HUT Pramuka ke 55, Camat Pamulihan Terima Penghargaan Bersama 9 Camat Lainnya

KOTA,(GE).- Setiap 14 Agustus biasa diperingati HUT Pramuka, namun upacara peringatan kali ini baru dilaksanakan usai pelaksanaan Jambore Nasional (Jamnas) X di Jakarta. Puncak upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke 55 tingkat Kwarcab Kabupaten Garut dipusatkan di kompleks Alun alun Garut kota, Senin (29/8/2016).

Dalam prosesi Peringatan HUT Pramuka ini ditandai dengan penganugrahan penghargaan kepada 10 orang Camat sebagai Mabiran (Majlis Pembimbing Ranting) Tingkat Kecamatan yang telah berkinerja baik dalam membina kepramukaan di Kecamatannya masing-masing.

“Alhamdulillah berkat do’a dari civitas Kwarran Kecamatan Pamulihan, Kak Kwarran, Para Mabigus, Pembina dan trainner. Kita, bersama sama rekan-rekan 9 Camat lainnya dianugrahi Penghargaan oleh Mabicab (Bupati Garut).” Tutur Asep Harsono, HS, S.Sos, M.Si., yang merupakan Camat Pamulihan, usai menerima piagam penghargaan, Senin (29/8/2016).

Dikatakannya, Para aktivis Pramuka itu harus benar-benar bisa mengaplikasikan Dasa Dharma dan Tri Satya Pramuka dalam perilaku sehari-hari dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Penghargaan ini saya dedikasikan kepada Civitas Pramuka di Kecamatan Pamulihan, umumnya untuk Para Civitas dan Penggiat Kepanduan di Kabupaten Garut. Tanpa Anda sekalian, Aku mah apa atuh… Dan yang terpenting Pramuka itu harus Katara, Karasa, sarta Karampa!” Ungkap Asep, sumringah. (ER)***

Lagi, Fagar Pertanyakan Kejelasan Pengangkatan Honorer K2

KOTA,(GE).- Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut kembali meminta kepada pemerintah pusat untuk segerera memberi kejelesan terkait aturan pengangkatan honorer Kategori 2 (K2). Fagar menilai Kemenpan RB selaku pembuat kebijakan tak konsisten dalam menerapkan aturan.

Ketua FAGAR, Cecep Kurniadi, mengatakan jika Menpan RB pernah menjanjikan akan mengangkat honorer K2 hingga 2019. Diakuinya, pernyataan itu disampaikan pada 15 September 2015. Namun pada Januari 2016, Menpan RB membatalkannya dengan alasan pemerintah tak memiliki anggaran dan payung hukum.

“Saat kami temui pihak Kemenkeu dan Kemenkumham mereka siap menyediakan anggaran dan revisi aturan. Artinya pihak Kemenpan RB tak ada keinginan untuk memperjuangkan K2,” ungkap Cecep usai memimpin HUT Fagar di Gedung Musadaddiyah, Garut, Jawa Barat Minggu (15/5/2016).

Dikatakannya, di Kabupaten Garut saja saat ini tercatat ada 4.398 honorer K2 yang menunggu untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Para honorer tersebut masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

“Sampai sekarang itu tidak ada kejelasan dari pemerintah. Kami jadi diambangkan. Padahal harapan para honorer sangat tinggi,” ucapnya.

Dari jumlah jumlah tersebut, 2.800 diantaranya merupakan guru. Diakui Cecep, tingkat kesejahteraan para honorer sangat memprihatinkan. Setiap bulannya para honorer rata-rata hanya menerima upah sebesar Rp 300 ribu.

“Kalau guru honorer yang belum masuk K2 jumlahnya ada 13 ribu. Kami terus memperjuangkan agar honorer terutama K2 bisa segera diangkat,” tandasnya.

Sambil menunggu regulasi dari pemerintah pusat, Cecep juga terus melakukan lobi-lobi kepada Pemkab Garut untuk menambah anggaran bagi guru honorer. Saat ini setiap guru honorer mendapat tunjangan yang bersumber dari APBD sebesar Rp 100 ribu.

“Sebelumnya hanya Rp 60 ribu tunjangannya. Kami sekarang juga terus berupaya agar tunjangan yang diberikan bisa bertambah,” tukasya.(Tim GE)***