Sebanyak1300 dari 3000 Lebih Kendaraan Angkutan Umum Habis Masa Izin Operasionalnya

GARUT, (GE).- Sebanyak 1300 dari 3000 lebih kendaraan angkutan umum (angkum), ternyata telah habis masa izin operasionalnya. Sesuai perda, jenis angkum dimaksud meliputi

angkutan perkotaan (angkot), amperkot dan angkutan pedesaan (angdes). Sementara itu,yang sudah memiliki izin operasional sebanyak 1928.

Menurut Kabid Angkutan Dinas Pehubungan (Dishub) Kabupaten Garut, Deni Desta, produk perizinan yang dikeluarkan oleh bidang angkutan Dishub Garut untuk angkutan umum tersebut berupa Surat Izin Perusahaan Angkutan Sipa nonretribusi. Ini harus dimiliki oleh pengusaha angkutan umum dan angkutan barang. Sedangkan, untukizin rekomendasi trayek termasuk pengawasan kewenangannya, selain merupakan kewenangan Dishub, juga Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Adapun tarif  yang diberlakukan untuk angkutan umum sesuai seat atau tempat duduk, di kisaran antara Rp 125 juta hingga Rp 250 juta untuk masa izin selama 5 tahun.
Deni juga menyorti soal ketidakseimbangan kuota kendaraan di setiap daerah. Di satu sisi sebagian trayek angkutan sudah terisi penuh, tetapi pada sisi lain masih banyak kuota trayek  yang belum terisi. Karena itu, menurut Deni, hal tersebut perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat.

“Perlu adanya evaluasi terhadap Perbup terkait kuota trayek tersebut, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pengusaha angkutan umum. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Terkait Izin Pengelola Papandayan, ini Jawaban PT. AIL

CISURUPAN, (GE).- Penasehat PT Astri Indah Lestari (AIL), Putra Kaban, membantah jika pihaknya tak mengurus perizinan untuk mengelola objek wisata Gunung Papandayan. Namun yang harus dipahami jika prosedur perizinan itu langsung diurus pihaknya di Kementerian Kehutanan.

“Empat tahu kami mengurus perizinan. Yang keluarkan izinnya juga langsung pemerintah pusat. Kami juga tak berani mengelola kalau tak punya izin,” kata Kaban saat dihubungi, Selasa (6/9/2016).

Menurutnya, masih banyak orang yang tak memahami prosedur terkait perizinan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010 juga tidak mewajibkan kepada pihaknya untuk mengurus perizinan ke daerah.

“Meski begitu kami tetap mengurusnya ke Pemkab Garut sebagai bentuk penghormatan walau tidak diwajibkan. Bahkan DPRD dan Bupati sudah mengetahuinya,” ucapnya.

Kaban sangat mengapresiasi Bupati Garut yang selalu berusaha mencari investor ke daerahnya. Namun jika masalah keamanan tak terjamin, bisa jadi banyak investor yang ketakutan datang ke Garut.

“Masalah perizinan ini jangan dikaitkan dengan politik. Hanya orang gila yang berani mengelola tanpa izin,” ujarnya.

Terkait keterlibatan warga sekitar objek wisata, diakui Kaban pihaknya juga sudah melaksanakannya. Sebanyak 160 orang warga Kecamatan Cisurupan saat ini bekerja di Papandayan.

“Kenapa dulu saat Papandayan masih jelek tidak diprotes. Tapi sekarang setelah dikelola oleh kami malah ramai. Harus lihat sekarang perbaikan yang telah kami lalukan,” katanya. (Farhan SN)***