Lidya Da Vida, Anggota Majelis Hakim Pengadil Kasus Anak Gugat Ibu Kandung Rp 1,8 Miliar. Lembut di Luar, “Garang” di Persidangan

ADA yang menarik pada setiap pergelaran sidang kasus anak menggugat ibu kandung Rp 1,8 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Garut. Ya, kehadiran sosok wanita muda yang duduk sebagai anggota majelis hakim pada persidangan tersebut.
Namanya Lidya Da Vida. Meski baru setahun bertugas di PN Garut, kehadirannya cukup menyedot perhatian para pengunjung persidangan. Bukan hanya karena paras cantiknya, sikapnya yang humanis membuat para kuli berita betah berlama-lama berbincang dengan wanita kelahiran Medan 33 tahun lalu ini.
Namun begitu di persidangan, wibawanya sebagai seorang pengadil kerap membuat para terdakwa ketar-ketir. Lidya, sapaan akrabnya, selalu bersikap tegas dalam menyikapi persidangan.
Ketika disinggung mengenai profesinya itu, Lidya mengaku enjoy. Selama delapan tahun bertugas, kata Lidya, memang banyak suka dukanya.
“Ya, yang pasti saya senang menjalani profesi ini. Di sini saya banyak melihat bagaimana perubahan seseorang dari yang buruk menjadi baik, di sini juga terkadang muncul naluri keibuan saya ketika menangani kasus tertentu,” kata Lidya kepada wartawan yang mewawancarainya usai persidangan.
Sebagai seorang hakim, kata Lidya, dirinya akan terus menjaga sikap profesionalisme dalam menangani setiap perkara. Begitu juga saat menangani kasus gugatan anak dan menantu yang menggugat ibu kandungnya sendiri. Kasus Yani Handoyo vs Amih yang kini ditanganinya.
“Yang pasti kami akan menjadi pengadil yang netral dan profesional, dalam semua kasus. Tak terkecuali kasus ini,” ungkapnya.
Menurut Lidya, sebagai seorang hakim dirinya tidak bisa berargumen terhadap suatu kasus.
“Saya nggak bisa berkomentar banyak mengenai kasus ini, hakim kan penengah, tidak boleh berpihak pada tergugat maupun penggugat,” katanya.
Lidya sendiri dipastikan kembali menjadi anggota majelis hakim pada persidangan kesembilan kasus gugatan perdata Yani-Handoyo terhadap Siti Rohaya (83) . Persidangan selanjutnya akan digelar di PN Garut, Kamis (13/4/17) mendatang. Agenda sidang, mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. (Mempis/GE)***
Editor : SMS

Menaggapi
Dugaan Penistaan Agama yang Dilakukan WS. Dedi Mulyadi Mengajak WS Menjaga Keutuhan NKRI

GARUT, (GE).- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai sikap pemahaman keagamaan yang dianut WS adalah pemahaman pribadi. Karena itu, kata budayawan yang khas dengan ikat kepalanya ini, pemahaman tersebut tidak boleh dipaksakan harus menjadi pemahaman umum.

“Ya, itu seharusnya cukup menjadi pemahaman pribadi. Jangan sampai dipaksakan harus jadi pemahaman umum,” tandas Dedi Mulyadi yang juga Bupati Purwakarta ini, kepada “GE”, Minggu (26/3/17).

Namun begitu, kata Dedi, ia sendiri sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menilai masalah tersebut. Sebab, penilaian terhadap kasus “Jendral Bintang Empat” Negara Islam Indonesia (NII) yang ngotot salat jumat menghadap ke arah timur tersebut, merupakan kewenangan pihak MUI dan kepolisian. Karena itu, tinggal dua lembaga ini yang didorong untuk meyelesaikan persoalan tersebut.

“Tinggal dilihat, apakah ada unsur penistaan agama atau tidak. Itu kewenangannya MUI. Sedangkan masalah unsur dugaan makar itu kewenangan kepolisian,” terang Dedi.

Dedi sendiri mengajak kepada WS untuk sama-sama membangun dan menjaga keutuhan NKRI. Kalau memang yang bersangkutan memiliki pemahaman berbeda tengang agama, seharusnya itu menjadi pemahaman pribadi, jangan sampai dipaksakan menjadi pemahaman umum.

Deritakan sebelumnya, WS yang tercatat sebagai warga Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, melayangkan surat kepada pemerintah melalui aparat desa setempat. Dalam surat itu, ia menyatakan diri sebagai “Jendral Bintang Empat” NII, meminta izin untuk melaksanakan salat berjamaan menghadap ke arah timur. (Sony MS/GE)***

Kasus “Sang Jendral Bintang Empat NII”, mulai Didalami Kominda Kabupaten Garut

GARUT, (GE).- Kasus dugaan aliran sesat dan tindakan makar yang dilakukan WS, warga Kampung Cibodas Rea, Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat disikapi serius pihak intelejen. Bahkan, Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Kabupaten Garut, konon tengah mendalami kasus tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut, Drs. Wahyudijaya, M.Si, menegaskan, saat ini aktivitas WS beserta para pengikutnya dalam pemantauan Kominda.

“Masih dalam tahapan pendalaman. Karena aktivitas yang terlihat baru permukaannya saja, belum detail ke bawahnya,” kata Wahyudijaya, Jumat (24/3/17).

Menurut Wahyudijaya, pihaknya belum menerima informasi terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap pria yang dahulu dikenal mengerti ilmu agama itu. Apakah akan ditangkap atau bagaimana, masih didalami.

Wahyudijaya juga meyakini, WS berafiliasi dengan Sensen Komara, yang juga pernah dihukum akibat kasus makar. Kasus serupa, imbuh Wahyudijaya, pernah terjadi di wilayah kecamatan lain.

“Beberapa tahun lalu, saya lupa persis tahunnya, pernah terjadi kasus serupa. Yakni ketika seseorang yang mengaku Menteri Pertambangan NII yang berafiliasi dengan Sensen, melakukan aktivitas penggalian dengan tujuan menambang di wilayah Kecamatan Pamulihan,” ungkapnya.

Bedanya, terang Wahyu, saat itu orang yang mengaku Menteri Pertambangan NII tersebut langsung menghentikan aktivitasnya. Soalnya, aparat kepolisian menghubungi Sensen Komara. Waktu itu aparat kepolisian meminta Sensen menghentikan aktivitas penggalian, dan mereka menuruti.

Wahyudijaya menduga, kasus ini tak lepas dari doktrin keyakinan. Karena itu, lanjut Wahyudijaya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Wahyu juga meminta agar MUI Garut tidak bertindak sendiri.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Bakorpakem, yang mana Kemenag ikut di dalamnya. Masalah ini terkait doktrin dan keyakinan, jadi harus ada keterlibatan dari semua pihak,” pungkasnya. (Farhan SN/GE)****

Editor : SMS

Untuk Memastikan Wilayah Penjualannya, Polisi Terus Mengembangkan Penyelidikan Kasus Mie Berformalin

GARUT, (GE).- Aparat Polres Garut terus mengembangkan penyelidikan terkait ditemukannya pabrik mie berformalin di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tempo hari. Polisi berusaha menelusuri pasar di Bandung yang dijadikan tempat peredaran mie berformalin tersebut.

“Kami masih memintai keterangan terkait di mana saja lokasi penjualan mi tersebut,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, AKP Hairullah kepada wartawan di Garut, Selasa (21/3/17) .

Hairullah mengatakan, bedasarkan pengakuan tersangka bahwa mie yang diproduksinya itu tidak dijual di Garut, melainkan secara rutin dijual ke wilayah Bandung. Namun, katanya, pengakuan tersangka masih perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

“Kami masih melakukan pengembangan penyelidikan untuk memastikan apakah pengakuannya itu benar atau tidak,” katanya.

Lebih jauh diungkapkan, mie tersebut setiap harinya diproduksi sebanyak 400 kg sejak tahun 2000. Polisi memproses hukum kasus tersebut karena dinilai melanggar undang-undang tentang pangan yang memberikan dampak buruh terhadap kesehatan manusia.

“Kandungan formalin pada makanan termasuk mie, tentu berdampak buruk pada kesehatan,” jelas Hairullah.

Diberitakan sebelumnya, polisi mendapatkan laporan dari masyarakat adanya pabrik yang diduga memproduksi mie menggunakan bahan kimia formalin. Kemudian polisi memeriksa pabrik tersebut dan menemukan satu jeriken cairan kimia formalin yang diduga untuk campuran pembuatan mie. Polisi juga mengamankan pemilik pabrik, dan menyita mie siap edar, serta peralatan untuk pembuatan mie. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Heboh Penculik Berilmu Hitam, ini Kata Polres Garut…

GARUT, (GE).- Belakangan beredar informasi dalam bentuk pesan berantai pada salah satu media sosial. Informasi tersebut berisi imbauan kepada masyarakat Garut terkait maraknya penculikan anak dengan berbagai modus. Dalam pesan berantai itu dikatakan bahwa para penculik telah tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kasubag Humas Polres Garut, AKP Ridwan Tampubolon, mengklarifikasi kebenaran isu penculikan tersebut.

“Sampai saat ini belum ada laporan tentang adanya penculikan anak. Saya menghimbau masyarakat tetap tenang,” ungkapnya kepada “GE”, Sabtu (18/03/2017).

Yang membuat geger, pesan yang tersebar itu memuat informasi bahwa pelaku penculikan telah mempunyai ilmu hitam dan menyamar sebagai pedagang kaki lima. Pesan berantai itu juga menyebutkan korban penculikan akan dibedah organ tubuhnya untuk dijual.

Keresahan masyarakat juga dialami oleh Nabila (6). Akibatnya, siswa kelas I SDN Karyamekar 2 Cilawu tersebut enggan pergi ke sekolah dan keluar rumah karena merasa takut setelah mengetahui pesan berantai terkait penculikan tersebut.

“Ya, Nabila sampai ketakutan sekali saat mendengar informasi tersebut. Sekarang ia (Nabila/red) tidak berani kemana-mana,” kata Wida Yanti, salah satu keluarganya.

Hal serupa dirasakan Aminah (51), warga Kapung Pesantren, Desa Cibiuk Kidul, Kabupaten Garut. Ia merasa resah dengan beredarnya informasi yang menurutnya simpangsiur kebenarannya.

“Saya takut menjadi korban. Apalagi saya mempunyai anak yang masih di bawah umur. Setelah mendengar ada kasus penculikan yang terjadi di Garut, anak-anak jadi enggan bermain dan sering bersembunyi di rumah,” tandasnya. (Sidqi Al Ghifari)***

Editor : SMS

Bantu Pulihkan Kejiwaan Pelajar SMK Korban Pencabulan, P2TP2A Siapkan Tim Psikolog

GARUT, (GE).- Minyikapi kasus pencabulan beberapa hari yang lalu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut telah menyiapkan tim psikolog. Persiapan yang dilakukan P2TP2A ini tak lain untuk membantu pemulihan kejiwaan bagi siswa SMK yang jadi korban. Seperi diberitakan sebelumnya, beberapa pelajar SMK swasta di Garut diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya.

” Ya, P2TP2A akan menyiapkan tim psikolog untuk mendampingi mereka (korban/red.), ,” kata Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari Gunawan, kepada sejumlah awak media, Rabu (22/2/2017).

Dijelaskannya, para siswa korban pelecehan seksual sangat membutuhkan pendampingan terhadap mentalnya. Pendampingan ini dibutuhkan untuk memulihkan kondisi psiklogisnya.

“Pendampingan psikolog sangat diperlukan, untuk membantu pemulihan mentalnya, agar tidak terus trauma,” tandasnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas para korban agar tidak merasa malu di lingkungannya. Disamping itu,P2TP2A Kabupaten Garut juga akan terus memantau perkembangan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut oleh kepolisian.

“Pastinya semua anak dijamin kerahasiaannya, kita akan terus pantau perkembangannya.Kita serahkan penanganan kasusnya kepada polisi,” katanya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

BREAKING NEWS : Tersandung Kasus Pungli, Bupati Pastikan Kadisdukcapil Segera Dipecat dari Jabatannya

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan akan segera memecat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini menyusul rekomendasi dari Tim Satuan Pemberatasan Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa PNS di lingkungan Disdukcapil beberapa waktu lalu yang kini tengan menjalani proses hukum di Polres Garut.

“Kemarin sudah dilakukan MP3D, yang merupakan majelis pertimbangan yang berhubungan dengan adanya kasus ini. Kami sepakat dengan Rekomendasi Tim Saber Pungli agar kami segera melakukan tindakan. Jadi dalam waktu singkat, kami akan segera membebastugaskan Kadisdukcapil dalam waktu dua hari ini. Hari ini kami mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tadi saya sudah menandatangani suratnya. Isinya berupa pemberitahuan bahwa ada beberapa pejabat struktural di Dinas tersebut yang akan kami ganti,” jelas Rudy kepada wartawan, Selasa, (21/2/2017).

Menurutnya, selain Kepala Dinas, pemecatan juga akan dilakukan kepada pejabat di bawahnya, baik Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) termasuk yang masih berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga akan diberhentikan.

“Yang akan kita ganti termasuk Kabid, Kasi dan yang masih berstatus TKK juga akan kami berhentikan. Dan untuk PNS pelaksana kami juga akan berikan sanksi sesuai rekomendasi dari Tim Saber,” lanjut Rudy.

Selanjutnya, imbuh Bupati, untuk mengisi kekosongan jabatan di Disdukcapil ini, pihaknya akan segera mengumumkan pelelangan jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut secepatnya.

“Ya, untuk sementara setelah kita berhentikan, jabatan tersebut akan diisi oleh Plt dulu, sambil kita umumkan pelelangan jabatannya yang tentu masih memerlukan proses,” imbuhnya.

Bupati juga mengatakan, peristiwa OTT di lingkungan Disdukcapil ini akan menjadi pelajaran berharga, agar kejadian serupa tidak terulang, baik di lingkungan Disdukcapil maupun di lembaga lain yang berpotensi terjadinya pungli dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyebutkan, sedikitnya ada delapan lembaga di lingkungan Pemkab Garut yang harus mendapatkan pengawasan lebih, karena berpotensi terjadinya praktik pungli.

“Nah, yang delapan titik yang berpotensi terjadinya pungli harus kami waspadai. Delapan titik tersebut, yaitu, Disdukcapil, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BKD, DPPKA dan Dinas Kesehatan,” jelasmua.

Sebelumnya, Tim Sapu Bersih (Saber) Polres Garut, Senin (6/2/2017) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam peristiwa itu, sebanyak 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang calo berhasil diamankan.

Tim yang dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Garut, AKP Hairullah, berhasil mengamankan sejumlah PNS, dan satu orang calo yang kedapatan memungut biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan. (Slamet Timur).***

Editor: Kang Cep.