GGW dan ICW Temukan Praktik Curang BPJS

GARUT, (GE).- Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituding oleh dua pegiat anti korupsi yaitu Garut Governance Watch (GGW) dan Indonesia Corroption Watch (ICW) telah melakukan kecurangan. Tindak kecurangan (Fraud) yang terjadi paling banyak dilakukan pada layanan BPJS Kesehatan. Tudingan itu dilontarkan GGW dan ICW berdasarkan hasil riset mereka yang dilakukan sejak Maret sampai Agustus 2017.

“Kita menemukan ada empat fraud yang dilakukan pihak BPJS. Praktiknya ada yang dilakukan oleh peserta BPJS dan ada juga yang dilakukan petugas,” ujar Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, Rabu (13/9/17).

Ia mencontohkan, untuk peserta BPJS yakni pemalsuan data peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI). Modusnya pasien tak punya kartu BPJS tapi meminjam kartu milik saudaranya.

Temuan lainnnya yakni dilakukan petugas BPJS. Pihaknya menemukan salah satu peserta BPJS mandiri tak aktif penggunaan kartunya. Padahal ia rutin membayar sejak Juni 2016 sampai Juni 2017.

Di rumah sakit pun fraud juga kerap terjadi. Misalnya di RSUD dr Slamet tak tersedia obat yang dibutuhkan. Pasien diminta untuk membeli ke apotek di luar rumah sakit dan obay tak ditanggung BPJS

“Padahal obat tersebut bisa diklaim oleh BPJS. Pihak rumah sakit sebenarnya yang harus mengupayakan membeli obat keluar. Bukannya pasien yang membeli,” ucapnya.

Terakhir tindak kecurangan yang terjadi yakni mengarahkan pasien untuk membeli obat di apotek tertentu. Pihaknya juga menemukan praktik percaloan di rumah sakit

“Ada yang menawarkan jasa jual beli darah dan percaloan penebusan obat yang dilakuan pegawai RSUD terhadap pasien BPJS. Besarannya ada yang dipatok ada juga yang sukarela,” ujarnya.

Pihaknya berharap sejumlah temuan itu bisa diperbaiki. Salah satunya dengan penerapan sistem daring untuk melihat ketersediaan obat. “Menurut DPRD sistem itu (daring) harusnya sudah beroperasi. Tapi sampai sekarang belum ada sistem tersebut,” katanya.

Koordinator Divisi investigasi ICW, Febri Hendri, menuturkan jika fraud dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), maka masuk dalam kategori korupsi. Namun jika pelakunya bukan ASN, masih sulit untuk dikategorikan sebagai korupsi.

“Dalam penelitian yang kami lakukan, fraud bisa dilakukan siapa saja yang terlibat dalam BPJS Kesehatan. Jika pelakunya bukan ASN paling masuk tindak pidana penipuan,” ucap Febri.

Praktik fraud, lanjut dia, bisa menimbulkan potensi kerugian negara. KPK saja sudah mencium indikasi kerugian hingga Rp 500 miliar. Menurutnya, selama ini saat klaim dari RSU ke BPJS masih kurang proses klarifikasi. (Farhan SN)***

Hasil Survey ICW, Responden Masih Percayai Kinerja KPK

GARUT, (GE).- Tingkat kepercayaan responden terhadap lembaga anti korupsi (KPK) ternyata masih cukup tinggi. Hal ini diketahui berdasarkan hasil survey nasional anti korupsi yang digelarĀ Indonesia Coruption Watch (ICW), baru-baru ini.

Dengan demikian, menurut Deputi Koordinator ICW, Ade Irawan, langkah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini dengan membentuk pansus hak angket bagi KPK, dinilai sebuah tindakan yang melawan kehendak rakyat.

“Dengan masih tingginya tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga KPK, ini menunjukan langkah yang dlakukan DPR yang membentuk pansus hak angket telah melawan kehendak rakyat,” ujar Ade disela acara Diseminasi Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017, di Fave Hotel Garut, Senin (7/8/2017).

Dikatakannya, Survei Nasional Anti Korupsi ini dilakukan sendiri oleh ICW untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga anti KPK. Survey dilaksanakan pada periode April hingga Juni 2017 dengan cara kuantitatif mendatangi responden dari rumah ke rumah atau menggunakan perangkat smartphone di 34 provinsi, 177 kabupaten dan 212 desa.

Adapun latar belakang pendidikan responden, tutur Ade, adalah setingkat SMA/sederajat yang paling tinggi yaitu 35 persen. Sementara responden yang tidak pernah sekolah atau hanya sampai sekolah dasar sebesar 31 persen dan hanya lulus SMP sebanyak 23 persen. Sedangkan sisanya merupakan responden lulusan diploma hingga sarjana atau lebih tinggi.

“Kami akui survei ini merupakan gambaran persepsi masyarakat terhadap lembaga KPK tanpa membandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Survei ini, juga telah dilakukan pada tahun 2016 lalu,” kataya.

Menurut Ade, tahun 2017 ini, responden yang mengaku sangat puas terhadap lembaga anti rasuah ini ada 12 persen, sementara survei tahun 2016 hanya 9 persen. Responden yang mengaku puas dari survei tahun 2017 jumlahnya sebanyak 58 persen, menurun dibanding tahun 2016 uang mencapai 61 persen.

Sementara responden yang tidak puas terhadap KPK dari survei tahun 2017 jumlahnya mencapai 24 persen dari responden, menurun dibanding tahun 2016 yang jumlahnya mencapai 25 persen. (Tim GE)***

GGW-ICW Segera Gelar Survey Anti Korupsi 2017 di Garut

GARUT, (GE).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini dinilai telah mendapatkan perlawanan balik dari para koruptor beserta kroninya. Sejumlah pihak beranggapan, KPK yang mendapatkan kepercayaan lebih dibandingkan lembaga lainnya. Dengan kepercayaan lebih terhadap KPK ini saat ini justeru keberadaan KPK ini mulai ‘digoyang’ oleh sekelompok kekuatan politik yang ada di parlemen.

Menanggapai permasalahan di atas, Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Yuda Ferdinal angkat bicara. Ditegaskannya, GGW menganggap penting untuk melakukan penyebaran informasi (Diseminasi) hasil survey antikorupsi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia, termasuk Kabupaten Garut.

“Ya, tentunya rakyat perlu mengetahui dan bergerak mendukung berbagai upaya pemberantsan korupsi di berbagai jenjang pemerintahan,” kata ujar Yuda, Selasa (1/8/2017).

Diungkapkannya, GGW bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Polling Centre untuk menyebarkan informasi hasil survey antikorupsi 2017 di 20 daerah di Indonesia. Hasil survey meliputi persepsi masyarakat atas tingkat korupsi saat ini dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas korupsi.

“Hasil survey juga meliputi tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, serta partisipasi masyarakat dalam pengaduan yang dikelola pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Adapun kegiatan diseminasi hasil survey tersebut, tutur Yuda, akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB di Fave Hotel, Garut, Senin (7/8/2017). (Tim GE)***