Perubahan SOTK Baru, Dampaknya Penggajian PNS Telat dan Tak Merata

GARUT, (GE).- Memasuki awal tahun 2017 sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkab Garut dibuat “galau,” pasalnya gaji mereka yang biasanya sudah diterima awal bulan, kini telat dibayarkan. Disamping itu, dari keseluruhan PNS yang ada di Garut, sebagian diantaranya sudah menerima, sementara sebagian lainnya belum.

Agus, salah seorang PNS di salah satu dinas mengaku telah menerima gaji per Jumat 6 Januari 2017 pekan lalu. Ia mengatakan gajinya mengalami keterlambatan beberapa hari dari biasanya.

“Memang, biasanya tiap awal bulan. Alhamdulillah, walau telah saya sudah menerima gaji pada Jumat lalu (6/12/2017/ red.),” tuturnya.

Lain halnya dengan Agus, Dedi Junaedi, salah seorang PNS di Disdik Garut, mengaku baru dijanjikan akan dibayarkan pada hari ini, Senin (9/12/2017).

“Kalau saya belum digaji. Infonya gaji baru akan diberikan hari ini.” Tukasnya.

Telatnya pembayaran gaji untuk PNS di lingkungan Pemkab Garut sendiri konon merupakan dampak dari berubahnya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Salah sati penyebabnya Surat Keputusan (SK) untuk pejabat Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan (BP) serta SK untuk Kuasa Pengguna Anggaran belum terbit.

“Pelantikan pejabatnya kan baru selesai Tanggal 30 Desember (2016). Jadi gaji belum bisa dibayarkan, karena belum ada SK PA, SK BP dan SK Kuasa Pengguna Anggaran,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Teti Sarifeni.

Teti mengakui, telah mendorong para kepala SKPD untuk segera mengajukan SK-nya melalui Bagian Hukum Setda Garut. Tujuannya adalah untuk penerbitan NPWP.

“NPWP itu kan untuk gaji, uang mah sudah ada,” ujarnya.

Ia menghimbau kepada para pegawai tidak resah dengan keterlambatan pembayaran gaji PNS ini. Katanya, kasus keterlambatan bayar gaji ini berlaku secara nasional, bukan hanya di Garut.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan, berjanji gaji para PNS Garut akan segera dibayarkan seluruhnya. “Untuk gaji itu sudah ada. Semua juga sama bukan di Garut saja, karena SOTK baru,” jelasnya.

Selain gaji, kata Rudy, uang sertifikasi para guru pun akan segera dibayarkan. Ia mengaku posisi keuangan di kas daerah saat ini cukup banyak.(Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Bupati Garut Ingkar Janji, 10 Ribu PNS Belum Menerima Gaji

GARUT, (GE).- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum menerima gaji. Hal tersebut terjadi akibat imbas rotasi mutasi yang dilakukan Bupati Garut, Rudy Gunawan di penghujung akhir Tahun 2016.

Berdasarkan informasi yang dihimpun “GE” sampai berita ini diturunkan. Sekira 10 ribu PNS di lingkungan Disdik belum menerima gajinya. Pemkab berkilah, permasalahan ini timbul akibat imbas rotasi dan mutasi tempo hari.

Tidak hanya gajinya yang ditangguhkan. Dana tunjangan sertifikasi triwulan ke empat sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan dicairkan.

Permasalahan ini sontak membuat sejumlah guru berang dan menilai Bupati Garut, Rudy Gunawan ingkar janji. Pasalnya pada hari Selasa (3/1/2017) bupati berjanji akan mencairkan gaji PNS di lingkungan Disdik pada hari ini Rabu (4/1/2017).

Salah seorang guru PNS yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa terhadap kinerja Pemkab Garut. Menurutnya, penundaan gaji PNS dan dana sertifikasi menjadi bukti kebobrokan Pemkab Garut dalam tata kelola keuangan daerah.

“Waduh semakin parah yah tata kelola keuangannya. Sejak saya diangkat jadi PNS baru kali ini gaji terlambat dibayarkan,” ujarnya sambil mengernyitkan kening.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Garut, Sony MS, mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Garut. Padahal gaji pegawai merupakan hak yang harus diprioritaskan. Pasalnya, kebanyakan PNS menggantungkan kehidupannya dari gaji.

Sony pun, menilai Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah ingkar janji. Pasalnya kemarin dengan nada yang menjanjikan gaji PNS akan dicairkan hari ini. Namun pada kenyataannya masih belum bisa diambil.

Seharusnya, kata Sony, Pemkab sudah dapat mengantisipasi jika akibat SOTK baru kemarin akan berakibat sepertu ini. Jika sudah terjadi seperti ini, ujarnya, prasangka buruk malah timbul.

“Jadi ada ga uangnya untuk gaji PNS dan sertifikasi ini. Jangan hanya bicara ada tapi tak kunjung diberikan,” ujarnya dengan nada kesal.

Diberitakan sebelumnya di hadapan sejumlah wartawan Bupati Garut, Rudy Gunawan memastikan hari Rabu, (04/01/2017) gaji para PNS Garut akan dibayarkan, sebab katanya SK-nya sudah terbit.

“Untuk gaji itu sudah ada, besok dibayarkan, karena bendahara gajinya belum di SK-kan. Semua juga sama bukan di Garut saja, karena SOTK baru,” jelasnya.

Selain gaji, kata Rudy, uang sertifikasi para guru pun akan segera dibayarkan. Sebab posisi keuangan di kas daerah cukup banyak. (Farhan SN)***

Krisis DAU, Dana Sertifikasi Guru “Diéclok” untuk Bayar Gaji PNS ?

TARKI, (GE),- Menyusul keputusan Pemerintah pusat menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemkab Garut mengambil beberapa opsi, salah satunya menunda pembayaran gaji PNS selama empat bulan.

Opsi lainnya, membayar gaji PNS, dengan menunda pembayaran kepada para pemborong. Kini tersiar kabar dana sertifikasi para guru akan “dieclok” atau dipinjam untuk bayar gaji PNS. Padahal tunjangan guru bernama sertifikasi itu kini dihentikan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Hal itu dikarenakan sisa anggaran sertifikasi para guru di Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 masih cukup banyak, yakni Rp. 171 milyar.

” Sertifikasi guru dihentikan oleh pemerintah pusat, karena masih ada sisa sebesar itu. Namun sisa itu sudah dipake gaji PNS sebesar Rp. 124 milyar untuk 1200 PNS yang baru diangkat kemarin,” ungkap peneliti dari Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, Selasa (13/09/ 2016).

Hal ini kata Haryono, yang mungkin menjadi salah satu beban cukup berat bagi Pemkab Garut, terkait dengan ditundanya DAU pada tahun ini.” Sertifikasi kan hak guru? Nah apakah hal ini pula yang menjadi beban pada pengelolaan anggaran, dari mana harus menggantinya? tanya Haryono.

Mantan Anggota DPRD Garut itu, meminta Pemkab Garut untuk jujur dan terbuka soal pengelolaan keuangan daerahnya. Sebab katanya pula, kalau hanya persoalan DAU, seharusnya pemerintah tak perlu kelimpungan seperti sekarang.

” Kan DAU ini hanya menyangkut belanja pegawai dan Pemerintah pusat tidak membantai belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ujarnya.

Kepada sejumlah wartawan, Haryono menggambarkan posisi APBD Garut Tahun ini yang besarnya Rp. 3,7 trilyun, diperkirakan baru terpakai Rp. 1,7 trilyun, atau sekitar 42 persen hingga September ini.

” Artinya benar apa yang dikatakan Bupati, bahwa uang kita ini masih banyak. Oleh karena itu tak perlu repot kalau hanya DAU, uang masih banyak, segera pergunakan,” tandasnya.

Selanjutnya kata mantan anggota dewan yang dikenal tegas ini, berharap kepada sudah saatnya Legislatif membuka ruang aspirasi untuk menghindari fitnah dan dugaan-dugaan yang salah. Menurutnya, momentumnya sangat tepat di saat akan melakukan perubahan anggaran.

” Saya harap bukan hanya pemerintah yang harus terbuka, melainkan dewan pun harus menggeliat sesuai tupoksinya. Fungsi dewan sebagai budgeting dan pengawasannya pergunakan sekarang. Sebab hari ini akan sangat menentukan untuk pengelolaan tahun berikutnya. Kalau hanya diam, lebih baik dewan bubar saja,” tegasnya.

Disebutkannya, hingga saat ini pihaknya belum melihat langkah dewan yang signifikan dalam menyikapi persoalan yang dihadapi pemkab Garut saat ini. (Dief)***

Anggaran Dialihkan untuk Gaji PNS, Guru Honorer di Garut Terancam Gigit Jari

PEMKAB, (GE).- Penundaan dana alokasi umum (DAU) merembet ke mana-mana. Untuk mengatasinya Pemkab Garut menggunakan sistem tambal sulam.

Sebelumnya Pemkab Garut mengumumkan jika pembayaran gaji PNS akan tekor. Namun belakangan ini, Pemkab mengeluarkan jaminan jika gaji PNS telah aman.

Namun agar gaji PNS aman, Pemkab garut harus menggunakan talangan dari berbagai anggaran. Salah satunya beberapa proyek yang sedang dikerjakan akan dihentikan dulu. Namun kebijakan yang paling berani adalah menggunakan dana talangan untuk gaji guru honorer.

Anggota DPRD Kabupaten Garut dari fraksi PPP, Asep D Maman, salah satu dana yang digunakan untuk membayar gaji PNS berasal dari tunjangan guru honorer. Namun hal itu berdampak kepada penundaan tunjangan gaji honorer selama lima bulan.

“Kemarin kami sudah melakukan rapat dengan pak Sekda. Ada beberapa pos anggaran yang ditunda dulu. Salah satunya tunjangan guru honorer selama lima bulan sebesar Rp 2,5 miliar,” ujar Asep di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (30/8/2016).

Opsi penggunaan tunjangan guru honorer itu, lanjut Asep, karena belum digunakan. Pemkab saat ini lebih memprioritaskan anggaran untuk pembayaran gaji PNS. Selain tunjangan guru honorer, Pemkab juga akan menunda pembayaran ke BPJS Kesehatan untuk lima bulan.

“Defisit anggaran saat ini itu sampai Rp 110,5 miliar. Kalau istilah saya kejadian ini sudah extraordinary (luar biasa). Apalagi baru pertama kali di Garut,” ucapnya.

Selain itu, dana cadangan Pilkada 2018 sebesar Rp 15 miliar juga ikut ditunda. Bahkan sejumlah kegiatan di DPRD Garut pun ikut tertunda. Seperti kunjungan ke luar daerah, reses, dan rapat di luar gedung dewan. (Farhan SN)***

Bupati Ngaku Likuiditas Keungan Garut Baik, Gaji PNS dan Proyek Pasti Dibayar

GARUT KOTA,(GE).- Meski Dana Alokasi Umum (DAU)ditunda pencairannya pada Tahun Anggaran 2016 ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, hal itu tidak masalah sebab kondisi keuangan daerahnya masih baik dan memiliki kemampuan likwiditas tinggi.

“Penundaan ini tidak ada masalah bagi kita. masalahnya ini hanya manajemen keuangan negara dengan daerah. Pemerintah pusat menganggap kita, memiliki likwiditas keuangan yang baik. Sehingga pembayarannya ditunda sampai Bulan Desember,” katanya, usai menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka, di Alun alun Garut Kota, Senin (29/08/2016).

Pihaknya membantah jika penundaan DAU tersebut, sebagai akibat jeleknya tata kelola keuangan daerahnya dan masih rendahnya penyerapan anggaran pembangunan. “Tidak begitu, justru di Garut ini masih terlalu banyak uang, yang tidak dilakukan penarikan setiap bulan untuk pembangunan proyek-proyek,” ungkapnya.

Bupati juga membantah jika pemerintahannya melakukan pelanggaran terhadap Perpres nomor 70 Tahun 2012, dengan tidak memberikan uang dimuka sebesar 30 persen untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan.” Justru saya juga bingung, pemborong ini lebih suka bermain dengan Bank, ketimbang mengambil uang muka,” ujarnya.

Malah Rudy balik menuding para pemborong yang lebih suka bermain dengan Perbankan tersebut, karena tidak memiliki perusahaan sendiri.” Saya tahu mereka lebih suka bermain dengan bank, karena mereka pinjam “bendera” (perusahaan milik orang lain- red),” tandasnya.

Selanjutnya Bupati meminta semua pihak untuk tidak panik dengan adanya penundaan DAU tersebut, termasuk kepada kalangan media. “Gak usah panik, semua pasti dibayar gaji akan dibayar, proyek-proyek akan dibayar, termasuk media. Kan uang kita masih banyak, kalau tidak ada koran, kepala dinas mau baca apa,” tegasnya. (Dief)***

Gaji PNS Selama 4 Bulan Terancam “Tekor”, Sekretaris Kadin Garut : Pemerintah Jangan Bikin Panik Masyarakat

TARKI, (GE).- Meski sudah sepekan informasi tentang penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut belum bisa menjelaskan sebab penundaan pencairan dana tersebut.

Alih-alih menjelaskan penyebabnya, Pemkab Garut malah membuat statemen yang mengejutkan, yakni gaji PNS tidak akan dibayarkan selama empat bulan. Kalupun dibayar, akan menggunakan dana talangan yang seharusnya dibayarkan kepada para pemborong yang telah mengerjakan proyek infrastruktur. Karenanya masyarakat Garut jadi panik dengan kebijakan pemerintah tersebut.

“Pemerintah jangan bikin panik masyarakat dengan “Pemerintah jangan membuat panik masyarakat dengan memberikan informasi yang meresahkan, dengan adanya penundaan DAU ini. Adanya informasi PNS tidak akan digaji, pemborong tidak akan dibayar, ini jelas bikin panik masyarakat,” kata pria yang akrab dipanggil Syakur itu.

Syakur yang juga Sekretaris Kadin Kabupaten Garut itu, menduga ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh Pemkab Garut, sehingga bantuan dari pusat ditunda. ” Saya pikir daera-daerah yang ditunda DAU nya itu, ada masalah dalam pengelolaan keuangan. Buktinya ada dana yang harus dikembalikan, berdasarkan temuan BPK,” tuturnya.

Disamping itu, syakur menduga keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat itu, dikarenakan Garut khusunya, masih memiliki banyak anggaran yang belum dipakai.” Dalam hal melakukan restrukturisasi keuangan, kemungkinan pemerintah pusat memilih-milih daerah mana yang tidak akan berdampak pada proses pembangunan daerahnya, jika DAU nya ditunda,” ujarnya.

Syakur juga melihat serapan anggaran Kabupaten Garut yang masih rendah, menjadi faktor pertimbangan Kementerian Keuangan, untuk menunda bantuan ke Pemkab Garut, karena keuangannya masih cukup banyak. Dicontohkannya, anggaran belanja langsung yang nilainya Rp. 1,3 trilyun, hingga Bulan Juni lalu baru terserap 11 persen. kalau dihitung sampai Agustus ini, perkiraannya baru mencapai 30 persen.

“Kita lihat serapan anggaran Garut ini masih rendah. Ini sangat memungkinkan menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat. Ibarat bapak ka anakna, rek mere duit teh ditingali heula. Nu duitna masih loba mah moal waka dibere,” tukasnya.

Syakur juga melihat Pemkab Garut belum menjalankan aturan dengan semestinya dalam melakukan proses pembangunan. Disebutkannya, dalam Perpres nomor 70 Tahun 2012 disebutkan, bagi pihak ketiga pemenang lelang harus diberikan dana 30 persen dari nilai proyeknya. Akan tetapi hal ini katanya, tidak dilakukan oleh Pemkab Garut.

Oleh karena itu, terkait penundaan DAU tersebut, Pemkab Garut diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan dijadikan momen untuk melakukan perbaikan.” Saya harap pemerintah tidak berlebihan dalam menyikapi masalah ini, yang justru membuat keresahan di masyarakat,” harapnya.

Selain itu, diharapkannya Pemkab Garut bisa melakukan rasionalisasi dan efesiensi anggaran, dengan membuat skala prioritas dalam menjalankan proses pembangunannya.” Jangan lupa pula lakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh kejelasan masalahnya,” pungkasnya. (Dief).***

Anggaran Dipangkas Hingga Rp 320 Miliar, Gaji PNS Terancam “Tekor”

PEMKAB, (GE). – Sejumlah proyek dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut tahun 2016 terancam “tekor” atau tidak terbayarkan. Kemungkinan ini menyusul kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) Nomor 125/PMK.07/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 tentang penundaan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

Dalam Permenkeu tersebut, sebanyak 169 daerah ditunda pembayarannya senilai Rp 19,14 triliun. Terdapat 12 daerah di Jawa Barat termasuk Garut yang terpangkas pembayaran DAU setiap bulannya senilai Rp 81,8 miliar terhitung mulai bulan September hingga Desember 2016.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan, penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat tersebut, tentunya membuat pemerintah daerah kesulitan. Karena, setiap bulannya pemerintah daerah harus membayar gaji PNS setiap bulannya sebesar Rp 91 miliar. “Ya hari ini kita baru terima Permenkeu terbaru soal penundaan DAU,” katanya.

Selain gaji pegawai, menurut Rudy, penundaan pembayaran DAU juga akan berdampak pada pembangunan di daerah dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan pun terancam tidak bisa terbayar. “Gaji untuk bulan ini masih ada, untuk bulan depan kita akan bicarakan lagi, kita akan segera merubah APBD,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengakui, tertundanya pembayaran DAU ini akan mengganggu keuangan daerah, termasuk gaji pegawai. “Ya pasti terganggu, kalau bulan ini masih bisa gajian, tapi untuk bulan-bulan berikutnya Wallahualam,” katanya.

Selain masalah gaji pegawai, menurut Iman masalah lainnya adalah pemerintah daerah punya kewajiban bayar pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilelangkan diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika pembayaran DAU ditunda maka pemerintah bisa saja dituntut oleh para pemborong pekerjaan. “Bayangkan saja mereka sudah melaksanakan pekerjaan, uangnya dapat minjam misalnya, sekarang mau nagih uangnya kita tidak punya,”jelasnya.

Menyikapi Permenkeu ini pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi kepada Kementerian Keuangan. Karena, ini tidak berlaku pada semua daerah, tapi di Jawa Barat saja hanya ada 12 daerah yang dana DAU-nya ditunda. “Makanya ini yang kita ingin tahu kenapa,” tegasnya. (Slamet Timur). ***