Hj. Siti Mufattahah Sampaikan Kuliah Umum untuk Para Aktivis HMI

JATINAGOR,(GE),- Ketua Panitia Intermediate Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat, Abdul Qadir Jailani, mengakui, bahwa pergerakan mahasiswsa Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang. Salah satu organisasi mahasiswa terutua itu diantaranya HMI.

“ Untuk itu, kami mengajak rekan rekan untuk terus berkomitment dan kembali ke khitoh Organisasi HMI. Gagaimana kita memberikan kontribusi untuk bangsa ini,” tutur Abdul Qodir, dalam sambutannya di acara Intermediate Training, beberapa hari yang lalu.

Dikatakannya, pascatumbangnya rezim orde baru, kondisi pergerakan HMI kurang begitu tampak. Di tengah kebebasan dalam menyampaikan pendapat, HMI kini justeru terkesan kurang “greget”. Jarang sekali melakukan penyikapan terhadap kondisi-kondisi sosial yang timpang termasuk dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi atau yang lain.

Perwakilan HMI Kabupaten Garut, Makmul Arif, memandang , sedikitnya ada dua hal yang kemungkinan besar menyebabkan terjadinya hal tersebut. Pertama, telah tumpulnya “pisau” analisis yang dahulu menjadikannya sebagai organisasi kritis. Kedua, HMI tidak lagi mampu menghimpun kekuatan untuk menyuarakan sikapnya secara bersama-sama, lantaran telah terjadi kritis militansi.

“Selain itu, di tengah-tengah gerakan Islam baik keagamaan maupun politik dengan politik aliran, HMI justru kalah dengan yang lain.” Katanya.

Diungungkapkan, berbagai pemikiran para senior yang dulu diadopsi sebagai ideolog HMI seperti pemiiran Ahmad Wahib, Djohan Effendy, dan Nurcholish Madjid tidak mampu dilanjutkan oleh HMI secara institusional, sehingga HMI seakan kehilangan akar.

“Pemikiran senior-senior itu sekarang justru banyak dielaborasi di tempat dan komunitas lain, seperti Komunitas Islam Utan Kayu dengan bendera Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dengan sangat intens melanjutkan gagasan-gagasan senior HMI tersebut.” Ungkapnya.

Kegiatan training ini menghadirkan Angota DPR RI dari Komisi IX Praksi Partai Demokrat Hj.Siti Mufattahah, Psi, MBA., juga diikuti oleh beberapa perwakilan HMI dari Provinsi Bali, NTB, Palembang, Sumatra Utara, Jawa Barat yang diwakli Kabupaten Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut serta Kabupaten Sumedang selaku tuan rumah.

Hj.Siti Mufattahah Psi, menyampaikan kuliah umum kepada para peserta dengan materinya terkait “radikalisme”. Menurutnya, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan.

“Masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.” Tandasnya.
Dikatakanya, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri.

“Untuk menghadapi tantangan kedepan, seyogyanya HMI menegakkan identitasnya kembali. Dan memberikan alternatif pemikiran ditengah arus globalisasi yang sekarang terjadi.” Tandasnya.

Diakhir pembicarannya, Hj. Siti berpesan kepada para aktivis HMI untuk terus memikirkan perubahan-perubahan yang positif ke depan ke depan. (TAF Senopati)***

HMI : Dua Tahun Kinerja DPRD Garut Tidak Memuaskan

PEMKAB,(GE).- Kinerja DPRD Garut periode keanggotaan 2014-2019 selama dua tahun masa kerja dinilai belum memuaskan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, kinerja DPRD masih jauh dari harapan.

Salah satu fakta dari buruknya kinerja DPRD tersebut bisa dilihat dari lemahnya pengawasan terhadap kinerja Pemkab Garut, termasuk dugaan adanya ketimpangan anggaran sehingga banyak program pembangunan yang tidak terserap di tahun 2015 kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Muchlis Munawwar didampingi puluhan pengurus HMI, saat audensi dengan anggota DPRD Garut, Rabu, (20/1), mengatakan, awal tahun 2016 ini diharapkan anggota DPRD Garut lebih meningkatkan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, jangan sampai anggota DPRD hanya mengejar kepentingan politik semata.

“Fungsi pengawasan DPRD Garut selama ini masih memble dan tidak fokus. Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap penggunaan APBD Garut 2015 saja misalnya, banyak program pembangunan yang tidak terserap di beberapa SKPD. Dan tidak ada satu fungsi pengawasan pun yang dilakukan oleh DPRD untuk mempertanyakan masalah tersebut,” paparnya.

Dia menilai, fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD diantaranya,terkait moratorium setiap izin yang berhubungan dengan lingkungan dan moratorium pembangunan klinik yang cenderung komersil.

“Selain itu, DPRD harus menindak tegas aparatur yang melanggar UU ASN. Dan kepada penegak hukum untuk mengaudit bantuan dana BOS dan tunjangan sertifikasi yang selalu terlambat pencairan. Karena bisa saja diendapkan oleh pihak Bank dalam bentuk deposito,” tandasnya.

Ketua Komisi B DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat, M.Si menepis tudingan HMI Cabang Garut terkait kinerja DPRD yang mandul. Sebaliknya, ia menyebut DPRD Garut bekerja sangat maksimal.

“Mulai dari agenda kerja Komisi anggota dewan, masalah kesehatan seperti kematian bayi, pendirian alfamart hingga mendesak Pemkab Garut untuk dibentuk perda terkait pembangunan pabrik di lahan produktif. Bahkan saya sendiri menyampaikan kritik secara langsung di Paripurna, guna mengejar dan meningkatkan IPM yang saat ini sangat rendah,” pungkasnya. (Syamsul)***