Terkait Kisruh Pemberian Jadup di Kelurahan Paminggir. Bupati Garut : “Saya Merasa Dibohongi dengan Data itu oleh Dinas Sosial…”

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku merasa dibohongi dengan data korban banjir bandang pada bulan September 2016 yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati. Kekecewaan Bupati muncul menyusul kisruh dari warga di Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terkait pembagian jaminan hidup (jadup).
Sebanyak 70 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Paminggir hanya mendapat jadup per KK. Padahal, di kelurahan lain penerima jadup mendapat jatah sebesar Rp 900 ribu per orang.
“Saya sudah serahkan ke Sekda untuk verifikasi. Nanti juga akan dibicarakan ke DPRD. Akan kami perhatikan mereka yang belum dapat (dana jadup/red),” ucap Rudy, Minggu (19/3/17).
Rudy berjanji secepatnya melakukan verifikasi ke-70 KK di Kelurahan Paminggir yang hanya menerima jadup per keluarga. Pihaknya akan mendata jumlah jiwa di setiap keluarga korban banjir.
“Itu kan sudah hak mereka dapat bantuan. Dananya juga berasal dari Kemensos. Apalagi Mensos sudah minta verifikasi,” katanya.
Rudy juga menandaskan, tak boleh ada diskrimanasi dalam pemberian bantuan. Bahkan ia menuding jika hal itu merupakan kesalahan pihak Dinsos. Karena tak teliti dalam melakukan pendataan.
“Saya merasa dibohongi dengan data itu oleh Dinas Sosial. Apalagi itu (data penerima jadup/red) berdasarkan SK Bupati. Jumlah 2.525 itu yang ada di SK. Jadi bisa bertambah sekarang jumlahnya,” ujarnya.
Lebih jauh Rudy mengatakan, verifikasi jumlah korban hanya dilakukan di Kelurahan Paminggir. Pihaknya akan mencari solusi agar semua korban tak merasa kurang diperhatikan pemerintah.

Ketika disinggung soal keengganan Dinas Sosial melalukan verifikasi, ia berharap hal itu tak terjadi.
“Makanya sekarang mau cari solusi. Mungkin Dinsos enggak mau lelah. Tak bijak kalau seperti itu,” kata Rudy.
Dikatakannya, banyak pihak yang berkepentingan saling tunjuk dalam pendataan korban banjir. Padahal, kata Rudy, masalah tersebut menyangkut hal kemanusiaan. Karena warga sudah tertimpa musibah. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Menyikapi Kisruh Penyaluran Bantuan Jadup, Mensos Minta Pemkab Garut Segera Verifikasi Ulang Data Korban Banjir Bandang

GARUT, (GE).- Kementerian Sosial RI langsung merespon pemberitaan terkait kisruh penyaluran dana bantuan jaminan hidup (jadup) untuk para korban banjir bandang di Kelurahan Paminggir yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Pemkab Garut pun diminta segera melakukan verifikasi ulang data korban banjir bandang.

Permintaan agar Pemkab Garut segera memerifikasi ulang data korban banjir, diungkapkan langsung Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, melalui rilis yang dikirimkan ke sejumlah wartawan. Dalam rilisnya tersebut, Khofifah menyatakan pihaknya berharap agar kisruh pembagian jadup di Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu bisa segera diatasi.

“Saya telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Garut melalui Dinas Sosial begitu mendengar berita tersebut. Saya rasa sebenarnya sebenarnya Pemkab Garut sudah melaksanakan pembayaran sesuai dengan data yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati tentang penerima Jadup,” ujar Khofifah.

Dikatakan Khofifah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut juga telah menerangkan jika pembagian dilakukan berdasarkan hasil pendataan awal, dimana banyak data KK yang jumlah jiwanya 1 orang. Namun, ketika dilakukan pembayaran beberapa KK mengajukan klaim bahwa masih banyak jiwa yang belum masuk SK.

Khofifah menyebutkan, jumlah uang yang ditransfer Kemensos kepada Pemkab Garut pun telah sesuai dengan SK. Dengan demikian dapat dipastikan tidak ada pemotongan atau penyelewengan seperti yang disangkakan warga Kelurahan Paminggir.

“Kami minta Pemkab segera melakukan pendataan ulang. Nanti akan kita ajukan kembali secepatnya untuk diberikan tambahan bantuan jadup untuk menutupi kekurangannya,” katanya.

Dasar pemberian bantuan jadup, tutur Khofifah, adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015. Dalam Permensos tersebut disebutkan penerima jadup adalah keluarga yang mengalami kerusakan rumah berat dan diberikan satu kali setelah masa tanggap darurat selesai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, menjelaskan, setelah verifikasi ulang dilakukan, Bupati Garut harus mengeluarkan SK baru yang menjadi acuan pembagian jadup. Ia berharap tidak ada lagi terjadi kisruh saat pembagian.

Lebih jauh Hary berpesan agar tim di lapangan melakukan pendataan secara detail agar tidak ada yang terlewat. Hal ini untuk menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, menegaskan jika pemberian jadup telah sesuai dengan SK Bupati. Data yang dimiliki Dinsos merupakan hasil pendataan yang dilakukan pascabanjir bandang yang merupakan ajuan dari pihak kelurahan.

Elka juga mengakui, pihaknya memang mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan langsung terkait data korban banjir bandang saat itu. Karena itu, kemudian Dinsos Garut pun meminta bantuan pihak kelurahan setempat untuk melakukan pendataan dengan pertimbangan akan lebih mengetahui kondisi di daerahnya.

“Semua sudah sesuai ketentuan dimana bantuan jadup yang kita salurkan telah sesuai dengan SK Bupati dan dana yang diberikan Kemensos. Sama sekali tidak ada pengendapan uang di pihak mana pun,” ucap Elka.

Disinggung  tentang permintaan Menteri Sosial agar Pemkab Garut segera melakukan verifikasi ulang data korban banjir bandang yang harus mendapatkan jadup, menurut Elka, hal itu cukup sulit. Sebab, itu artinya harus mengubah kembali SK yang ada.

“Kalau verifikasi hanya dilakukan di Kelurahan Paminggir, hal itu tentu tidak terlalu berat. Namun kami khawatir warga di lokasi lain akan meminta verifikasi pula,” kilah Elka.

Selain itu Elka pun merasa bingung terkait pertanggungjawaban dari SK bupatinya seperti apa. Apalagi saat ini SK tersebut sudah sampai ke Presiden.

Lebih jauh diungkapkan Elka, dana jadup yang berasal dari Kemensos itu diberikan kepada pengungsi yang berada di luar hunian sementara. Sedangkan bagi pengungsi yang berada di hunian sementara sudah diberi bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Paminggir yang menjadi korban banjir bandang tahun lalu mengeluhkan penyaluran bantuan jadup dari Kemensos yang mereka nilai tidak sesuai ketentuan. Seharusnya bantaun diberikan kepada tiap jiwa dengan nilai Rp 900 ribu akan tetapi pada kenyataannya warga hanya menerima bantuan Rp 900 ribu per KK.

Di sisi lain, korban banjir di keluarahan yang lain yaitu di Keluarahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul dan Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, para korban menerima bantuan jadup masing-masing Rp 900 ribu per jiwa. (Tim GE)***

 Editor : SMS

Aliansi Umat Islam Garut Mendesak Bubarkan GMBI

GARUT, (GE).- Pasca insiden yang melibatkan dua ormas, yaitu Front Pembela Islam (FPI) dengan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang terjadi pada tanggal 12 Januari yang bertempat di depan Mapolda Jawa Barat, memicu reaksi hingga ke tingkat daerah.

Di Kabupaten Garut, puluhan warga yang menamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam Garut, menggelar aksi damai dan menyampaikan beberapa tuntutan yang di tujukan ke pemerintah pusat melalui DPRD Garut. Aksi tersebut, berlangsung pada Senin (16/01/2016) dan bertempat di halaman gedung dewan Garut. Selanjutnya, para anggota aliansi umat islam garut itu, di persilahkan masuk kedalam ruangan audensi DPRD Garut.

Menurut koordinator aksi, Zamzam Jomantara, mereka mendatangi kantor DPRD Garut bukanlah untuk melakukan audensi. Mereka hanya ingin menyampaikan beberapa tuntutan dari semua anggota Aliansi Umat Islam Garut atas insiden berdarah di Bandung tempo hari.

Zamzam menambahkan, ada tiga tuntutan yang akan di sampaikan, yang pertama, usut tuntas dan segera tangkap pelaku penyerangan secara membabi buta kepada aktivis Islam pembela Ulama. Yang kedua, mendesak agar Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya, karena telah dianggap gagal dan tidak mampu menjalankan tugas. Dan yang ketiga, tuntutan tetsebut ialah mengecam keras tindakan brutal LSM GMBI dan mendesak pembekuan LSM GMBI.

Tetapi, penyampaian tuntutan yang di serukan oleh anggota Aliansi Umat Islam Garut tersebut di tangguhkan, karena para petinggi DPRD tidak hadir di tempat, dan yang menemui mereka hanyalah ketua Komisi D DPRD Garut, Asep De Maman. Oleh karena itu masa dari Aliansi Umat Islam Garut Akan menunggu waktu yang lebih tepat agar semua tuntutannya itu segera tersampaikan ke pemerintah pusat. (Useu G Ramdani)***

Ditanya Soal Pasar Wanaraja, Kadisperindagpas Garut Malah Musam-mesem

PEMKAB, (GE).- Proses pembangunan Pasar Wanaraja masih menuai protes dari sejumlah warga yang mempersoalkan status kepemilikan tanah. Bahkan belakangan ini komisi A, B dan C merekomendasikan agar pembangunan Pasar Wanaraja ditutup sementara.

Saat ditanya terkait kelanjutan Pasar Wanaraja, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas), Wawan Nurdin, tidak bisa memberikan keterangan gamblang. Bahkan sambil senyum ia berlalu dari berondongan pertanyaan yang dilontarkan wartawan.

“Belum-belum tenang saja. Semuanya akan saya jelaskan,” ucapnya sambil berlalu.

Sikap pria berkumis yang akrab disapa Wanur ini mengundang berbagai asumsi. Apakah pembangunan Pasar Wanaraja akan dihentikan atau dilanjutkan. Bahkan sejumlah wartawan mempertanyakan strategi apa yang akan dijalankan oleh Wanur dalam menyelesaikan kisruh Pasar Wanaraja.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan Komisi A, B, dan C melalui Sekretaris Komisi A, Dadang Sudrajat merekomendasikan agar pelaksanaan pembangunan Pasar Wanaraja dihentikan sebelum proses perizinan serta legal status kepemilikan tanahnya diselesaikan.

Komisi A, B dan C mendorong upaya penegakan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dalm revitalisasi Pasar Wanaraja. Selain itu, mereka juga mengusulkan pimpinan DPRD agar membuat nota pimpinan kepada Bupati untuk penghentian sementara. Farhan SN***

Breaking News : Buntut Kerusuhan Pasar Limbangan, Bupati Garut Dipanggil Presiden

KARANGPAWITAN, (GE).- Pasca terjadinya kebakaran di tempat penampungan sementara pedagang Pasar Limbangan, Bupati Garut Rudy Gunawan hari ini dipanggil staf kepresidenan. Bupati diminta untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan Pasar Limbangan.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku dirinya dipanggil staf Presiden Republik Indonesia untuk memberikan keterangan terkait kisruh di Pasar Limbangan. Menurutnya, kerusuhan yang terjadi hari kemarin sudah didengar oleh presiden. Sehingga hari ini, secara khusus dirinya dipanggil RI-1.

“Besok saya harus ke Istana. Dalam isi suratnya, undangan pada Hari Jumat (20/5/2015),” ujar Bupati di temui di sela-sela acara di Kecamatan Karangpawitan, Garut, Kamis (19/5/2016).

Dalam isi surat, Rudy dipanggil berdasarkan laporan surat Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L). Rudy mengatakan dirinya akan membeberkan semua permasalahan yang terjadi kepada presiden.

“Presiden hanya ingin mengklarifikasi saja. Semuanya akan baik-baik saja,” katanya.

Diakhir perbincangan, Bupati, berharap agar para pedagang pasar limbangan segera menempati pasar baru. Pasalnya, jika pedagang terus memaksa menempati pasar sementara masalahnya tak akan ada penyelesaian. (Idrus Adriawan)***

Editor : Farhan SN***