Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haornas, Wabup Dukung Langkah Hukum Kejari Garut

GARUT, (GE).- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menanggapi serius permasalahan kegiatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) yang terindikasi korupsi agar segera ditindak secara hukum. Namun sebelum itu, dirinya memastikan akan memanggil Kadispora, Kuswendi untuk dimintai keterangan.

“Tentunya jika memang terbukti ada kesalahan apalagi tindak pidana korupsi kita dukung untuk diproses. Namun saya ingin tahu dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17) di Pendopo Garut.

Ia melanjutkan, transfaransi dalam hal anggaran tentunya sangatlah penting. Semua anggara yang digunakan tentunya harus diketahui publik. Apalagi memungut anggaran dari publik untuk uang pendaftarannya.

“Memang Haornas itu sudah ada anggarannya dalam APBD. Namun jika memang kurang penyelenggara boleh memungut uang pendaftara,” ungkap Helmi.

Helmi menandaskan yang penting pihak penyelenggara jangan mencoba bermain-main dengan anggaran. Dirinya berjanji akan meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan anggara Haornas.

Helmi mengaku sempat menerima laporan kalau penyelenggaraan Haornas memungut kepada peserta. Namun untuk kegiatan seperti ini tentunya tak melanggar. Asalkan dimusyawarahkan. Namun dirinya pun sedikit heran masalahnya alokasi dalam APBD untuk penyelenggaraan Haornas itu sudah besar. Belum lagi ada dukungan dari beberapa pperusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kira anggaran Rp 100 juta sudah besar untuk kegiatan internal ASN Pemkab Garut yang hanya diselenggarakan selama dua hari. Belum lagi ada bantuan CSR dari perusahaan,” katanya.

Terkait persoalan ini yang dalam waktu dekat akan segera ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ia mendukung langkah itu. Menurutnya, jika memang ada tindakan pidana korupsi ia mendukung langkah Kejari. Tujuannya tak lain agar terwujud pemerintahan yang terbebas dari tindak korupsi. (Useu G Ramdani)***

Kental Aroma Korupsi, Kejari Garut Segera Periksa Penyelenggara Haornas

GARUT, (GE).- Aroma korupsi pada penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) mulai mengemuka. Kegiatan tersebut telah menggunakan dobel anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memungut uang pendaftaran dari peserta. Bahkan penyelenggaraan kegiatannya pun terkesan alakadarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran “GE”, penyelenggaraan Haornas hanya dilakukan selama dua hari. Padahal anggaran dari APBD dicantumkan sebesar Rp 100 juta. Belum lagi anggaran untuk piala dan piagam dialokasikan secara terpisan. Tak berhenti sampai di situ saja, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih memungut uang pendaftaran dari peserta.

Pungutan yang dilakukan Dispora besarnya bervariatif, seperti untuk tim futsal dipungut Rp 250 ribu tiap timnya. Sementara untuk Cabor Catur dipungut Rp 50 ribu tiap orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Data lainnya mengungkapkan, peserta yang menjadi juara pada cabang olah raga (Cabor) futsal untuk juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 2,3 juta, juara ke dua Rp 1,7 juta dan juara ke tiga 1,5 juta. Sementara untuk kejuaraan catur juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,3 juta, juara ke dua Rp 1 juta, juara ke tiga dapat hadiah Rp 800 ribu, juara ke empat Rp 600 ribu, juara ke lima Rp 400 ribu dan juara ke enam mendapatkan hadiah Rp 200 ribu.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Mamik Suligiono, mengaku akan segera menurunkan anggotanya untuk mendalami informasi tersebut. Mamik menegaskan akan menindak semua praktik yang mengarah terhadap tindak pidana korupsi.

“Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan insfektorat. Kita akan gali informasi yang sudah beredar ini,” ujarnya.

Menurut Mamik, tentunya Kejari Garut selalu melakukan langkah preventif agar tidak terjadi praktik korupsi. Melihat permasalahan ini, tentunya ia takkan tinggal diam. Langkah penindakan akan dilakukan jika memang ada laporan yang otentik.

“Tentu akan kita periksa. Namun kita butuh data yang lengkap,” ujarnya kepada “GE” saat ditemui di halaman Gedung Kajari Baru di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. (Fauziani/Farhan SN)***

BREAKING NEWS : Mantan Pejabat Disdik Garut Diperiksa Kejari, Diduga Melakukan Korupsi Rp 400 Juta

GARUT, (GE).- Kejaksaan Negeri Garut memeriksa empat orang dugaan kasus korupsi alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kerugian negara akibat kasus ini senilai Rp 400 juta. Tiga orang mantan pejabat Dinas Pendidikan Garut dan satu orang lainnya merupakan rekanan dalam kasus itu, saat ini masih menjalani pemeriksaan.

“Hari ini kami memeriksa empat orang yang diduga melakukan tindakan korupsi di Dinas Pendidikan Garut. Pemeriksaan yang kami lakukan ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK di Garut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Mamik Suligiono, Selasa (7/3/2017).

Dikatakan Mamik, dari empat orang yang diperiksa, tiga di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut. Sedangkan yang satu orang lagi adalah pihak rekanan.

Mamik menerangkan, keempat orang tersebut dimintai keterangannya dengan status masih sebagai saksi. Mereka diduga ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 lalu.

Namun saat ditanya inisial dari keempat orang yang diperiksa tersebut, Kajari mengaku belum bisa menyebutkannya saat ini. Begitu juga dengan modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap pendalaman.

“Maaf, untuk inisial dan jabatannya di Disdik, kami belum bisa menyebutkannya. Sampai saat ini status mereka masih sebagai saksi,” katanya.

Menurut Mamik, sebenarnya kasus yang saat ini ditanganinya ini merupakan kasus lama. Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah akan dilakukan penahanan terhadap mereka atau tidak karena hal itu akan disesuaikan sesuai keperluan penyidik. Berdasarkan penghitungan, tambahnya, dugaan korupsi pengadaan alat peraga ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta. Kegiatannya sendiri terdiri dari beberapa bagian.

Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Garut, Mahmud, mengaku belum mendapat laporan terkait pemeriksaan tiga pejabat di instansinya oleh pihak Kejari Garut. Mahmud menjelaskan, dirinya tak mengetahui agenda pemeriksaan terhadap tiga bawahannya tersebut.

“Saya tidak menerima laporan. Saya tidak tahu kalau ada pegawai Disdik Garut yang dimintai keterangannya oleh Kejari Garut hari ini,” ucap Mahmud.

Tidak hanyan terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari, Mahmud bahkan mengatakan tidak mengetahui secara detail kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani phak Kejari tersebut. Namun demikian, dengan tegas Mahmud menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.

Dia juga menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepda penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan. (Farhan SN)***

Sejumlah Proyek di Disdik Garut Gagal Dilelangkan, Kejari Segera Panggil Pejabat yang Bersangkutan

KOTA, (GE).- Dinas Pendidikan Kabupaten Garut gagal menyelenggarakan lelang untuk beberapa proyek di Tahun 2015. Saat ini, Kejaksaan Negeri Garut tengah mendalami persoalan ini. Rencananya, dalam waktu dekat akan segera memanggil pejabat terkait.

Informasi yang dihimpun “GE”, proyek pengadaan yang dilelangkan, di antaranya Pengadaan alat peraga Pendidikan Matematika dengan anggaran Rp 834.400,000, Pengadaan alat peraga Pendidikan IPS sebesar Rp 576.000.000, Pengadaan alat peraga Pendidikan IPA sebesar Rp 708.000.000, Pengadaan alat peraga Pendidikan Bahasa Rp 899.200.000 dan Pengadaan alat peraga Pendidikan Penjaskes sebesar Rp 1.176.000.000.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Garut, Heri Soemantri mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya sejumlah proyek yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Garut yang mengalami gagal lelang. Bahkan saat ini sedang melakukan pendalaman, apakah dalam proyek tersebut adanya penyimpangan.

“Ya, kami masih dalam tahap pendalaman terlebih dahulu. Namun informasi ada sejumlah pengadaan barang yang mengalami gagal lelang, entah apa yang menjadi penyebabnya,” katanya, Kamis (19/5/2016).

Namun begitu, sejauh ini pihaknya belum melakukan pemanggilan terhadap para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, termasuk pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pihaknya masih menunggu intruksi dari Kepala Kejaksaan Negeri Garut, yang saat ini masih mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Jakarta.

“Kami akan menunggu dahulu perintah dari Kejari Garut, untuk memintai keterangan dari para pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang tersebut,” katanya. Slamet Timur***