Zacky Siradj Paparkan Nilai-nilai Pancasila di Hadapan Guru Paud

GARUT, (GE).- Pancasila lahir sebagai ideologi Bangsa Indonesia sehingga perlu ditanamkan dan diimplemntasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ahmad Zacky Siradj selangku Anggot DPR RI dari Fraksi Golkar, mengatakan Pancasila sebagai ideoogi bangsa dan juga amanah dari para pendiri Bangsa. Sehingga Pancasila sebagai pemersatu Bangsa Indonesia dari kemajemukan yang ada di Negri ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Zacky juga menyampaikan sebagai bangsa yang besar jangan sampai melupakan sejarah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan tidak melupakan sejarah.

“Zaman saya waktu sekolah disuruh menceritakan sejarah seperti kapan perang diponegoro terjadi, sekrang sudah tidak ada. Hilangnya suatu bangsa karena tidak mengenal dan tidak tahu sejarah bangsa,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam penyerapan aspirasi masyarakat dengan Pengurus Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) di gedung Islamic Center kamis (28/9/2017).

Sementara itu menurut Wahdyudijaya selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut menyampaikan, seharusnya sebagai bangsa yang plural maka Pancasila lahir sebagai pemersatu. Sehingga sebagai anak bangsa dan generasi penerus bangsa harus bisa menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancacila dalam kehidupan sehari-hari.

“Saat ini telah terjadi degradasi moral, sehingga bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap anak bangsa untuk memperbaiki moral bangsa,” ujarnya saat memberikan materi dihadapan ratusan guru PAUD se Kabupaten Garut. (Farhan SN)***

 

Banyak Guru PNS Pensiun, Bupati Garut: “Kita Usulkan 1200 Honorer untuk Diangkat PNS”

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah yang berada di pelosok masih kekurangan guru. Kekurangan tenaga pengajar ini ditenggarai dari honorer maupun pegawai negeri sipil (PNS).

“Ya, terutama di pelosok Garut paling banyak kekurangan guru saat ini ditingkat SD dan SMP,” kata Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Rabu.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Garut memiliki daerah yang cukup luas dengan jumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang cukup banyak tersebar di 42 kecamatan. Untuk jumlah rilnya belum dapat diketahui. Namun berdasarkan laporan sementara total kekurangannya sekitar 6 ribuan guru.

“Angka kekurangan itu berdasarkan perhitungan karena banyaknya guru berstatus PNS yang memasuki masa pensiun dan larangan pengangkatan guru honorer,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengusulkan pengangatan guru honorer menjadi PNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan-RB) sebanyak 1.200 orang.

“Sesuai kemampuan, maka kita mengusulkan pengangkatan guru honorer sebanyak 1.200 orang ke Kemenpan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Ade Manadin, menyebutkan, berdasarkan perhitungan kebutuhan guru di tingkat SD ada sekitar 1.970 guru PNS dan honorer.

Menuruutnya, kurangnya guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah di Garut itu karena terhambat oleh sejumlah aturan. Misalnya, pemerintah melarang mengangkat tenaga guru honorer sesuai dengan PP 46.

“Kalau pemerintah mengangkat guru honorer menjadi CPNS Guru SD maka akan memenuhi standar pelayanan,” tukasnya. (ER)***

Sebanyak 136 Guru PJOK Mengikuti Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013

GARUT, (GE).- Sebanyak 136 guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) jenjang SMP di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sejak Senin (15/5/17) mulai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Kurikulum 2013. Bimbingan teknis dilaksanakan di 5 induk klaster yang tersebar di 15 sekolah tempat pelaksanaan kegiatan (TPK).

Menurut Kabid SMP Disdik Garut, Totong, S.Pd, M.Pd, kegiatan bimtek direncanakan berlangsung hingga Sabtu (20/5/17). Kegiatan ini, dikuti oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran PJOK di kelas VII. Pasalnya, pada tahun pelajaran 2017/2018 untuk kelas VII di seluruh sekolah diwajibkan menggunakan Kurikulum 2013.

“Agar pelaksanaan kurikulum bisa efektif, semua guru yang mengajar di kelas VII wajib mengikuti bimbingan teknis,” jelas Totong didampingi Kasi Kurikulum SMP, Dr. Asep Saepul Hayat, Selasa (16/5/17).

Dikatakan lebih jauh, karena jumlah sekolah peserta dibatasi, bimptek kali ini baru melibatkan sebanyak 136 guru sasaran dari 136 SMP. Diharapkan, tahun depan seluruh sekolah jenjang SMP di Kabupaten Garut sudah mendapat bimbingan teknis.

“Sisanya, sekira 150 sekolah akan kita upayakan melalui bimtek mandiri pada bulan Agustus nanti. Namun, untuk bimtek nasional yang dilaksanakan LPMP mereka akan mengikuti tahun depan,” kata Dr. Asep.

Dengan begitu, kata Asep, pada tahun pelajaran 2017/2018 seluruh kelas VII jenjang SMP di Kabupaten Garut bisa mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Salah seorang Instruktur Kabupaten (IK) bidang studi PJOK, Satya Handayani, S.Pd, mengatakan, bimbingan teknis bagi para guru PJOK yang mengajar di kelas VII sangat penting dilakukan. Meski bagi para guru bidang studi PJOK sendiri tahapan pembelajaran pada Kurikulum 2013 bukan hal baru, dari sisi pengadministrasian terdapat perbedaan mendasar.

“Karena itu, mereka tetap harus mendapat pembimbingan teknis terutama dala sisi administrasi pembelajaran,” katanya.

Sementara itu, sejumlah guru sasaran peserta bimtek mengaku gembira bisa mengikuti kegiatan ini. Menurut mereka, banyak tambahan ilmu yang mereka peroleh melalui bimtek.

“Saya bersyukur bisa mengikuti bimtek ini. Banyak tambahan ilmu yang kami perloleh dari kegiatan ini. Karena itu, kami berharap ke depa program bimtek bisa diksanakan lebih sering. Meski hanya bersifat bimtek mandiri,” kata guru PJOK SMPN 3 Bayongbong, Yuyun, S.Pd. (SMS/GE)***

Hj. Siti Mufatahah Mendesak Bupati Garut segera Mengeluarkan SK Penugasan bagi Para Guru Honorer

GARUT, ( GE ).- Anggota DPR RI, Hj. Siti Mufatahah, mendesak agar Pemkab Garut, Jawa Barat, segera mencari solusi terbaik berkaitan dengan nasib para tenaga kerja honorer. Masalahnya, dengan diterbitkannya peraturan Menteri Pendidikan  No. 8 Tahun 2017 para tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah negeri harus mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati.

Dalam Permendikbud tersebut dijekaskan, para guru honorer bisa diberikan penggajian dari bantuan oprasional sekolah (BOS) bila telah mendapatkan surat penugasan langsung dari bupati  yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan  kebudayaan (Kemdikbud) RI. Artinya, kalau tidak mengantongi SK bupati mereka tidak berhak mendapatkan honorarium dari anggaran BOS.

Padahal, sampai saat ini tidak ada satu orang pun guru honorer yang mengantongi SK Bupati Garut. Di sisi lain, Bupati Garut juga berulangkali menegaskan agar sekolah tidak memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa. Kenyataan ini, tak pelak membuat para guru honorer resah. Apalagi setelah sekian kali didesak, pihak pemkab tetap bergeming, tidak mau memberikan SK pengangkatan bagi para guru honorer.

Karena itu, kata Hj. Siti Mufattahah, seharusnya Pemkab Garut mencari solusi agar nasib honorer tidak terombang ambing. Ia mencontohkan beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, kepala daerahnya berani mengeluarkan SK untuk para tenaga guru honorer.

“Sudah saatnya para tenaga honorer di Garut mendapatkan pengakuan dari Bupati Garut melalui surat penugasan dari Bupati sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud No. 8 tahun 2017. Seyogyanya pemberian SK Bupati sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tandas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini dalam sambutannya pada kegiatan Milad ke-11 DPC Fagar Kecamatan Limbangan, Sabtu (22/4/17).

KETUA DPC Fagar Limbangan, Asep Mulyatin, bersama Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Limbangan, Hj. Iceu Nur Farida, S.Pd, M.Si, dan Hj. Siti Mufatahah, di sela acara Milad ke-11 Fagar DPC Limbangan, Sabtu (22/4/17). (TAP Senopati/GE)***

Hal senada diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Pendidikan Kecamatan Limbangan, Hj. Iceu Nur Farida, S.Pd, M.Si. Menurut Iceu, pihaknya sudah menyampaikan permohonannya kepada Bupati Garut agar pemerintah memberikan solusi terbaik bagi keberlansungan nasib guru honorer terutama yang ada di Kecamatan Limbangan.

Diakuinya, mayoritas tenaga pendidik di Limbangan berstatus guru honorer. Iceu mencontohkan, di SD Pangereunan 4 tidak satupun tenaga pengajarnya berstatus PNS, kecuali kepala sekolahnya sendiri. Karena itu, Iceu berharap Buapti Garut segera mengeluarkan surat penugasan bagi para guru honorer, sebagaimana amanat Permendikbud No. 8 tahun 2017.

Ketua DPC Fagar Limbangan, Asep Mulyatin, berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan para anggota Fagar akan SK bupati.

“Pa Bupati, peupeuriheun diangakat menjadi PNS entah kapan? Minimal kami dapat sejahtera. Dengan adanya SK dari Bupati, kami bisa disertifikasi, dan  yang belum memiliki NUPTK akan mudah mendapatkan, sehingga berbagai aneka tunjangan dari pemerintah pusat mudah kami dapatkan.  Kami hanya ingin mendapatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan,” timpal Sekretaris DPC Fagar Limbangan, Endang Mustofa. (TAF Senopati/GE) *** 

Editor : SMS

Tunjangan Profesi belum Cair, Sejumlah Guru SMA/SMK Ketar-Ketir

GARUT, (GE).- Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, perpindahan status kepegawaian para guru SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi malah nimbulkan keresahan. Seperti dialami sejumlah guru SMA/SMK di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka mengaku cemas karena tunjangan profesi guru yang menjadi hak mereka sejak bulan Januari hingga April 2017 ini belum cair.

Para guru ini mengaku tidak mengetahui kapan tunjangan tersebut dibayarkan. Beberapa di antaranya bahkan menuturkan, mereka tak mengetahui perihal pencairan dan besaran tunjangan pascapelimpahan pengelolaan guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten ke provinsi dilakukan.

“Saya tidak tahu kapan tunjangan guru ini cair. Keingintahuan terhadap besaran tunjangan sangat ditunggu-tunggu oleh para guru, utamanya guru honorer seperti saya,” kata seorang guru honorer di salah satu SMK, Saepudin (40), Kamis (20/4/17).

Menurut Saepudin, informasi mengenai besaran tunjangan yang diberikan pemerintah provinsi yang berbeda dengan pemerintah kabupaten sebelumnya, telah menyebar di kalangan para guru. Sebagian dari para guru meyakini, bila besaran tunjangan yang diterima akan lebih besar dari sebelumnya.

“Katanya (tunjangan) dari provinsi lebih besar. Tapi menurut saya, keterlambatan pembayaran ini suatu musibah,” ujarnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, Cecep R. Rusdaya, membenarkan perihal belum cairnya tunjangan sejak Januari-April 2017. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata Cecep, proses pencairan tunjangan masih dalam tahapan validasi data.
“Informasinya segera dicairkan, saya harap para guru bersabar,” kata Kepala SMAN 8 Garut ini. (Tim GE)***

Editor : SMS

Guru Honorer Wajib Membaca. Jalan menuju PNS kian Terbuka?

GARUT, (GE).- Para guru dan tenaga kerja honorer lainnya patut bersyukur. Harapan baru untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS), kian terbuka. Setelah menunggu lama sejak usulan Revisi Undang-undang Apartur Sipil Negara diparipurnakakan pada sidang paripurna DPR  RI 23 Februari 2017 lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo membalas surat dari pimpinan DPR RI. Surat yang langsung ditandatangani Presiden Joko widodo itu, diterbitkan tanggal 22 Maret 2017.

Dalam surat itu, Presiden menugaskan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  Repormasi dan Birokrasi (Kemenpan RB), Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk mewakili Presiden dalam membahas kelanjutan revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara bersama DPR RI.

Menanggapi itu, Ketua DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Sukwan Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi, mengaku senang. Pasalnya, kata Cecep, hanya melalui pintu revisi UU ASN honorer dapat menjadi PNS tanpa tes, melainkan berdasarkan pengabdian yang didasarkan pada masa kerja sebagai honorer. Revisi UU ASN,  juga membuka pintu bagi semua kategori honorer, yaitu Kategori 2, non Kategori 2. Bahkan, bagi pegawai tetap non-PNS.

Karena itu semua tenaga kerja honorer di Indonesia, termasuk Garut, sangat menunggu kejelasan nasib honorer yang selama ini masih simpang-siur.

“Kami para pengurus Fagar Garut, akan selalu melakukan kordinasi dengan pengurus pusat di Jakarta untuk melakukan pengawalan. Selain itu, juga akan melakukan pendekatan persuasif kepada fpraksi-fraksi di DPR RI,” kata Cecep, Senin (27/3/17).

Tak hanya itu, pihaknya juga akan lebih konsen melakukan pendekatan persuasif dengan pihak pemerintah Kabupaten Garut, agar gayung bersambut dengan perjuangan di pusat.

Salah seorang guru honorer asal Kecamatan Limbangan, Asep Mulyatin, berharap, pemerintah dan DPR RI dapat melaksanakan tugasnya sesuai jadwal. Juga mampu mewujudkan aspirasi honorer, yaitu perubahan status dari honorer pegawai ASN tanpa testing, khususnya bagi yang telah mengabdi cukup lama.

Ia pun setuju untuk melakukan pengawalan secara ketat oleh semua tenaga honorer agar payung hukum honorer menjadi pegawai negeri segera terwujud. Mengingat, amanat yang tersirat dalam rancangan UU ASN sangat berpihak kepada tenaga kerja honorer.

Asep dan para tenaga honorer lainnya berharap, segera setelah pemerintah dan DPR RI memaripurnakan revisi UU ASN, status ketenagakerjaan mereka segera berubah menjadi ASN.

“Dan kami diangkat tanpa tes tertulis, melainkan melalui verfikasi. Mengingat kami sudah pernah dites tahun 2013. Meskipun pemerintah hingga saat ini belum pernah mengumumkan hasil tesnya pada kami. Karena itulah kami merasa sebagai honorer K2 yang masih tertunda menjadi PNS,” tandas Asep. (TAF Senopati/GE)***

Editor : SMS

Honor Mengajar Minim, Champhy Nyambi Menjadi Instruktur Aplikasi

STATUS sebagai guru honorer ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sulit menjadi PNS, honor mangajarnya pun tidak lebih besar dibanding kuli angkut sekalipun. Karena itu, guru honorer yang satu ini mengaku harus pandai memutar otak agar roda ekonomi keluarganya terus berputar.

Beruntung bagi Chamhy Heryadi. Guru honorer SD Sindang Mekar 1 Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini punya keahlian lain di bidang instalasi teknologi (IT). Di sela waktu senggangnya sebagai pendidik, Champhy mulai meniti karier sebagai instruktur aplikasi pada sebuah usaha koperasi.

Berbekal keahliannya selama menjadi operator di sekolah, lelaki yang menetap di  Kampung Tegalpanjang No. 565 RT/RW 02/05,  Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut , kini mulai sibuk dengan pekerjaan sampingan barunya.

Menurut Champhy, aplikasi yang dikelolanya menggunakan nomer hand phone sebagai norek nasabah. Keunggulan dibanding yang lain, aplikasi ini tidak termasuk PPOB, sebab memiliki layanan SMS Banking dan merupakan aplikasi perbankan.

“Ini akan sangat membantu bagi mereka yang belum menguasai akses perbankan digital,” terangnya.

Malah, lanjut Champhy, pengguna aplikasi akan berperan sebagai teller pribadi, dan mendapatkan keuntungan dari tiap ia melakukan transaksi. Lebih jauh dikatakan , sistem perbankan berbasis digital saat ini hanya dinikmati oleh sebagian orang saja di Indonesia.

Hal itulah yang kemudian membuatnya tertarik, mengembangkan aplikasi jasa keuangan untuk kalangan menengah ke bawah.

Diharapkannya dengan aplikasi ini masyarakat kalangan menengah ke bawah mampu melakukan kegiatan transaksi secara digital (cashless). Champy pun mengajak kerja sama untuk masyarakat (perorangan) atau secara lembaga untuk membangun bisnis penyedia layanan perbankan (Lembaga Keuangan Mikro) dengan memberikan fasilitas layaknya sebuah bank konvensional. (TAF Senopati /GE )***

Editor : SMS

Tilu Perkara

Tilu Perkara

ku : Kang Oni

“MANGKADE euy, ka ulama jeung guru mah urang ulah nepi ka poho. Komo ngahaja mopohokeun mah,” ceuk Kang Oni.
Insha Allah Kang, uing mah teu poho. Moal jiga si eta!” ceuk Kabayan bari nunjuk ka Lamsijan.
“Naha bet nunjuk ka uing!” Lamsijan protes.
“Eya, apan ilaing mah teu apal ka guru sorangan. Sok urang buktikeun. Ari ngaran guru ilaing saha?” tanya Kabayan.
Lamsijan ukur ngahuleng bari jamedud.
“Tuh, pan bukti. Ilaing teu bisa ngajawab,” ceuk Kabayan deui.
“Wah cilaka euy! Sabab, lamun urang geus poho anggot mopohokeun ka ulama jeung guru, saur pangeresa KH Asep Idad ti Rancabeet mah, Alloh Swt. bakal numibakeun tilu perkara ka urang sarerea,” ceuk Kang Oni.
“Naon wae Kang?” tanya Kabayan.
Derekdek Kang Oni ngadongeng. Kieu cenah : Luyu jeung katerangan dina salah sahiji hadist Nabi, yen bakal datang hiji zaman nu mana dina zaman eta pamarentah jeung rahayat malengos ti ulama jeung fukoha. Alatan kitu, Alloh Swt. nimpakeun tilu perkara. Kahiji, diangkatna barokah tina sagalarupa anu diusahakeun ku urang. Boh kaum pagawe, nu tani, nu dagang, jeung sajabana. Nu kadua, urang dibere pamingpin nu dholim. Boh dina rumah tangga, kitu oge dina widang pamarentahan.
“Nu katilu,… tah ieu pisan anu kacida dipikahariwang. Maot dina kaayaan teu boga kaimanan. Iyyy…, naudzu billahi min dzalaalik,” ceuk Kang Oni bari ngabirigidig.
Nu dimaksud malengos ti ulama, ceuk Kang Oni deui, lain wungkul teu make ka para kiyai jeung guru ngaji. Tapi oge malengos ti jalma-jalma anu ngabogaan elmu (nu apal kana elmu fardlu ‘ain jeung fardlu kipayah), sarta guru-guru nungajarkeun elmu-elmu kadunyaan anu mangfaat keur kahirupan urang di dunya jeung aherat.
“Tah, dengekeun ku jejebir ilaing!” ceuk Kabayan ka Lamsijan.
“Heueuh kadenge ku uing ge!” tembal Lamsijan bari semu nu keuheul.
“Ah, piraku ilaing nepi ka teu apal ka guru sorangan mah,” ceuk Kang Oni ka Lamsijan.
“Lain kitu Kang. Apan uing mah teu pernah sakola. Jadi teu pernah boga guru,” Lamsijan bela diri.
“Aeh, heueuh nya. Paingan atuh…,” ceuk Kang Oni bari nyeukeukeuk.
Lamsijan ukur keom.
“Apan ilaing ge sarua teu kungsi ngasaan korsi. Jiga nu heueuh we make apal ka guru sorangan,” Lamsijan males Kabayan.
Kabayan eelengehan.
“Tapi da uing mah arapal ngaran guru nu aya di lembur urang,” Kabayan embung eleh.
“Uing ge wanoh atuh ari ka jang guru Iik jeung jang guru Aceng mah,” potong Lamsijan.
“Ieuh, anu dimaksud ku pangeresa KH Asep Idad mah, urang lain ukur kudu apal kana ngaran guru jeung ulama. Leuwih ti eta, urang kudu make ka aranjeunna,” terang Kang Oni.
“Maksud Akang?” Lamsijan panasaran.
“Hartina, sagala piwirukna kudu ditumut. Atuh lamun aya pasualan anu teu bisa kapikiran ku urang, oge leuwih hade menta piwuruk ka aranjeunna. Sabab, aranjeunna mah luhung ku elmu anu baris mangfaat keur kahirupan urang di dunya katut aherat,” ceuk Kang Oni.
“Kitu oge atuh nya para umaro,” ceuk Kabayan.
“Komo deui para umaro mah. Sabab aya patalina jeung karaharjaan rahayat. Lamun aya pasualan naon wae ge, sakuduna mah umaro menta piwuruk ka para ulama jeung fukoha. Lain ka tim sukses!” sindir Kang Oni.
“Naha ari para umaro di urang kumaha kitu, Kang?” tanya Lamsijan.
“Ari nengetan dina widang hukum mah, asa teu beda jeung urusan karaharjaan rahayat. Jauh keneh tina kaadilan. Buktina, nu miskin mah babari pisan dihukumanna teh. Kitu oge urusan karaharjaan, nu beunghar beuki beunghar, nu miskin beuki ripuh,” Kabayan noroweco.
“Husss! Lain henteu,… acan!” ceuk Kang Oni deui.
“Boa-boa nya, Kang,” ceuk Lamsijan.
“Boa-boa naon, euy?” tanya Kabayan.
“Enya, boa-boa geus teu marake ka ulama jeung fukoha,” tembal Lamsijan.
“Nyaeta, ieu pisan anu dipikahariwang teh,” emboh Kang Oni.***

Terganjal SK Bupati, Selama Dua Tahun Guru Honorer Belum Terima Dana Sertifikasi

GARUT, (GE).- Terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru honorer di sekolah negeri, Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut kembali mempertanyakan kepada Bupati Garut yang belum kunjung mengeluarkannya Surat Keputusan (SK). Padahal dana sertifikasi sendiri dari pemerintah pusat sudah tersedia.

Demikian diungkapkan Sekjen Fagar Kabupaten Garut, Ma’mul Arif, saat diwawancarai sejumlah awak media, Jumat (3/1/2017). Makmul mendesak agar Bupati segera mengeluarkan SK Bupati terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru honorer.

“Ya, kasihan ada yang sudah dua tahun belum menerima dana sertifikasi. Katanya semua terganjal SK Bupati. Padahal pemerintah pusat sudah siap untuk mengeluarkan dana sertifikasi tersebut,” tandasnya.

Dari catattannya, saat ini sedikitnya ada 900 guru honorer menanti pencairan dana sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan itu.

“Dananya itu memang per bulan, tapi biasanya dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Tapi sekarang karena terganjal SK banyak yang tidak bisa menerima dana sertifikasi,” ungkapnya.

Ma’mul menyebutkan, alasan Bupati belum mengeluarkan SK, karena Bupati masih melakukan validasi data kepada para guru honorer.

“Katanya mau dikaji dulu takut ada peraturan yang dilanggar. Padahal di daerah lain seperti di Tegal dan Kulonprogo sudah keluar SK Bupatinya. Seharusnya di Garut juga bisa mencontoh daerah lain,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman, menjelaskan jumlah guru honorer saat ini lebih banyak dibanding dengan guru yang sudah berstatus PNS. Namun kesejahteraan para guru honorer kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal beban kerja para guru honorer tersebut sama dengan guru PNS.

“Saat ini Pemkab Garut baru bisa memberi tunjangan sebesar Rp 100 ribu per bulannya. Itu juga dibayarkan per tiga bulan,” katanya.

Menikapi desakan dari Fagar agar Bupati bisa mengelurkan SK, Alit menyatakan akan segera menggelar rapat dengan sejumlah unsur terkait termasuk Bupati Garut. Pihaknya juga mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait aturan tunjangan sertifikasi guru honorer di sekolah negeri ini. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Dana Sertifikasi Belum Cair, Sekda : Dana Sudah Ada, Disdik Belum Mengajukan

GARUT, (GE).- Penundaan pencairan dana sertifikasi oleh Pemkab Garut ternyata permasalahannya ada di Dinas Pendidikan. Pasalnya, sampai berita ini diturunkan Pemkab Garut belum mengajukan pencairan sertifikasi.

“Dananya sudah ada ko. Tinggal Disdik mengajukan permohonan pencairan,” kata Sekda Garut, Iman Alirahman, kepada GE usai apel pagi di Lapang Setda Garut, Senin (19/12/2016).

Masih menurut Sekda, dana untuk sertifikasi sudah ada di kas daerah. Namun masih ada penyelesaian syarat administrasi di disdik.

“Pencairan dana sertifikasi kan banyak persyaratannya. Bukan sekadar pengajuan secarik kertas. Jadi harap bersabar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Garut, Drs. Mahmud, menandaskan pengajuan pencairan sertifikasi akan segera disampaikan. Esok atau lusa ajuannya sudah disampaikan. Memang ada keterlambatan tapi tak akan jadi masalah.

“Ini kan baru pertengahan Desember jadi masih memungkinkan di akhir Desember sertifikasi dicairkan. Atau kalaupun sedikit terlambat bisa dicairkan di awal Januari 2017,” pungkasnya. (Farhan SN)***