Tidak ada eselon II yang ikut melamar, kan nanti kebijakan bupati untuk penempatan mereka,” katanya.

Pengumumannya sendiri, menurut Asep ditargetkan pada bulan Desember nanti mengingat tahun 2017 sudah diberlakukan SKPD baru. Makanya, Desember mendatang akan ada pelantikan dan pengukuhan secara besar-besaran di Pemkab Garut. “Jadi ada yang dilantik, ada yang dikukuhkan karena di dinasnya tidak ada perubahan SOTK dan pejabatnya tidak ikut melamar ke posisi lain,” katanya.
Asep mengaku, untuk mengejar target penerapan SKPD baru, pihaknya terus melakukan pengolahan data para pejabat yang melamar. Karena, saat ini bukan hanya jabatan eselon II saja yang dibuka secara umum. Namun, jabatan setingkat eselon III pun ikut dibuka secara umum. “Ya tiap hari sampai malam, kita kejar target,” akunya. (ari)