Pemkab-DPRD Garut Mulai Intensif Awasi Pekerja Asing di Beberapa Perusahaan

GARUT, (GE).- Isu masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia belakangan sempat membuat kegaduhan di beberapa jejaring media sosial. Isu tak yang dinilai tak sedap ini, akhirnya disikapi pihak Pemerintahan Kabupaten Garut.

Baru-baru ini Pemkab bersama Komisi D DPRD Garut mengklaim telah melakukan inventarisasi twehadap tenaga asing yang bekerja disejumlah perusahaan di kabupaten Garut. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industri pada Dinas tenaga kerja, sosial dan transmigrasi (Disnakersostrans) Garut, Sutiaman.

Hasil dari pengawasan terhadap salah satu perusahaan terbesar milik investor asing yang beroperasi di Garut yaitu PT.Changsin, tercatat memiliki sedikitnya 11 orang tenaga kerja asing.

“Ya, ini berdasarkan rujukan pada undang undang no.13 tahun 2013, tentang ketenaga kerjaan. Termasuk di dalamnya mengatur tentang tenaga kerja asing.” Ucap Sutiaman. Selasa (21/2/2017).

Dijelaskannya, ke 11 orang tenaga asing yang bekerja untuk PT.Changsin tersebut diketahui berkebangsaan Korea dan Philipina. Mereka bertugas sebagai pelatih di perusahaan tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan kepemilikan dokumen adminstrasi identitas. Hingga saat ini kepemilikan dokumennya legal dan belum ditemukan adanya dugaan tenaga asing ilegal.” Tukasnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan skedul yang telah diagendakan, Pemkab Garut akan melakukan pembinaan atau pengawasan kembali secara intensif terhadap 40 perusahaan yang ada di Garut yang telah mempekerjakan tenaga asing.

“Untuk saat ini, kita belum memiliki data jumlah tenaga asing aecara keseluruhan yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Garut,” katanya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Kisruh dengan PT. Changsin, Wartawan Sesalkan Kinerja Polres Garut yang Lamban

POLRES, (GE).- Sejumlah wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), kembali mendatangi Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Garut. Mereka menanyakan penanganan kasus penjegalan liputan yang dilakukan PT. Changsin.

Penanganan kasus ini seakan dipetieskan oleh aparat berwenang dalam hal ini Polres Garut. Padahal PWI dan IJTI telah melayangkan laporan terkait penjegalan terhadap wartawan saat melakukan peliputan sejak 28 Juni 2015.

Menanggapi persoalan ini, ketua PWI Garut, Aep Hendy, merasa kecewa terhadap kinerja Polres Garut. Ia mensinyalir Polres Garut telah “masuk angin”. Sehingga persoalan ini tak kunjung menemui titik terang. Padahal Polisi telah melakukan MOU dengan dewan pers terkait perlindungan terhadap profesi wartawan.

“Persoalan ini mengindikasikan ada permasalahan dalam institusi Polisi. Jika tak ada klarifikasi perkembangan kasus ini kami nyatakan mosi tak percaya terhadap Polres Garut. Bahkan kami akan memboikot pemberitaan Polres Garut,” ujar Aep dengan nada kesal, Rabu (27/4/2016) saat ditemui di Kantor Perwakilan PWI Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul Garut.

Aep melanjutkan, Polres Garut sangat lamban menangani permasalahan ini. Padahal aturannya sudah jelas dan bukti-bukti yang diserahkan pun sudah lengkap. Ia menyayangkan kenapa Polisi tak ada keberanian untuk memprosesnya.

Ia berharap Polisi segera bertindak agar kepercayaan publik terhadap Polisi dalam hal ini Polres Garut semakin meningkat. Berlaku sebaliknya, jika Polres Garut tak ada keberanian untuk memproses kasus ini tentunya sebagai wartawan sekaligus masyarakat merasa dikecewakan.

Sebelumnya, Kapolres Garut, AKBP. Arif Budiman, pernah berjanji akan segera menuntaskan permasalahan ini. Saat itu, Arif mengatakannya di hadap semua awak media akan segera memproses permasalahan ini ke jalur hukum. (Farhan SN)***