Penerapan Sistem e-Tol di Jabar Ditargetkan Tuntas 30 Oktober 2017

GARUT, (GE).- Penerapan sistem uang elektonik non tunai atau e-tol di Jawa Barat hingga 17 Oktober 2017 baru tercapai 77,5 persen. Hal ini dinyatakan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat (Jabar).

“Pembayaran non-tunai di tol untuk nasional sudah mencapai 85 persen. Sementara untuk tol di Jawa Barat per tanggal 17 (Oktober 2017) baru 77,5 persen memberlakukan e-toll,” kata Kepala Tim Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif BI Jabar, Hermawan Novianto saat sosialisasi penggunaan uang non-tunai di Garut, Jumat (20/10/17).

Dijelaskannya, seluruh gerbang tol di Jabar, semisal Tol Purbaleunyi belum semuanya menerapkan sistem pembayaran secara elektronik.

Seperti di kawasan Bandung, baru Gerbang Tol Mochamad Toha, Kopo, dan Buah Batu yang menerapkan sistem pembayaran elektronik tersebut.

“Untuk Gerbang Tol Cileunyi, sementara belum semuanya diterapkan e-toll, tapi di situ sudah ada e-tollnya juga,” katanya.

Diungkapkannya, pemerintah menargetkan sistem pembayaran secara elektronik di seluruh Jabar, bahkan nasional selesai pada 30 Oktober 2017. “Targetnya 30 Oktober semua pintu tol di seluruh ruas tol di Indonesia 100 persen sudah selesai,” tandasnya.

Ditambahlannya, pemberlakukan pembayaran tol secara elektronik di Jabar terus menunjukan peningkatan.  Terutama kalangan masyarakat pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum.

Sedangkan kendaraan angkutan barang seperti truk, cenderung belum dapat memanfaatkan sistem pembayaran elektronik dalam tol.

“Kendala lainnya seperti masyarakat yang berada di daerah yang jarang masuk tol, mereka masih belum mau secara elektronik. Manfaat pembayaran non-tunai yaitu praktis, akses lebih luas dan transparansi transaksi,” katanya.

BI sendiri menyatakan akan terus mensosialisasikan sistem pembayaran secara elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. (Tim GE)***

BPBD Jabar : Empat Wilayah Siaga Darurat Kekeringan

GARUT, (GE).- Hingga akhir Agustus 2017 sejumlah daerah di Jawa Barat mulai merasakan dampak musim kemarau. Memasuki musimkemarau tahun ini, BPBD Jawa Barat telah menetapkan Empat kabupaten dengan status siaga darurat kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Dicky Saromi, mengatakan, keempat kabupaten dengan status siaga tersebut diantaranya Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Karawang, dan Banjar.

“Empat daerah itu sudah laporkan siaga darurat kekeringan. Sudah mulai kekeringan dari air bersih dan minum. Selain itu juga dari daerah pertaniannya,” kata Dicky , di Gedung Pendopo Garut, Selasa (29/8/17).

Diejlaskannya, berdasarkan laporan dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau dperkirakan terjadi pada bulan Agustus sampai September. Namun sulit untuk memprediksi sampai kapan musim kemarau akan berlangsung.

“Kemarau ini susah diprediksi. Biasanya begitu (Oktober mulai hujan) tapi belum bisa diperkirakan,” ujarnya.

Selain masalah kekeringan, pihaknya juga mengantisipasi kebakaran. Baik kebakaran gedung maupun hutan. Kebakaran hutan yang cukup riskan terjadi seperti di Taman Nasional Gunung Ciremai.

“Itu yang jadi perhatian kita (kebakaran hutan). Beberapa kebakaran terjadi di daerah itu tahun-tahun lalu,” ucapnya.

Pihaknya pun meningkatkan pengawasan ancaman kebakaran di Gunung Ciremai. Di Kabupaten Garut hingga kini BPBD Jawa Barat belum menerima laporan kekeringan dan kebakaran hutan. Meski sempat terjadi kebakaran di Gunung Guntur beberapa waktu lalu. (Tim GE)***

Pemkab Garut dan KPU Mulai Lakukan Pendataan Penduduk untuk Kepentingan Pilkada/Pilgub 2018

GARUT, (GE).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut, juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, akan digelar serentak pada Juni 2018 nanti. Namun, sejak jauh-jauh hari, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai mendata jumlah penduduk untuk kebutuhan daftar pemilih sementara (DPS).

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, Asep Sulaeman Faraouk, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk pendataan penduduk yang akan dipakai dalam pilkada nanti.

“Kita juga membahas mengenai perkembangan penduduk,” kata Asep Faraouk kepada wartawan di Garut, Jumat (6/4/17).
Asep menuturkan,  pihak Pemkab bersama KPU sudah melakukan tahapan persiapan.
Target pendataan untuk jumlah DPS Pilkada di Garut, kata Asep, selesai pada Desember 2017. Selanjutnya KPU akan mengesahkan data tersebut menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati/Wakil Bupati Garut dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Ditargetkan pendataan untuk DPS selesai akhir tahun ini, karena nanti dari DPS ini oleh KPU akan disahkan menjadi DPT,” katanya.
Menurut Asep Faraouk, pendataan penduduk perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah warga berusia di atas 17 tahun yang memiliki hak suara pada pilkada serentak 2018. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan jumlah warga Garut yang diperkirakan pindah rumah, meninggal dunia, atau sudah memasuki usia 17 tahun.
“Kita juga akan membentuk satuan tugas guna mempersiapkan data penduduk secara akurat,” katanya.
Sementara itu, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Reza Alwan Sovnidar, menjelaskan, sebelum KPU menetapkan DPS kemudian disyahkan menjadi DPT, diperlukan kerja sama dan koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil saat menyusun DP 4 (Data Penduduk Potensial Pemilu).

Lebih jauh Resa menjelaskan, dalam koordinasi tersebut dibahas juga kendala-kendala yang dihadapi. Seperti imbas dari kebijakan tingkat nasional mengenai blanko E KTP yang hingga saat belum ada. Juga alat rekam E KTP seperti alat perekam sidik jari maupun tanda tangan elektronik (signature pad) yang rusak.

“Itu tidak serta merta bisa diganti, karena harus konsultasin ke Kemendagri,” katanya.
Karena itu, untuk mempermudah koordinasi dan pembagian kerja, KPU akan membentuk kelompok kerja bersama antara KPU dengan Disdukcapil.

“Juga akan muncul rencana aksi bersama untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul,” katanya.
Menurut penilaian Reza, keterbatasan SDM di Disdukcapil juga menjadi salah satu kendala sehingga diperlukannya satuan tugas bersama. Kendala lainnya, lanjut Resa, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat  dalam pembuatan E KTP. Letak geografis, tak kalah jadi hambatan.
“Karena itu, masyarakat harus bergerak, dan kita harus jemput bola. Baik dari tim KPU maupun Disdukcapil, guna melakukan pemutakhiran data pemilih,” katanya. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Ketua KPU Jabar Menilai Warga Garut Antusias Menghadapi Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat akan digelar di 16 kabupaten/kota, Juni 2018 mendatang, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub-Pilwagub) Jawa Barat.

Menurut Komisoner KPU Jawa Barat, Agus Rustandi, meski pelaksanaan Pilkada serentak baru akan dilaksanakan Juni tahun depan, situasi perpolitikan di Kabupaten Garut mulai menghangat. Terlihat dengan bermunculannya sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi balon Bupati dan Wakil Bupati Garut.

“Hal ini wajar dan menunjukan betapa besarnya antusias warga menyambut pelaksanaan Pilkada di Garut,” ujar Agus, Rabu (5/4/17).

Dikatakan Agus, untuk pendaftaran bakal calon sendiri diperkirakan baru akan mulai dibuka Bulan Desember 2017 mendatang atau pada akhir tahun ini. Perkiraan ini di antaranya melihat Pilkada tahun sebelumnya dimana pendaftaran dimulai 6 bulan sebelum pencoblosan.

“Berkaca pada Pilkada sebelumnya, kemungkinan besar ketika gelaran Pilkada serentak dilaksanakan Bulan Juni 2018, maka pendaftaran tak akan jauh dari  akhir tahun ini,” katanya.

Agus menerangkan, hingga saat ini KPU sendiri masih menyiapkan tahap penyusunan biaya untuk gelaran Pilkada serentak. Baik angaran untuk subsidi ke 16 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada, maupun anggaran untuk Pilgub dan Pilwagub.

Berkaitan dengan syarat pemilih, terang Agus, bagi warga yang telah mempunyai E-KTP, secara otomatis sudah masuk dalam daftar pemilih. Dengan demikian mereka bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak.

Lebih jauh Agus menuturkan, pada Pilgub Jabar 2013 lalu, terdapat 1 juta surat suara yang tidak sah. Ini berarti ada 1 juta penduduk yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak benar mencoblosnya.

Karena itu, Agus berharap pada Pilgub nanti masyarakat benar-benar sudah memahami bagaimana mencoblos secara benar, sehingga jumlah suara tidak sah bisa berkurang. Keberadaan RPP (Rumah Pintar Pemilu) di tiap-tiap KPUD di Jabar, diharapkan bisa menjadi wahana edukasi bagaimana menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Bupati Mengajak Pengurus KONI Garut Berdialog soal Anggaran Porprov Jabar XIII/2018

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengajak jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Garut, berdialog soal anggaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar XIII/2018. Hal ini ditandaskan Bupati untuk menyikapi tudingan pengurus KONI Garut, bahwa Bupati tidak komit terhadap kesepakatan tentang hal itu (keuangan/red).

“Kalau KONI merasa ini, mari dialog dengan kami. Kami kan menyediakan Rp 1,5 miliar dulu, nanti di perubahan kita tambah lagi. Kan Porprovnya tahun 2018,” kata Rudy, Sabtu (18/3/17).

Rudy berdalih, pihak Pemkab Garut tidak menganbulkan pengajuan KONI Garut sebesar Rp 4,5 miliar, karena ketidakmampuan keuangan daerah saat ini.

“Memang kalau urusan olahraga itu menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Kami ingin ada efesiensi dalam rangka penyelenggaraan Porprov itu, karena kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Rudy juga berharap para pengurus KONI tidak hanya mengandalkan keuangan daerah. Sebab, katanya, KONI di daerah lain juga melakukan fundrising, di samping memperoleh bantuan anggaran dari keuangan daerah.

Sebelumnya, memang KONI Garut mengajukan anggaran Rp 4,5 miliar untuk babak penyisihan Porprov Jabar XIII/2018. Namun, Pemkab Garut hanya mengabulkan Rp 1,5 miliar. Jajaran pengurus KONI Garut menilai anggaran sebesar itu tidak akan mencukupi. Karena itu, Kamis (16/3/17) lalu mereka mendatangi gedung dewan, meminta Komisi A dan Komisi D DPRD Garut, mendesak pemerintah agar mengalokasikan anggaran sebesar yang diajukan KONI Kabupaten Garut. (Jay/GE)***

Editor : SMS

DPRD Provinsi Kecewa, Pemkab Garut Lamban Serap Anggaran

TARKI, (GE),- Penyerapan anggaran yang berasal dari bantuan Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Garut dinilai lamban. Hal ini disesalkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lucky Lukmansyah Trenggana.

“Ya jelas, kami kecewa dengan lambat dan buruknya penyerapan anggaran dari Provinsi untuk Kabupaten Garut. Dan ini mengancam pada proyek-proyek pembangunan tak akan selesai pada waktunya, seperti Pembangunan RSUD dr. Slamet dan GOR Merdeka,” kata Lucky, Minggu (16/10/ 2016) lalu.

Dikatakannya, keterlambatan penyerapan anggaran tersebut akan berdampak negatif pada alokasi anggaran selanjutnya.

“Indikasinya sangat jelas betapa sulit ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan lagi anggaran. Belum tentu untuk tahun berikutnya Pemprov mengalokasikan lagi anggaran untuk kepentingan-kepentingan pembangunan infrastruktur untuk Garut.” jelasnya.

Salah satu contoh dari lambatnya penyerapan anggaran oleh Pemkab Garut, yakni pembangunan RSUD dr. Slamet Garut. Anggaran sebesar Rp 50 Miliar sampai Oktober ini baru terserap Rp 16 miliar. Sementara, pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Merdeka dari anggaran yang diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp 18 Miliar baru terserap Rp 1,8 miliar.

Dengan kasus seperti ini, tentunya harus ada evaluasi kembali terkait penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Garut. Ia pun mengaku heran dengan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

“Saya tidak tahu apakah pengelolaan keuangannya yang tidak baik atau ada faktor lain. Soalnya saya belum melakukan klarifikasi secara langsung,” ungkapnya.

Lucky pun tak habis pikir dengan kinerja DPRD Kabupaten Garut dalam menyikapi persoalan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

“Seharusnya kawan-kawan DPRD Garut mengkritisi kinerja Pemkab Garut sejak awal penyerapan anggaran. Di sisi lain Garut ini butuh anggaran besar, tapi anggaran sudah ada, malah tidak dipergunakan,” sesalnya.

Lucky menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Garut, pada anggaran tahun 2016 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 396 Miliar. Namun, dalam penyerapannya saja yang tidak maksimal dan mengalami keterlambatan. Padahal waktu untuk mengimplementasikan tinggal dua tiga bulan lagi.

“Kalau melihat dari ruang waktu penganggaran itu hanya tinggal 2 bulan lagi. Yang mana penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan APBD harus sudah selesai pada minggu pertama pada bulan Desember. Itu anggaran murni 2016,” tandasnya. (Dief)***

KH. Hasan Nuri Hidayatullah, Ketua Tanfidziah PWNU Jabar untuk 5 Tahun ke Depan

SUKARESMI,(GE).- Prosesi pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Barat ke 17 akhirnya usai sudah digelar di kawasan Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Dalam koferwil ini, KH. Hasan Nuri Hidayatulloh terpilih menjadi Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk masa bakti lima tahun ke depan.

KH. Hasan Nuri berhasil menduduki kursi Ketua Tanfidziyah setelah dalam voting mendapatkan dukungan dari 15 cabang.

Dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Barat ini juga, dipilih untuk posisi Rois Syuriah. Salah seorang ulama asal Garut, KH. Nuh Addawami, terpilih dan dimanahi sebagai Rois Syuriah. Selasa (11/10/ 2016).

Dalam pemilihan Ketua Tanfidziyah, terdapat tiga calon yang maju. Pertama KH. Hasan Nuri Hidayatulloh dari Karawang, Kedua KH. Juhadi Muhammad yang merupakan Ketua PCNU Indramayu, dan ketiga yakni KH. Musyfik Amrulloh Ketua PCNU Subang. Dari tiga calon tersebut lalu dilakukan penjaringan untuk memilih dua calon untuk maju dan kembali dipilih oleh 27 PCNU se Jawa Barat.

KH. Hasan Nuri mengakui, tidak ada aroma persaingan dalam pemilihan Ketua Tanfidziyah yang baru selesai pada pertengahan malam itu. Semuanya memiliki harapan untuk membawa NU Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Suasana Konferwil pun berjalan biasa saja.

“Tidak ada yang alot. Semuanya berjalan lancar. Bahkan saat pemilihan hampir tidak ada interupsi,” tutur Kiai Hasan, kemarin.

Kiai Hasan mengatakan, baru akan menyusun kepengurusan PWNU pada hari Sabtu (15/10/2016). Ayah empat anak ini bertekad akan membawa NU lebih berwibawa dan bermartabat. Ia pun akan menyinergikan semua PCNU di Jawa Barat.

“Masing-masing cabang itu punya kelebihannya. Nanti ke depan akan disinergikan agar bisa lebih baik lagi,” kata pengasuh pondok pesantren Ashidiqiyah Karawang ini, menegaskan.

KH. Hasan Nuri juga berambisi mewujudkan NU Jawa Barat agar bisa memiliki rumah sakit dan universitas NU. “Tentunya, semua bisa terealisasi dengan dukungan dari semua elemen. Kaderisasi juga akan kita lakukan dengan membentuk madrasah pengkanderan. (Tim GE)***

PWNU Jabar Hari Ini Gelar Konferwil di Pesantren Fauzan 1 Sukaresmi

SUKARESMI, (GE).- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, hari ini (11/10/2016) dijadwalkan akan menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) ke 17 di Pesantren Fauzan 1, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut.

Dalam konferwil ini, selain memilih Ketua Tanfidziyah dan Rois Syuriah, PWNU juga akan membahas dua topik utama.Pada gelaran Konferwil ke 17 ini, akhirnya Garut dipilih menjadi tuan rumah. Seperti diketahui sebelumnya, Garut belum pernah menjadi tuan rumah gelaran konferwil.

Ketua Panitia Konferwil, Kiagus Zaenal Mubarok, mengatakan, dalam Konferwil di tahun ini pihaknya mengangkat tema “Meneguhkan Khidmah Jamm’iyah” untuk umat dan bangsa.

“Ya, Konferwil ini jadi titik tolak kebangkitan PWNU. Kepengurusan yang akan datang mudah mudahan bisa mengantisipasi berbagai tantangan yang ada. “Ungkapnya, kepada wartawan, Senin (10/10/ 2016).

Diharapkannya, peserta Konferwil yang berjumlah 135 orang akan bersikap proporsional berdasarkan kepentingan yang ada. Menurutnya, secara umum pihaknya sudah siap menggelar Konferwil. Peserta Konferwil merupakan Rois, Katib, Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari setiap cabang. Pembukaan Konferwil akan langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

“Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj juga akan memberikan tausiah saat pembukaan. Tausiah tersebut juga sangat ditunggu oleh jemaah yang datang,” katanya.

Pemilihan Ketua Tanfidziyah dan Rois Syuriah PWNU Jabar lima tahun ke depan diharapkan bisa kembali mengangkat organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Tantangan pengurus ke depan yakni membangkitkan NU di Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Konferwil NU Jawa Barat, Kiagus Zaenal Mubarok. Secara umum sering dikemukakan oleh Ketua PBNU, bahwa Islam adalah agama peradaban.

“Tantangan bagi NU, terutama pengurus wilayah, melakukan positioning dalam membangkitkan NU di Jawa Barat. Baik di tingkat bawah, maupun pada tingkat pusat maupun internasional,” ujarnya.

Sejumlah nama kandidat calon Ketua Tanfidziyah dan Rois Syuriah bakal meramaikan Konferwil hari ini. Dari informasi yang dihimpun terdapat sejumlah nama yang beredar dalam bursa pemilihan.

Diantaranya KH. Muhammad Usamah Manshur (Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon), KH. Juhadi Muhammad (Ketua PCNU Indramayu), KH. Imron Rosyadi (Sekretaris PWNU 2011-2016/Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon), KH. Sa’dulloh (Ketua PCNU sumedang), dan Dr. H. Muhammad Abu Bakar (Wakil Ketua LP Maarif Jabar/Kabid Pontren Kemenag Jabar).

Selain nama-nama itu, disebut pula KH. Musyfik Amrulloh (Ketua PCNU Subang), KH. Agus Zenal Mubarok (Wakil Ketua PWNU Jabar 2011-2016), KH.Hasan Nuri Hidayatullah (Rois Syuriah PCNU Karawang), KH.Marzuki Wahid (Sekretaris PP Lakpesdam NU), KH. Didi Hudaya (Ketua PCNU Kota Tasikmalaya) dan KH. Ate Musoddik Bahrum (Pimpinan Pondok Pesantren Cilendek Tasikmalaya). (Tim GE)***

Merasa “Disapirakeun,” Sejumlah Guru Honorer Bersiap Sampaikan Aspirasinya ke Gedung Sate

SEJUMLAH guru honorer, khususnya tingkat TK, PAUD, SD dan SMP kembali mempertanyakan nasibnya. Keluhan para guru honorer ini disampaikan saat kunjung Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR), Kabupaten Garut Cecep Kurniadi, S.Pd.I, di beberapa daerah.

Menanggap keluhan para guru honorer ini, Cecep Kurniadi, akan menyiapkan agendanya untuk menyampaikan aspirasi anggotanya ke pihak Pemerintahan Provinsi Jabar. Bahkan, Cecep menegaskan, akan mengirim massa para guru honorer untuk “ mengepung” Gedung Sate Bandung.

“Ya, saya akan siapkan massa untuk menyampaikan aspirasi terkait nasip para guru honorer ini ke gedung Sate,” tandasnya.

Sementara itu, Sayid salah seorang guru honorer di Sekolah Dasar, di kawasan Malangbong mengecam kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana memberikan tunjangan penghasilan di bawah sebesar Upah Minimum Kabupaten ( UMK) kepada para guru SMA/SMK saja. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan para guru tingkat TK, PAUD, SD dan SMP.

“Ini tidak adil, yang mengabdi pada negara itu bukan hanya PNS, bukan hanya guru SMA dan SMK melainkan Guru TK, Guru SD, Guru SMP juga sama melakukan pengabdian. Kami yang bukan guru honor SMA dan SMK, tolong jangang “disapirakeun,” “ tutur Sayid.

Dikatakannya, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan pilih kasih. Padahal saat kampanye, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah berjanji akan memberikan Insentif pada semua Guru Honor, tanpa kecuali.

“Kami hanya satu kali saja menerima insentif itu. Setelah menjabat kembali, Ia (Gubernur Ahmad Heryawan/ red.) hanya akan memberikan Tunjangan buat Guru SMA/SMK. Lalu kami para Guru TK, SD.SMP dianggap apa?” Tukasnya, Minggu, (09/09/2016).

Sementara itu, Ketua DPP FAGAR Garut, Cecep Kurniadi , saat menerima kunjungan Ketua Forum Honorer se Jawa Barat di Sekretariat Fagar, menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat ke Gubernur Jawa Barat.

“Kita siap menyampaikan aspirasi ribuan guru Honorer Kabupaten Garut minggu ini juga. Kita akan mengerahkan masa ke Gedung Sate Bandung,” tegasnya.

Cecep menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan belasan ribu guru honorer untuk “ mengepung” Gedung Sate. Bahkan, diakuinya, seluruh guru honorer yang berada di bawah Dikmen kabupaten/ kota se Jawa Barat bersiap mengirimkan masanya.

Saat kunjungannya ke Garut, Ketua Forum Honorer Jawa Barat, Iman Supriatna juga mengaku siap mengerahkan massanya untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer ini.

“Tentu, juga akan menyiapkan massa guru honorer se Jawa Barat untuk menyampaikan asprasi ke gubernur,” tandasnya. (TAF Senopati)***

Tumbuhkan Kesadaran Orang Tua, KPID Jabar Sosialisasikan “Gemas Pedas”

CIPANAS, (GE).- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat baru baru ini telah menggelar sosialisasi sebagai upaya untuk mendorong media penyiaran yang sehat dan pemirsa cerdas atau disingkat “Gemas Pedas.”

Acara yang berlangsung di salah satu hotel ternama di kawasan Cipanas, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut itu dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kalangan. Rabu (23/08/2016).

Ketua KPID Jawa Barat, DR. Dedeh Fardiah, M. Si., mengatakan sosialisasi ini dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran bagi para orang tua khususnya akan pentingnya mengkontrol tayangan tayangan yang layak disaksikan oleh buah hati mereka.

“Kita bisa saksikan, tak sedikit program acara baik dari radio maupun televisi yang kurang layak ditonton oleh anak-anak.” Tandasnya.

Diharapkannya, masyarakat khususnya para orang tua bisa lebih mengawasi, memperhatikan dan lebih selektif dalam memilih konten konten apa saja yang layak disaksikan anak-anaknya. (Hakim Abdul Ghani)***