Ketua KPU Jabar Menilai Warga Garut Antusias Menghadapi Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat akan digelar di 16 kabupaten/kota, Juni 2018 mendatang, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub-Pilwagub) Jawa Barat.

Menurut Komisoner KPU Jawa Barat, Agus Rustandi, meski pelaksanaan Pilkada serentak baru akan dilaksanakan Juni tahun depan, situasi perpolitikan di Kabupaten Garut mulai menghangat. Terlihat dengan bermunculannya sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi balon Bupati dan Wakil Bupati Garut.

“Hal ini wajar dan menunjukan betapa besarnya antusias warga menyambut pelaksanaan Pilkada di Garut,” ujar Agus, Rabu (5/4/17).

Dikatakan Agus, untuk pendaftaran bakal calon sendiri diperkirakan baru akan mulai dibuka Bulan Desember 2017 mendatang atau pada akhir tahun ini. Perkiraan ini di antaranya melihat Pilkada tahun sebelumnya dimana pendaftaran dimulai 6 bulan sebelum pencoblosan.

“Berkaca pada Pilkada sebelumnya, kemungkinan besar ketika gelaran Pilkada serentak dilaksanakan Bulan Juni 2018, maka pendaftaran tak akan jauh dari  akhir tahun ini,” katanya.

Agus menerangkan, hingga saat ini KPU sendiri masih menyiapkan tahap penyusunan biaya untuk gelaran Pilkada serentak. Baik angaran untuk subsidi ke 16 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, maupun anggaran untuk Pilgub dan Pilwagub.

Berkaitan dengan syarat pemilih, terang Agus, bagi warga yang telah mempunyai E-KTP, secara otomatis sudah masuk dalam daftar pemilih. Dengan demikian mereka bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak.

Lebih jauh Agus menuturkan, pada Pilgub Jabar 2013 lalu, terdapat 1 juta surat suara yang tidak sah. Ini berarti ada 1 juta penduduk yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak benar mencoblosnya.

Karena itu, Agus berharap pada Pilgub nanti masyarakat benar-benar sudah memahami bagaimana mencoblos secara benar, sehingga jumlah suara tidak sah bisa berkurang. Keberadaan RPP (Rumah Pintar Pemilu) di tiap-tiap KPUD di Jabar, diharapkan bisa menjadi wahana edukasi bagaimana menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Dedi Mulyadi, “Maung” dan Hutan sebagai Sumber Kemakmuran Masyarakat Jawa Barat

GARUT, (GE).- Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya harimau dalam peradaban masyarakat Sunda. Menurutnya, harimau merupakan simbol penjaga hutan. Sementara hutan sendiri merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Sunda. Sebab, dengan kelestarian hutan, ketersediaan air yang menjadi sumber kehidupan menjadi terjamin.

“Dari hutan yang di dalamnya terdapat mata air, lahirlah sungai. Dari sungai tersebut lahirlah bendungan. Dari bendungan itu, lahirlah peradaban pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber kehidupan lain bagi masyarakat Sunda,” ucap Dedi, saat peresmian patung maung siliwangi yang kini terpajang gagah di halaman Markas Koramil 1123 Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (31/3/17) malam. Acara peresmian sendiri digelar singkat dan sederhana.

Menurut Bupati Purwakarta ini, kemakmuran orang Sunda ditentukan oleh kelestarian hutan. Hutan itu adanya di gunung.

“Hutan akan lestari kalau didalamnya ada harimau, karena tidak akan ada manusia yang berani merambah hutan,” jelas Dedi.

Simbol gunung sendiri, lanjut Dedi, sangat melekat dalam tradisi dan peradaban orang Sunda. Ini dibuktikan dengan bentuk “aseupan” (alat untuk menanak nasi yang terbuat dari anyaman bambu/red) yang bentuknya lancip mirip gunung. Begitu juga, setiap kali dalang membuka lakon wayang, pasti didahului kemunculan “gugunungan”.

Dalam dialog singkat pendalaman konsepsi hutan sebagai sumber kemakmuran, Dedi berbagi strategi kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan, dan Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, yang juga turut hadir di lokasi peresmian tersebut.

Budayawan Sunda itu menyebut, dibutuhkan komitmen dan program strategis untuk menjadikan hutan sebagai “basic core” pembangunan di Jawa Barat. Langkah tersebut menurut Dedi, dapat ditempuh dengan beberapa cara. Di antaranya, menjadikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan pemulihan hutan dengan cara penanaman kembali lahan yang gundul.

KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyampaikan sambutan pada acara peresmian pemajangan patung Maung Siliwangi di halaman Markas Koramil 1123 Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (31/3/17) malam. (Foto : Istimewa)***

“Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu harus diangkat sebagai tenaga harian lepas oleh pemerintah. Tugasnya, setiap hari menanam pohon di lahan yang gundul. Gajinya bisa Rp2,5 Juta sampai Rp3 Juta per bulan. Saya yakin, itu masyarakat yang biasa diminta oleh para orang kaya untuk merambah hutan, paling hanya dapat Rp1,5 Juta per bulan sudah bagus, kita pasang harga lebih besar,” tegasnya.

Konsep selanjutnya, imbuh Dia, setelah wilayah hutan berhasil di-recovery, dapat langsung dibangun perkampungan berbasis adat Sunda dengan jumlah rumah masing-masing sebanyak 40 rumah setiap kampung. Anak-anak warga di kampung tersebut dididik pendalaman pengetahuan tentang kepariwisataan berupa bahasa Inggris dan nilai tradisi.

Cara ini, ia yakini dapat menumbuhkan sektor pariwisata di Selatan Jawa Barat, tanpa harus menggunduli hutan di sekitarnya.

“Setelah itu, anak-anak kita didik kepariwisataan, bangun rumah penduduk dengan arsitektur Sunda, jadi wisatawan tidak perlu tinggal di resort, rumah penduduk dapat sekaligus menjadi resort, ini ke depan dapat menjadi sumber pendapatan bagi wilayah Jabar Selatan,” papar Dedi.

Konsep yang dipaparkan Dedi, diapresiasi Bupati Garut. Rudy Gunawan mengatakan terlalu kecil jika konsep tersebut hanya diberlakukan di Purwakarta atau Garut. Menurutnya, konsep ini harus diterapkan di Jawa Barat.

“Paparan Kang Dedi ini bagus untuk Jawa Barat, bukan hanya Purwakarta atau untuk saya di Garut. Saya ini kenal beliau sudah lama. Saya banyak berguru kepada beliau soal filosopi dan penerapan falsafah Sunda dalam kebijakan sebagai kepala daerah. Empati Kang Dedi terhadap kondisi ‘maung lucu’ kemarin itu, ternyata didasari oleh pemikiran yang luas seperti ini,” ujar Rudi.

Sementara itu, Komandan Rayon Militer 1123 Cisewu, Kapten (Inf) Nandang Sucahya, menyebut harimau yang dikirim Dedi Mulyadi menjadi harimau paling gagah di seluruh wilayah kerja Kodam III Siliwangi. Bahkan, menurutnya, patung harimau di Markas Kodam Siliwangi III pun kalah gagah oleh patung harimau yang hari ini ada di kantornya tersebut.

“Di kantor pimpinan saya di Kodam III Siliwangi pun harimaunya jadi kalah gagah dengan yang punya saya di sini.  Saya terima kasih kepada Kang Dedi dan seluruh jajarannya,” pungkasnya menutup. (Sony MS/GE)***

Upaya Mediasi Sengketa Anak dan Ibu Kandung. Dedi Mulyadi : “Kalau sampai Rp 1,8 Miliar itu tidak Logis!”

GARUT, (GE).- Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengaku prihatin atas gugatan hukum yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebab, menurut politisi yang juga budayawan itu, ibu adalah sosok yang memiliki kemuliaan sangat tinggi. Karena itu, seharusnya kemuliaan seorang ibu dijunjung tinggi terutama oleh anaknya sendiri.

Sebagai bukti empatinya, Dedi Mulyadi, sengaja menyempatkan diri mengunjungi kediaman Siti Rohaya (83) di Jalan Cimanuk, Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (25/3/17) malam. Bahkan, sebelum itu, Dedi mengutus anak buahnya untuk menyampaikan bantuan uang kepada Siti Rohaya. Ketika itu, diserahkan uang sebesar Rp 20 juta, sesuai nilai awal yang dianggap dipinjam Siti Rohaya dari anak kandungnya itu.

“Tapi, kalau memang mintanya Rp 41 juta, saya juga akan lunasi. Hanya kalau sampai Rp 1,8 miliar, itu tidak logis!” tandas Dedi Mulyadi kepada “GE”, Minggu (26/3/17).

Lebih jauh Dedi mengungkapkan, semula berniat memediasi persetruan anak dan ibu kandung ini. Hanya saja, sampai sekarang ia belum dapat menghubungi Yeni Suryani dan suaminya yang menetap di bilangan Jakarta Timur.

“Saya coba kontak dulu melalui telepon, tidak pernah diangkat. Padahal hpnya aktif. Tetapi, anehnya kalau dikontak oleh wartawan, selalu diangkat dan dia mengatakan siap dimediasi oleh saya,” terang Dedi.

Seperti diberitakan sebuah portal berita, Yeni Suryani mengaku sangat senang dan siap dimediasi persoalannya oleh Dedi Mulyadi. Bahkan, katanya, ia menantikan momentum ini agar bisa bertemu dan menyalami ibu kandung yang telah dihadapkannya ke meja hijau.

Tetapi, lanjut Dedi, itu hanya ungkapan kepada wartawan. Buktinya, beberapa kali ia coba hubungi langsung lewat telepon genggamnya tidak pernah diangkat.

“Ini masalah keluarga, bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Seharusnya gak usah sampai ke pengadilan,” kata Dedi, menanggapi gugatan Rp 1,8 miliar yang dilakukan Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto, terhadap Siti Rohaya, ibu kandungnya sendiri.

Kasus gugatan perdata itu sendiri sudah memasuki proses persidangan keenam di Pengadilan Negeri Garut. Namun, pada persidangan Kamis (23/3/17), kedua pihak baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di ruang sidang. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. (Sony MS/GE)***

DPD Gumkemindo Garut Resmi Dibentuk, Pemetaan UMKM Jadi Program Prioritas

TAROGONG, (GE).- Pengurus Dewan Perwakilan Daeran (DPD) Gabungan UMKM Seluruh Indonesia (Gumkemindo) resmi dikukuhkan. Pada kesempatan itu, Abdul Karim, dikukuhkan sebagai Ketua Gumkemindo Garut. Bersama pengurus lainnya, ia dikukuhkan di hadapan pengurus Gumkemindo pusat.

Sebelum pelantikan, Ketua Gumkemindo Pusat, Tati Maryati, mengatakan saat ini pembinaan dan pelatihan untuk UMKM dirasakan masih kurang dan belum merata. Selain itu, pemahaman UMKM terhadap kebersihan produk dan pengemasan masih menjadi permasalahan krusial usaha mikro dan kecil.

Oleh sebab itu, Gumkemindo dibentuk untuk meringankan beban para pelaku UMKM. Mudah-mudahan kedepannya Gumkemindo bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan pelaku UMKM di Indonesia.

“Apa lagi, saat ini persaingan bebas antar negara telah dibuka. Maka pelaku usaha di Indonesia harus sudah bersiap menghadapi tantangan besar itu,” katanya, saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Gumkemindo di Hotel Redante, Jalan Raya Samarang, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).

Oleh sebab itu, sebelum Gumkemindo terjun melakukan pembinaan terhadap UMKM. Alangkah lebih baiknya, dilakukan pemantapan organisasi di tiap daerah.

Kabupaten Garut, paling responsif menangkap peluang ini. Diharapkan di Garut bisa tumbuh UMKM kompeten untuk membantu pemerintah membuka lapangan kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Sementara itu, Ketua DPD Gumkemindo Garut, Abdul Karim, mengaku program prioritas dirinya yaitu melakukan validasi keanggotaan UMKM di Garut. Pasalnya selama ini, pelaku UMKM tidak terdata dengan baik. Sehingga berbagai jenis bantuan terkadang sulit dipetakan apakah tepat sasaran atau tidak.

“Jika datanya sudah ada, tinggal melakukan skala prioritas. Mana yang harus didahulukan UMKM yang akan mendapat bantuan,” kata Karim.

Selain itu, kata Karim, pelaku UMKM harus bisa meningkatkan kualitas produknya. Sehingga bisa bersaing di pasar bebas. Oleh sebab itu, Gumkemindo akan senantiasa melakukan pembinaan terhadap anggotanya.

“Saya rasa, pelaku UMKM di Garut masih perlu dilatih. Selain itu, sokongan modal pun harus terus dikucurkan. Tujuannya UMKM di Garut bisa mandiri dan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” pungkas Karim. Farhan SN***