Skandal Korupsi di BJB Syariah, Polisi Periksa Pemilik Kios di Garut Super Blok

GARUT (GE).- Sejumlah pemilik kios di pusat perbelanjaan Garut Super Blok (GSB) di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul, dipanggil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dugaan Korupsi pembiayaan oleh Bank Jabar Banten Syariah (BJB) Syariah kepada PT Hastuka Sarana Karya yang menjadi pengembang pembangunan Garut Super Blok.

Dari surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Tipikor Mabes Polri tertanggal 12 Oktober 2017, para pemilik kios dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017. Salah satu tempat yang dijadikan tempat pemeriksaan adalah Mapolsek Tarogong Kaler.

Dalam surat bernomor S.pgl/2726/X/2017/Tipidkor terhadap salah satu pemilik kios, kasus dugaan Korupsi sendiri berawal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh BJB Syariah terhadap PT Hastuka Sarana Karya dalam pembangunan Garut Super Blok.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Liputan6.com, penyidik Direktorat Tipikor Mabes Polri pada 17 Oktober 2017, melakukan penggeledahan di kantor BJB Syariah di Bandung.

Kepala Sub Direktorat V Kombes Indarto mengatakan, dalam kasus ini pihak Bank Jabar Banten Syariah memberikan kredit Rp 566, 45 miliar kepada PT HSK. Pembiayaan sebesar itu tanpa memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank.

“Seharusnya kan tanah induk dan bangunan yang dijadikan agunan, tapi ini tidak. Malah pihak debitur mengagunkan ke bank lain,” katanya, Selasa (17/10/2017).

Dugaan Korupsi tersebut, diduga merugikan negara mencapai setengah triliun rupiah dengan cara mengajukan syarat kredit fiktif kepada BJB Syariah. (Farhan SN)***

Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haornas, Wabup Dukung Langkah Hukum Kejari Garut

GARUT, (GE).- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menanggapi serius permasalahan kegiatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) yang terindikasi korupsi agar segera ditindak secara hukum. Namun sebelum itu, dirinya memastikan akan memanggil Kadispora, Kuswendi untuk dimintai keterangan.

“Tentunya jika memang terbukti ada kesalahan apalagi tindak pidana korupsi kita dukung untuk diproses. Namun saya ingin tahu dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17) di Pendopo Garut.

Ia melanjutkan, transfaransi dalam hal anggaran tentunya sangatlah penting. Semua anggara yang digunakan tentunya harus diketahui publik. Apalagi memungut anggaran dari publik untuk uang pendaftarannya.

“Memang Haornas itu sudah ada anggarannya dalam APBD. Namun jika memang kurang penyelenggara boleh memungut uang pendaftara,” ungkap Helmi.

Helmi menandaskan yang penting pihak penyelenggara jangan mencoba bermain-main dengan anggaran. Dirinya berjanji akan meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan anggara Haornas.

Helmi mengaku sempat menerima laporan kalau penyelenggaraan Haornas memungut kepada peserta. Namun untuk kegiatan seperti ini tentunya tak melanggar. Asalkan dimusyawarahkan. Namun dirinya pun sedikit heran masalahnya alokasi dalam APBD untuk penyelenggaraan Haornas itu sudah besar. Belum lagi ada dukungan dari beberapa pperusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kira anggaran Rp 100 juta sudah besar untuk kegiatan internal ASN Pemkab Garut yang hanya diselenggarakan selama dua hari. Belum lagi ada bantuan CSR dari perusahaan,” katanya.

Terkait persoalan ini yang dalam waktu dekat akan segera ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ia mendukung langkah itu. Menurutnya, jika memang ada tindakan pidana korupsi ia mendukung langkah Kejari. Tujuannya tak lain agar terwujud pemerintahan yang terbebas dari tindak korupsi. (Useu G Ramdani)***

Kental Aroma Korupsi, Kejari Garut Segera Periksa Penyelenggara Haornas

GARUT, (GE).- Aroma korupsi pada penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) mulai mengemuka. Kegiatan tersebut telah menggunakan dobel anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memungut uang pendaftaran dari peserta. Bahkan penyelenggaraan kegiatannya pun terkesan alakadarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran “GE”, penyelenggaraan Haornas hanya dilakukan selama dua hari. Padahal anggaran dari APBD dicantumkan sebesar Rp 100 juta. Belum lagi anggaran untuk piala dan piagam dialokasikan secara terpisan. Tak berhenti sampai di situ saja, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih memungut uang pendaftaran dari peserta.

Pungutan yang dilakukan Dispora besarnya bervariatif, seperti untuk tim futsal dipungut Rp 250 ribu tiap timnya. Sementara untuk Cabor Catur dipungut Rp 50 ribu tiap orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Data lainnya mengungkapkan, peserta yang menjadi juara pada cabang olah raga (Cabor) futsal untuk juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 2,3 juta, juara ke dua Rp 1,7 juta dan juara ke tiga 1,5 juta. Sementara untuk kejuaraan catur juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,3 juta, juara ke dua Rp 1 juta, juara ke tiga dapat hadiah Rp 800 ribu, juara ke empat Rp 600 ribu, juara ke lima Rp 400 ribu dan juara ke enam mendapatkan hadiah Rp 200 ribu.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Mamik Suligiono, mengaku akan segera menurunkan anggotanya untuk mendalami informasi tersebut. Mamik menegaskan akan menindak semua praktik yang mengarah terhadap tindak pidana korupsi.

“Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan insfektorat. Kita akan gali informasi yang sudah beredar ini,” ujarnya.

Menurut Mamik, tentunya Kejari Garut selalu melakukan langkah preventif agar tidak terjadi praktik korupsi. Melihat permasalahan ini, tentunya ia takkan tinggal diam. Langkah penindakan akan dilakukan jika memang ada laporan yang otentik.

“Tentu akan kita periksa. Namun kita butuh data yang lengkap,” ujarnya kepada “GE” saat ditemui di halaman Gedung Kajari Baru di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. (Fauziani/Farhan SN)***

Indikasi Korupsi? Anggaran Haornas Rp 100 juta, Ngakunya Hanya Rp 70 juta

GARUT (GE).- Kebijakan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kembali menjadi sorotan publik. Setelah gagal membangun sarana olahraga yang memadai, kini Dispora disorot terkait anggaran penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Anggaran penyelenggaraan Haornas tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut sebesar Rp 100 juta. Belum lagi untuk pengadaan piala semua kegiatan di Dispora dalam setahun sudah dicadangkan dalam APBD sebesar Rp 157 juta.

Namun pada praktiknya penyelenggaraan Haornas yang diselenggarakan selama dua hari malah memungut lagi biaya dari peserta. Sehingga penyelenggaran Haornas dibiaya dari dua anggaran “dobel anggaran”.

Menanggapi hal tersebut anggota Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, mengatakan Dispora telah melakukan kekeliruan. Jadi menurutnya, Dispora wajib membuka pagu anggaran ke publik agar semuanya bisa jelas.

(Kalau mengarah ke ranah korupsi tentunya harus diinvestigasi lagi. Namun jika dilihat dari caranya ini sudah salah kaprah,” ujar Haryono.

Menurutnya, kalau semua dinas berbuat seperti ini tentu bahaya bagi keuangan Pemkab Garut. Pasalnya, semua kegiatan tentunya sudah direncanakan dengan matang. Sehingga diakomodir dalam APBD. Jika tiba-tiba mengeluh kurang anggaran lalau menghalalkan segala cara tentunya tidak baik. Malah cenderung mengarah ke ranah korupsi atau pungutan liar (Pungli).

Ia memaparkan dalam APBD, anggaran langsung di Dispora tercatat sebesar Rp 20,7 miliar. Rinciannya Rp 1,1 Miliar untuk pengembangan dan kebijakan olahraga, Rp 937 juta untuk pengembangan pemasyarakatan olahraga dan Rp 14,5 miliar untuk pembenahan sarana olahraga. Sementara itu, sisanya digunakan untuk administrasi dan pembinaan kewirausahaan dan kepemudaan.

Anggaran untuk penyelenggaraan Haornas, kata Haryono, masuk ke pagu pengembangan pemasyarakatan olahraga Rp 100 juta. Belum lagi anggarannya ditunjang dari penyediaan piagam dan piala yang anggarannya mencapai Rp 157 juta.

Diberitakan sebelumnya Kadispora Garut, Kuswendi, membenarkan adanya penarikan biaya pendaftaran tersebut. Menurutnya pemungutan itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam APBD.

“Memang kita memungut biaya Rp 250 ribu untuk peserta futsal dan Rp 50 ribu untuk peserta catur. Sementara Cabor lainnya saya kurang tahu,” ujar Kuswendi kepada “GE” saat ditemui di lingkungan Gor Pesona, Jalan Proklamasi, Kamis (5/10/17).

Menurutnya anggarannya di APBD murni Rp 50 juta dan perubahan Rp 20 juta. Total anggaran Haornas Rp 70 juta.

Kuswendi menandaskan praktik serupa telah dilakukan pada kegiatan “napak tilas” hari jadi Garut. Ia berjanji akan membuka pagu anggaran secara terbuka. (Farhan SN)****

Penyelenggaraan Haornas di Garut Dobel Anggaran, ini Jawaban Kadispora

GARUT (GE).- Penyelenggaraan Haornas yang dibiayai dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 100 juta, namun pada praktiknya masih melakukan pemungutan uang pendaftaran kepada peserta. Besarnya pungutan bervariasi antara Rp 50 ribu sampai Rp 250 ribu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Garut, Kuswendi, membenarkan adanya penarikan biaya pendaftaran tersebut. Menurutnya pemungutan itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam APBD.

“Memang kita memungut biaya Rp 250 ribu untuk peserta futsal dan Rp 50 ribu untuk peserta catur. Sementara Cabor lainnya saya kurang tahu,” ujar Kuswendi kepada “GE” saat ditemui di lingkungan Gor Pesona, Jalan Proklamasi, Kamis (5/10/17).

Menurutnya anggarannya di APBD murni Rp 50 juta dan perubahan Rp 20 juta. Total anggaran Haornas Rp 70 juta.

“Anggarannya kan ada diperubahan. Jadi penyelenggaraan ini dari dana talangan dulu,” kata Kuswendi.

Setelah dilakukan penghitungan, ternyata anggaran yang ada dalam APBD masih kurang. Jadi sisanya harus ditutupi dari uang pendaftaran.

Kuswendi menandaskan praktik serupa telah dilakukan pada kegiatan “napak tilas” hari jadi Garut. Ia berjanji akan membuka pagu anggaran secara terbuka.

“Nanti akan saya laporkan mana uang yang dari APBD dan mana uang yang dari pendaftaran,” tuturnya.

Ia meyakinkan tindakannya ini tak akan menimbulkan masalah. Pasalnya pemungutan pendaftaran telah sesuai dengan komitmen peserta yang akan mendaftar.

“Lagipula, uangnya bukan dari peserta. Pasti dari dinas,” pungkasnya. (Farhan SN)****

Indikasi Korupsi? Penyelenggaraan Haornas di Garut Dobel Anggaran

GARUT (GE).- Hari olahraga nasional (Haornas) di Kabupaten Garut mendapat respon negatif dari para pesertanya. Kenapa tidak, anggaran Haornas yang telah diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam praktiknya panitia penyelenggara (Dispora) malah memungut biaya pendaftaran kepada peserta.

“Baru sekarang penyelenggaraan Haornas harus bayar. Padahal tahun sebelumnya engga,” ujar Nurdin, salah seorang atlet futsal, saat ditemui di lapang Pesona, Kamis (5/10/17).

Ia mengaku dipungut biaya pendaftara sebesar Rp 250 ribu. Padahal sepengetahuannya, penyelenggaraan Haornas telah dibiayai Pemkab Garut.

“Kalau begini caranya dobel anggaran dong. Itu tak boleh dilakukan,” kata Nurdin.

Nurdin berharap, Dispora mau transfaran terkait anggaran penyelenggaraan Haornas. Jangan sampai Dispora mengambil keuntungan dari momen kebangkitan olahraga ini.

Sementara itu, Sekjend Garut Governance Watc (GGW), Yuda Ferdinal, mengatakan setiap kegiatan tentunya telah direncanakan dengan baik. Jadi tidak mungkin pemerintah memberikan anggaran kegiatan yang tekor.

“Saya jadi curiga dengan pengelolaan keuangan Dispora. Jangan-jangan ada permainan,” ujar Yuda.

Yuda berharap Dispora mau transparan terkait anggaran penyelenggaraan Haornas. Pasalnya kalau dobel anggaran tentu nantinya jadi rancu.

“Nanti bentuk laporannya mau seperti apa? Kalau yang termaktub dalam APBD sangat mudah diawasi tapi kalau pungutan seperti yang dilakukan Dispora tentunya jadi liar,” ungkapnya.

Terkait persoalan ini, GGW berjanji akan turun tangan melakukan investigasi. Ia mencurigai ada tindak pidana korupsi dalam pungutan penyelenggaraan Haornas di Garut. (Farhan SN)***

Koran Garut Express Edisi 184 Mengupas Indikasi Korupsi Sor Ciateul, Anehnya Penegak Hukum Masih Berdiam Diri

Assalamu’alaikuuum… Sampurasuuun… Kahatur dulu-dulur anu di lembur, baraya sadaya nu di kota, Wabil husus ka wargi pamaos koran/website www.garut-express.com. Diuningakeun, wiréhing SKU Garut Express/ Edisi 184 parantos medal deui. Ti kawit dinten ieu, koran anu seueurna 5775 éksemplar parantos didistribusikeun ka sakuliah Garut anu ngawengku 42 Kacamatan.

Hapunten anu kasuhun, tamada anu diseja, bilih aya kontén dina koran “GE” anu matak tugenah kana manah. Réréngréngan redaksi sakedik ogé teu aya maksad mépéhékeun atanapi nyésékeun ka saha waé… Ieu mah istuning panggeuiing wé ngalangkungan ketak jurnalistik ‘has GE’, malar janten pamecut majengna pangwangunan unggal widang di Garut.

Insya Alloh, sadaya eusi koran GE munel, kalayan nganggo tetekon jurnalistik has GE, informatif-edukatif-konstruktif.. Cag!

Gara-gara Mangkir Selama 6 Bulan? Kades Cigagade Resmi Dipecat dari Jabatannya

GARUT, (GE).- Sebelumnya merebak isue Kepala Desa Cigagade Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut “YY” berurusan dengan hukum akibat korupsi. Bahkan, saat ini Kades tersebut diberhentikan dari jabatannya. Untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan Desa Cigagade, Pemkab Garut melantik Ahmad Syafii sebagai Pjs Kades Cigagade.

Camat Balubur Limbangan, Arif Rumdana, menyebutkan, untuk mengisi keksosongan jabatan Kades Cigagade, telah dilaksanakannya pelantikan Pjs Kades Cigagade, Jumat (28/4/2017).

“Pelantikan ini dilakukan setelah kades depinitif, “YY,” diproses hukum akibat dugaan korupsi yang dilakukannya saat menjabat sebagai kades selama satu tahun lebih,” katanya.

Namun menurut Arif, pemberhentian YY dari jabatannya sebagai kades bukan karena dugaan korupsi yang telah dilakukannya. Pemberhentian dilakukan lebih karena mangkir yang dilakukan YY selama lebih dari enam bulan.

“Ya, memang Dia (YY/red.) telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kades Cigagade. Namun itu bukan karena dugaan kasus korupsi yang dilakukannya, tetapi karena dia dianggap mangkir selama lebih dari enam bulan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sebelumnya Ahmad Syafii pernah menjadi PNS yang diangkat menjadi sekdes Cigagade. Namun kemudian Ahmad dipindahtugaskan ke kantor Kecamatan Limbangan.

“Sebelum dilantik menjadi Pjs, Ahmad juga sempat ditunjuk menjadi Plt Kades Cigagade. Namun karena kewenangan seorang Plt yang terbatas terutama berkaitan dengan program pemerintah yang ada kaitannya dengan bantuan yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke desa, akhirnya Ahmad pun dilantik menjadi Pjs,” ungkapnya.

Diungkapkannya, pelantikan Ahmad menjadi Pjs bertujuan untuk mencegah terjadinya kepakuman pemerintahan Desa Cigagade dalam menjalankan tugas dan pembangunan desa.

“Pelantikannya dilakukan Bupati Garut yang diwakili Camat Balubur Limbangan karena Bupati sedang ada kegiatan lain,” katanya.

Prosesi pelantikan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan Ahmad Syafii menjadi Pjs Kades Cigagade dilakukan secara sederhana di aula Kantor Desa Cigagade, Kamis (28/4/2017).

Sementara itu, terkait tudingan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan YY, menurut Arif hal itu bukan merupakan ranah Pemkab Garut apalagi kecamatan.

“Kasus tersebut sudah menjadi ranah kepolisian. Apalagi saat ini kasusnya sudah ditangani jajaran Tipikor Polres Garut,” tukasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Meski Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Tiga Pejabat Disdik Ini Masih Terima Gaji

GARUT, (GE).- Dua orang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut yang tersandung kasus korupsi, hingga saat ini ternyata masih terima gaji. Ketiga pejabat ini belakangan diketahui merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga SMK tahun 2015.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyebutkan, ketiganya hingga saat ini masi mendapat gaji selama belum ada ketetapan hukum, mereka masih menerima gaji.

Menurutnya, penghentian pemberian gaji akan dilakukan bila ketiga pejabat yang kini tengah menjalani masa penahanan Kejari Garut itu benar-benar terbukti bersalah di mata hukum.

“Sekarang kan belum diputuskan, kalau sudah diputuskan, ya tidak bisa,” tandasnya.

Dijelaskannya, penahanan terhadap para pejabat tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan hukum. Pemkab Garut sendiri masih terus menjalin kerja sama dengan Kejari Garut.

“Saya sudah menyampaikan kepada Kejari Garut untuk memanggil pihak yang menerima bantuan ke SMK,” tukasnya.

Diharapkannya kasus di lingkungan Disdik Garut ini sebagai kejadian korupsi yang terakhir. “Kita harap kasus di Disdik Garut ini menjadi yang terakhir,” katanya.

Ketiga orang pejabat Disdik yang tersandung kasus korupsi ini diantarnya berinisial M,S dan D. Selain menahan tiga pejabat Pemkab Garut, dalam kasus ini Kejari Garut juga menahan seorang oknum rekanan.

Kepala Kejari Garut Mamik Suligiono menyebut pihaknya telah memeriksa 18 saksi dalam kasus tersebut. Ia menjelaskan, berdasarkan penghitungan, kerugian negara yang diakibatkan oleh para tersangka mencapai Rp 400 miliar.

“Kerugian Rp 400 juta itu baru dari satu sekolah saja. Jadi kasus ini masih bisa berkembang,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor : Kang Cep.

BREAKING NEWS : Mantan Pejabat Disdik Garut Diperiksa Kejari, Diduga Melakukan Korupsi Rp 400 Juta

GARUT, (GE).- Kejaksaan Negeri Garut memeriksa empat orang dugaan kasus korupsi alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kerugian negara akibat kasus ini senilai Rp 400 juta. Tiga orang mantan pejabat Dinas Pendidikan Garut dan satu orang lainnya merupakan rekanan dalam kasus itu, saat ini masih menjalani pemeriksaan.

“Hari ini kami memeriksa empat orang yang diduga melakukan tindakan korupsi di Dinas Pendidikan Garut. Pemeriksaan yang kami lakukan ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK di Garut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Mamik Suligiono, Selasa (7/3/2017).

Dikatakan Mamik, dari empat orang yang diperiksa, tiga di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut. Sedangkan yang satu orang lagi adalah pihak rekanan.

Mamik menerangkan, keempat orang tersebut dimintai keterangannya dengan status masih sebagai saksi. Mereka diduga ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 lalu.

Namun saat ditanya inisial dari keempat orang yang diperiksa tersebut, Kajari mengaku belum bisa menyebutkannya saat ini. Begitu juga dengan modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap pendalaman.

“Maaf, untuk inisial dan jabatannya di Disdik, kami belum bisa menyebutkannya. Sampai saat ini status mereka masih sebagai saksi,” katanya.

Menurut Mamik, sebenarnya kasus yang saat ini ditanganinya ini merupakan kasus lama. Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah akan dilakukan penahanan terhadap mereka atau tidak karena hal itu akan disesuaikan sesuai keperluan penyidik. Berdasarkan penghitungan, tambahnya, dugaan korupsi pengadaan alat peraga ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta. Kegiatannya sendiri terdiri dari beberapa bagian.

Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Garut, Mahmud, mengaku belum mendapat laporan terkait pemeriksaan tiga pejabat di instansinya oleh pihak Kejari Garut. Mahmud menjelaskan, dirinya tak mengetahui agenda pemeriksaan terhadap tiga bawahannya tersebut.

“Saya tidak menerima laporan. Saya tidak tahu kalau ada pegawai Disdik Garut yang dimintai keterangannya oleh Kejari Garut hari ini,” ucap Mahmud.

Tidak hanyan terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari, Mahmud bahkan mengatakan tidak mengetahui secara detail kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani phak Kejari tersebut. Namun demikian, dengan tegas Mahmud menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.

Dia juga menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepda penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan. (Farhan SN)***