Pilkada 2018, Panwaskab Garut Soroti Ujaran Kebencian dan Isu Sara di Medsos

GARUT, (GE).- Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut, terus memantau perkembangan media sosial saat memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Ujaran kebencian dan lontaran isu sara menjadi perhatian khusus karena dianggap pelanggaran yang masif dan sistematis.

“Tugas Panwas sekarang sangat berat, pasalnya penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Bupati dilaksanakan secara langsung. Apalagi sekarang media sosial kerap dijadikan alat untuk berkampanye dan menyerang calon lainnya,” ujar Komisioner Panwas Kabupaten Garut, Asep Burhan, saat ditemui usai melantik Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Hotel Sampireun, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (29/10/17).

Asep melanjutkan, pemantauan media sosial terutama terkait ujaran kebencian dan isu sara akan menjadi prioritas. Pasalnya kedua isu ini kerap dilontarkan para pendukung pasangan calon untuk menjatuhkan calon lainnya.

Oleh sebab itu, kata Asep, para komisioner Panwascam yang telah dilantik akan dibekali dengan bimbingan teknis. Tujuannya, agar saat melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pilkada Panwascam tidak kikuk lagi dalam menangani setiap permasalahan.

“Panwascam yang dilantik hari ini jumlahnya 126 orang. Sejak hari ini mereka akan dibekali dengan bimbingan teknis terkait kepemiluan,” kata Asep.

Dalam Bimtek Panwascam kali ini penanggulangan pelanggaran yang dilakukan netizen di media sosial menjadi sorotan baru. Nantinya Panwascam akan memilah bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh netizen di dunia maya.

“Nanti kita akan klasifikasikan bentuk pelanggarannya. Kalau melanggar hukum pidana tentunya akan ditindak secara hukum pidana juga,” akunya.

Asep menandaskan, di Panwas tingkat kabupaten nantinya akan ada penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). Jadi Panwas memiliki kewenangan untuk memutuskan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Sementara itu, komisioner Panwaskab Garut lainnya, Heri Hasan Bahtiar, mengaku semua anggota Panwascam yang telah dilantik diharapkan dapat bekerja optimal. Pasalnya penyelenggaraan Pilkada kali ini dianggap paling berat jika dibandingkan dengan sebelumnya.

“Setelah dilantik sekarang dan langsung diberikan bimbingan teknis diharapkan semua anggota Panwascam bisa bekerja secara optimal. Pasalnya sederet pekerjaan telah siap menanti. Jangan leha-leha, kerja! kerja! Kerja!,” imbaunya.

Heri menandaskan para komisioner Panwascam terpilih merupakan putra dan putri terbaik dari yang baik di kecamatannya masing-masing. Oleh sebab itu, jangan leha-leha, kerja! kerja! Kerja!,” pungkasnya. (Farhan SN)***

KPUD Garut Tutup Pendaftaran, Tiga Parpol Terancam Dicoret

GARUT, (GE).- Waktu pendaftaran partai politik (Parpol) ke KPUD Garut sudah berakhir. Batas waktu yang diberikan KPU untuk mendaftarkan partai politik tersebut  paling lambat hari ini, Selasa, 16 Oktober 2017 pukul 24.00. WIB.

Komisioner bagian hukum KPU Kabupaten Garut, Reza Alwan Sofnidar, mengatakan, sampai batas waktu pendaftaran habis, tercatat ada 19 parpol yang sudah mendaftar. Dari 19 Parpol tersebut, 3 diantaranya masih dianggap belum bisa melengkapi berkas pendaftaran. Ketiga Parpol yang belum lengkap berkas pendaftarannya, diberikan waktu 1×24 jam untuk melengkapi berkas sesuai aturan yang berlaku.

Tiga partai yang dianggap belum lengkap dalam persyaratan pendaftaran diantaranya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Indonesia Kerja (Pika).

“Dari 19 partai politik yang mendaftar ke KPU Kabupaten Garut, 7 partai merupakan partai baru sedangkan 12 partai lainnya adalah partai yang sudah pernah ikut dalam pemilu sebelumnya,” ungkapnya.

Menurut Reza, setelah dianggap memenuhi persyaratan dalam pendaftaran, partai-partai politik ini masih harus menjalani dua tahapan verifikasi, yaitu penelitian administrasi dan verifikasi faktual di lapangan.

“Tahapan penelitian administrasi, adalah pencocokan nama dengan data yang ada di E-KTP dan KTA. Hal tersebut akan dilakukan KPU mulai tanggal 17 Oktober sampai tanggal 15 November 2017,” katanya.

Dijelaskannya, selain harus mengikuti verifikasi penelitian administrasi, khusus untuk partai yang baru, KPU akan melakukan verifikasi faktual lapangan. Sedangkan partai lama  tidak masuk dalam verifikasi faktual oleh KPU.

“Semua rangkaian verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU terhadap partai politik tersebut akan berlangsung dari mulai bulan Oktober 2017 hingga awal Januari 2018. Jadi perjalanan partai politik untuk bisa ikut dalam pemilu 2019 masih panjang,”  pungkasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.

 

DPC Hanura Pastikan Dukung Rudy untuk Kembali Jadi Bupati

GARUT, (GE).- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Garut pastikan dukung Rudy Gunawan di Pilkada 2018 nanti. Hal itu dikatakan Ketua DPC Hanura Harut, H. Serli Besi, usai menyerahkan berkas pendaftaran partai ke Komisi Pemilijan  Umum  Daerah (KPUD) Kabupaten Garut,  Senin (16/10/2017).

” Ya betul,  hampir seratus persen PAC merekomendasikan Pak Rudy Gunawan demi kebesaran partai. Dan saya menyerap aspirasi seluruh PAC. Namun, secara resmi dukungan ini belum  dikonsultasi dengan DPP Hanura. Sebagai kader partai, kita tunggu arahan DPP,” ungkapnya.

Dijelaskannya, guna menyampaikan rekomendasi PAC itu ke DPP,  dalam waktu dekat akan dilaksanakan Rakerda. Sementara itu,  penyerahan berkas pendaftaran ke KPUD semua berjalan lancar.

“Alhamdulillah, sejumlah 2154 KTA (Kartu Tanda Anggota, red) yang sudah terjaring diserahkan ke KPU Garut. Tidak ada masalah, jadi kita akan ikuti tahapan berikutnya,” katanya, didampingi jajaran pengurus dan kader Hanura.

Menurut Serli, usaha yang sudah dilakukan seluruh jajaran kader Partai Hanura untuk pemenuhan syarat administrasi berjalan lancar. “Tidak sia-sia upaya kita selama dua minggu ini, kita sudah masuk syarat administrasi,” pungkasnya. (Jay)***

Editor: Kang Cep.

Datangi KPUD Garut di Hari Terakhir, Sejumah Partai Besar Serahkan Berkas Keanggotaan Parpol

GARUT, (GE).- Sejumlah partai besar baru mendatangi kantor KPUD Garut di hari terakhir. Kedatangan para pengrus partai ini untuk menyerahkan berkas salinan bukti keanggotaan partai politik (parpol). Kedatangan mereka di saat hari terakhir ii ditenggarai akibat sejumlah parpol harus melengkapi persyaratan. Diantara parpol yang datang di hari terakhir itu diantaranya Partai Golkar, Hanura dan PPP.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Garut, Ade Ginanjar, pihaknya tidak terlalu terkendala dalam pemberkasan keanggotaan. Pihaknya menyerahkan berkas sebanyak 1.728 kepada KPUD Garut.

“Jumlahnya sesuai dengan di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Semuanya juga sudah memakai eKTP jadi tidak ada kendala,” ucap Ade, saar ditemui beberapa awak media di Aula KPU Garut, Senin (16/10/17).

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Partai Hanura Garut, Serli Besi, dalam pemberkasan keanggotaan partainya terbilang lancar. Sementara jumlah yang disetorkan ke KPU sebanyak 2.154 sudah sesuai dengan Sipol.

“KTA da eKTP semuanya sudah sesuai. Alhamdulillah lancar,” kata Serli.

Pemberkasan anggota juga sudah diberikan DPC PPP Kabupaten Garut. ,Agus Hamdani, yang tak lain Ketua DPC PPP Garut , menyebut pihaknya telah menyetorkan 2.245 bukti KTA dan KTP kepada KPU.

Menurut Agus, di Pemilu 2019, DPC PPP Garut menargetkan untuk memenangkan Pemilu. Pihaknya berharap meraih 10 kursi dari total 50 kursi di DPRD Garut.

” Kami menargetkan untuk menang. Makanya langkah awal ini jadi bukti keseriusan kami untuk memenangkan Pemilu,” katanya.

Pertarungan terdekat yang akan diikuti parpol di Garut yakni Pilkada 2018. Sejumlah parpol masih belum menentukan sikap. Namun parpol lainnya sudah tak malu-malu untuk mengusung calon.

Salah satunya Hanura. Menurut Serli, PAC Hanura sudah memberikan 100 persen dukungan kepada calon petahana Rudy Gunawan. Bahkan Rudy diminta untuk kembali berpasangan dengan wakilnya saat ini Helmi Budiman.

” Pengurus PAC merekomendasi ke Rudy-Helmi. Konsultasi belum ke DPP. Kami akan Rakercab di minggu ini untuk membahas Pilkada,” ujar Serli. (Tim GE)***

Ketua KPUD Garut: Peran Kades Sangat Penting dalam Penyelenggaraan Pemilu

GARUT, (GE).- Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, peran kepala desa (Kades) dinilai sangat penting dalam mensukseskan pemilu penyelenggaraan pemilu. Meski dalam ketentuan undang-undang tidak bisa masuk dalam susunan penyelenggara ataupun pengawas. Secara kultur, kepala desa bisa mengawasi semua rangkaian kegiatan pemilu yang melibatkan masyarakat yang dipimpinnya.

Demikian diungkapkan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut, Hilwan Fanaqi usai memberikan materi kepada ratusan kades dalam acara Rapat Negri di gedung Pendopo Garut, Kamis (12/10/2017).

“Sesuai dengan undang-undang no.10 tahun 2016, Pasal 113 A yang menyebutkan kewajiban pemerintah daerah mendukung suksesnya kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, kepala desa menjadi bagian integral yang tidak bisa terpisahkan untuk ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan demokrasi pemilu,” katanya.

Diharapkannya, semua kepala desa tidak ada yang terlibat dalam salah satu partai, apalagi secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilu. Jika ada kepala desa yang terlibat ke dalam salah satu partai atau menjadi tim sukses pasangan calon, dianggap satu perbuatan yang melanggar undang-undang. Karena sudah jelas, dalam undang-undang No 6 Tahun 2014, disebutkan adanya larangan bagi kepala desa untuk menjadi pengurus partai.

“Intinya, pihak KPU meminta peran aktif dari semua pihak dalam mensukseskan pemilu ini, baik dari pemerintahan, kepala desa, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan tentunya dukungan dari semua masyarakat,” pungkasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.

Mulai Hari Ini KPUD Garut Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS

GARUT, (GE).- Sesuai dengan surat edaran dari KPUD Garut tentang seleksi calon anggota PPK dan PPS, Pendaftaran panitia pemilu kecamatan dan desa atau kelurahan dimulai hari ini Jum’at, 13 Oktober 2017. Pendaftaran calon PPK dan PPS untuk di Kabupaten Garut sendiri dibagi ke beberapa titik.

Menurut ketua KPUD Garut, Hilwan Fanaqi, pelaksanaan pendaftaran anggota PPK dan PPS sengaja dibagi ke beberapa titik untuk memudahkan para pendaftar.

“Iya, kita sengaja buka tempat pendaftaran di beberapa titik, seluruh nya ada 7. Diantaranya satu di sekretariat KPUD Garut, kantor Kecamatan Bayongbong, untuk wilayah selatan di kantor Kecamatan Pameungpeuk, Bungbulang dan Cikajang, terakhir untuk wilayah Utara di kantor Kecamatan Limbangan dan Wanaraja”, kata Hilwan, disela-sela monitoring pelaksanaan pendaftaran PPK dan PPS di aula Kecamatan Bayongbong, Jumat (13/10/17)

Dikatakannya, selain untuk memudahkan para calon mendaftar, tujuan lainnya kita juga mendapat lebih banyak pilihan terkait anggota yang memang memiliki kompetensi dan kapabilitas.

” Tujuan dibukanya pendaftaran di beberapa titik tadi supaya memudahkan para calon PPK dan PPS mendaftar. Kita juga berharap nanti banyak yang daftar biar kita juga bisa memilih anggota yang benar-benar memiliki kompetensi,” katanya.

Dijelaskan Hilwan, pendaftaran anggota PPK dibuka hari ini, Jumat, 13 sampai 16 Oktober 2017, sementara untuk PPS waktunya lebih lama yaitu tanggal 13 sampai 20 Oktober 2017.

“Untuk informasi lengkapnya bisa akses website kita di http://www.kpu-garutkab.go.id,” pungkasnya. (Agus Muhram)***

Editor: Kang Cep

Anggaran Dinaikkan, Sosialisasi Pilkada Garut 2018 Asal-asalan

GARUT, (GE).- Proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 yang akan dilangsungkan pemerintah pusat tahun depan, cukup menguras keuangan kas daerah, pemerintah daerah (Pemda) Garut. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah Garut untuk Pilkada tahun depan mencapai Rp 78 miliar.
 
Untuk menyiapkan hajatan demokrasi 5 tahunan itu, Pemkab Garut mesti menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Garut serentak 2018 yang berbarengan dengan Pemilihan Gubernur Jabar tersebut. Rencananya Pemda Garut akan dibantu keuangan dari provinsi Jawa Barat.
 
Namun meski anggarannya naik hampir dua kali lipat, banyak masyarakat yang masih buta akan digelar Pilkada serentak di Tahun 2018. Namun ada juga yang tahu akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati di Garut melalui iklan yang dipasang oleh para calon.
 
“Abimah teu terang bakal aya pemilihan bupati deui. Memangna iraha kitu,” kata Enon (28) warga Kampung Keresek, Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Garut, Senin (10/7/17).
 
Berita selengkapnya bisa dibaca pada edisi cetak Garut Express edisi 187. Bisa didapatkan di loper-loper koran di Kota Garut. (Reds)***

Tak Dilakukan oleh Rekanan, KPUD Garut Musnahkan Sendiri Sisa Surat Suara Pemilu 2013

GARUT, (GE).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa melakukan pemusnahan surat suara sisa yang tidak terpakai pada pemilihan umum (pemilu) lalu. Selama ini, sisa surat suara tersebut menumpuk di gudang KPUD. Padahal, seharusnya pemusnahan surat suara dilakukan oleh rekanan pemenang lelang pengadaan surat suara pada pemilu tahun 2013.

“Iya, seharusnya diangkut dan dimusnahkan oleh rekanan. Mungkin karena tercecer, jadi sisa surat suara ini tidak terangkut. Daripada ditemukan oleh pemulung, bisa bermasalah. Jadi lebih baik dimusnahkan dengan cara dibakar,” kata Sekretais KPUD Garut, Ayi Dudi Supriadi,  saat melakukan pemusnahan surat suara di gudang KPUD Jalan Proklamasi, Selasa (22/03/17).

Dikatakan Ayi, surat suara yang dimusnahkan tersebut, terdiri dari beberapa sisa pilkada tahap satu dan tahap dua, pileg, dan pilpres.

“Sisa surat suara ini tidak banyak dan ini saya kira sudah ada berita acara lelangnya. Ini hanya yang tercecer saja,” tuturnya.

Ratusan surat suara sisa itu kondisinya sudah rusak dan basah akibat terkena air hujan.

Ayi menambahkan, penghancuran surat suara juga dilakukan dalam rangka pengelolaan arsip dan penilaian dalam pengelolan arsip di setiap Kasubag. Pengelolaan arsip di Gudang KPUD di Jalan Proklamasi, maupun di Bayongbong.

Selain Ayi, juga terlihat anggota Komisioner KPUD Garut ikut membereskan perlengkapan pemilu di gudang KPUD tersebut. (Jay/GE).***

Editor : SMS