Pabrik Rambut Palsu di Kadungora Diprotes Warga. Selain tak Mengantongi Izin, Menggaji Pegawai pun di Bawah UMK

GARUT, (GE).- Puluhan warga dan gabungan organisasi masyarakat (ormas) se-Kecamatan Kadungora mendatangi Gedung DPRD Garut, Jawa Barat, Senin (20/3/17). Kedatangan Mereka ke gedung dewan ini terkait keberadaan pabrik rambut palsu (wig) yang berlokasi di kawasan Kecamatan Kadungora. Mereka mensinyalir, pabrik ini belum mengantongi izin. Bahkan, pabrik milik warga Korea itu, membayar gaji pegawai pun di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Koordinator aksi, Entang Suhendi, mengatakan, pabrik rambut palsu tersebut sudah berjalan lebih dari setahun. Sementara jumlah tenaga kerjanya  mencapai 1.000 orang.

“Kami mensinyalir sampai saat ini pabrik itu belum melengkapi izin operasional. Bahkan pembayaran gajinya pun di bawah upah minimum kabupaten,” kata Entang usai audensi.

Karena itu, mereka mendesak DPRD Garut dan instansi terkait segera menyelesaikan kasus ini.

“Kami ingin izin pabrik itu lengkap dan legalitasnya resmi. Bukan berarti izin lengkap tapi legalitasnya tidak resmi atau ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi A DPRD Garut, Deden Sopian, mengatakan, pihaknya mendorong kepada instansi terkait agar turun langsung ke lapangan. Apakah laporan dan keluhan masyarakat tersebut benar atau tidak.

Deden menjelaskan, pabrik itu disinyalir perizinannya yang kurang maksimal dalam sosialisasi. Selajutnya perusahaan juga melaksanakan kegiatan tidak sesuai aturan, termasuk sistem penggajian di bawah UMK.

“Mereka para pegawai hanya dikasih upah Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Padahal sebagaimana diketahui UMK Kabupaten Garut mencapai Rp 1,5 juta,” kata Deden.

Ditemui terpisah, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Ratmo, SH, MH, menjelaskan, di Kabupaten Garut banyak informasi tentang keluhan tenaga kerja yang sifatnya pengaduan sepihak. Artinya, keluhan ini jika ditindaklanjuti dan diproses ke pengadilan, tidak ada karyawan yang berani melaporkannya. Sedangkan proses hukum itu harus dilengkapi adanya fakta hukum.

“Artinya pelapor yang dirugikan ini tidak mau kalau harus membuat laporannya. Karena mereka takut diberhentikan, sebab mereka juga butuh pekerjaan. Jadi yang selama ini saya perhatikan, meskipun mereka dibayar di bawah UMK, mereka tidak mengadu. Beraninya mereka itu hanya mengungkapkan lewat orang lain,” kata Ratmo di ruang kerjanya, Senin (20/3/17).

Terkait keluhan dari warga Kecamata Kadungora atas keberadaan pabrik  PT Cahaya Terang Abadi ini, Ratmo berjanji dalam waktu dekat segera mengeceknya langsung ke lapangan. (Jay).***

Editor: Kang Cep

Terkait Buruknya Manajemen Keuangan Pemkab, Ini Kata Anggota DPRD Garut

PEMKAB,(GE).- Beberapa pihak menilai, tata kelola atau manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, buruk. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat menilai, buruknya tata kelola keuangan ini berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Garut ditunda. Dana yang ditunda ini jumlahnyapun idak sedikit, yakni Rp 81 miliar per bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2016.

“Setiap pembahasan soal anggaran, pihak eksekutif selalu menyatakan kondisi keuangan defisit. Itu artinya sudah salah dalam mengelola anggarannya,” kata Dadang, saat dijumpai beberapa awak media di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (04/09/2016)

Dadang menjelaskan, berbanding terbaliknya data keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan, merupakan salah satu contoh pengelolaan anggaran di Pemkab Garut. Pada akhir Juni 2016, disebutkan jika anggaran yang belum terserap masih tinggi, yaitu kurang lebih mencapai Rp 400 miliar.

“Pada kenyataannya di Garut kan tidak demikian. Mengapa bisa begitu, itu karena pengelolaannya (anggaran) tidak baik. SPK (Surat Perintah Kerja) turun, tapi tidak dibayarkan kewajibannya, dana disimpan dulu. Penanggung jawab pekerjaan sudah selesai, namun belum dibayar, seolah-olah dipersulit untuk bayar. Pada akhirnya tidak salah bila pemerintah pusat menilai kas di daerah tinggi, hingga keluarlah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 125 tentang DAU itu. Saya menganggap PMK 125 ini hukuman,” ungkapnya.

Terkait pinjaman Pemkab Garut ke salah satu bank untuk menutupi kebutuhan anggaran, Dadang mengaku setuju. “Kalau misalnya pinjam, itu boleh dan ada aturannya. Silakan dan memang harus dilakukan karena untuk kepentingan pembangunan. Dengan catatan, uang yang didapat dari pinjam itu harus langsung dibayarkan untuk pembangunan di 2016 ini, jangan sampai mengulangi kesalahan dengan dibayarkan nanti pada tahun 2017,” tanadasnya.

Dengan dihentikannya sejumlah proyek pembanguan sebagai bagian dari efisiensi, disesalkan politisi partai Demikrat ini. “Jangan sampai salah kelola (anggaran) di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ini berdampak pada publik. Pembangunan harus tetap berjalan. PMK 125 itu menyatakan bahwa anggaran yang ditunda akan dibayarkan pemerintah pusat pada Desember mendatang. Sementara jika tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, sebagai akibat dari dibatalkannya sejumlah proyek, bisa-bisa di Desember nanti DAU memang tidak akan turun dari pemerintah pusat karena tidak ada kegiatan yang mesti dibayar di daerah,” urainya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut, Mas Yayu Siti Sapuro, angkat bicara, terkait tidak optimalnya manajemen keuangan di Pemkab Garut. Ia mengatakan, kas pada bulan Juni disebut tinggi, karena waktu melakukan rapat kerja khusus dengan DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) saat itu memang ada dana Rp 400 miliar.
“Banyak hal-hal yang harusnya dibayarkan tapi belum dikeluarkan dananya. Kami anggap ini manajemennya tidak baik,” tandasnya.

Diungkapkannya, kasus seperti ini setidaknya terjadi juga dalam rentang tahun 2014-2015. Saat duduk di Komisi C DPRD Garut, Yayu sering mengoreksi dan mengingatkan pemerintah terkait pencairan dana yang selalu tertumpuk di akhir tahun.

“Kami sering peringati itu (dana tertumpuk di akhir tahun) ke Pemkab Garut. Padahal kan perencanaannya sudah jelas. Garut ini mendapat perencanaan pembangunan terbaik, namun sayang dalam pelaksanaannya seperti itu. Maka kami menyebut ada pengelolaan yang belum optimal. Bila dikelola baik oleh semua pihak, sesuai tahapan bisa menyalurkan, maka tidak ada dana yang tersimpan lama,” bebernya.

Menanggapi kondisi tersebut, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut periode 1998-2009, Haryono, mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa posisi kas daerah Garut.

Haryono mengatakan, setiap akhir tahun selalu ada silva, setiap pertengahan tahun selalu ada keterlambatan pencairan dana. Misalnya, pada 2013-2014, anggaran yang tidak tercairkan hingga akhir 2014 itu mencapai Rp 300 miliar. Lalu loncat ke 2015, anggaran yang tidak tercairkan hingga 2015 mencapai Rp46 miliar.
“Kemudian di tahun 2016, ini ada apa, kenapa selalu begitu di setiap tahun ?” Tandasnya. (Tim GE)***

Berkinerja Lamban, BPMPD Dikritik Habis Komisi A DPRD Garut

DEWAN, (GE).- Ketua Komisi A DPRD Garut, H. Alit Suherman mengkritik habis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Garut terkait lambannya penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS ke SKPD di lingkungan Pemkab Garut.

“Pihaknya telah berulangkali mempertanyakan persoalan tersebut ke BPMPD Garut, namun hingga kini tak kunjung mendapat jawaban yang jelas. Padahal didalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan jabatan sekdes tidak harus dipegang oleh PNS. Dan pemilihannya dapat dikembalikan kepada kepala desa,” tandas H. Alit, Kamis, saat dihubungi Kamis, (10/2).

Menurutnya, penarikan sekdes yang berstatus PNS sudah diberlakukan di daerah lain seperti Kabupaten Subang, Banjar, Ciamis, Tasik dan lainnya. Namun desa bisa meminta jabatan sekdes diisi PNS apabila yang bersangkutan masih dibutuhkan dan mendapat izin dari pimpinan PNS tersebut.

“Saya benar-benar heran, sampai saat ini Pemkab Garut tak kunjung memberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kinerja Pemkab Garut sangat lamban. Apalagi banyak kades baru yang ragu-ragu untuk melakukan perombakan termasuk jabatan sekdes, ya itu tadi karena regulasinya belum jelas,” tambah H. Alit penuh kecewa.

Politisi PKB Garut ini mengaku, Komisi A DPRD Garut akan segera memanggil BPMPD Garut dan BKD Garut. “Mereka harus memberikan klarifikasi, kenapa mandeg dan urgensinya sampai dimana hingga penangguhan berlarut-larut,” tukasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala BPMPD Garut, Teddy Iskandar menyebutkan, jumlah sekdes PNS di Garut tercatat ada 256 orang. Perombakan perangkat desa tak bisa dilakukan karena masih harus menunggu terbitnya peraturan daerah soal itu.

“PNS kan bukan apartur desa. Karena itu, pengangkatannya oleh Bupati melalui BKD. Namun demikian, Bupati Garut sendiri telah menyebarkan surat edaran tentang pengisian calon sekdes,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kepala BKD Garut, A. Sulaeman Farouq mengatakan, pihaknya segera melakukan penarikan sekdes PNS ke kecamatan-kecamatan. Penarikannya akan dilakukan secara bertahap tergantung kebutuhan dan kondisi kecamatan yang bersangkutan,” imbuhnya. (Syamsul)***