Indikasi Korupsi ? Pembangunan Sor Ciateul Ada Selisih 30 Persen dari Anggaran

GARUT, (GE).- Kejanggalan pembangunan Sarana Olahraga (Sor) Ciateul terus mengarah pada praktik korupsi. Lembaga Komitmen Tim Komite Nasional (LKTKN) menilai ada selisih anggaran sebesar 30 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

“Proyek Sor Ciateul itu sudah tiga kali di sub-kan. Jadi nilai anggarannya diperkirakan ada selisih sekira 30 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, ujar Ketua LKTKN Garut, Andry RD kepada “GE”, Senin (21/02/2017).

Jika dalam APBD anggaran untuk pembangunan ditetapkan Rp 17 miliar untuk sport center Garut dan Rp 7 miliar untuk GOR bela diri, padahal kenyataannya yang diterapkan dalam pembangunan tidak sebesar itu. Apa lagi proyek pembangunannya telah tiga kali disub-kan.

Ia menilai, sudah ada indikasi korupsi dalam pembangunan Sor Ciateul. Ia berharap para penegak hukum bisa menyelidiki kasus ini dengan seksama. Pasalnya anggaran yang dikeluarkan dari APBD tidaklah sedikit.

“Saya harap Polisi yang telah lebih dulu melangkah menangani kasus ini bersikap serius. Pasalnya warga menantikan kelanjutan hasil penyelidikan dari Polres Garut,” katanya.

Ia berharap Polisi memberikan progres nyata terkait perkembangan kasus ini kepada publik. Tujuannya, kata Andry agar semuanya terang benderang. Jangan sampai masyarakat curiga ada permainan dalam penanganan kasus ini.

“Progres itu penting agar masyarakat tidak curiga,” ujarnya. (Farhan SN)***

Ancaman 20 Tahun Penjara Menanti Mantan Kadisdik dan Mantan DPRD Garut

KOTA, (GE).- Mantan Kadisdik Garut berinisial KM dan Mantan anggota DPRD berinisial BS yang kini mulai mendekam di balik jeruji besi terancam mendapatkan ganjaran hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kedua mantan pejabat Garut ini diketahui didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku tingkat SMP tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Garut senilai Rp 7,7 miliar.

Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut itu mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan. R.E Martadinata, Rabu (16/12/2015). Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Janverson Sinaga itu mengagendakan pembacaan dakwaan.

Dalam berkas dakwaannya, JPU Rochiyat mengungkapkan, kasus itu terjadi tahun 2010 itu terkait pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 di lingkungan Disdik Kab. Garut senilai Rp 7,7 Miliar. Saat kasus terjadi, terdakwa Komar masih menjabat sebagai Kepala Disdik Kab. Garut dan Budi Setiawan selaku Direktur CV. Tenjolaya Cipta Pratama.

JPU menuturkan, akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,8 miliar. Modus dari penyelewengan dalam kasus ini, buku pelajaran yang seharusnya untuk SMP itu tidak diberikan ke sekolah. Buku tersebut baru didistribusikan setelah dua tahun pelaksanaan lelang yakni pada 2012. Selain itu, kondisi buku juga tidak sesuai dengan spesipikasi dan harganya pun digelembungkan (mark up).

Pengadaan buku tersebut dimenangkan oleh PT. Mangle Panglipur dan CV. Tenjolaya Cipta Pratama. PT. Mangle mendapatkan pengadaan buku untuk 95 sekolah di wilayah Garut utara dengan nilai kontrak Rp 3,8 miliar. Sementara CV. Tenjolaya menggarap buku perpustakaan untuk 75 sekolah di wilayah selatan dengan nilai kontrak Rp 3,1 miliar.

Akan tetapi kemudian terungkap jika kedua perusahaan tersebut bukan pemenang tender lelang yang sebenarnya. Pemenang tender yang sah malah tidak diumumkan dan tidak mengerjakan proyek tersebut.

“Saat kasus ini terjadi, tersangka Komar Mariuna masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sedangkan Budi Setiawan merupakan Direktur CV. Tenjolaya,” tutur JPU.

Setelah mendengar penyampaian dakwaan, majelis hakim menunda sidang dan akan melanjutkannya tanggal 21 Desember mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang langsung berlanjut pada pemeriksaan saksi karena kedua terdakwa tidak akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan. (Tim Ge)***

Tersangkut Korupsi, Mantan Kadisdik Garut Resmi Mundur dari Nasdem

KOTA, (GE).- Proyek pengadaan buku di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut tahun anggaran 2010, kembali memakan korban. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut yang masih aktif, Jumat (27/11/2015) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Garut, Hery Somantri, mengatakan anggota DPRD garut yang ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan buku tersebut adalah BS. Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini terjerat kasus korupsi pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 di lingkungan Disdik Garut senilai Rp. 7,7 Miliar karena kaitannya dengan posisi dirinya selaku Direktur CV. Tenjolaya.

Dikatakan Heri, alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka karena untuk mempercepat proses penyidikan. Selain itu, jaksa khawatir para tersangka melarikan diri dari kota Garut dan menghilangkan barang bukti. Kasus ini sendiri, tuturnya, merupakan pelimpahan dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Diterangkan Heri, selain menahan anggota dewan berinisial BS, pada saat bersamaan pihaknya juga menahan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berinisial KM. Ketua Partai Nasdem Garut ini ditahan dengan kasus yang sama, yaitu dugaan korupsi proyek pengadaan buku di lingkungan Disdik.

“BS dan KM saat ini sudah kami titipkan ke Rumah Tahan (Rutan) Garut. Penahanan dilakukan sejak Jumat siang sekitar pukul 11.00 WIB,” ujar Heri, Jumat (27/11/2015).

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan buku tahun 2010 di lingkungan Disdik ini juga telah memakan korban dua orang pejabat Garut lainnya. Pertama, EK yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Garut juga ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Bahkan EK sudah menjalani hukuman selama satu tahun dan kini sudah bebas. EK terlibat kasus korupsi pengadaan buku saat dirinya menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Garut.

Selain EK, ada juga HS, mantan Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Pemkab Garut yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Beda dengan EK yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Mabes Polri, saat itu HS ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kejari Garut.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 miliar. Modus dari penyelewengan dalam kasus ini, buku pelajaran yang seharusnya untuk SMP itu tidak diberikan ke sekolah. Buku tersebut baru didistribusikan setelah dua tahun pelaksanaan lelang yakni pada 2012. Selain itu, kondisi buku juga tidak sesuai dengan spesifikasi dan harganya pun di-mark up.

Menurut Heri, pengadaan buku ini dimenangkan oleh PT. Mangle Panglipur dan CV. Tenjolaya Cipta Pratama. PT. Mangle mendapatkan pengadaan buku untuk 95 sekolah di wilayah Garut utara dengan nilai kontrak Rp 3,8 miliar. Sedangkan CV. Tenjolaya menggarap buku perpustakaan untuk 75 sekolah di wilayah selatan dengan nilai kontrak Rp 3,1 miliar.

Namun dalam fakta persidangan dengan terdakwa EK, tutur Heri, terungkap bahwa kedua perusahaan tersebut bukan pemenang tender lelang yang sebenarnya. Pemenang tender yang sah malah tidak diumumkan dan tidak mengerjakan proyek tersebut.

“Saat kasus ini terjadi, tersangka KM masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sedangkan BS merupakan Direktur CV. Tenjolaya. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa lebih dari 40 orang saksi. Kebanyakan saksi yang dipanggil merupakan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Kabupaten Garut,” kata Heri.

Lebih jauh diungkapkan Heri, atas perbuiatannya ini, para tersangka dijerat dengan Undang-undang Korupsi yakni pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sementara itu Penasehat Hukum Tersangka KM, Djohan Djauhari, menyesalkan penangkapan terhadap kliennya. Namun meski begitu Djohan mengaku akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan ke Kejaksaan untuk tersangka KM. Jaminannya pihak keluarga tersangka dan ada juga pejabat Garut yang siap menjadi jaminan agar tersangka tidak ditahan,” ucap Djohan.

Meski kasus itu terjadi saat keduanya belum masuk di Partai Nasdem , namun, tentunya Partai Nasdem ikut terseret ke dalam permasalahan ini oleh sebab itu, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra, menegaskan, jika keduanya bukan kadernya lagi. Bahkan, menurutnya dua bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka keduanya sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Nasdem.

Dikatakannya, kini DPW tengah bersiap-siap untuk mengganti posisi ketua DPD Nasdem yang ditinggalkan oleh Komar. Selain itu, DPW juga akan segera mengirimkan surat resmi kepada KPU agar melakukan pergantian antar waktu untuk anggota dewan dari Nasdem yang ditinggalkan oleh BS.

Dihadapan sejumlah wartawan, Supiadin menunjukkan surat pengunduran diri KM. Ditegaskannya, dalam kasus ini Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum kepada dua mantan kadernya itu. (Tim GE).***