Sosialisasikan Kesehatan besama BPOM, Hj. Siti Mufattahah Hadir di Limbangan

DISAMBUT tari kolaborasi Sunda- Islami, Hj. Siti Mufattahah, anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk Daerah pemilihan  (Dapil) Jawa Barat XI  kembali hadir di tengah tengah masyarakat Garut. Kali ini, politisi Partai berlogo bintang mercy yang murah senyum ini menyambangi warga di wilayah utara kota Garut, tepatnya di kawasan Kecamatan di Limbangan, (25/10/17).

Kunjungan Hj.Siti Mufattahah di Limbangan kali ini, tak lain untuk memenuhi undangan warga setempat.  Adalah Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) yang menginisiasi kunjungan Hj. Siti ini. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga, khususnya anggota FAGAR turut hadir, selain dari Limbangan, peserta yang turut serta hadir juga datang dari Malangbong, Kersamanah, Cibatu, Selaawi, Cibiuk, Cikajang, Cisurupan dan Cilawu. Dalam kegitan itu, FAGAR selaku panitia menggelar sosialisasi kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ).

Sementara itu, Hj.Siti Mufattahah sendiri tampil sebagai narasumber utama. Dalam pemaparan materinya,  Hj. Siti menyampaikan materi yang bertajuk ” Kiat memilih obat tradisional yang aman. ” Dipaparkannya, saat ini masyarakat sebenarnya sudah banyak yang memilih obat tradisional karena dianggap lebih aman dari obat sintetis.

“Selain minim efek samping, obat tradisional mudah dicari, bahkan menurut penelitian para ahli, dikonsumsi dalam jangka panjangpun  tidak akan menimbulkan komplikasi dalam tubuh,” tuturnya.

Diungkapkannya, saat ini disinyalir adanya kelemahan obat  modren /obat kimiawi. Efek samping langsung atau terakumulasi, hal ini terjadi karena obat modern terdiri dari bahan kimia yang murni baik tunggal maupun campuran. Bahan kimia bersifat tidak organis dan murni sehingga bersifat tajam dan reaktif (mudah bereaksi) sedangkan tubuh kita bersifat organis dan kompleks.  Sehingga bahan kimia bukan merupakan bahan yang benar-benar cocok untuk tubuh.

“ Penggunaan bahan kimia untuk tubuh terpaksa dilakukan dengan berbagai batasan dan dalam tingkat masih dapat diterima atau ditoleransi oleh tubuh,” katanya.

Menurutnya, obat tradisional berasal dari tumbuhan yang telah tersedia gratis di alam ini. Pengolahan obat tradisional dilakukan secara alami, tanpa campuran bahan kimia atau sintetik. Oleh karena itu, obat-obatan tradisional tidak memiliki efek samping dan aman digunakan.

“Meskipun demikian, harus tetap berhati-hati saat memilih obat tradisional karena di pasaran ada beberapa jenis obat herbal yang diproduksi secara tidak higienis atau dicampur bahan kimia,” tandasnya.

Ditambahkannya, obat taradisional yang aman diyakini sudah terdaftar dan mendapatkan nomor pendaftaran Badan POM.

Obat tradisional memiliki banyak khasiat. Satu obat tradisional saja bisa digunakan untuk mengobati lebih dari satu penyakit. Misalnya, jinten hitam atau habbatussauda dapat menyembuhkan asam urat, migrain, diabetes, hepatitis, bahkan kanker. Kehebatan habbatussauda bahkan diakui oleh Nabi Muhammad yang menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi habbatussauda secara teratur.

Selepas mengisi materi, Hj.Siti Mufattahah kemudian berbaur dengan peserta , untuk bersilaturahmi dan poto bersama.  Bahkan, Hj. Siti tak sungkan untuk turut menari bersama pengisi acara, dan warga . Keakraban seperti itu memang sudah biasa dilakukan oleh senator senayan dari partai Demokrat ini.

Sementara itu, ketua panitia penyelenggara, Asep Mulyatin, mengatakan, warga Limbangan khususnya sudah rindu kedatangan Hj.Siti Mufattahah karena itu, ia mengundangnya bersama Badan POM dalam kegiatan sosialisasi .

“Mengutip penjelasan Badan POM, adanya keterbatasan personil dalam pengawasan makanan dan obat di badan POM.  Maka salah satunya adalah mensosialisasikannya pada masyarakat.  Dengan harapan masyarakat bisa menjadi agen dalam mensosialisasikan makanan dan obat yang sehat serta aman untuk dikonsumsi,” ungkapnya.

Atas nama warga Garut utara, secara khusus Asep mengucapkan terima kasih kepada Hj.Siti Mufattahah yang dalam berbagai kesibukan tugasnya selalu menyempatkan hadir memenuhi undangan warga di dapilnya.

“Ucapan trimakasih juga disampaikan kepada Badan POM Bandung, Kepala UPT Pendidikan Limbangan, Ketua PGRI limbangan, para tokom masyarakat, gabungan pemuda Ansor dan Banser Malangbong, Viking Cakrabuana, Karang Taruna dan seluruh warga masyarakat yang telah hadir. ( TAF Senopati/ Adv.) ***

 

Hj. Siti Mufattahah Sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan Bersama FAGAR

MENJADI peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan guna melindungi dari kecelakaan juga menata jaminan masa hari tua  bagi kaum honorer dan non pegawai pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demikian diungkapkan ketua panitia sosialisasi BPJS ketenagakerjaan, Hadi di Leles, Selasa, (24/10/17).

“Kurangnya pemahaman  masyarakat terhadap BPJS ketenagakerjaan terutama kaum buruh non pegawai pemerintah  dan para honorer  selama ini masih tinggi. Berpijak dari itu, bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) mengundang  Hj. Siti Mufattahah Psi.,MBA., selaku anggota komisi DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Kab/ kota Garut -Tasikmalaya.

Hj. Siti Mufattahah sendiri  politisi Partai Demokrat  yang sudah dua kali dipercaya masyarakat Garut-Tasikmalaya ini, memang dikenal dekat  pada warganya. Selain kesibukannya di parlemen sebagai anggota aktif DPR/ MPR  RI, dalam keseharaiannya nyaris dihabiskan bersama warga di dapilnya. Nyatanya meski masih dalam perjalanan pulang dari tugas negara di Ternate, ia memilih kembali ke dapil untuk memenuhi undangan warga Garut dalam sosialisasi BPJS ketenagakerjaan.

Dalam pemaparannya, Hj. Siti Mufattahah menyatakan, kaum honorer sebenarnya dapat mengikuti program jaminan pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil, dengan mengikuti BPJS ketenaga kerjaan. Khususnya para guru dan karyawan honorer harapannya  pemerintah daerah atau pemberi kerja (para kepala Sekolah) mulai merencanakan untuk memberikan jaminan pensiun ini melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan demikian para honorer memiliki jaminan masa hari tua yang jelas. Setidaknya, para kepala sekolah dapat membantu meringankan para honorer dalam menata masa di tuanya. Tentunya kami akan terus mendorong agar para honorer ini mendapatkan perlakuan yang layak, adil dan bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.

Salah seorang peserta sosialisasi, Dewi Kartika, honorer asal Kecamatan Kadungora menuturkan, sebenarnya honorer yang berada di FAGAR  saat ini memiliki kartu BPJS Ketenaga kerjaan. “Sejak masa pembayaran free dari pemerintah provinsi Jabar selama tiga bulan berhenti, kebanyakan mereka tidak melanjutkan kembali pembayarannya.,” ujarnya.

Dikatakannya, berbagai pertimbangan dan persoalan banyak menimpa honorer. Maklum saja, katanya upah honorer di Garut terutama yang tidak tersertifikasi lantaran terjegal aturan harus ada SK Bupati nasibnya tidak menentu.  Upah  yang sangat minim dengan beban kerja yang sama dengan PNS   membuat para honorer tidak bisa berbuat banyak.

“Tentu harapannya pemerintah  dapat mulai memikirkan solusi terbaik untuk mensejahterakan  para guru honorer yang nasibnya terkatung-katung,” ucap Dewi.

Sementara, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan pimpinan Garut, didampingi kepala kantor wilayah jawa Barat, menjelaskan kewajiban pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 44, 45 dan 46.

Pemerintah daerah mendorong para pekerja baik di kalangan pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS ketanagakerjaan itu untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja juga memberikan jaminan masa tua.

“Kami mengajak para pekerja honorer di lingkungan pemerintah daerah, termasuk perangkat desa, BUMN juga buruh agar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Sebab, pekerja itu harus memiliki perlindungan dari berbagai risiko kerja juga jaminan masa tua,” katanya. (TAF Senopati/ Adv.)***

Hj. Siti Mufattahah Apresiasi Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Fagar Garut

DIHUBUNGI melalui telepon selulernya, Hj. Siti Mufattahah menyampaikan apresiasinya atas digelarnya kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh FAGAR . Meski tidak berkesempatan hadir, lantaran tengah tugas DPR RI di Papua, ia selalu memanjatkan doa terutama yang terbaik buat para honorer khususnya di Kabupaten Garut.

Dalam kegiatan halal bihalal kali ini, meski tak hadir, Hj.Siti Mufattahah menurunkan perwakilannya dari “Komunitas Balad Siti Mufattahah” diantaranya Sekjen Fagar Makmul Arif, Ketua Panitia Adeng Sukmana, Dudi Iskandar dan Yadi.

“Saya mohon maaf tidak bisa hadir bersama keluarga besar Fagar. Namun doa selalu dipanjatkan untuk semuanya. Saya juga mendukung dan mengapresiasi niatan Bupati Garut, H.Rudi Gunawan yang ingin meningkatkan kesejahteraan para Honorer Garut,” ungkapnya.

Diakuinya,dari Senayan Ia terus berkomunikasi dengan sesama anggota DPR RI khususnya Fraksi Demokrat, melalui Komisi X, bidang pendidikan, serta Komisi II. Dan mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang undang Aparatur Sipil Negara ( RUU ASN ).

Suasana halal bihalal para anggota FAGAR di gedung Pendopo Garut.***

Menurutnya, untuk menyelesaikan nasib honorer K2 , memang harus memiliki payung hukumnya dulu. Sebab itu pembahasan RUU ASN sangat dinantikan oleh ribuan honorer K2, terlebih mereka sudah berusia rawan dan udzur yang rata-rata diatas usia 35.

Mengawali tahun ajaran baru, sekaligus mempererat silaturahmi sesama honorer, keluarga besar Forum Aliansi Guru dan Karyawan honorer (FAGAR) menggelar halal bihalal dan istigosah akbar, bertempat di Gedung Pendopo, Garut, Minggu (30/07/17).

Dalam kesempatan itu, hadir Bupati Garut H.Rudi Gunawan, ketua persatuan guru republik Indonesia ( PGRI) Mahdar, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pendidikan Kecamatan Cigedug, Makmun Gunawan serta beberapa pejabat Pemkab Garut lainnya.

Sementara itu, ketua panitia sekaligus pengurus kabupaten komunitas Balad Siti Mufattahah (BSM) Adeng Sukmana, M.Pd., didampingi jajaran panitia menuturkan, dengan digelarnya halal bihalal ini diharapkan bisa meningkatkan ukhuwah dan silaturahmi khususnya sesama honorer sekabupaten Garut dalam mengahiri bulan syawal dan memasuki taun ajaran baru 2017-2018.

Melalui kegiatan itu, Fagar ingin menyampaikan pesan moral kepada pemerintah pusat, terutama terkait nasib honorer K2 yang hingga kini masih terkatung-katung.

“Oleh karena itu, Fagar juga sekaligus menggelar doa bersama dibingbing kiai kondang H. Apip selaku sekretaris Nahdatul Ulama Garut yang juga kepala SMKN 10 Garut.

Adeng menambahkan Hj.Siti Mufattahah Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat berhalangan hadir, menurutnya Ibu tengah mengikuti kegiatan DPR RI di Wamena Provinsi Papua.

Sementara itu, Ketua DPP Fagar Garut, Cecep kurniadi membenarkan Ibu Hj. tengah melakukan kunjungan ke Papua, namun meski demikian. Kegiatan halal bihalal ini dapat terlaksana berkat bantuan moril, materil dan bimbingan Ibu Hj.Siti.

Ia mengucapkan trimakasih kepada bu Haji Siti Mufattahah yang telah banyak membantu fagar. ia juga mengucapkan trimakasih kepada Bupati Garut H.Rudi Gunawan yang selalu memperhatikan nasib Honorer. Bahkan melalui pidatonya Bupati akan meningkatkan insentif honorer sebesar 250.000/bulan.

“Kami berharap pemerintah pusat khsusunya Menpan RB segera menyelesaikan nasib K2 yang terkatung-katung. Payung hukum K2 adalah terselasaikannya pembahasan Revisi UU ASN yang hingga kini masih tanda tanya besar,” katanya. (TAF Senopati/Adv.)***

Terjatuh Saat Berjualan Bakso Keliling, Guru Honorer Ini Tersiram Kuah Panas

GARUT, (GE).- Seolah tiada habisnya, nasib naas kerap mengakrabi guru honorer. Dengan penghasilan yang tidak seberapa dari pekerjaannya sebagai guru honorer, tak sedikit para guru honorer nyambi untuk menambah penghasilan.

Adalah Yana (35) salah seorang guru honorer di SDN Cijolang 02 Limbangan, Kabupaten Garut, selain mengajar di sakolah, untuk menopang ekonomi keluarganya, Yana harus berjualan bakso keliling dengan speda motornya.  Rutinitas berjualannya ini ia lakukan setiap hari sepluang mendidik di sekolah.

Satu saat, ketika menjajakan dagangannya Ia bernasib sial. Motor yang digunakannya untuk berdagang harus terjatuh, Sabtu (13/5/17). Pada kejadian tersbut Yana harus mengalami luka serius akibat tersiram kuah bakso yang panas.

“Mungkin saat kecelakaan saya sudah kecapean. Makanya motor saya oleng, maklum di sekolah juga sedang sibuk-sibuknya kegiatan akhir tahun pelajaran,” kata Yana.

Pascakejadian tersebut, Yana tidak segera dibawa ke rumah sakit karena takut biayanya mahal. Terlebih ia tidak memiliki asuranasi apapun, semacam BPJS kesehatan. Akhirnya, Yana hanya bisa dirawat seadanya di puskesmas setempat.

Menurut Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kecamatan Limbangan, Asep Mulyatin, karena lukanya cukup serius, Yana seharusnya dirujuk ke RSU. Namun karena keterbatasannyalah Yana enggan dibawa ke RSU.

“Ya, mungkin karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya jaminan asuransi akhirnya pak Yana hanya dirawat seadanya di puskesmas,” kata Asep.

Mendapat kabar ada guru honorer yang tertimpa musibah, Anggota DPR RI dari Komisi IX Partai Demokrat Hj.Siti Mufattahah, Psi., M.B.A segera mengutus pengurus Balad Siti Mufattahah (BSM) untuk menjenguk Yana yang akhirnya dirawat di RSU dr. Slamet Garut dengan bantuan rekan-rekannya.

Saat menjenguk Yana, Asep Mulyatin didampingi sesama pengurus Fagar, semisal Endang Mustofa, Yayat, serta Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum DPP Fagar Garut Cecep dan Dudi.

“Sebenarnya Ibu Hajah Siti ingin sekali menjenguk Yana, namun sayangnya beliau masih dalam perawatan dokter . Karena itu, Ibu mengutus kami menjenguk Yana,” katanya.

Menurutnya BSM adalah sebuah komunitas media sosial grup WhatsApp (WA) yang secara khusus memberikan dukungan kepada angggota DPR RI dari Komisi IX Partai Demokrat, yakni Hj. Siti Mufattahah.

Sementara itu, Yana dan keluarga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantunya hinga bisa di rawat di RSUD dr. Slamet Garut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu, khususnya kepada ibu Hj.Siti Mufattahah, Staf RSU dr. Slamet, pak Budi Juliardi, Pengurus BSM, pengurus FAGAR Limbangan dan Garut, SDN Cijolang 02, PGRI Limbangan dan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Limbangan,” ungkapnya.

Yana mengungkapkan, bagaimana pahit getirnya menjadi seorang guru honorer, pagi mengajar, sore harus nyambi untuk menopang ekonomi keluarga.

“Ya, tidak ada lain memanfaatkan waktu sisa dari sekolah untuk berjualan baso keliling. Lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Kalau hanya berpangku tangan , dan hanya berharap kepada pemerintah entah kapan kami para honorer ini akan mendapatkan pengakuan atau bahkan kesejahteraan. Saya tidak bisa berleha-leha,  anak istri kanperlu makan.  Apalagi sampai sekarang honor dari BOS masih belum kunjung tiba, ” tuturnya,lirih, Kamis, (18/05/17). (TAF Senopati/GE)***

Editor: Kang Cep.

 

Bupati Garut Tak Hadir, Guru Sukwan Curhat ke Bupati Purwakarta

GARUT, (GE).- Ribuan guru honorer Garut mempertanyakan ketidak hadiran Bupati Garut, Rudy Gunawan pada perayaan hari jadi Fagar yang ke-11. Pertanyaan ini disampaikan para guru honorer, karena pada kegiatan sebelumnya orang nomor satu di Kabupaten Garut ini selalu menghadirinya. Pada peringatan hari lahir Fagar ke 11 tahun ini (2017) Rudy mewakilikannya kepada bawahannya, asisten daerah 3 (asda 3) Asep Sulaeman Faruk.

Sementara itu, beberapa tamu undangan lainnya turut hadir dalam hajatan para guru honorer ini. Tampak hadir, Kepala BKD Kabupaten Garut, Kabid DikdasDisdik Garut, serta Ketua PGRI Kabupaten Garut, H. Mahdar Suhendar.

Menurut panitia pelaksana peringatan HUT Fagar ke 11, ketidak hadiran Bupati Garut ini diketahui karena Bupati kebetulan sedang melakukan study banding ke Bali bersama para Camat.

“Ketidak hadiran Bupati Garut, tentunya sangat mengecewakan kami. Padahal di hari jadi yang ke 11 ini kami ingin menyampaikan sesuatu ke beliau,” ujar salah seorang guru honorer.

Dalam peringatan hari jadinya yang ke 11, Fagar masih membahas seputar  tuntutannya menjadi PNS dan peningkatan kesejahteraan.

Kekecewaan kaum honorer dengan ketidak hadiran Bupati Garut sedikit terobati. Adalah Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang jauh jauh datang ke Garut, khusus untuk menghadiri harlah Fagar dan memberikan dukungannya. Bahkan, Dedi Mulyadi hadir sekaligus menghibur dengan rombongan para pelawak tenar Sule dan Ohang.

Ketua Fagar Garut, Cecep Kurniadi, S.Pd.I dalam pidatonya menyampaikan empat poin yang dinilainya mendesak untuk segera disikapi oleh pemerintah. Keempat poin tersebut diantaranya tuntutan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang hingga saay ini jauh dati kata layak.

“Jika dibandingkan dengan tukang kebun saja, penghasilan kami belum memenuhi standar hidup layak sesuai undang-undang.  Kedua, kami juga meminta Bupati Garut segera memberikan surat  penetapan sebagai honorer  Kabupaten Garut seperti diamanatkan oleh permendikbud no 8 tahun 2017. Bila Bupati tidak mengeluarkan surat perintah, maka nasib honorer Garut akan semakin terpuruk. Dalam juknis Bos honorer bisa dibayar Bos apabila honorer tersebut telah memiliki surat penugasan dari Bupati,” ungkap Cecep.

Dijelaskannya, selama ini sumber penghasilan honorer hanya mengandalkan dari dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). “Yang ketiga, mendesak pemerintah Kabupaten Garut untuk mendorong pemerintah pusat agar revisi undang -undang aparatur sipil negara segera di selesaikan. Yang terahir, saya mewakili ribuan guru honorer mendesak Pemkab Garut dapat singkron dengan honorer,” katanya.

Terkait nasib para guru honorer, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi mencontohkan, di daerahnya (Purwakarta)  para honorer sudah diberikan surat penugasan dari Bupati .

“Sama seperti di Sumedang yang telah mendapatkan SK dari Bupatinya. Garut pun sebenarnya bisa melakukan yang terbaik untuk honorernya. Mereka sudah mengabdi lama menjadi pendidik,” kata Dedi.

Dedi sempat terrenyuh, saat mendengarkan kisah penderitaan guru honorer asal Banyuresmi Garut. Bagaimana tidak, Asep Hikmat, seorang honorer yang kesehariannya mengajar di salah satu SMP Negeri ini menceritakan kisah getirnya sebagai guru honorer hingga Ia berusia 80 an.

“Saya berharap Pemkab Garut memberikan penghargaan kepada bapak Asep Hikmat, atas dedikasi dan pengabdianya kepada negara meski tanpa gaji.  Tanpa tunjangan dari negara 32 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai guru Honorer.  Merupakan perjuangan yang sangat luar biasa,” kata Dedi, usai memberikan “uang kadeudeuh”  sebesar Rp 10 juta kepada guru tersebut. ( TAF Senopati/GE ) ***

Editor: Kang Cep.

Hj. Siti Mufattahah Sampaikan Ucapan Selamat Harlah Fagar ke 11 dari Pembaringannya di Rumah Sakit

FORUM Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut tahun ini (2017) menginjak usia ke 11. Dalam rentang 11 tahun ini, perjuangan para guru honorer yang tergabung dalam organisasi Fagar boleh dikatakan penuh lika liku dan pengorbanan.

Kiprahnya dalam memperjuangkan nasib para guru honorer terbilang sudah “makan asam garam,” kesabarannya sudah benar-benar teruji. Beragam kisah suka, duka, pahit dan getirnya perjuangan telah mereka curahkan.

Meski hingga saat ini nasibnya belum jelas, para guru honorer, khususnya di Garut  masih tetap semangat berjuang menuntut  keadilan dan kesejahteraan. Sementara, perhatian pemerintah daerah Kabupaten Garut sendiri masih dalam tahap berupaya.

Menurut catattan, setidaknya ada Rp 9 miliar APBD sudah digulirkan  untuk 7 ribu honorer Garut yang tergabung ke dalam Fagar. Ternyata masih tersisa 5 ribu honorer yang belum bisa menikmati “kue” APBD.

Mendapati kenyataan tersebut, politisi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jabar XI (Kab Garut, Kab/Kota Tasikmalaya) Dra. Hj. Siti Mufattahah, Psi., M.B.A., menaruh apresiasi dan mendukung para honorer khususnya di Garut untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pada perayaan milad Fagar ke-11 kali ini, mohon maaf, saya tidak bisa turut seeta bersama-sama berkumpul. Ungkapan hati ini hanya bisa saya tuliskan melalui media. Saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Saya takan pernah melupakan perjuangan dan dedikasi para guru honorer, khususnya di Garut. Semoga perjuangan kita semua hari ini untuk mendapatkan keadilan dan penghargaan yang  layak dari pemerintah bisa terwujud.  Janji pemerintah bukan hanya hoax dan PHP belaka,” tutur Hj. Siti yang disampaikan melalui broadcast, Sabtu (6/5/17).

Ditegaskannya, dedikasi guru honorer untuk bangsa ini tidak terhalang oleh jarak, ruang dan waktu. Dengan kondisi apapun dalam menjalankan profesinya, tugas guru tetaplah mulia.

“Semoga Allah SWT memberikan jalan terbaik bagi guru honorer tercinta. Hidup honorer, hidup Fagar Garut! ”  ujarnya.

Sebelumnya Hj. Siti mengungkapkan, hingga saat ini para guru honnorer tengah menunggu kepastian pemerintah terkait nasibnya. Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UUASN)  No. 5 tahun 2014, sedang melalui proses revisi di DPR RI. Proses revisi UUASN tinggal menunggu daftar inventarisir (DIM) dari pemerintah.

“Sambil menunggu proses revisi UU ASN usai,  pemerintah Kabupaten Garut  segera mewujudkan amanat Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia  (Permendikbud No. 08 tahun 2017),” katanya.

Menurutnya, dalam permen itu, guru honorer wajib mendapatkan SK dari Bupati. Di beberapa kabupaten kota lain, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, atau di Tasikmalaya dan Purwakarta,  pemerintah daerahnya sudah memberikan SK Bupati.

Dengan berbekal SK Bupati sebelum diangkat menjadi PNS atau ASN,  pintu kesejahteraan para guru akan  terbuka.  Dengan SK Bupati ini para honorer bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK). Selain itu, mereka juga bisa mengikuti program sertifikasi.

“Semoga melalui Milad Fagar yang ke-11, SK Bupati itu akan menjadi kado terindah bagi para Honnorer Garut. Diperlukan ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan guru honorer selama ini. Selamat Milad Fagar yang ke-11 tahun 2017. Semoga Fagar Kabupaten  Garut tambah suskses dan cita-cita perjuangan nya dapat tercapai,” tutur Hj. Siti.  (Adv./ Taf Senopati) ***

 

Hj. Siti Mufattahah Berikan Penghargaan kepada Sejumah Guru Honorer Berdedikasi di Garsel

GARUT, (GE).- Sebagai bentuk kepeduliannya kepada guru, khususnya yang berstatus honorer, Hj. Siti Mufattahah Anggota DPR RI Komisi IX Partai Demokrat berikan penghargaan kepada sejumlah guru honorer berdedikasi di Garut Selatan (Garsel).

Penghargaan yang diberikan tersbut diberikan kepada para pendidik yang telah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Acara ini telah berlangsung di Aula PGRI Kecamatan Pameungpeuk, Ahad (30/4/17).

Kegiatan ini digagas oleh gabungan  pengurus DPC Fagar beberapa kecamatan, yang meliputi Kecamatan Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong dan Cikelet. Selain memberikan penghargaan kepada delapan guru honorer, ia juga memberikan santunan kepada siswa/i dan yatim  piatu.

Dalam materi kuliah umumnya, Hj. Siti Mufattahah menyebutkan, tanpa adanya peran serta para guru honorer sangat dimungkinkan  pendidikan akan terhambat. Menurutnya, jumlah guru honorer di kabupaten Garut lebih banyak dibandingkan guru yang berstatus PNS.

“Untuk itu memberikan pengakuan dan kesejahteran bagi mereka bukan sekedar keharusan tapi suatu kewajiban pemerintah yang tidak  bisa ditawar-tawar lagi.  Saya akan dorong Bupati Garut untuk segera mengeluarkan SK Bupati sesuai Amanat Permendikbud No. 8 Tahun 2017, ” tuturnya.

Dijelaskannya, cita-cita awal lahirnya Hari Penddikan Nasional (Hardiknas), merupakan sebuah cita-cita yang saat itu dicirikan dengan semangat kepahlawanan.

“Semangat kesediaan diri untuk memberikan lebih dari kewajibannya. Dan untuk menerima kurang dari hak-haknya, disertai dengan keyakinan bahwa pemberian yang lebih dan penerimaan yang kurang itu dijadikan sebagai investasi kemasyarakatan. Insya Allah pada saatnya akan diperoleh kemanfaatan yang lebih,” urainya.

Dikatakannya, pendidikan sangat penting dalam menentukan  kemajuan suatu bangsa. Artinya semua unsur masyarakat harus berperan aktif dalam mensukseskan pendidikan.

“Apabila hal ini terwujud saling melengkapi antar perangkat pemerintahan dan masyarakat, maka pendidikan yang diimpikan akan terwujud,” tandasnya.

Menurutnya, hardiknas memberikan dorongan besar pada pemerintahan dan masyarakat untuk evaluasi dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan individu.

“Dalam peringatan hari pendidikan nasional  kita  bisa mengevaluasi seberapa besar  kualitas pendidikan kita, dan apa lengkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedepannya,” katanya.

Menurutnya, hardiknas juga bisa dimaknai  untuk kembali pada nilai-nilai Pendidikan Nasional yang telah di gariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Generasi muda, pelajar dan mahasiswa harus bertekad dalam memacu kualitas setiap  individi peserta didik itu sendiri.

“Mutu pendidikan tidak  ditentukan oleh perangkat pendidikan, tetapi ditentukan oleh kreativitas mahasiswa atau peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus bekerja keras menigkatkan muu pendidikan dengan memenuhi standar kompetensi,” ungkapnya.  (TAF Senopati/Adv.)***

Peduli Nasib Kaum Honorer, Hj. Siti Mufattahah Menyambangi Konstituennya di 4 Kecamatan Garut Selatan

BAGI Hj. Siti Mutfattahah  sepertinya tak ada istilah liburan keluarga. Meskipun waktu liburan politisi Parta Demokrat yang juga Anggota DPR RI dari komisi IX ini selalu menyempatkan diri menyambangi konstituennya di manapun berada.

Dalam sepekan terakhir, Ia menggelar safari kunjungannya. Kali ini kader partai berlambang bintang meci ini menyapa para honorer  yang tergabung dalam Forum Aliansi Guru dan karyawan ( FAGAR ) yang berada di kawasan selatan Garut.

Meski dirinya bukan berasal dari komisi yang menangani bidang pendidikan di DPR RI.  Namun kepeduliannya terhadap warga Garut dan Tasikmalaya kerap Ia tunjukan dalam berbagai kesempatan.

Dalam kunjungannya kali ini, ibu, demikian sapaan akrab  Hj. Siti Mufattahah, mendatangi para guru honorer di beberapa kecamatan di kawasan selatan Garut yang meliputi Kecamatan Bungbulang, Caringin, Cisewu, serta Talegong.

“Ya, sebenarnya di komisi DPR RI saya menangani bidang sosial/ kemanusiaan. Bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Namun demikian saya bersama FAGAR Garut terus memberikan pembinaan kepada honorer Garut,” tuturnya, seraya menebar senyum ramahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ia juga melakukan kunjungan ke Kecamatan Limbangan, bersama honorer Limbangan Hj.Siti Mufattahah memberikan santunan kepada Anak Yatim.  Selain memberikan materi ketenagakerjaan , Ia juga menyampaikan informasi perjuangan honorer terkait revisi UU ASN No. 5 tahun 2014.

Dalam kunjungan ke Garut selatan,  Hj. Siti didampingi  beberapa orang pengurus FAGAR Garut, semisal Cecep Kurniadi, Dudi Abdullah, Dewi, Adeng Sukmana, dan sekjen Fagar Garut, Makmul Arif.

“Dalam kunjungan di Garut Selatan pun, Ibu memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Selain itu, ibu juga memberikan pemaparan materi tentang  keterampilan dunia usaha dan meyampaikan dukungannya pada honorer agar segera diangkat menjadi PNS melalui Revisi UU ASN,” kata Sekjen Fagar, Makmul Arif.

Menurut Makmul, sebagai wakil rakyat di Senayan, Hj. Siti sangat menyadari jika penghasilan para honorer jauh dari kata layak. Untuk itulah, Hj. Siti berupaya agar para guru honorer harus memiliki keahlian.

“Ya, kata ibu, para honorer harus memiliki keahlian tambahan, tanpa harus meninggalkan tugas mulianya sebagai pendidik. Kita juga masih menunggu realisasi revisi UU ASN terutama yang mengatur Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Insya Alloh, kedepannya ibu akan mengajak pengusaha sukses dari Ibu kota untuk melatih kewirausahaan kepada Honorer,” jelasnya.

Sementara itu, panitia penyelenggara acara ini, tak lain Ketua DPC Fagar Carigin Asep Aminudin , menyampaikan ucapan terima kasihnya secara khsus kepada Ibu Hj.Siti Mufattahah yang telah bersedia hadir memenuhi undangannya.

“Khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ibu (Hj. Siti Mufattahah). Selain itu, saya sampaikan terima kasih jugha kepada Kepala UPT Pendidikan Caringin, Otang, S.Pd., MSi, Ketua PGRI Caringin, Suradi, S.Pd,  Camat Kecamatan Caringin Drs. H.Engkos Hardy, Kepala Desa Purbayani, Tata Juhara, S.Pd serta rombongan pengurus Fagar Garut,” katanya.

Asep mengaku senang telah kedatangan Anggota DPR RI, yang sudi langsung menyapa warganya sampai ke pelosok. Melalui Ibu Hj. Siti, Ia menitipkan pesan agar pemerintah tidak ragu-ragu dalam melaksanakan Revisi UU ASN dan mengangkat Honorer K2 Menjadi PNS. ( TAF Senopati /Adv.) ***

Editor: Kang Cep.

 

Terganjal SK Bupati, Selama Dua Tahun Guru Honorer Belum Terima Dana Sertifikasi

GARUT, (GE).- Terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru honorer di sekolah negeri, Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut kembali mempertanyakan kepada Bupati Garut yang belum kunjung mengeluarkannya Surat Keputusan (SK). Padahal dana sertifikasi sendiri dari pemerintah pusat sudah tersedia.

Demikian diungkapkan Sekjen Fagar Kabupaten Garut, Ma’mul Arif, saat diwawancarai sejumlah awak media, Jumat (3/1/2017). Makmul mendesak agar Bupati segera mengeluarkan SK Bupati terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru honorer.

“Ya, kasihan ada yang sudah dua tahun belum menerima dana sertifikasi. Katanya semua terganjal SK Bupati. Padahal pemerintah pusat sudah siap untuk mengeluarkan dana sertifikasi tersebut,” tandasnya.

Dari catattannya, saat ini sedikitnya ada 900 guru honorer menanti pencairan dana sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan itu.

“Dananya itu memang per bulan, tapi biasanya dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Tapi sekarang karena terganjal SK banyak yang tidak bisa menerima dana sertifikasi,” ungkapnya.

Ma’mul menyebutkan, alasan Bupati belum mengeluarkan SK, karena Bupati masih melakukan validasi data kepada para guru honorer.

“Katanya mau dikaji dulu takut ada peraturan yang dilanggar. Padahal di daerah lain seperti di Tegal dan Kulonprogo sudah keluar SK Bupatinya. Seharusnya di Garut juga bisa mencontoh daerah lain,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman, menjelaskan jumlah guru honorer saat ini lebih banyak dibanding dengan guru yang sudah berstatus PNS. Namun kesejahteraan para guru honorer kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal beban kerja para guru honorer tersebut sama dengan guru PNS.

“Saat ini Pemkab Garut baru bisa memberi tunjangan sebesar Rp 100 ribu per bulannya. Itu juga dibayarkan per tiga bulan,” katanya.

Menikapi desakan dari Fagar agar Bupati bisa mengelurkan SK, Alit menyatakan akan segera menggelar rapat dengan sejumlah unsur terkait termasuk Bupati Garut. Pihaknya juga mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait aturan tunjangan sertifikasi guru honorer di sekolah negeri ini. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Berharap Diangkat Jadi PNS, Guru Honorer Harus Tunggu SK Bupati

HARAPAN Sejumlah guru honorer untuk diangkat menjadi PNS hingga kini masih menggelayut. Belum lama ini, Bupati Garut, Rudi Gunawan, kembali menjanjikan “sesuatu” untuk para tenaga honorer. Bupati berjanji akan mengangkat para honorer di tahun 2017, dengan catattan setelah rampung payung hukumnya di pusat.

Hal itu disampaikan dihadapan ribuan peserta jalan santai HUT PGRI se kabupaten Garut Sabtu, (19/11/2016). Seperti diketahui saat ini para wakil rakyat tengah merevisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara.

“ Bila hasil revisi itu berpihak pada Honorer Kategori 2 bukan tidak mungkin mulai tahun 2017 mereka akan diangkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (DPP FAGAR) Kabupaten Garut Cecep Kurniadi, menyambut baik niatan pemerintah pusat termasuk janji bupati Garut untuk mengangakat Honorer dimulai taun 2017. Namun katanya, sembari menunggu regulasi pengangkatan tersebut, ia berharap pemerintah kabupaten Garut dapat mengeluarkan SK Bupati.

“SK Bupati tersebut sangat diharapkan oleh honorer yang belum bisa memiliki nomer Unik Tenaga Kependidikan ( NUPTK) serta untuk sertifikasi di sekolah negeri baik yang sudah tersertifikasi dan juga yang belum.” Tutur Cecep.

Cecep mencontohkan di Kota Tegal,  Jawa Tengah , Walikotanya mengeluarkan SK Walikota bagi para Honorer . Walikota Tegal menjadikan Honorer sebagai Tenaga Karya dan mendapatkan upah dari APBD. Dikabupaten Garut sendiri sebenarnya sudah lebih dulu dari kabupaten lainnya, dalam hal penerimaan tunjangan dari APBD. Tinggal di SK kan saja.

“ Kami tidak akan menuntut berapa besarnya upah asalkan kami di SK kan oleh bupati “ . ujarnya.

Dengan adanya SK dari Bupati, di sekolah negeri sudah cukup sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan honorer. Paling tidak yang belum memiliki NUPTK akan mudah mendapatkan NUPTK, Sedangkan yang tersertifikasi akan mudah pula dalam hal pencairan, baik yang belum tersertifikasipun tidak akan terjegal .

Menindaklanjuti, adanya Honorer Tenaga Karya yang di SK kan oleh Wali Kota Tegal, DPP Fagar sendiri segera membentuk Tim khusus yang diketuai oleh Dudi Abdulloh. Tim khusus itu bertugas untuk meninjau dan melakukan pendekatan dan Komunikasi dengan para pemangku kebijakan di Garut.

“Kami telah menemui Ketua BKD Kabupaten Garut, serta ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut. Secara pribadi mereka mendukung. Hanya saja, pihak pihak terkait perlu meninjau dan mengkomunikasikan dengan Bupati Garut. Pasalnya, hal serupa pernah dilakukan ke Provinsi Jogjakarta.” Ungkap Dudi.

Dijelaskannya, studi banding sekaligus kajian itu akhirnya tak menemui jawaban pasti dan tidak berhasil. Sementara pihak BKD sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan honorer Garut . ( TAF Senopati ) ***

Editor: Kang Cep.