Bencana Mengintai Keselamatan Warga Garut

GARUT,(GE).- Musim hujan yang kini mulai mengguyur wilayah Kabupaten Garut patut disambut suka cita karena bisa mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kemarau. Namun di sisi lain, musim hujan juga patut diwaspadai mengingat tingginya potensi bencana alam.

Apalagi di wilayah Kabupaten Garut sendiri tak sedikit daerah yang masuk kategori rawan bencana alam seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, serta bencana lain yang bisa dipicu guyuran hujan. Hal ini menjadi perhatian Pemkab Garut sehigga semua kalangan diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

“Tibanya musim hujan memang menjadi ancaman tersendiri bagi Kabupaten Garut. Terlebih Kabupaten Garut sendiri selama ini termasuk dalam wilayah dengan kategori ancaman bencana terbanyak kedua secara nasional,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (9/10/2017).

Dikatakan Rudy, di Kabupaten Garut terdapat 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana. Hal ini harus disikapi secara serius oleh berbagai pihak agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tak diharapkan.

Rudy mengungkapkan, 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana itu tersebar mulai dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Namun paling banyak terdapat di wilayah selatan Garut, di antaranya Cihurip, Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy, Pameungpeuk, Cikelet, Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Talegong, dan Cisewu.

Untuk mengantisifasi hal tersebut, tutur Rudy, Pemkab Garut telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerapkan mitigasi bencana di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

Namun Rudy mengakui penerapan mitigasi bencana ini tentunya tidak akan berhasil jika tak mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Dengan adanya mitigasi bencana serta kesigapan dari semua pihak, termasuk masyarakat di sekitar zona bencana, hal itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan.

“Secara teknisnya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan semua unsur. Salah satu hal yang akan kita bahas adalah terkait untuk mengimplentasikan zona mana saja yang akan menjadi prioritas,” katanya.

Untuk menanggulangi bencana alam, tuturnya, terutama saat memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar RP 5 miliar dari pos biaya tak terduga (BTT). Sebenarnya anggaran yang disipakan totalnya mencapai Rp 8 miliar akan tetapi saat ini yang Rp 3 miliar sudah digunakan.

Menurut Rudy, selain menyiapkan anggaran, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah alat berat di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi longsor, terutama di wilayah selatan. Ini juga salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana longsor yang setiap saat bisa terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur.

“Sampai saat ini ada tiga unit alat berat yang sudah disebar dan siap digunakan setiap saat apabila terjadi longsor. Alat berat tersebut kami tempatkan di kawasan Singajaya/Cihurip, di Pameungpeuk, dan di Cisompet,” ucap Rudy.

Namun demikian Rudy tetap mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan karena setiap saat bencana bisa saja terjadi. Apalagi saat ini intensitas hujan mulai tinggi melanda kawasan Garut.

Rudy pun mengingatkan warga untuk secepatnya berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat apabila terjadi sesuatu atau mengetahui adanya potensi bencana. Hal ini bertujuan untuk langkah penanganan yang lebih cepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atau materi jika bencana benar-benar terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dadi Djakaria, menuturkan pihaknya terus bersiaga memasuki datangnya musim hujan seperti sekarang ini. Apalagi saat ini cuaca cukup ekstrim akibat curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan potensi bencana yang kian tinggi.

“Kami terus bersiaga, termasuk menerima informasi adanya bencana dari masyarakat agar segera bisa ditindaklanjuti,” tutur Dadi.

Di sisi lain, Dadi mengakui pihaknya selama ini cukup kesulitan untuk mewujudkan respon cepat tanggap seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di lapangan.

Dadi menyampaikan, saat ini jumlah PNS atau ASN di lingkup BPBD Garut hanya 28 orang dan sisanya dibantu non PNS. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri karena tidak semuanya bisa disiagakan di seluruh titik bencana. Apalagi jumlah titik bencana di garut yang begitu banyak.

Lebih jauh diungkapkannya, hingga tahun lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari total 494 kabupaten dan kota se-Indonesia, tiga wilayah di Jawa Barat memiliki ancaman bencana paling tinggi. Sedangkan Kabupaten Garut berada di posisi pertama, disusul Sukabumi dan Tasikmalaya.(Farhan SN)***

Duduki Gedung Baru, Kajari Garut Berjanji Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik

GARUT (GE).- Duduki gedung baru yang megah dan refresentatif, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, berjanji tingkatkan pelayanan dan kinerja yang lebih baik. Kepala Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa Barat (Jabar) Setia Untung Arimuladi, meresmikan Gedung Kejaksaan Negeri Garut pada Selasa (09/10/17) di halaman gedung Kejaksaan Negeri Garut Jl. Merdeka Garut.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Yang diwakili Kepala Bakorwil, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Perwakilan Danrem 062 Tarumanagara, Dandim 0611 Garut Letkol Arm Setyo Hani, Perwakilan Polres Garut, Ketua Koni Garut H Ato Hermanto dan pejabat di lingkungan SKPD Garut.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Mamik Suligiono mengungkapkan dibangunnya gedung Kejaksaan Negeri Garut merupakan langkah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Kejari Garut. Pembangunan gedung tersebut bersumber dari bantuan Pimpinan Kejaksaan RI dan Gubernur Jawa Barat sehingga berdirilah bangunan yang megah yang mendukung kinerja lebih baik.

“Kami bersyukur dan terimakasih kepada Pimpinan Kejagung RI dan Gubernur Jawa Barat yang memberi bantuan dalam pembangunan gedung yang megah ini. Semoga dengan dibangunanya gedung ini merupakan langkah terbaik bagi Kejaksaan Negeri Garut, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakatm sehingga akan mendukung kinerja yang efektif,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyambut baik peresmian gedung Kejaksaan Negeri Garut, pasalnya akan memperbaiki dan mempermudah pelayanan dan penanganan hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri Garut.

“Pemda Garut menyambut baik pembangunan gedung Kejaksan Negeri Garut ini, yang akan nenupang dan memperbaiki pelayanan kejaksaan dalam penanganan Hukum di kabupaten Garut,” pungksnya. (Fauziani)***

Indikasi Korupsi? Anggaran Haornas Rp 100 juta, Ngakunya Hanya Rp 70 juta

GARUT (GE).- Kebijakan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kembali menjadi sorotan publik. Setelah gagal membangun sarana olahraga yang memadai, kini Dispora disorot terkait anggaran penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Anggaran penyelenggaraan Haornas tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut sebesar Rp 100 juta. Belum lagi untuk pengadaan piala semua kegiatan di Dispora dalam setahun sudah dicadangkan dalam APBD sebesar Rp 157 juta.

Namun pada praktiknya penyelenggaraan Haornas yang diselenggarakan selama dua hari malah memungut lagi biaya dari peserta. Sehingga penyelenggaran Haornas dibiaya dari dua anggaran “dobel anggaran”.

Menanggapi hal tersebut anggota Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, mengatakan Dispora telah melakukan kekeliruan. Jadi menurutnya, Dispora wajib membuka pagu anggaran ke publik agar semuanya bisa jelas.

(Kalau mengarah ke ranah korupsi tentunya harus diinvestigasi lagi. Namun jika dilihat dari caranya ini sudah salah kaprah,” ujar Haryono.

Menurutnya, kalau semua dinas berbuat seperti ini tentu bahaya bagi keuangan Pemkab Garut. Pasalnya, semua kegiatan tentunya sudah direncanakan dengan matang. Sehingga diakomodir dalam APBD. Jika tiba-tiba mengeluh kurang anggaran lalau menghalalkan segala cara tentunya tidak baik. Malah cenderung mengarah ke ranah korupsi atau pungutan liar (Pungli).

Ia memaparkan dalam APBD, anggaran langsung di Dispora tercatat sebesar Rp 20,7 miliar. Rinciannya Rp 1,1 Miliar untuk pengembangan dan kebijakan olahraga, Rp 937 juta untuk pengembangan pemasyarakatan olahraga dan Rp 14,5 miliar untuk pembenahan sarana olahraga. Sementara itu, sisanya digunakan untuk administrasi dan pembinaan kewirausahaan dan kepemudaan.

Anggaran untuk penyelenggaraan Haornas, kata Haryono, masuk ke pagu pengembangan pemasyarakatan olahraga Rp 100 juta. Belum lagi anggarannya ditunjang dari penyediaan piagam dan piala yang anggarannya mencapai Rp 157 juta.

Diberitakan sebelumnya Kadispora Garut, Kuswendi, membenarkan adanya penarikan biaya pendaftaran tersebut. Menurutnya pemungutan itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam APBD.

“Memang kita memungut biaya Rp 250 ribu untuk peserta futsal dan Rp 50 ribu untuk peserta catur. Sementara Cabor lainnya saya kurang tahu,” ujar Kuswendi kepada “GE” saat ditemui di lingkungan Gor Pesona, Jalan Proklamasi, Kamis (5/10/17).

Menurutnya anggarannya di APBD murni Rp 50 juta dan perubahan Rp 20 juta. Total anggaran Haornas Rp 70 juta.

Kuswendi menandaskan praktik serupa telah dilakukan pada kegiatan “napak tilas” hari jadi Garut. Ia berjanji akan membuka pagu anggaran secara terbuka. (Farhan SN)****

Ditanya Soal Pencalonan di Pilkada 2018, Jawaban Rektor Uniga Bikin Jleb

GARUT, (GE).- Konstalasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 terus memanas. Sejumlah nama politisi sudah mulai menyatakan diri maju di ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.

Namun satu nama yang saat ini menjadi perhatian banyak orang tertuju pada seorang Rektor Uniga, Dr. H. Abdusy Syakur Amin, M. Eng. Namanya kerap dikaitkan dengan ajang Pilkada pasalnya ia merupakan salah seorang kontestan di Pilkada 2013 yang lalau.

Waktu itu, ia hanya kalah tipis dari pewegang kekuasaan di Kabupaten Garut saat ini. Banyak kalangan yang menilai, kalau Syakur akan kembali maju untuk bertarung di Pilkada 2018.

Ditemui di ruang Rektorat Uniga, Jalan Raya SDamarang, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, Syakur Amin, mengaku dirinya siap menjadi salah satu kontestan di ajang Pilkada. Namun tentunya, jika ada Parpol yang mau mengusung dirinya.

Ia mengaku, sampai saat ini sudah ada komunikasi politik dengan beberapa Parpol yang siap mengusung dirinya untuk maju di Pilkada 2018. Syakur menandaskan tak akan tergesa-gesa untuk mengambil langkah. Pasalnya, melangkah di jalur politik tentunya ada beberapa babak yang harus ditempuhnya.

“Jangan tergesa-gesa, semuanya ada babaknya,” ujar Syakur dengan nada mantap, Sabtu (23/7/17).

Syakur menambahkan, dalam Pilkada 2018 nanti tentunya harus menghadirkan para calon yang kompeten. Sehingga masyarakat akan banyak pilihan.

“Semua calon memiliki kelebihan masing-masing. Tinggal masyarakat menentukan mau pemimpin seperti apa untuk Garut ke depan,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Bus Budiman Meledak Hingga Hangus Terbakar, ini Dugaan Penyebabnya

GARUT, (GE).- Penyebab ledakan hingga terbakarnya Bus Budiman di Malangbong, Garut, Jawa Barat mulai terungkap. Ledakan bermula dari mesin AC yang meledak hingga menimbulkan percikan api. Dengan cepat api menjalar dan menghanguskan semua bagian mobil.

Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di Jalan Raya Nasional Bandung-Tasik Km 72, Kampung Ciharashas RT 03 RW 03 Desa Cikarag, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Sabtu (23/9/2017) sekitar pukul 05.00 WIB.

Sekertaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Garut, Satria Budi membenarkan pristiwa tersebut. Pihaknya menerjunkan dua unit pemadam kebakaran ke lokasi kejadian.

“Kami menerjunkan dua unit damkar, dibantu dua unit damkar dari Kabupaten Tasikmalaya. Bersama aparat dan warga setempat berupaya memadamkan api yang sudah membesar membakar badan bus,” katanya.

Menurutnya, api diduga bersasal dari konsleting kabel AC. Sehingga menimbulakn percikan api dan membesar hingga membakar badan bus.

Tidak ada korban dalam pristiwa tersebut, kerugian masih dalam perhitungan. Meski sudah diketahui penyebab awal kejadian namun Polisi masih melakukan penyelidikan terkait terbakarnya Bus Budiman tersebut. (Farhan SN)***

Ukir Sejarah Baru, Garut Keluar Sebagai Juara Umum FLS2N Jabar

GARUT, (GE).- Sepanjang sejarah penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), baru tahun 2017 Kabupaten Garut dapat meraih juara umum tingakat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Raihan tersebut ditetapkan setelah siswa-siswi terbaik SMP di Garut mampu menjadi juara ke satu seni tradisional, juara ke tiga seni tari, juara ke tiga solo vokal dan harapan ke dua gitar solo. Dari lima kategori yang dilombakan Kabupaten Garut hanya satu mata lomba yang tidak menerima penghargaan yaitu dalam kategori cipta puisi.

PESERTA seni tradisional asal Garut saat menyuguhkan seni tradisional yang bertemakan banjir bandang Garut.*

Lomba FLS2N tingkat provinsi tersebut dilaksanakan di Bandung selama dua hari, Rabu dan Kamis (13-14/9/2017). Nantinya, seni tradisional dari SMPN 1 Cilawu akan mewakili Garut ke tingkat nasional yang akan di gelar di Surabaya pada tanggal 27-28 September 2017.

Kepala Bidang (Kabid) SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong mengatakan, FLS2N tersebut memperlombakan lima cabang, diantaranya seni musik tradisional, seni tari, menyanyi solo, gitar solo, serta cipta dan baca puisi. Dari lima cabang tersebut, kata Totong, dari SMPN 1 Cilawu meraih Juara pertama pada cabang seni musik tradisional dan juara ke tiga cabang seni tari.

Sementara itu, pada cabang menyanyi solo, berhasil meraih juara ketiga dari SMPN 1 Malangbong. “Pada cabang gitar solo dari SMPN 4 Garut berhasil meraih juara harapan dua,” tuturnya.

PARA peserta FLS2Nmenunjukkan piala penghargaan usai mengikuti perlombaan di Bandung.*

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Garut, yang juga Kepala SMPN 1 Cilawu, R. Yusuf Satria Gautama, S.Pd, mengaku bangga anak didiknya bisa memboyong dua penghargaan sekaligus. Selain itu, siswa dari sekolah lainnya pun tak kalah hebatnya. Sehingga prestasi ini bisa diraih secara bersama-sama.

“Ini kebanggaan untuk Kabupaten Garut. Pasalnya sejarah baru bisa dipecahkan tahun ini,” kata Yusuf kepada “GE”, Jumat (22/9/17).

Menurut Yusuf, raihan ini tentunya hasil kerja keras semua pihak terutama para kepala sekolah yang telah kompak mendukung kegiatan. Selain itu, Yusuf mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Dinas Pendidikan Garut dan secara pribadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Mamik Suligiono SH.

Sekali lagi, Yusuf mengaku, raihan prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua pihak yang telah mempersiapkan sejak jauh hari. Sehingga para siswa yang akan berlomba pun mendapatkan rasa percaya diri yang tinggi.

“Terus terang saja, untuk meraih juara umum ini tidak gampang. Kita mempersiapkannya sejak enam bulan yang lalu. Jadi peserta yang akan berlomba sudah matang,” pungkasnya. (Farhan SN)***

UPT Pendidikan di Garut Segera Dibubarkan, Kalau tidak ini Sanksinya

GARUT, (GE).- Kabar pembubaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan kembali mengemuka. Setelah sebelumnya berganti nama, kini lembaga yang didirikan belum genap satu tahun itu harus sudah dibubarkan lagi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan, pembubaran UPT pendidikan di Garut bukannya tanpa alasan. Pasalnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017 sudah menegaskan aturannya.

Dalam Permen tersebut, salah satu isinya mengatur setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak diperbolehkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sementara UPT Pendidikan peran dan fungsinya sama dengan sekolah sebagai unit pelaksana teknis. Jadi tidak bisa duplikasi institusi.

Iman melanjutkan, PP nomor 18, lebih kepada Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dengan cara merampingkan Perangkat Daerah, atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan harapan agar lebih epektif dan efisien.

“Kalau kita memaksakan mempertahankan UPT Pendidikan tentunya akan kena sanksi. Saya takut sanksi tersebut justru akan merugikan masyarakat banyak. Sanksinya bisa saja Dana Alokasi Umum (DAU) kembali ditangguhkan,” ujarnya kepada “GE”, Jumat (22/9/17).

Sebenarnya, tambah Iman, Kabupaten Garut sedang bertaruh dengan waktu. Pasalnya penghapusan UPT Pendidikan harus sudah dilakukan enam bulan pascadiberlakukannya aturan tersebut.

Namun tentunya pembubaran UPT Pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak ada yang dirugikan. Menurut Iman, persoalan yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya.

“Kalau UPT Pendidikan dibubarkan mereka mau dikemanakan. Masa harus menganggur,” katanya.

Disdik sempat mengusulkan, kata Iman, jika UPT Pendidikan dibubarkan personilnya akan ditugaskan menjadi koordinator sekolah. Namun itu baru usulan masih dalam proses pengkajian. (Farhan SN)***

BREAKING NEWS: Warga Bayongbong Garut Gagalkan Percobaan Bunuh Diri

GARUT, (GE). – Warga Kp. Sasakbeusi desa Mulyasari Kecamatan Bayongbong Garut, Jawa Barat, berhasil menggagalkan upaya bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda di sebuah Jembatan Simpang – Bayongbong, Rabu (20/09/2017).

Dalam sebuah video terlihat pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut dalam keadaan tergantung dengan seutas tali yang melilit lehernya di bagian bawah jembatan, beruntung beberapa warga tengah melintas tak jauh dari tempat kejadian langsung berupaya melepaskan tali yang melilit leher pemuda tersebut dengan cara dipotong.

Menurut babinsa desa Mulyasari, Suhendar, awalnya warga mengira pemuda tersebut hendak mengecek pipa yang berada dipinggir jembatan tetapi selang beberapa menit ternyata pemuda tersebut malah gantung diri.

“Kejadiannya sekitar pukul 14.00 barusan, kirain warga mau benerin atau ngecek pipa yang ada disisi jembatan ternyata malah pake tali terus gantung diri, spontan warga yang melihat langsung berusaha menolong dan memutus tali” kata Suhendar

Setelah itu, lanjut Suhendar pelaku percobaan bunuh diri tersebut dibawa oleh warga ke Puskesmas Bayongbong. (Agus Muhrom)***

PNS Nekad Mencuri Tas, Motifnya Bikin Hati Semua Pria Meleleh

SEORANG Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Staf Tata Usaha di Puskesmas Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat menjadi amukan massa setelah mencuri tas milik warga di Masjid RSUD dr. Slamet Garut. Guna menghindari amukan massa yang semakin brutal, jajaran Polsek Tarogong Kidul mengamankan pelaku guna dimintai keterangan.

Pelaku pencurian yang diketahui berinisial HA (41), mengaku dirinya terpaksa mencuri tas milik salah seorang warga di Masjid RSUD dr. Slamet Garut karena lilitan utang. Tadinya, kata dia, tas yang diambilnya akan dijual hanya sekadar untuk menyambung kebutuhan hidup.

“Terus terang saja pa, untuk biaya hidup keluarga saja saya kewalahan. Malahan untuk makan hari ini saja saya bingung. Belum lagi saya punya utang yang sudah jatuh tempo. Jadi saya terpaksa melakukan perbuatan ini,” ujar HA saat dimintai ketarangan di Mapolsek Tarogong Kidul, Jumat (28/7/17).

Kapolsek Tarogong Kidul Kompol Hermansyah, mengatakan, HA nekat mencuri lantaran butuh uang untuk kebutuhan keluarga dan menutupi utang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, meski HA tercatat sebagai PNS namun gajinya sudah defisit.

“Dia bilang gajihnya tidak cukup untuk membayar utang yang harus segera ia lunasi. Untuk itu, dia mengaku terpaksa mencuri,” katanya.

Meski perbuatan HA dilakukan demi keluarganya, namun akibat perbuatannya ia harus mendekam di sel tahanan Polsek Tarogong Kidul. HA dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Dari tangan tersangka, Polisi mengamankan barang bukti yaitu sebuah tas selendang berwarna hitam yang berisi sebuah telepon genggam, dua buah topi, serta dompet yang seluruhnya milik korban. Sebuah seragam PNS juga ikut diamankan sebagai barang bukti. (Memphis)***

Anggaran Dinaikkan, Sosialisasi Pilkada Garut 2018 Asal-asalan

GARUT, (GE).- Proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 yang akan dilangsungkan pemerintah pusat tahun depan, cukup menguras keuangan kas daerah, pemerintah daerah (Pemda) Garut. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah Garut untuk Pilkada tahun depan mencapai Rp 78 miliar.
 
Untuk menyiapkan hajatan demokrasi 5 tahunan itu, Pemkab Garut mesti menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Garut serentak 2018 yang berbarengan dengan Pemilihan Gubernur Jabar tersebut. Rencananya Pemda Garut akan dibantu keuangan dari provinsi Jawa Barat.
 
Namun meski anggarannya naik hampir dua kali lipat, banyak masyarakat yang masih buta akan digelar Pilkada serentak di Tahun 2018. Namun ada juga yang tahu akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati di Garut melalui iklan yang dipasang oleh para calon.
 
“Abimah teu terang bakal aya pemilihan bupati deui. Memangna iraha kitu,” kata Enon (28) warga Kampung Keresek, Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Garut, Senin (10/7/17).
 
Berita selengkapnya bisa dibaca pada edisi cetak Garut Express edisi 187. Bisa didapatkan di loper-loper koran di Kota Garut. (Reds)***