Alih Fungsi Lahan Konservasi Menjadi Penyebab Banjir Bandang di Garut

PASIRWANGI, (GE).- Berbagai asumsi muncul pascabanjir bandang menimpa tujuh kecamatan di Kabupaten Garut. Kerusakan hutan di hulu Sungai Cimanuk dan Bendung Copong menjadi penyebab paling potensial timbulnya musibah banjir bandang.

Ketua Gerakan Anak Sunda (GAS) Garut, Mulyono Kadafi, mengatakan alih fungsi lahan konservasi kawasan Papandayan menjadi penyebab utamanya. Menurut peninjauannya, kondisi saat ini wilayah konservasi Papandayan sangat memprihatinkan. Para pelaku usaha wisata dan warga sekitar yang menggarap lahan konservasi sudah melampaui ambang batas kewajaran.

“Bayangkan saja, kawasan cagar alam yang ada di wilayah konservasi Papandayan sudah dipagar. Padahal, jangankan dipagar ada daun jatuh dibersihkan saja sudah melanggar aturan,” ujarnya.

Belum lagi, lahan konservasi lainnya yang sudah dijadikan tempat wisata. Padahal sebelumnya kawasan tersebut terdiri dari pepohonan rindang yang menjadi serapan air. Kini kondisinya sudah berubah menjadi tembok dan coran yang dijadikan lahan parkir wisata.

“Jadi pantas saja jika banjir bandang terjadi. Sudah tidak ada lagi pepohonan yang bisa menyerap air di hulu Sungai Cimanuk. Belum lagi bendung Copong yang menahan laju air Cimanuk. Jadi wajar saja kalau air meluap ke ruamah warga yang ada di bantaran Sungai Cimanuk,” ujar Mulyono kepada “GE” Kamis (22/9/2016).

Masih menurut Mulyono, kerusakan di lahan konservasi itu bisa dilihat dari beberapa aliran anak Sungai Cimanuk. Ia menyebutkan, seperti di Sunagi Cipanday yang hulunya berada di kawasan cagar alam kondisi airnya keruh. Hal tersebut mengindikasikan, telah terjadi kerusakan.

“Sungai Cipanday yang ada di Kecamatan Sukaresmi, Sungai Cibeureum yang ada di Pasirwangi dan Sungai Cikamiri yang ada di Samarang aliran airnya semuanya keruh. Itu pertanda telah terjadi kerusakan di hulunya. Ketiga sungai tersebut semuanya bermuara ke Sungai Cimanuk,” ungkap Mulyono.

Bahkan berdasarkan pantauannya, 60 persen lahan konservasi telah rusak. Kondisi tersebut sudah melebihi ambang batas kerusakan.

Kondisi tersebut, diperparah oleh kebijakan Bupati Garut, Rudy Gunawan, yang melegalkan wisata Darajat. Padahal daerah tersebut menjadi salah satu daerah konservasi yang harus dilindungi.

Sementara itu, Kepala BKSDA Seksi Wilayah V Garut, Toni Ramdhani, menyangkal jika telah terjadi kerusakan di wilayah konservasi. Menurutnya, berdasarkan pantauan BKSDA, tidak ada kerusakan di area konservasi.

Bahkan saat terjadi banjir bandang dirinya bersama tim langsung mengecek kondisi Sungai Cipanday yang bersumber dari cagar alam dan kawasan konservasi. Ia mengaku saat itu, kondisi air masih jernih sebagai pertanda kelestarian alam di wilayah konservasi masih terjaga.

“Enggak ko, coba diluruskan. Sungai Cipanday aja masih bersih waktu banjir bandang terjadi,” kilah Toni, Kamis (22/9/2016).

Menurutnya, dari luas 18 ribu hektar kawasan konservasi semuanya masih dalam kondisi baik. Jika kerusakan sampai 60 persen tentunya informasi itu tidak benar.

“Saya pastikan cagar alam masih terjaga. Tidak ada pemagaran seperti yang dikatakan Mulyono,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Sulitnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Garut

GUNUNG Guntur dan Papandayan seluas 15.318 hektare yang merupakan kawasan konservasi terus mengalami deforestasi atu lerusakan. Kerusakan hutan itu terlihat dari alih fungsi lahan, serta menyusutnya vegetasi dan satwa di kawasan tersebut.

Program Manajer Consevation International Indonesia Anton Aryo mengatakan, kawasan konservasi Gunung Guntur dan Papandayan memerlukan perhatian serius semua pihak. Dia menilai pengelolaan kawasan konservasi belum optimal.

Dalam rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata Anton, ditargetkan beroperasinya 100 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) nontaman nasional di seluruh Indonesia. Salah satu KPHK yang telah ditetapkan adalah KPHK Guntur-Papandayan.

Dia menjelaskan, penetapan KPHK Guntur-Papandayan seluas 15.318 hektare. Wilayahnya meliputi lima kawasan, yaitu Taman Wisata Alam Gunung Guntur (250 hektare), Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (225 hektare), Cagar Alam Gunung Papandayan (6.807 hektare), Taman Wisata Alam Kawah Kamojang (500 hektare), dan Cagar Alam Kawah Kamojang (7.536 hektare).

Meskipun penetapan KPHK Guntur-Papandayan sejak 2013, hingga saat ini rencana operasionalnya masih dalam proses rencana pengelolaan. Menurut dia, pihaknya menerima banyak informasi adanya kerusakan habitat.
“Pengelolaan kawasan konservasi masih sulit dilakukan sehingga terus terjadi kerusakan habitat,” ucapnya, Minggu (5/6/2016).

Sayangnya, Anton mengaku belum mengantongi data kondisi kerusakan kawasan tersebut. Akan tetapi, dia akan memantau efektivitas pengelolaan KPHK Guntur-Papandayan.
“Harus ada giat riil. Dengan mendapat input dari berbagai pihak, kami ingjn mendukung upaya pengelolaan,” ucapnya.

Dia menargetkan untuk membuat program monitoring satwa liar dengan mencari data-data. Kemudian, memberikan pendidikan konservasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat, di antaranya pemberdayaan lima desa di lima kawasan konservasi tersebut.

Direktur Yayasan Konservasi Elang Indonesia Gunawan mengatakan, pihaknya menemukan 22 jenis mamalia, tetapi hanya 15 jenis yang teridentifikasi. Delapan jenis termasuk dilindungi, empat di antaranya kritis dan terancam lantaran adanya rantai makanan yang hilang dalam ekosistem.

Dikatakannya, sebanyak 46 % vegetasi endemik yang tersisa, seperti pohon rosamala dan puspa. Sementara sisanya mengalami alih fungsi lahan berupa tanaman campuran yang ditanam masyarakat.

“Saya tidak bisa menyatakan hal ini disebabkan gunung yang gundul. Tapi, ada keterkaitannya sebab dulu kawasan Gunung Papandayan-Darajat-Kamojang-Guntur saling terhubung oleh hutan,” ucapnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Ekologi Ath-Thariq, Kabupaten Garut, Ibang Lukmanuruddin, yang juga aktivis lingkungan menilai, terus terjadinya deforestasi kawasan tersebut lantaran kesalahan pengelolaan. Selama ini, pengelolaan yang dilakukan berbasis proposal bukan ideologis.

Selain itu, menurut dia, kurang pengontrolan terhadap kawasan dan pembinaan kepada masyarakat. “Ketika musim proposal, banyak kegiatan. Ketika tidak ada proposal, kegiatan pun tidak ada,” ucap pimpinan pontren berwawasan ekologi itu. (Tim GE)***