Hj. Siti Mufattahah Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan Bersama FAGAR

MENJADI peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan guna melindungi dari kecelakaan juga menata jaminan masa hari tua  bagi kaum honorer dan non pegawai pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demikian diungkapkan ketua panitia sosialisasi BPJS ketenagakerjaan, Hadi di Leles, Selasa, (24/10/17).

“Kurangnya pemahaman  masyarakat terhadap BPJS ketenagakerjaan terutama kaum buruh non pegawai pemerintah  dan para honorer  selama ini masih tinggi. Berpijak dari itu, bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) mengundang  Hj. Siti Mufattahah Psi.,MBA., selaku anggota komisi DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Kab/ kota Garut -Tasikmalaya.

Hj. Siti Mufattahah sendiri  politisi Partai Demokrat  yang sudah dua kali dipercaya masyarakat Garut-Tasikmalaya ini, memang dikenal dekat  pada warganya. Selain kesibukannya di parlemen sebagai anggota aktif DPR/ MPR  RI, dalam keseharaiannya nyaris dihabiskan bersama warga di dapilnya. Nyatanya meski masih dalam perjalanan pulang dari tugas negara di Ternate, ia memilih kembali ke dapil untuk memenuhi undangan warga Garut dalam sosialisasi BPJS ketenagakerjaan.

Dalam pemaparannya, Hj. Siti Mufattahah menyatakan, kaum honorer sebenarnya dapat mengikuti program jaminan pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil, dengan mengikuti BPJS ketenaga kerjaan. Khususnya para guru dan karyawan honorer harapannya  pemerintah daerah atau pemberi kerja (para kepala Sekolah) mulai merencanakan untuk memberikan jaminan pensiun ini melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan demikian para honorer memiliki jaminan masa hari tua yang jelas. Setidaknya, para kepala sekolah dapat membantu meringankan para honorer dalam menata masa di tuanya. Tentunya kami akan terus mendorong agar para honorer ini mendapatkan perlakuan yang layak, adil dan bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.

Salah seorang peserta sosialisasi, Dewi Kartika, honorer asal Kecamatan Kadungora menuturkan, sebenarnya honorer yang berada di FAGAR  saat ini memiliki kartu BPJS Ketenaga kerjaan. “Sejak masa pembayaran free dari pemerintah provinsi Jabar selama tiga bulan berhenti, kebanyakan mereka tidak melanjutkan kembali pembayarannya.,” ujarnya.

Dikatakannya, berbagai pertimbangan dan persoalan banyak menimpa honorer. Maklum saja, katanya upah honorer di Garut terutama yang tidak tersertifikasi lantaran terjegal aturan harus ada SK Bupati nasibnya tidak menentu.  Upah  yang sangat minim dengan beban kerja yang sama dengan PNS   membuat para honorer tidak bisa berbuat banyak.

“Tentu harapannya pemerintah  dapat mulai memikirkan solusi terbaik untuk mensejahterakan  para guru honorer yang nasibnya terkatung-katung,” ucap Dewi.

Sementara, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan pimpinan Garut, didampingi kepala kantor wilayah jawa Barat, menjelaskan kewajiban pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 44, 45 dan 46.

Pemerintah daerah mendorong para pekerja baik di kalangan pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS ketanagakerjaan itu untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja juga memberikan jaminan masa tua.

“Kami mengajak para pekerja honorer di lingkungan pemerintah daerah, termasuk perangkat desa, BUMN juga buruh agar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Sebab, pekerja itu harus memiliki perlindungan dari berbagai risiko kerja juga jaminan masa tua,” katanya. (TAF Senopati/ Adv.)***

Hj. Siti Mufattahah Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

“Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit.” Perubahan gaya hidup masyarakat di tengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakait (transisi epidemiologi) dalam 30 tahun terakhir.  Penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), Tuberculosis (TBC), dan diare.

Namun sejak 2010 penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, dan kencing manis memiliki profosi lebih besar di pelayanan kesehatan.  Pergeseran pola penyakit ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan, ” demikian di sampaikan oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan SDM Kesehatan pada Badan PPSDM Kesehatan, Welly Vitriawan, S.Kep.,M. Kep, pada kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat  Hidup Sehat (GERMAS) di GOR Sukapura Dadaha, Kota Tasikmalaya, Minggu (16/7/ 2017).

“Sumber daya yang di butuhkan untuk mengobati PTM selain membutuhkan biaya tinggi juga membutuhkan waktu yang panjang,” ujarnya.

Sementara itu politisi Partai Demokrat,  Hj.  Siti Mufattahah,  P. Si. M. B. A,  yang merupakan anggota DPR RI dari komisi IX dapil Jabar XI (Kabupaten Garut, Kabupaten- Kota Tasikmalaya), dalam acara ini juga tampil sebagai narasumber utama.

Kegiatan yang diawali dengan makan buah bersama, senam bersama dilanjutkan dialog interaktif  bersama Hj.  Siti Mufattahah. Selain itu hadir juga  Plt. Sekda Kota Tasikmalaya Drs.Ivan Dicksan Hasannudin, M. Si., Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Uus Sukmara,  SKM,  M. Epid dan direktur Poltekkes Kemenkes, Tasikmalaya Hj. Betty Suprapty Skp. M. Kes.

Dalam acara ini juga dipandu oleh Kepala Unit Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Dr. Hj. Atit Tajmiati. AM. keb. S. Kep.NS.Mpd.

Dalam pemaparan materinya, Hj. Siti Muffattahah mengajak agar masyarakat membudayakan hidup sehat dengan melakukan langkah kecil melalui perubahan ke arah yang lebih sehat. Karena itu, katanya GERMAS menjadi momentum bagi masyarakat guna membudayakan pola hidup sehat.

“Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran,  kamauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaannya dimulai dari keluarga,  karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. Mulai dari proses pembelajaran hingga menuju kemandirian,” paparnya.

Dijelaskannya, Program Germas meliputi kegiatan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban secara benar.

Dipenghujung acara, kegiatan sosialisasi ini ditandai dengan penandatnganan komitmen mendukung gerakan masyarakat hidup sehat oleh semua peserta diawali oleh Hj. Siti Mufattahah. (TAF Senopati/Adv.)  ***

Ungkap Persoalan BLK, Bersama Tim Komisi IX Hj. Siti Mufattahah Kunjungi Palangkaraya

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Komisi IX HJ. Siti Mufattahah, Psi.,M.B.A mengunjungi kota Palangkaraya bersama Tim Komisi IX. Rombongan Tim dari Komisi IX ini dipimpin Syamsul Bahri.

Saat tiba di kota Palangkaraya, Senin, (2/5/17) Tim Komisi IX  mengawali kunjungannya ke Balai Latihan Kerja ( BLK ) di Jalan Tjilik  Riwut , Km 7. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke RSUD Doris Silvanus, BPPOM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan di Aula Eka Hapakat , Kantor Gubernur Kalteng yang dimulai sejak pukul 14.00 Waktu setempat.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda masa reses  persidangan untuk melakukan kunjungan di lapangan. Kunjungan para wakil rakyat ini tentunya bukan sekedar kunjungan biasa. Diharapkan dengan kunjungan anggota DPR RI ke tengah-tengah masyarakat ini bisa menjaring aspirasi dar masyarakat.

“Semua aspirasi dan masukan masyarakat yang disampaikan pada saat kunjungan, khusunya terkait  program pembangunan nantinya akan diungkapkan pada masa pembukaan sidang DPR RI,” tutur Hj. Siti.

Sementara itu, Syamsul Bahri mengatakan, kunjungan ke BLK Palangkaraya guna membahas permasalahan BLK yang belum maksimal di Kalimantan Tengah.  “Kunjungan ke Palangkaraya salah satunya untuk membahas permasalahan BLK,” tandasnya.

Hj.Siti Mufattahah,  yang merupakan anggota legixlatif dari daerah pemilihan Jawa Barat XI ( Dapil Jabar XI ) mencatat selama ini masih banyak BLK yang bermasalah.

“Untuk itu kami mengawasi ekistensi BLK tersebut.  Permasalahan di BLK itu diantaranya,  masih ditemukan peralatan yang sudah usang dan perlu direhabilitasi. Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja, keberadaan BLK di bawah Kab /Kota juga banyak yang terbengkalai. BLK tersebut menginginkan dikembalikan ke pemerintah pusat,”. ujar Hj. Siti, melalui broadcast nya.

Ditambahkannya, semua persoalan itu terjadi  lantaran anggaran mereka tidak cukup. Dengan adanya temuan ini dirinya berjanji akan membahasnya secara khusus dalam pembukan masa sidang  di DPR RI nanti. ( Adv./ TAF Senopati/GE ) ***

Editor: Kang Cep.

 

Hj. Siti Mufatahah Mendesak Bupati Garut segera Mengeluarkan SK Penugasan bagi Para Guru Honorer

GARUT, ( GE ).- Anggota DPR RI, Hj. Siti Mufatahah, mendesak agar Pemkab Garut, Jawa Barat, segera mencari solusi terbaik berkaitan dengan nasib para tenaga kerja honorer. Masalahnya, dengan diterbitkannya peraturan Menteri Pendidikan  No. 8 Tahun 2017 para tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah negeri harus mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati.

Dalam Permendikbud tersebut dijekaskan, para guru honorer bisa diberikan penggajian dari bantuan oprasional sekolah (BOS) bila telah mendapatkan surat penugasan langsung dari bupati  yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan  kebudayaan (Kemdikbud) RI. Artinya, kalau tidak mengantongi SK bupati mereka tidak berhak mendapatkan honorarium dari anggaran BOS.

Padahal, sampai saat ini tidak ada satu orang pun guru honorer yang mengantongi SK Bupati Garut. Di sisi lain, Bupati Garut juga berulangkali menegaskan agar sekolah tidak memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa. Kenyataan ini, tak pelak membuat para guru honorer resah. Apalagi setelah sekian kali didesak, pihak pemkab tetap bergeming, tidak mau memberikan SK pengangkatan bagi para guru honorer.

Karena itu, kata Hj. Siti Mufattahah, seharusnya Pemkab Garut mencari solusi agar nasib honorer tidak terombang ambing. Ia mencontohkan beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, kepala daerahnya berani mengeluarkan SK untuk para tenaga guru honorer.

“Sudah saatnya para tenaga honorer di Garut mendapatkan pengakuan dari Bupati Garut melalui surat penugasan dari Bupati sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud No. 8 tahun 2017. Seyogyanya pemberian SK Bupati sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tandas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini dalam sambutannya pada kegiatan Milad ke-11 DPC Fagar Kecamatan Limbangan, Sabtu (22/4/17).

KETUA DPC Fagar Limbangan, Asep Mulyatin, bersama Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Limbangan, Hj. Iceu Nur Farida, S.Pd, M.Si, dan Hj. Siti Mufatahah, di sela acara Milad ke-11 Fagar DPC Limbangan, Sabtu (22/4/17). (TAP Senopati/GE)***

Hal senada diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Pendidikan Kecamatan Limbangan, Hj. Iceu Nur Farida, S.Pd, M.Si. Menurut Iceu, pihaknya sudah menyampaikan permohonannya kepada Bupati Garut agar pemerintah memberikan solusi terbaik bagi keberlansungan nasib guru honorer terutama yang ada di Kecamatan Limbangan.

Diakuinya, mayoritas tenaga pendidik di Limbangan berstatus guru honorer. Iceu mencontohkan, di SD Pangereunan 4 tidak satupun tenaga pengajarnya berstatus PNS, kecuali kepala sekolahnya sendiri. Karena itu, Iceu berharap Buapti Garut segera mengeluarkan surat penugasan bagi para guru honorer, sebagaimana amanat Permendikbud No. 8 tahun 2017.

Ketua DPC Fagar Limbangan, Asep Mulyatin, berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan para anggota Fagar akan SK bupati.

“Pa Bupati, peupeuriheun diangakat menjadi PNS entah kapan? Minimal kami dapat sejahtera. Dengan adanya SK dari Bupati, kami bisa disertifikasi, dan  yang belum memiliki NUPTK akan mudah mendapatkan, sehingga berbagai aneka tunjangan dari pemerintah pusat mudah kami dapatkan.  Kami hanya ingin mendapatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan,” timpal Sekretaris DPC Fagar Limbangan, Endang Mustofa. (TAF Senopati/GE) *** 

Editor : SMS