KPU Garut: Penyerahan Berkas Dukungan Balon Independen 25 – 29 November, Begini Mekanismenya

GARUT,(GE).- Sejumlah tim sukses dari beberapa pasangan bakal calon (balon) independen (perseorangan) mulai  berdatangan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut. Sperti diketahui, pada Pilkada kali ini, terdapat perbedaan dalam penyerahan berkas dukungan balon perseorangan.

Menurut Komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat, terdapat empat pasangan balon perseorangan yang diwakili tim suksesnya yang hadir. Pihaknya menyosialisasikan teknis untuk menyerahkan berkas dukungan.

“Sekarang ada mekanisme pengisian data yang berbeda dengan periode lalu. Salah satunya balon harus mengunduh aplikasi untuk mengisi data dukungan,” ujar Ade di Kantor KPU Garut, Kamis (2/11/2017).

Dijelaskannya, formulir berkas dukungan perseorangan atau format B1-KWK, bisa diunduh di website excelsilon.kpu.co.id. Nantinya akan ada formulir berbentuk excel yang harus diisi data-data pemberi dukungan yang berada dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

“Sebelum mengunduh, pilih daerah asal lalu ceklis kelurahan atau desa yang dibutuhkan. Setelah itu unduh datanya,” tandasnya.

Ade mengingatkan agar setiap balon tak mengubah format yang ada dalam aplikasi excel tersebut. Jika ada perubahan format seperti mengubah kode desa, maka tak akan terbaca saat diserahkan ke KPU. Jika semua data telah terisi, nantinya file tersebut tinggal diunggah ke website KPU.

” Aplikasi ini akan memudahkan dalam verifikasi berkas dukungan oleh KPU. Kami juga membuka konsultasi jika ada yang kesulitan, para balon akan terbantu dalam mendata jumlah dukungan,” ujarnya.

Dikatakannya, para balon perseorangan harus menyerahkan berkas dukungan minimal 117.346 yang sebarannya ada di 22 kecamatan. Jika sebarannya tak merata, maka KPU tak akan meloloskan balon perseorangan untuk mendaftar calon Bupati atau Wakil Bupati.

“Penyerahan berkas dukungan dilakukan pada 25 sampai 29 November (2017). Kalau dinyatakan lolos, bulan Januari (2018) bisa mendaftar untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati,” katanya. (Tim GE)***

 

Fantastis, Pendaftar Seleksi PPK di Garut Tembus 1026 Orang

GARUT, (GE).- Antusias masyarakat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018 cukup tinggi. Tingginya antusiasme masyarakat ini dibuktikan dengan jumlah pelamar yang jumlahnya mencapai 1.026 orang. Data tersebut diambil hari Senin (18/10/2017) dari KPUD Garut.

Ketua Pokja Rekrutmet PPK dan PPS KPUD Garut, Lia Juliasih saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/10/17) menyampaikan, jumlah pendaftar sementara calon anggota PPK di KPU Garut terdata sudah mencapai 850 orang dan akan terus bertambah. Jumlah tersebut diluar jumah pendaftar Panitia Pemungutan Suara PPS.

“Untuk tempat pendaftaran PPS sendiri, KPUD Garut membagi menjadi 7 titik lokasi yakni, Kecamatan Wanaraja, Limbangan, Bayongbong, Cikajang, Bungbulang dan Pamengpeuk,”
paparnya.

Menurutnya, pendaftar yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya akan diseleksi melalui tes tertulis pada hari Kamis ini, (20/10/17) dilanjutkan dengan tes wawancara, untuk memperebutkan lowongan anggota PPK lima orang per kecamatan dan lowongan anggota PPS sebanyak tiga orang per desa dan kelurahan.

“Sedangkan untuk pemilihan Legislatif dan presiden 2019 jumlah PPK menjadi 3 orang. Namun tekhnis dan mekanismenya belum diatur seperti apa. Hal itu mengacu terhadap UU No. 7 Tahun 2017,” tambahnya.

Masih kata Lia Juliasih, ada peraturan yang berbeda pada penerimaan pendaftaran pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2018 ini.

“Peserta yang pada periode sebelumnya diwajibkan harus sudah memasuki usia 25 tahun, pada Pilkada mendatang usia 17 tahun sudah boleh ikut mendaftar. Dan begitu juga PPK yang telah menjalani selama dua periode berturut-turut (2009-2014, 2014-2019) tak boleh ikut daftar kembali,” imbuhnya.

Lebih jauh Lia mengingatkan, rekrutmen PPK dan PPS saat ini menggunakan sistem terbuka. Semuanya dilakukan secara transfaran. Memilih peserta yang terbaik dari yang baik.

“Untuk menjadi seorang PPK dan PPS dituntut harus menguasa undang-undang kepemiluan. Selain itu harus memiliki loyalitas, profesional dan integritas. Dan itu menjadi modal KPUD Garut untuk menggelar pilkada secara jujur adil dan demokratis,” pungkasnya. (Syamsul)***

Editor: Kang Cep.

Tujuh Hari Pendaftaran Pileg Dibuka, Di Garut Baru Satu Partai yang Daftar

GARUT, (GE).- Hingga hari ke 7, Senin (09/10/2017) masa pendaftaran partai politik yang akan jadi peserta pemilu legislatif (pileg) di kabupaten Garut,  tercatat baru satu partai yang mendaftar ke KPUD Garut. ” Ya, sampai hari ini baru partai Perindo yang mendaftar. Besok (Selasa, 10/10) rencananya Partai Solidaritas Indonesia dan Nasdem yang akan mendaftar,” ungkap Anggota Komisioner  KPU Garut,  Reza Alwan Sovinidar,  SH,  di kantornya, Senin (09/10).

Dijelaskan Reza, pendaftaran Parpol itu harus disertai dengan berkas salinan keanggotaan Parpol yang dilampiri dengan foto copy KTP Elektrik dan foto copy KTA Parpol bersangkutan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, masa pendaftaran Parpol ditetapkan dari tanggal 03 s/d 16 Oktober 2017.

Dengan demikian bagi Parpol yang tidak mendaftar sampai batas waktu terakhir, dianggap tidak menjadi peserta Pemilu legislatif. ” Jika sampai tenggat waktu pendaftaran Parpol tidak mendaftar dan tidak menyerahkan berkas, maka tidak akan diproses dalam tahap berikutnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk mencari kebenaran berkas keanggotaan partai pendaftar yang telah menyerahkan berkas dimaksud,  kemudian dicocokan dengan data yang ada di sistem informasi partai politik (Sipol).

“Jika dalam Sipol tersebut datanya tidak ada,  maka KPU tidak akan menerima berkas dari partai pendaftar, sampai adanya perbaikan.  Namun jika tidak ada pengembalian sampai batas waktu yang diberikan, maka berkasnya tidak akan diproses,” katanya.

Ditambahkannya,  tahap berikutnya dari Tanggal 17 Oktober s/d 15 Nopember, KPU akan memeriksa berkas  Parpol pendaftar. Berikutnya dari tanggal 15 Desember s/d 04 Januari 2018 dilakukan verifikasi faktual  dari berkas yang sudah diserahkan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi  Parpol yang akan mendaftar, berdasarkan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan Parpol pendaftar harus memiliki sekurang-kurangnya 1000 anggota. Atau bisa juga dengan aturan satu per seribu jumlah penduduk di kabupaten/kota. Di Kabupaten Garut ini dalam SK KPU nomor 165 berdasarkan data dari Kemendagri, jumlah penduduknya sekitar 2.210.000.

Maka partai pendaftar harus memiliki anggota sekitar 2 ribuan lebih. ” Bagi Parpol yang belum memenuhi persyaratan keanggotaan, masih diberikan waktu hampir satu bulan untuk memperbaikinya. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak bisa juga  memperbaharui,  maka akan dinyatakan tidak lolos verifikasi, ” tandasnya.

Dijelaskannya, saat ini jumlah Parpol yang terdaftar di KPUD Garut, sebanyak 18 partai. 14 diantaranya Parpol peserta pemilu Tahun 2014 dan 6 partai baru. Partai Perindo yang sudah mendaftar itu ke KPUD Garut itu, ternyata masih kekurangan data keanggotaan partainya sebanyak 180.

” Karena kekurangan tersebut, berdasarkan aturan, berkasnya kita kembalikan lagi untuk dilengkapi, ” pungkasnya.  (Jay)***

Editor: Kang Cep.

 

Ingin Daftar PPK/PPS? Ini Syaratnya

GARUT, (GE).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut memiliki waktu sebulan untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa dalam persiapan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017.

Hal tersebut mengemuka dalam Rakor Persiapan Pembentukan PPK dan PPS Pilkada Serentak 2018, di Fave Hotel Garut, Jumat (6/10/2017). Rakor diikuti para camat se-Kab. Garut, perwakilan partai politik, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi membeberkan berbagai hal terkait agenda kegiatan pembentukan PPK dan PPS. Diantaranya mengenai persyaratan anggota PPK dan PPS.

Merujuk UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hilwan menjelaskan persayaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Diantaranya berusia paling rendah 17 tahun; berpendidikan paling rendah SMA/sederajat; tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Mengenai persyaratan belum pernah dua kali periode dalam keanggotaan PPK/PPS, Hilwan memaparkan menggunakan formula berdasarkan surat edaran dari KPU Republik Indonesia. Dua kali periode dimaksud yaitu periode I rentang tahun 2005-2009 dan periode II rentang tahun 2010-2014.

Selain di Kantor KPU Garut, Hilwan menandaskan KPU Garut akan membuka pendaftaran PPK/PPS di beberapa kantor kecamatan dengan menempatkan staf KPU Garut. Rencananya yakni Kantor Kecamatan Bl. Limbangan, Wanaraja, Bayongbong, Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk.

“Karenanya kami mengundang Bapak dan Ibu Camat pada acara ini, guna menyukseskan tahapan pembentukan PPK dan PPS di Kabupaten Garut,” tuturnya. (Firman)***

Panwaslu : Anggaran Rp 13 Miliar Disiapkan untuk Pilkada Garut 2018

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut masih menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pencairan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, mengatakan NPHD untuk Panwaslu sudah diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Pemkab Garut.

“Sudah ada titik terang untuk anggaran. Kami sudah bertemu dengan Bupati. Harus beres RAB dulu, baru NPHD,” ucap Heri di Kantor KPU Garut, Rabu (30/8/17).

Dikatakannya, besaran dana yang sudah disetujui untuk Panwaslu, sebesar Rp 13 miliar. Pencairan anggaran rencananya akan dilakukan Pemkab Garut dalam dua termen.

“Tahun ini akan dicairkan dulu Rp 5 miliar. Sisanya sebesar Rp 8 miliar pada tahun 2018,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran sangat mendesak, karensa diperlukan untuk merekrut panitia pengawas kecamatan hingga panitia pengawas di tingkat TPS. Perekrutan akan dimulai pada pertengahan September 2017.

“Untuk tingkat kecamatan ada tiga orang dan di TPS satu orang. Jadi nanti setiap TPS akan diawasi jika terjadi kecurangan,” katanya. (Tim GE)***

Verifikasi Calon Independen Dilakukan Akhir November, Berikut Tahapan Pilkada 2018 Selengkapnya

GARUT, (GE).- Tahapan Pilkada 2018 telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut. Saat ini KPU sedang mempersiapkan berbagai instrumen Pilkada termasuk pembentukan adhosck Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi, mengatakan KPU Kabupaten Garut mulai mempersiapkan tahapan Pilkada 2018. Pada bulan September, KPU mulai melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018.

Selain mulai menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada, kata Hilwan, pihaknya juga mempersipakan pembentukan adhock Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurutnya, PPK dan PPS dibentuk pada bulan Oktober. Setelah itu mulai menyiapkan daftar pemilih.

Hilwan menambahkan, pada akhir November 2017 pihaknya mulai menerima verifikasi untuk calon independen. Setiap calon independen diharuskan mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 6,5 persen.

“Masih menunggu putusan MK untuk basis datanya (dukungan KTP) apakah dari jumlah penduduk atau dari daftar pemilih,” ujar Hilwan di Kantor KPU Garut, Selasa (1/8/17).

Usai diverifikasi, calon independen akan melakukan pendaftaran berbarengan dengan calon dari partai. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati akan dimulai pada 8 sampai 10 Januari 2018.

“Untuk penetapan calon pada 12 Februari dan tanggal 13 Februari pengundian nomor urut calon,” katanya.

Masa kampaye dilakukan setelah pengundian nomor urut hingga tiga hari sebelum masa pencoblosan atau sekitar empat bulan. KPU Garut memprediksi jumlah calon yang akan mendaftar maksimal sebanyak sembilan pasang. (Farhan SN)***