Duduki Gedung Baru, Kajari Garut Berjanji Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik

GARUT (GE).- Duduki gedung baru yang megah dan refresentatif, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, berjanji tingkatkan pelayanan dan kinerja yang lebih baik. Kepala Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa Barat (Jabar) Setia Untung Arimuladi, meresmikan Gedung Kejaksaan Negeri Garut pada Selasa (09/10/17) di halaman gedung Kejaksaan Negeri Garut Jl. Merdeka Garut.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Yang diwakili Kepala Bakorwil, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Perwakilan Danrem 062 Tarumanagara, Dandim 0611 Garut Letkol Arm Setyo Hani, Perwakilan Polres Garut, Ketua Koni Garut H Ato Hermanto dan pejabat di lingkungan SKPD Garut.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Mamik Suligiono mengungkapkan dibangunnya gedung Kejaksaan Negeri Garut merupakan langkah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Kejari Garut. Pembangunan gedung tersebut bersumber dari bantuan Pimpinan Kejaksaan RI dan Gubernur Jawa Barat sehingga berdirilah bangunan yang megah yang mendukung kinerja lebih baik.

“Kami bersyukur dan terimakasih kepada Pimpinan Kejagung RI dan Gubernur Jawa Barat yang memberi bantuan dalam pembangunan gedung yang megah ini. Semoga dengan dibangunanya gedung ini merupakan langkah terbaik bagi Kejaksaan Negeri Garut, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakatm sehingga akan mendukung kinerja yang efektif,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyambut baik peresmian gedung Kejaksaan Negeri Garut, pasalnya akan memperbaiki dan mempermudah pelayanan dan penanganan hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri Garut.

“Pemda Garut menyambut baik pembangunan gedung Kejaksan Negeri Garut ini, yang akan nenupang dan memperbaiki pelayanan kejaksaan dalam penanganan Hukum di kabupaten Garut,” pungksnya. (Fauziani)***

Indikasi Korupsi? Anggaran Haornas Rp 100 juta, Ngakunya Hanya Rp 70 juta

GARUT (GE).- Kebijakan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kembali menjadi sorotan publik. Setelah gagal membangun sarana olahraga yang memadai, kini Dispora disorot terkait anggaran penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Anggaran penyelenggaraan Haornas tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut sebesar Rp 100 juta. Belum lagi untuk pengadaan piala semua kegiatan di Dispora dalam setahun sudah dicadangkan dalam APBD sebesar Rp 157 juta.

Namun pada praktiknya penyelenggaraan Haornas yang diselenggarakan selama dua hari malah memungut lagi biaya dari peserta. Sehingga penyelenggaran Haornas dibiaya dari dua anggaran “dobel anggaran”.

Menanggapi hal tersebut anggota Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, mengatakan Dispora telah melakukan kekeliruan. Jadi menurutnya, Dispora wajib membuka pagu anggaran ke publik agar semuanya bisa jelas.

(Kalau mengarah ke ranah korupsi tentunya harus diinvestigasi lagi. Namun jika dilihat dari caranya ini sudah salah kaprah,” ujar Haryono.

Menurutnya, kalau semua dinas berbuat seperti ini tentu bahaya bagi keuangan Pemkab Garut. Pasalnya, semua kegiatan tentunya sudah direncanakan dengan matang. Sehingga diakomodir dalam APBD. Jika tiba-tiba mengeluh kurang anggaran lalau menghalalkan segala cara tentunya tidak baik. Malah cenderung mengarah ke ranah korupsi atau pungutan liar (Pungli).

Ia memaparkan dalam APBD, anggaran langsung di Dispora tercatat sebesar Rp 20,7 miliar. Rinciannya Rp 1,1 Miliar untuk pengembangan dan kebijakan olahraga, Rp 937 juta untuk pengembangan pemasyarakatan olahraga dan Rp 14,5 miliar untuk pembenahan sarana olahraga. Sementara itu, sisanya digunakan untuk administrasi dan pembinaan kewirausahaan dan kepemudaan.

Anggaran untuk penyelenggaraan Haornas, kata Haryono, masuk ke pagu pengembangan pemasyarakatan olahraga Rp 100 juta. Belum lagi anggarannya ditunjang dari penyediaan piagam dan piala yang anggarannya mencapai Rp 157 juta.

Diberitakan sebelumnya Kadispora Garut, Kuswendi, membenarkan adanya penarikan biaya pendaftaran tersebut. Menurutnya pemungutan itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam APBD.

“Memang kita memungut biaya Rp 250 ribu untuk peserta futsal dan Rp 50 ribu untuk peserta catur. Sementara Cabor lainnya saya kurang tahu,” ujar Kuswendi kepada “GE” saat ditemui di lingkungan Gor Pesona, Jalan Proklamasi, Kamis (5/10/17).

Menurutnya anggarannya di APBD murni Rp 50 juta dan perubahan Rp 20 juta. Total anggaran Haornas Rp 70 juta.

Kuswendi menandaskan praktik serupa telah dilakukan pada kegiatan “napak tilas” hari jadi Garut. Ia berjanji akan membuka pagu anggaran secara terbuka. (Farhan SN)****

Ditanya Soal Pencalonan di Pilkada 2018, Jawaban Rektor Uniga Bikin Jleb

GARUT, (GE).- Konstalasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 terus memanas. Sejumlah nama politisi sudah mulai menyatakan diri maju di ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.

Namun satu nama yang saat ini menjadi perhatian banyak orang tertuju pada seorang Rektor Uniga, Dr. H. Abdusy Syakur Amin, M. Eng. Namanya kerap dikaitkan dengan ajang Pilkada pasalnya ia merupakan salah seorang kontestan di Pilkada 2013 yang lalau.

Waktu itu, ia hanya kalah tipis dari pewegang kekuasaan di Kabupaten Garut saat ini. Banyak kalangan yang menilai, kalau Syakur akan kembali maju untuk bertarung di Pilkada 2018.

Ditemui di ruang Rektorat Uniga, Jalan Raya SDamarang, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, Syakur Amin, mengaku dirinya siap menjadi salah satu kontestan di ajang Pilkada. Namun tentunya, jika ada Parpol yang mau mengusung dirinya.

Ia mengaku, sampai saat ini sudah ada komunikasi politik dengan beberapa Parpol yang siap mengusung dirinya untuk maju di Pilkada 2018. Syakur menandaskan tak akan tergesa-gesa untuk mengambil langkah. Pasalnya, melangkah di jalur politik tentunya ada beberapa babak yang harus ditempuhnya.

“Jangan tergesa-gesa, semuanya ada babaknya,” ujar Syakur dengan nada mantap, Sabtu (23/7/17).

Syakur menambahkan, dalam Pilkada 2018 nanti tentunya harus menghadirkan para calon yang kompeten. Sehingga masyarakat akan banyak pilihan.

“Semua calon memiliki kelebihan masing-masing. Tinggal masyarakat menentukan mau pemimpin seperti apa untuk Garut ke depan,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Bus Budiman Meledak Hingga Hangus Terbakar, ini Dugaan Penyebabnya

GARUT, (GE).- Penyebab ledakan hingga terbakarnya Bus Budiman di Malangbong, Garut, Jawa Barat mulai terungkap. Ledakan bermula dari mesin AC yang meledak hingga menimbulkan percikan api. Dengan cepat api menjalar dan menghanguskan semua bagian mobil.

Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di Jalan Raya Nasional Bandung-Tasik Km 72, Kampung Ciharashas RT 03 RW 03 Desa Cikarag, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Sabtu (23/9/2017) sekitar pukul 05.00 WIB.

Sekertaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Garut, Satria Budi membenarkan pristiwa tersebut. Pihaknya menerjunkan dua unit pemadam kebakaran ke lokasi kejadian.

“Kami menerjunkan dua unit damkar, dibantu dua unit damkar dari Kabupaten Tasikmalaya. Bersama aparat dan warga setempat berupaya memadamkan api yang sudah membesar membakar badan bus,” katanya.

Menurutnya, api diduga bersasal dari konsleting kabel AC. Sehingga menimbulakn percikan api dan membesar hingga membakar badan bus.

Tidak ada korban dalam pristiwa tersebut, kerugian masih dalam perhitungan. Meski sudah diketahui penyebab awal kejadian namun Polisi masih melakukan penyelidikan terkait terbakarnya Bus Budiman tersebut. (Farhan SN)***

Dirumorkan Berpasangan dengan Daniel, Nasib Ridwan Kamil di Pilgub Jabar Ditentukan Awal Oktober

GARUT, (GE).- Beredar surat edaran penetapan Cagub dan Cawagub Pilkada Jawa Barat yang menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien. DPD I Golkar Jawa Barat belum menerima fisik surat tersebut ditambah belum ada informasi apapun dari DPP Golkar.

“Sebagai ketua DPD I Golkar Jawa Barat saya belum menerima surat apalagi informasi dari DPP, mohon bersabar dulu ya para wartawan ini, ” ungkap Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika ditemui di Rumah Dinasnya Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta. Jumat (22/9/17).

Istimewa.*

Selain itu Dedi pun menjelaska bahwa dalam pembahasan sejumlah rapat Golkar dari juni hingga Agustus 2017 lalu belum ada pembahasan terkait pencalonan di Pilgub Jabar.

“Dasar suratnya seperti apa masalahnya dari dalam rapat pembahasan pencalonan yang ada juga rapat agustus itu pembahasan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur,” pungkasnya.

Selain itu surat yang beredar pun sempat dipertanyakannya,pasalnya kondisi Ketua umum Golkar Setya Novanto yang masih dalam kondisi sakit.

“Masa iya?bukannya pak Setnov baru operasi jantung kok bisa membuat keputusan dan sempat – sempatnya membuat keputusan pencalonan Gubernur dan wakil gubernur,” ujar Dedi.

Sedangkan terkait langkah kedepan sambil berseloroh Dedi menuturkan bahwa dirinya tinggal langkah jalan saja.

“Langkahnya ya dari sini kedepan karena hari ini hari jumat langkahnya langsung ke masjid saja,lagian nanti itu urusan DPD I dan teman – teman yang lain,” selorohnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil berencana akan deklarasi pada tanggal 1 oktober mendatang. Menurut Ridwan Kamil, dirinya hingga saat ini masih terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lainnya.

“Kepastian nanti tanggal 1 oktober kalau tidak ada halanagn PKB akan deklarasi, kita tunggu kabar saja,” ujarnya usai menyerahkan bantuan rumah tapak bagi korban banjir bandang di Desa Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, kemarin (21/9/17).

Saat ditanya dengan siapa Kang Emil akan berpasangan, dirinya menyampaikan semuanya tinggal menunggu. Karena sebelum ada tanda tangan basah yang dituangkan dalam SK maka semuanya belum resmi.

“Baru dua partai yang sudah resmi yaitu NasDem dan PKB. Sebelum janur kuning melengkung itu belum pasti, apapun partainya bagaimana cara nya jadi pemimpin yang bermanfaat, karena saya punya cita-cita untuk mengurusi 46 juta penduduk,” katanya.

Emil mengaku enggan menyebutkan dengan siapa yang akan menjadi pasangannya karena masih menunggu kepastian koalisi yaitu partai mana saja yang akan mendukung dirinya. Sehingga setelah jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan sudah terpenuhi baru akan menyampaikan dengan siapa dirinya akan berpasangan. (Farhan SN)***

Ukir Sejarah Baru, Garut Keluar Sebagai Juara Umum FLS2N Jabar

GARUT, (GE).- Sepanjang sejarah penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), baru tahun 2017 Kabupaten Garut dapat meraih juara umum tingakat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Raihan tersebut ditetapkan setelah siswa-siswi terbaik SMP di Garut mampu menjadi juara ke satu seni tradisional, juara ke tiga seni tari, juara ke tiga solo vokal dan harapan ke dua gitar solo. Dari lima kategori yang dilombakan Kabupaten Garut hanya satu mata lomba yang tidak menerima penghargaan yaitu dalam kategori cipta puisi.

PESERTA seni tradisional asal Garut saat menyuguhkan seni tradisional yang bertemakan banjir bandang Garut.*

Lomba FLS2N tingkat provinsi tersebut dilaksanakan di Bandung selama dua hari, Rabu dan Kamis (13-14/9/2017). Nantinya, seni tradisional dari SMPN 1 Cilawu akan mewakili Garut ke tingkat nasional yang akan di gelar di Surabaya pada tanggal 27-28 September 2017.

Kepala Bidang (Kabid) SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong mengatakan, FLS2N tersebut memperlombakan lima cabang, diantaranya seni musik tradisional, seni tari, menyanyi solo, gitar solo, serta cipta dan baca puisi. Dari lima cabang tersebut, kata Totong, dari SMPN 1 Cilawu meraih Juara pertama pada cabang seni musik tradisional dan juara ke tiga cabang seni tari.

Sementara itu, pada cabang menyanyi solo, berhasil meraih juara ketiga dari SMPN 1 Malangbong. “Pada cabang gitar solo dari SMPN 4 Garut berhasil meraih juara harapan dua,” tuturnya.

PARA peserta FLS2Nmenunjukkan piala penghargaan usai mengikuti perlombaan di Bandung.*

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Garut, yang juga Kepala SMPN 1 Cilawu, R. Yusuf Satria Gautama, S.Pd, mengaku bangga anak didiknya bisa memboyong dua penghargaan sekaligus. Selain itu, siswa dari sekolah lainnya pun tak kalah hebatnya. Sehingga prestasi ini bisa diraih secara bersama-sama.

“Ini kebanggaan untuk Kabupaten Garut. Pasalnya sejarah baru bisa dipecahkan tahun ini,” kata Yusuf kepada “GE”, Jumat (22/9/17).

Menurut Yusuf, raihan ini tentunya hasil kerja keras semua pihak terutama para kepala sekolah yang telah kompak mendukung kegiatan. Selain itu, Yusuf mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Dinas Pendidikan Garut dan secara pribadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Mamik Suligiono SH.

Sekali lagi, Yusuf mengaku, raihan prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua pihak yang telah mempersiapkan sejak jauh hari. Sehingga para siswa yang akan berlomba pun mendapatkan rasa percaya diri yang tinggi.

“Terus terang saja, untuk meraih juara umum ini tidak gampang. Kita mempersiapkannya sejak enam bulan yang lalu. Jadi peserta yang akan berlomba sudah matang,” pungkasnya. (Farhan SN)***

UPT Pendidikan di Garut Segera Dibubarkan, Kalau tidak ini Sanksinya

GARUT, (GE).- Kabar pembubaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan kembali mengemuka. Setelah sebelumnya berganti nama, kini lembaga yang didirikan belum genap satu tahun itu harus sudah dibubarkan lagi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan, pembubaran UPT pendidikan di Garut bukannya tanpa alasan. Pasalnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017 sudah menegaskan aturannya.

Dalam Permen tersebut, salah satu isinya mengatur setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak diperbolehkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sementara UPT Pendidikan peran dan fungsinya sama dengan sekolah sebagai unit pelaksana teknis. Jadi tidak bisa duplikasi institusi.

Iman melanjutkan, PP nomor 18, lebih kepada Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dengan cara merampingkan Perangkat Daerah, atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan harapan agar lebih epektif dan efisien.

“Kalau kita memaksakan mempertahankan UPT Pendidikan tentunya akan kena sanksi. Saya takut sanksi tersebut justru akan merugikan masyarakat banyak. Sanksinya bisa saja Dana Alokasi Umum (DAU) kembali ditangguhkan,” ujarnya kepada “GE”, Jumat (22/9/17).

Sebenarnya, tambah Iman, Kabupaten Garut sedang bertaruh dengan waktu. Pasalnya penghapusan UPT Pendidikan harus sudah dilakukan enam bulan pascadiberlakukannya aturan tersebut.

Namun tentunya pembubaran UPT Pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak ada yang dirugikan. Menurut Iman, persoalan yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya.

“Kalau UPT Pendidikan dibubarkan mereka mau dikemanakan. Masa harus menganggur,” katanya.

Disdik sempat mengusulkan, kata Iman, jika UPT Pendidikan dibubarkan personilnya akan ditugaskan menjadi koordinator sekolah. Namun itu baru usulan masih dalam proses pengkajian. (Farhan SN)***

APBD Garut 2018 Pangkas Anggaran Pendidikan dan Pembangunan

ANGGARAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 yang mencapai Rp 69 miliar, memaksa Pemkab Garut melakukan efisiensi di berbagai sektor. Beberapa proyek krusial seperti pembangunan jalan dan jembatan terpaksa ditangguhkan hingga tahun 2019. Bahkan dana untuk program pendidikan pun ikut terkena imbasnya.

Meski sejumlah proyek dan program pendidikan dibatalkan, namun Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Garut malah dinaikkan. Pemangkasan anggaran tahun 2018 dinilai merugikan kepentingan publik. Pasalnya, secara tidak langsung Pemkab Garut dan DPRD lebih mementingkan belanja pegawai dan tunjangannnya ketimbang mendahulukan kepentingan publik.

Anggota Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, mengatakan pada prinsifnya pembangunan infrastruktur bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Oleh sebab itu, Pemkab harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur di daerahnya.

“Jika memang anggaran belanja publik itu dipangkas maka Pemkab Garut harus memberikan penjelasan yang rinci. Namun menurut saya, anggaran infrastruktur itu bisa dipangkas jika memang ada kegiatan yang sangat penting,” katanya.

Haryono mengaku, Pilkada merupakan agenda yang penting. Namun kegiatan ini sudah diketahui sejak dulu. Jadi seharusnya Pemkab sudah bisa mengatasinya.

“Namun yang membuat saya heran, anggaran belanja publik dihentikan tapi belanja pegawai malah dinaikkan. Ini benar-benar tidak adil,” ujarnya kepada “GE” Minggu (10/9/17).

Penghentian pembangunan di beberapa proyek pemerintah di Garut merupakan manivestasi ketidakadilan anggaran. Pasalnya, dalam penetapan anggaran azas kepatutan dan keadilan harus diutamakan.

“Saya rasa pemangkasan anggaran publik dengan alasan Pilkada itu tidak logis. Apalagi dalam waktu yang bersamaan TPP dan tunjangan DPRD malah dinaikkan,” ungkapnya.

Bupati Garut Rudy Gunawan, mengaku penyelenggaraan Pilkada 2018 cukup menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total dana yang dikeluarkan dari APBD jumlahnya mencapai Rp 69 Miliar. Anggaran sebesar itu, nantinya akan digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu, serta keperluan pengamanan Pilkada.

Oleh sebab itu, tambah Rudy, Pemkab Garut harus memangkas sejumlah anggaran. Ia menyebutkan proyek dua jembatan di kawasan Copong, Jalan Lingkar Barat dan Utara mulai 2018 dihentikan dulu. Tidak hanya proyek infrastruktur, program pendidikan kesetaraan pun ikut terkena imbasnya.

“Akibat pemangkasan itu, memang banyak program yang dibatalkan. Namun saya berjanji akan dilanjutkan di tahun 2019,” janjinya.

Saat disinggung terkait kenaikan TPP dan tunjangan anggota DPRD, ia membenarkannya. Bahkan kenaikan TPP dan tunjangan anggota DPRD mencapai 50 persen.

Menanggapi hal itu, Sekretaris badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, Ridzky Ridznurdin, mengaku belum bisa mengetahui total nilai belanja publik untuk APBD 2018. Pasalnya setiap instansi pemerintah harus membuat rencana kegiatan dan anggaran terlebihdahulu.

“Untuk sementara belum ada kejelasan masih harus menunggu usulan dari tiap instansi terkait rencana kegiatannya. Namun rencana pembatalan sudah jelas karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. 

TPP Dinaikkan

Pegawai negeri sipil di Kabupaten Garut akan mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang lebih besar mulai Januari 2018. Tak tanggung-tanggung, kenaikan TPP mencapai 100%, bahkan sebagian PNS mendapat kenaikan TPP lebih dari 100%.

Bupati Garut Rudy Gunawan telah memutuskan adanya kenaikan TPP mulai 2018. Rudy menuturkan, bagi PNS eselon 2, kenaikan TPP mencapai 100%, dari Rp 7 juta menjadi Rp 14 juta. Begitu pula PNS eselon 3 yang mendapat kenaikan TPP 100%.

Kenaikan TPP terbesar diperoleh camat. Sebanyak 42 camat akan mendapat TPP sebesar Rp 7 juta mulai Januari 2018. Nilai tersebut naik lebih dari 100% dibandingkan TPP yang diterima camat saat ini senilai Rp 3 juta. Total dana yang disediakan Pemkab Garut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 untuk kenaikan TPP yakni senilai Rp 50 miliar.

Meski kenaikan TPP sudah lebih dari 100%, Rudy menilai, TPP bagi PNS Kabupaten Garut masih kecil apabila dibandingkan TPP PNS di daerah lain. “Itu kecil. TPP camat di Bandung mendapat Rp 20 juta. Kami ini tingkat kenaikannya masih kecil,” kata Rudy.

Setelah TPP naik, PNS di Kabupaten Garut tidak bisa lagi mendapatkan honor. Soalnya, anggaran untuk honor pada 2018 dihapuskan dan dialihkan ke TPP. Menurut Rudy, pemberian kenaikan TPP lebih adil karena semua PNS kebagian. Sementara, honor tidak didapatkan semua PNS, hanya PNS tertentu.

Rudy berharap, dengan kenaikan TPP, para PNS di Kabupaten Garut lebih disiplin. Saat apel pagi, Senin 11 September 2017 pun ia pun mencoba mengabsen segelintir PNS di lapangan. Ternyata, kehadiran PNS eselon 2 dan 3 di beberapa instansi tidak lengkap. Padahal, semua PNS eselon 2 dan 3 wajib mengikuti apel pagi setiap Senin.

Kedisiplinan PNS, menurut Rudy, perlu ditingkatkan dengan pengawasan internal yang lebih baik. Ia menilai, kesadaran PNS untuk disiplin masih rendah. “Karena persoalan terbesar tidak ada kesadaran meskipun dipampang PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, mereka abai juga,” ucap ia.

Tunjangan DPRD Garut Naik

Anggota DPRD Kabupaten Garut akan menikmati gaji sekitar Rp 30 Juta setiap bulan terhitung mulai September 2017.

Gaji sebesar itu berlaku setelah Pemda dan DPRD Garut menyetujui kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi tujuh kali lipat dari sebelumnya.

Ketua DPRD Garut Ade Ginandjar mengakui, kenaikan dua tunjangan bagi 46 anggota DPRD Garut di luar 4 orang jajaran pimpinan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besarannya sendiri disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Besarannya sesuai dengan kemampuan daerah. Daerah kita ini kan tinggi (kemampuan daerahnya),” jelas Ade.

Baca juga: Belajar di Tenda Darurat, Lima Siswa SMAN 30 Garut Pingsan

Menurut Ade sebelum ada kenaikan, setiap anggota dewan di Garut mendapat tunjangan komunikasi dan transportasi sebesar Rp 1,7 juta, kini naik menjadi 11,9 juta atau tujuh kali lipat.

Sedangkan, penghasilan total seorang anggota dewan di Garut, sebelum ada kenaikan tunjangan diperkirakan, mencapai Rp 18 hingga Rp 20 juta. Dengan adanya kenaikan tunjangan hingga 11 juta lebih, maka penghasilan total seorang anggota DPRD di Garut bisa mencapai kurang lebih Rp 30 Juta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 sendiri, menurut Ade, dibuat untuk mengimbangi pendapatan anggota dewan dan jajaran pimpinan. Sebab, selama ini, gaji jajaran pimpinan dianggap lebih besar.

“Padahal di Garut anggota dan pimpinan (pendapatannya) sudah sama, kalau daerah lain seperti Tasikmalaya memang beda,” katanya.

Karena tunjangan komunikasi telah dinaikkan, kata Ade, maka nantinya mobil dinas yang digunakan para anggota dewan akan ditarik. Semua anggota dewan pun berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Ada 31 mobil dinas yang akan ditarik, anggota komitmen meningkatkan kinerja dan tanggung jawab, karena pendapatannya sudah ditambah,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, Yudha Ferdinal mengatakan, kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi anggota DPRD hingga tujuh kali lipat akan membebani APBD Garut.

“Tiap bulan pemda harus mengeluarkan Rp 540 juta untuk membayar kenaikan tunjangan itu, padahal masih ada tunjangan lainnya,” katanya.

Yudha mengatakan, harusnya kenaikan tunjangan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi juga. Apakah dengan kenaikan dua tunjangan tersebut kinerja anggota dewan akan meningkat.

Anggaran sebesar Rp 540 juta untuk kenaikan tunjangan, menurut Yudha, sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Jika pun memang harus ada kenaikan, jumlahnya tidak terlalu besar.

“Kalau memang harus naik, jangan terlalu besar, karena pertanggungjawabannya harus jelas,” tegasnya. (Farhan SN)***

 

Kesadaran PNS Terhadap Zakat Penghasilan Masih Rendah

GARUT, (GE).- Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap zakat penghasilan dinilai masih rendah. Hal tersebut terbukti, hanya 5 persen PNS yang rutin mengeluarkan zakat penghasilannya.

“Dari sekitar 20 ribu PNS atau PNS di Pemkab Garut, baru sekira 5 persen yang sudah menunaikan zakat penghasilannya,” ujar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut, R. Aas Kosasih, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/8/17).

Aas menandaskan dari target penerimaan zakat penghasilan sebesar Rp 5 miliar per bulan, baru terkumpul sekira Rp 250 juta tiap bulannya. Itu artinya hanya baru 5 persen kurang dari target jakat penghasilan yang dihimpun dari PNS di Pemkab Garut.

“Memang program zakat penghasilan ini belum efektif diterapkan di kalangan PNS. Pasalnya baru tahun ini disosialisasikan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kesadaran PNS terhadap membayar zakat penghasilan semakin meningkat,” kata Aas.

Masih menurut Aas, di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Garut, Dinas Kesehatan yang paling bagus kesadaran membayar pajaknya. Hal tersebut, tak terlepas dari peran kepala dinasnya yang intensif memberikan ruang untuk sosialisasi kepada Baznas.

Sementara Dinas Pendidikan yang paling banyak pegawainya dinilai masih kurang. Penyebabnya adalah lemahnya sosialisasi kepada para guru yang jumlahnya mencapai ribuan.

“Kalau sosialisasi ke para guru masih lemah. Jadi tingkat kesadaran membayarnya pun masih rendah,” ungkap Aas.

Dana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas yang bersumber dari zakat, infaq dan sodaqoh, kata Aas, digunakan untuk menyukseskan program Garut cerdas, Garut Sehat, Garut taqwa, Garut peduli dan Garut makmur. Program ini telah digulirkan sejak awal tahun 2017.

Program yang digulirkan oleh telah diterima oleh yang berhaknya diantaranya dari sumber zakat telah didistribusikan kepada 3.089 penerima zakat yang telah terverifikasi. Sementara dari sumber infaq telah didistribusikan kepada 250 orang yang membutuhkan. (Farhan SN)***