Teror Bom Masjid Istiqlal, Iyus Jadi Korban Salah Tangkap Polda Metro Jaya

GARUT, (GE).- Seorang warga Garut mengaku jadi korban salah tangkap jajaran Polda Metro Jaya. Tudingan terkait teror bom Masjid Istiqlal terhadap Iyus Rusman (43) tak pernah terbukti. Kini ia minta Polisi membersihkan namanya. Pasalnya, seluruh keluarganya saat ini kerap menerima ejekan dari tetangganya.

“Anak saya sampai menangis diolok-olok temannya. Ia merengek saat disebut ayahnya seorang teroris,” ujar Iyus penuh iba.

Iyus mengaku, sampai saat ini dirinya masih trauma. Apa lagi keluarga saya yang sama sekali tak tau apa-apa.

Iyus Rusman merupakan warga Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sehari-hari ia bekerja sebagai teknisi di sebuah apartemen di Jakarta.

Untuk memperjuangkan nasibnya, Sabtu siang ia mendatangi Mapolres Garut. Dirinya mengaku menjadi korban salah tangkap aparat Kepolisian terkait teror bom masjid istiqlal pekan kemarin.

Iyus menceritakan dirinya ditangkap Polisi di tempat ia bekerja di Peak Apartement Setia Budi Jakarta. Waktu itu ia langsung digelandang oleh petugas Polda Metro Jaya ke markas guna dilakukan pemeriksaan.

Tuduhan teror peledakan Masjid Istqlal yang dituduhkan kepada Iyus bermula lewat pesan singkat kepada pengurus masjid nomor yang dilacak petugas tertera nama Iyus Rusman. Sehingga Iyus langsung diamankan petugas. Padahal Iyus mengaku, nomor yang dituduhkan petugas atas tuduhan akan meledakan Masjid Istiqlal merupakan nomor lama dan usdah tidak ia pakai.

Selain dituduh sebagai peneror bom masjid istiqlal, nama iyus juga dicap sebagai teroris atas undang- undang yang disangkakan kepada dirinya. Iyus meminta, petugas yang menangkapnya segera mengeluarkan surat rehabilitasi nama baik, agar keluarganya di Garut tak was–was dan tak menjadi bahan hinaan tetangganya. (Adriawan)***

 

Pascapenggeledahan Densus 88, Adik Terduga Bomber Kampung Melayu Masih “Reuwas”

GARUT, (GE).- Pascapenggeledahan yang dilakukan aparat atau Densus 88, kemarin, adik terduga bomber Kampung Melayu, Ahmad Sukri, “H” kini lebih banyak tinggal di rumah orang tuannya.

“Mungkin reuwas (syok/red.), karena memang sebelumnya tak pernah berhubungan (diperiksa) dengan aparat seperti kemarin,” ujar Agus Sopandi orang tua H, di rumahnya, Kampung Paledang, Keluarahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu (27/5/2017).

Menurutnya,pemeriksaan yang dilakukan Densus 88 terhadap anaknya, membuat syok keluarganya. Terlebih H tidak pernah berbuat aneh aneh. Agus mengatakan pemeriksaan H dilakukan dua kali dan tidak berlansung lama, awalnya sekitar pukul 09.00 pagi H memenuhi panggilan kepolisian Sektor (Polsek) Karangpawitan, kemudian setelah itu sekitar pukul 11.00, H dibawa ke polres Garut (Polres).

“Kemarin sore juga sudah pulang lagi, dan sejak magrib lebih memilih tinggal di sini,” tukasnya.

Dikatakannya, H yang beberapa saat kemudian muncul dari kamar belakang rumah, akhirnya menemui aparat kepolisian. Dalam kesempatan itu, H menyatakan dalam pemeriksaan Densus 88 kenarin, dirinya mengaku hanya ditanya seputar keberadaan dari istri Ahmad Sukri, terduga bomber Kampung Melayu.

“Hanya ditanya itu saja dimana posisinya sekarang,” tandasnya.

Diakui, Ia pernah diminta membawa barang-barang milik terduga bomber Kampung Melayu. Namun tidak pernah berhubungan lagi sampai aksi bom Kampung Melayu terjadi Rabu lalu. “Barangnya pun sudah tidak ada (dibawa polisi untuk pemeriksaan),” ungkapnya. (Tim GE)***

 

“Keukeuh” Ingin Jadi PNS, Ribuan Guru Honorer Gelar Aksi 232

JAKARTA, (GE).- Perjuangan para guru honorer seolah tak pernah padam. Baru-baru ini ribuan honorer se Indonesia kembali melakukan aksinya yang mereka sebut “Aksi Honorer 232.”  Dengan agenda tuntuntan yang sama seperti aksi aksi sebelumnya, beberapa hari yang lalu unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kemenpan RB. Kamis (23/02/2017).

Tuntutan para pengunjuk rasa “keukeuh” meminta agar pemerintah mengangkatnya menjadi seorang PNS tanpa tes. Disamping itu para honorere juga menuntut dibatalkankannya PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan melanjutkan Revisi UU ASN.

Dalam aksi kali ini, Politisi Demokrat Hj. Siti Mufattahah, yang baru tiba dari Garut,  langsung menemui para peserta aksi 232. Dalam orasinya di hadapan ribuan massa honorer. Hj. Siti menyampaikan dukungannya kepara para honorer, serta berjanji mendorong pemerintah khususnya Kemen PAN RB untuk memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana.

“Sangat pantas bila merevisi kembali substansi dari PP tentang PPPK. Saya akan berupaya mendorong agar honorer yang masa kerjanya sudah lama tidak perlu untuk ditesting ulang. Sebaiknya pengalaman dan masa kerja menjadi bahan pertimbangan dan pengecualian.” Tutur Siti, saat menyampaikan oraisnya di hadapan ribuan peserta aksi, Kamis (23/2/2017).

Orasi Hj.Siti Mufattahah yang nerupakan salah seorang anggota Komisi IX DPR RI itu, disambut hangat peserta aksi. Saat orasi dan setelahnya, Hj. Siti mendapatkan aplaus dari para demonstran yang mayoiritas datang  dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Terang saja, suasana saat itu menjadi riuh rendah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, komunikasi dan informasi publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN RB) Drs.Herman Suryatman, M.Si., mengaku prihatin dengan apa yang menimpa pada guru nonorer selama ini.” Kami sebenarnya prihatin terhadap para honorer eks Kategori II ini, ” tukasnya .

Dijelaskannya, saat ini mekanisme pengangkatan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), masih mengacu pada Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 (UU ASN) .

“Oleh karenanya, saat ini pemerintah tengah bersiap meluncurkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) . Dalam PP tersebut, ASN hanya mengenal PNS dan PPPK. Untuk itu bagi yang berusia 35 tahun ke bawah bisa mengikuti testing CPNS secara online. Sedangkan bagi yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi PPPK .” Jelasnya.

Ditambahkannya, khusus untuk keduanya dikembalikan kepada daerah. Apakah daerah membuka formasi atau tidak. Bila daerah mengusulkan formasi berdasarkan analisis jabatan, maka mereka berkesempatan mengikuti seleksi CPNS yang dibawah 35 dan PPPK untuk yang berusia 35 keatas.

Terkait dengan adanya revisi Undang Undang ASN yang diparipurnakan tanggal 23 Januari 2017 oleh DPR RI. Herman menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih belum menyetujui adanya Revisi UU ASN. Pasalnya, presiden belum menandatangani surat untuk membahas melalui panitia khusus bersama DPR RI terkait Revisi UU ASN itu.

“Selain itu, turunan dari UU ASN saja terdapat setidaknya 19 Rancangan Peraturan pemerintah yang masih dibahas di Kemanpan RB. Sementara yang terkait dengan PPPK saat ini sudah selesai diharmonisasi dan sudah berada di Sekretariat negara (Setneg).” Urainya.

Menanggapi hal itu, Kusnadi (47), salah seorang peserta Aksi asal Garut menyayangkan sikap pemerintah. Ia mempertanyakan, kenapa tidak memperhatikan Honorer yang usia dan masa pengabdiannya sudah lama.

“Sangat disayangkan, saya sendiri mengabdi menjadi guru honorer sudah puluhan tahun. Masa dirinya harus menyandang status pensiunan honorer.” keluhnya.

Kusnadi menilai, Pemerintah kurang adil dan bijaksana dalam menyikapi kondisi honorer di lapangan. Pengabdiannya selama puluhan tahun tseolah ridak dianggap sama sekali. Padahal, menurutnya tugas dan kewajiban honorer sama saja dengan yang menyandang status PNS.

” Kami ini sudah diuji dengan berbagai kurikulum. Mulai dari KBK, KTSP hingga Kurtilas. Kami juga sudah diuji dengan UKG, bahkan ada yang sudah tersertifikasi pengalaman mengajar dan pendidikan mumpuni dari berbagai universitas. Sungguh menyakitkan, semua itu sama sekali tidak dianggap berkualitas oleh pemerintah, masa bakti kami bahkan nyaris dianggap tidak ada.” Tuturnya, seraya menitikan air mata. (TAF Senopati) ***

Editor: Kang Cep.

Bareskrim : Polri Jamin Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

MABES POLRI, (GE).- Sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik hak cipta dan kekayaan intelektual hingga konsumen, Indonesia meningkatkan pelaksanaan penanganan kejahatan pemalsuan dengan Jepang. Langkah ini menjadi penting karena tindak pidana yang terkait dengan hak cipta dan kekayaan intelektual memiliki preseden buruk bagi Indonesia secara keseluruhan.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyampaikan hal itu dalam pertemuan Intellectual Property Rights dengan The Japan External Trade Organization, di Jepang, Rabu (14 Desember 2016).

Demikian disampaikan Bareskrim Polri melalui press release nya yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail) ke redaksi www.garut-express.com, Kamis (15/12/2016)

Menurut Ari, kerjasama penanganan kejahatan jenis ini dengan Jepang memiliki arti khusus bagi Indonesia.

“Tujuan kerjasama ini tentunya agar terciptanya inovasi agar satu sama lainnya memperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna. Sehingga berujung pada konkritnya kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pelaku industri kreatif dengan terlindungi dan terjamin hak dan kekayaan intelektual mereka di Indonesia,” kata Ari.

Ari menambahkan, bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang itu melibatkan beberapa aspek.

“Kejahatan pemalsuan barang yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius bagi negara lain di dunia, termasuk Jepang. Terutama aspek yang terkait dengan hak paten, merk, hak cipta dan lainnya. Ini tentu saja merugikan juga masyarakat sebagai konsumen,” tambah Ari.

Berdasarkan catatan, dampak pelanggaran hak cipta terhadap perekonomian di Indonesia pada 2014 hingga paruh pertama 2016 mencapai Rp. 65,1 triliun. Nilai kerugian tersebut merujuk pada tujuh sektor industri yang meliputi: Obat-obatan (3.8 %); Makanan & Minuman (8.5%); Kosmetik (12.6 %); Software (33.5 %); Barang dari Kulit (37.2 %); Pakaian (38.9 %); dan Tinta Printer (49.4 %).

Besarnya angka kerugian itu, menurut Ari, sebenarnya justru merugikan bangsa Indonesia secara khusus.

“Kerugian pertama, citra Indonesia. Kedua, iklim investasi yang saat ini sedang kuat dan sedang lebih dikuatkan lagi. Ketiga, konsumen yang terpapar barang palsu. Terakhir, distribusi legal yang telah menguatkan penerimaan pajak dan industri-industri legal lainnya”, kata Ari.

Untuk itu, masih kata Ari, penegakan hukum terkait dengan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual di Indonesia akan terus dikuatkan dengan mengembalikannya pada rasa keadilan.

“Penegakan hukum bukan hanya pada tahap penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual saja, melainkan juga kelancaran pelaksanaannya dengan memangkas birokrasi agar budaya dan kesadaran hukum masyarakat lebih menghargai jerih payah inovasi dan kreatifitas”, kata Ari.

Pertemuan ini juga dihadiri asosiasi pemegang Hak dan Kekayaan Intelektual Jepang, METI, NPA (National Police Agency) dan MOJ. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jaminan produk hukum yang jelas dan tegas yang dimiliki oleh Indonesia tekait dengan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Hingga saat ini, jumlah investasi Jepang di Indonesia telah mencapai US$ 2,89 Miliar. (*)

Editor: Kang Cep.

Bareskrim POLRI : Fasilitasi Arus Komoditi Jelang Tahun Baru

JAKARTA, (GE).- Untuk kebih menstabilkan lagi situasi dan kondisi di tanah air, terutama di bidang ekonomi, menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Terlebih lagi, menghadapi perayaan hari besar umat Kristiani dan tahun baru yang tinggal menghitung hari.

Momen seperti itu tentu saja bakal meningkatkan kebutuhan rumah tangga sehingga mesti menghadirkan harmonisasi. Untuk itu Polri berpartisipasi dengan menyiapkan langkah antisipasi atas keluhan masyarakat seputar hal ini agar segera diatasi, termasuk juga di bidang ekonomi.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, dalam press release nya yang dikirim melalui e-mail ke redaksi www.garut-express.com, Sabtu (10/12/2016).

Kabareskrim Polri menyampaikan hal ini, usai melakukan pertemuan konsolidasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang natal dan tahun baru 2017, di Gedung sementara Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (8 Desember 2016).

Menurut Ari, musyawarah ini hadir sebagai bentuk melokalisir dan menuntaskan persoalan ekonomi harian di kemudian hari.

“Secara keseluruhan sebenarnya pemerintah telah siap dengan menghadirkan berbagai kebijakan dan langkah taktis serta sistematis menjelang natal dan tahun baru 2017 nanti. Kami juga selalu membuka diri untuk menjadi fasilitator arus komoditas para instansi terkait ekonomi. Semua karena kami melihat bahwa sudah saatnya para petani, koperasi hingga pelaku ekonomi lainnya merasakan keuntungan. Keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu juga, Ari mendorong jajarannya agar melakukan dukungan penuh dalam melindungi dan melayani masyarakat.

“Selain itu juga terus mendorong agar para penegak hukum untuk memiliki persepsi yang sama dengan instansi terkait lain dalam mengatasi keluhan masyarakat di bidang ekonomi. Tidak lupa juga untuk melakukan bentuk-bentuk manajemen yang tepat guna sebagai langkah preventive, bentuknya bisa saja sejenis posko. Ini demi kemaslahatan bersama,” tambah Ari.

Berdasarkan catatan, harga rata-rata nasional dari barang kebutuhan pokok per Rabu, 7 Desember 2016, dibanding seminggu lalu yaitu Rabu, 30 November 2016, umumnya kondisinya relatif stabil.

Rinciannya, barang kebutuhan yang berada di titik stabil adalah beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, jagung, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang putih. Barang yang mengalami kenaikan adalah daging ayam ras dan cabe rawit merah. Lalu barang kebutuhan yang mengalami penurunan adalah cabe merah keriting, cabe merah besar, dan bawang merah.

Sementara kecukupan stok secara nasional rinciannya adalah barang kebutuhan pokok hasil pertanian (beras dan kedelai) tersedia 3,1 sampai dengan 7,2 bulan ke depan. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan (daging sapi) tersedia hingga 1,5 bulan ke depan. Barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng dan terigu) tersedia hingga 1,3 sampai dengan 3,9 bulan ke depan.

Meski demikian, Ari juga tidak menutup mata, akan ada pihak-pihak yang justru merasa terganggu atas positifnya angka harga rata-rata nasional dari barang kebutuhan pokok itu.
“Para pelaku tindak pidana ekonomi, pasti ingin mengganggu positifnya angka-angka itu. Paling sederhana bentuk gangguan terkait ekonomi, perdagangan dan harga barang pokok ini dengan menebarnya lewat dunia maya. Untuk itu, musyawarah ini sekaligus juga menghasilkan kebijakan lain yaitu penegakan hukum sebagai bentuk mengendalikan, dan bukan sekedar memenjarakan saja,” jelasnya.

Hadir juga dalam pertemuan itu instansi terkait mulai dari Kemendag RI, Kementan RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ditjen Bea dan Cukai, Bulog hingga para pelaku usaha yaitu para produsen hingga asosiasi pedagang. (BARESKRIM POLRI)***

Editor: Kang Cep.

Bareskrim Polri : Menjaga Diri dan Akar Indonesia

JAKARTA, (GE).- Maraknya tindakan pelanggaran hukum di Indonesia, mendapat perhatian khusus dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto. Terlebih lagi, berbagai jenis pelanggaran itu justru kontra-produktif dengan banyaknya rencana positif pemerintah untuk seluruh warga negara Indonesia.

“Indonesia saat ini sebenarnya tengah berada dalam posisi hendak berdiri di kakinya sendiri. Tapi berbagai macam aksi kriminalitas yang menimpa masyarakat, justru menghalangi kebangkitan ini. Untuk itu, seluruh jajaran reserse dan kriminal dan Polri secara keseluruhan mesti meningkatkan lagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain melakukan antisipasi, seluruh jajaran mesti langsung menangani dengan segera jika masyarakat memberikan informasi terjadinya tindakan pelanggaran hukum di sekitar mereka, meski itu hanya sekedar indikasi dan dalam kondisi apapun juga,” ungkap Ari di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (25/ 11/ 2016).

Menurut Ari, mengintensifkan penggunaan saluran komunikasi dengan masyarakat bisa menjadi langkah awal antisipasi.

“Tekhnologi canggih saat ini sebenarnya sudah dalam genggaman tangan kita. Intensifitas komunikasi dengan masyarakat mesti mengalami peningkatan. Dengan itu pastinya akan sangat menguntungkan masyarakat. Akar budaya bangsa ini sebenarnya saling berkomunikasi,” ujar Ari.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto., melalui press release-nya yang dikirim ke email redaksi garut-express.com, Jumat (25/11/2016).

Selain itu, masih menurut Ari, tekhnologi canggih juga memiliki sisi negatif yang mesti menjadi perhatian bagi seluruh jajaran Polri.

“Misalnya saja, saat ini begitu banyak kabar yang berseliweran di jejaring media sosial hingga aplikasi pengirim pesan terkait situasi dan kondisi keamanan di Indonesia. Ini sisi negatifnya. Tapi seluruh jajaran Polri bersama masyarakat justru bisa mengubahnya menjadi positif dan produktif, sebut saja dengan langsung melakukan klarifikasi,” kata Ari.

Masyarakat, tambah Ari, juga diharapkan kembali ke akar Indonesianya untuk mengatasi berbagai aksi yang pastinya menggangu kenyaman dan keamanan bersama.

“Menggiatkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling oleh masyarakat mulai saat ini, pastinya mampu menjadi pagar bagi kita semua, terlebih lagi dalam menghadapi penyusup yang berkeliaran dan hendak memancing di air keruh di lingkungannya. Polri, khususnya jajaran reserse dan kriminal, mulai saat ini juga mesti lebih intensif lagi dan berjejaring dengan kegiatan ini. Untuk itu, masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan dengan segera jika kemudian ditemukan adanya aksi yang justru menggangu keamanan dan kenyamanan di lingkungan mereka,” tutup Ari. (*)

Editor: Kang Cep.

Menangkis Serangan Persoalan Obat dan Makanan di Indonesia

JAKARTA, (GE).- Kompleksitas masalah obat dan makanan di Indonesia, menuntut penyelesaian atas persoalan itu dengan segera. Sebabnya karena ancaman dari obat dan makanan yang bermasalah, menyerang seluruh pengguna obat dan makanan yang konsumennya merupakan warga negara Indonesia. Menjawab problema itu, Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM/red.) kini lebih menyinergikan kembali kerjasama dengan menghadirkan Pedoman Kerja antar kedua instansi.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan hal itu, usai pelaksanaan video confrence antara Polri dengan BPOM di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut Ari, sinergi melalui pedoman kerja antar kedua instansi merupakan bentuk konkrit perlindungan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Sinergitas antar instansi ini menandakan wajah baru khususnya penyelesaian masalah tindak pidana yang terkait dengan obat dan makanan di wilayah hukum Indonesia. Pedoman kerja yang kemudian hari menjadi acuan ini merupakan kelanjutan dari MoU pada Februari lalu. Terutama untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat dan membuat para pelaku berpikir ulang karena telah disiapkannya pasal berlapis yang akan dikenakan kepada mereka,” kata Ari.

Khusus yang memiliki kaitan dengan penegakan hukum, tambah Ari, UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menjabarkan kewenangan masing-masing instansi.

“Regulasi telah menyatakan bahwa BPOM melalui PPNS juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU Kesehatan. Meski demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Selaiin itu, masih berdasarkan undang-undang, BPOM tidak memiliki kewenangan dalam hal upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan. Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut memerlukan bantuan Polri. Bukan hanya itu, BPOM tidak memiliki kewenangan dalam penerapan TPPU, sehingga perlu juga koordinasi dengan Polri terhadap pelaku TP TPPU dengan Tindak Pidana asal UU Kesehatan yang ditangani oleh BPOM. Ini yang akan mengubah wajah penindakan hukum terkait tindak pidana obat dan makanan,” ungkap Ari.

Data BPOM mencatat pada periode 2013-2015, obat palsu dan ilegal didominasi golongan disfungsi ereksi, antibiotik, antipiratik-analgetik, antihipertensi, dan antihistamin. Periode Januari-Juni 2016, BPOM telah mengidentifikasi 17 merek obat palsu yang didominasi golongan vaksin, anti-tetanus serum, serta obat disfungsi ereksi.

Kerja sama antara Polri dan Badan POM dalam hal pendampingan baik teknis maupun taktis, telah berhasil mengungkapkan beberapa kasus. Misalnya, pengungkapan 33 produk pangan ilegal tanpa izin edar yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 33 miliar.

Ribuan kemasan produk pangan ilegal itu kini telah menjadi sitaan BPOM. Penyelidikan atas masuknya barang makanan minuman ilegal ini langsung ditangani Polri. Ada pula pengungkapan kasus vaksin palsu melalui pembentukan satuan tugas yang terdiri atas BPOM, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk menyelidiki dan mengevaluasi vaksin palsu mulai dari hilir hingga ke hulu.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan dan Operasional (Kabag Kerma Robinopsnal) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Heru Dwi Pratondo menyampaikan bahwa hingga saat ini kerjasama antara Polri dengan BPOM sudah memiliki wujud konkrit dan terdiri dari berbagai bentuk.

“Kerja sama Polri dengan BPOM hingga saat ini terus berjalan antara lain pelaksanaan pelatihan teknis penyidikan oleh Polri kepada calon atau PPNS pada BPOM, kerja sama dalam pemberian keterangan ahli dan bantuan pemeriksaan laboraturium terhadap obat dan makanan. Selain itu juga pelaksanaan pertukaran informasi tentang adanya pelanggaran UU Kesehatan dan penindakan bersama pada tempat tindak pidana. Intinya kerjasama itu melibatkan tukar menukar data atau informasi, koordinasi pengawasan obat dan makanan, kerjasama dalam penegakan hukum dan peningkatan SDM,” pungkas Heru.

Demikian press release ini disampaikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, melalui surat elektronik (e-mail) yang diterima redaksi www.garut-express.com, hari ini, Rabu (26/10/2016). (*)

Editor: Kang Cep.

FAGAR Berharap Janji Kemen PAN RB Tidak Meleset Lagi

JAKARTA,(GE).- Dihadapan peserta rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, Men PAN RB Asman Abnur, menjanjikan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban terkait rumusan penyelesaian Honnorer Kategori 2 (K2). Pihak Men PAN RB akan menganalisa kebutuhan Pegawai dan dalam waktu seminggu itu pula akan mengeluarkan Road Map penyelesaian Honorer K2, Senin (10/10/2016).

Sementara itu, Humas Forum Honorer Katagori 2 (FHK2), Retno Kurniadi mengatakan, penanganan Honorer K2 terus dilakukan pengawalan serius.

“Revisi UU ASN adalah salah satu celah dalam regulasi terkait penuntasan Honorer. Regulasi honorer dianggap pemerintah sudah tidak ada lagi dengan berakhirnya PP 48 tahun 2005, dan PP 56 tahun 2012. “ Ungkapnya.

Dilejaskannya, regulasi RUU ASN akan menentukan harapan honorer seluruhnya. Supaya bisa terakomodir sesuai dengan usulan yang sudah disampaikan FHK2I melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Terkait persetujuan pagu anggaran usulan Menpan-RB yang disetujui oleh komisi 2 DPR RI, anggaran Rp 176.804.700.000 untuk belanja operasional serta kegiatan rutin pengelolaan penerima dan belanja negara. Jadi untuk anggaran belanja pegawai nanti akan dibahas khusus lebih intensif antara internal Kemenpan RB dan Komisi II selanjutnya.” Urainya.

Retno menegaskan, apabila dalam jangka dua bulan kedepan pemerintah belum ada progres kepastian tentang nasib K2, maka seluruh K2 se Indonesia kembali akan menyampaikan tuntutannya dengan menggelar demontsrasi ke isatana negara.

Sementara itu, Ketua Koordinator Daerah HK2 Indonesia Kabupaten Garut sekaligus Ketua Umum DPP FAGAR Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi yang menyaksikan langsung jalannya RDP di Gedung Senayan, mengaku “puas tidak puas” dengan hasil RDP tersebut.

“ Dengan hasil RDP ini, puas tidak puas. Kami akan terus berkoordinasi dengan komisi 2 dan badan legislasi. Agar ada penekanan terhadap Kemen PAN RB . Selain itu agar janji Men PAN RB tidak meleset lagi.” Tandasnya. (TAF. Senopati)***

Honorer K2 Tunggu Jokowi Tiga Hari di Depan Istana, Akhirnya Pingsan

JAKARTA,(GE),- Puluhan ribu honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah terus melakukan perjuangannya untuk menjadi PNS. Belum lama ini mereka kembali menggelar aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta. Perjuangan para honorer yang ingin bertemu langsung presiden Jokowi kembali kandas.

Selama aksi berlangsung, puluhan ribu honorer harus bermandi keringat, menahan dahaga, lapar dan tak sedikit yang jatuh pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi demonstrasi yang dilakukan selama 3 hari ini (10-12/02/2012) kembali harus menelan kekecewaan, harapan bertemu presiden pun gagal.

Salah seorang peserta aksi asal Garut menegaskan, bahwa tuntutan tetap agar K2 diangkat menjadi CPNS. Namun, harapan itu masih terus menjadi tanda tanya besar, karena hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan kepastian.

“Presiden  Jokowi belum merespon untuk bertemu tim 9, delegasi massa yang dikoordinir Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I),” tukasnya.

Sementara, beberapa perwakilan Honorer K2 Asal Garut, Adeng Sukmana, Irpan Ripani, Ucu Nursamsu, dan Cecep Kurniadi, mengatakan, beberapa peserta aksi ada yang sampai pingsan.

“Yang pingsan itu diantaranya mungkin akibat tak kuat menahan rasa lapar. Mereka bermodalkan nekad datang ke Istana Negara dengan penuh harapan ingin berjumpa pak Presiden”.Ujar Adeng Honorer asal  Garut.

Dikeluhkannya, ia bersama rekan-rekannya mengaku sudah jenuh, merasa dipermainkan oleh Men PAN RB yang tempo hari berjanji manis, namun janjinya kemudian diingkari sang mentri.

Sebelum bubar, massa honorer K2 yang mendapat pengawalan aparat ini dengan serius menyimak beberapa pesan dari para orator seperti, Alteria Dahlan, Sulistiyo, dan Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih.

Dihadapan puluhan ribu demonstran K2, Titi menginformasikan, bahwa dirinya hanya bisa bertemu Mensesneg Pratikno yang menjanjikan akan mengatur jadwal pertemuan delegasi honorer K2 dengan Presiden Jokowi.

”Insya Allah kami akan  diterima Presiden Joko Widodo pasca lawatan ke Amerika. Hanya itu janji Mensesneg,” kata Titi. (TAF Senapati) ***