Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haornas, Wabup Dukung Langkah Hukum Kejari Garut

GARUT, (GE).- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menanggapi serius permasalahan kegiatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) yang terindikasi korupsi agar segera ditindak secara hukum. Namun sebelum itu, dirinya memastikan akan memanggil Kadispora, Kuswendi untuk dimintai keterangan.

“Tentunya jika memang terbukti ada kesalahan apalagi tindak pidana korupsi kita dukung untuk diproses. Namun saya ingin tahu dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17) di Pendopo Garut.

Ia melanjutkan, transfaransi dalam hal anggaran tentunya sangatlah penting. Semua anggara yang digunakan tentunya harus diketahui publik. Apalagi memungut anggaran dari publik untuk uang pendaftarannya.

“Memang Haornas itu sudah ada anggarannya dalam APBD. Namun jika memang kurang penyelenggara boleh memungut uang pendaftara,” ungkap Helmi.

Helmi menandaskan yang penting pihak penyelenggara jangan mencoba bermain-main dengan anggaran. Dirinya berjanji akan meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan anggara Haornas.

Helmi mengaku sempat menerima laporan kalau penyelenggaraan Haornas memungut kepada peserta. Namun untuk kegiatan seperti ini tentunya tak melanggar. Asalkan dimusyawarahkan. Namun dirinya pun sedikit heran masalahnya alokasi dalam APBD untuk penyelenggaraan Haornas itu sudah besar. Belum lagi ada dukungan dari beberapa pperusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kira anggaran Rp 100 juta sudah besar untuk kegiatan internal ASN Pemkab Garut yang hanya diselenggarakan selama dua hari. Belum lagi ada bantuan CSR dari perusahaan,” katanya.

Terkait persoalan ini yang dalam waktu dekat akan segera ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ia mendukung langkah itu. Menurutnya, jika memang ada tindakan pidana korupsi ia mendukung langkah Kejari. Tujuannya tak lain agar terwujud pemerintahan yang terbebas dari tindak korupsi. (Useu G Ramdani)***

Yayasan Paragita “Road Show” Gerakan Garut Bebas Sampah

GARUT, (GE).- Permasalahan sampah di Garut semakin mendesak untuk ditanggulangi. Munculnya berbagai pusat perbelanjaan dan penataan pasar tradisional mengakibatkan volume sampah di Garut terus meningkat tiap harinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan secara terpadu dari hulu sampai hilir.

Belakangan ini, Yayasan Paragita yang dipelopori oleh, Gita Nurwardani, terus eksis menggelorakan semangat penanggulangan sampah secara komprehensif. Wujud keseriusannya, saat ini Gita, sedang melakukan “road show” ke 425 desa dan kelurahan di Garut. Tujuannya, agar permasalahan sampah bisa ditanggulangi secara komprehensif dan menghasilkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

“Sampah itu bisa jadi sumber uang loh! Saya telah membuktikan di beberapa desa binaan. Bahkan di Desa Cikembulan, kelompok yang dibina oleh saya kekurangan pasokan sampah,” ujar Gita kepada “GE” Minggu (9/7/2017).

Belakangan ini upaya Yayasan Paragita mendapat tanggapan positif dari Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman. Bahkan dalam perjalanan “road show” penanggulangan sampah di wilayah Garut Selatan, Helmi sempat menjanjikan akan memberikan bantuan.

“Sebenarnya dari awal Yayasan Paragita berjalan dari sumber keuangan mandiri. Tapi kalau pemerintah ada kepedulian saya ucapkan terimakasih,” kata Gita.

Gita menyebutkan, saat ini dirinya terus bergerilya untuk memberikan pemahaman kepada masyrakat terkait pemanfaatan sampah. Jika kebanyakan warga menganggap sampah adalah masalah, hal ini harus diubah dulu cara pandang pemikirannya. Dengan memberikan pemahaman dan keterampilan penanggulangan sampah hingga bisa menjadi sumber ekonomi baru tentunya dengan sendirinya masyarakat akan terdorong untuk mengolah sampah secara mandiri.

Sebagai contoh kata Gita, di Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, kepala desanya menggagas program baru yaitu sedekah dengan sampah. Program itu digagas untuk menanggulangi permasalahan sampah yang belakangan ini sudah mulai merambah hingga ke pelosok desa.

“Alhamdulilah, setelah dibina warga Desa Bojong sudah mulai melek betapa bermanfaatnya sampah jika diolah dengan baik,” papar Gita.

Menurut Gita, semua jenis sampah sebenarnya bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat. Apa lagi Kabupaten Garut dikenal sebagai daerah agraria. Jadi sampah jenis organik mau pun unorganik bisa diolah dan dimanfaatkan.

“Sampah organik bisa dibuat pupuk kompos sementara sampah unorganik-nya bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Pasarnya cukup menjanjikan, pupuk kompos bisa digunakan oleh petani. Sementara hasil kerajinan sampai bisa menjadi barang antik yang memiliki nilai jual tinggi,” imbuhnya.

Gita berharap, itikad baik pemerintah ini bisa mempercepat penanggulangan sampah di Garut. Jika persoalan sampah ditanggulangi secara komprehensif, tentunya pengeluaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif.

Bayangkan saja, lanjut Gita, jika pemerintah harus menyediakan tempat pembuangan sampah baru dan armada pengangkut sampah tentunya harus menyediakan anggaran miliaran rupiah. Namun jika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi pemanfaatan sampah tentunya akan lebih efektif dan efisien. (Farhan SN)***

Wakil Bupati Garut : Hukum Pelaku Pembunuhan Mahasiswa dengan Seberat-beratnya

GARUT, (GE).- Sebagai pejabat daerah, Wabup Garut dr. H. Helmi Budiman menaruh perhatiannya pada peristiwa pembunuhan mahasiswi Akper Pemda. Peristiwa pembunuhan gadis berusia 19 tahun ini memang menggemparkan dan membuat merinding orang yang mendengarnya. Pasalnya selain dibunuh secara kejam, pelaku sempat rudapaksa korban yang sedang sekarat.

dr. Helmi budiman mengaku, prihatin dan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu mahasiswi berprestasi Akper Pemda yang meninggal dengan tidak wajar. Wabup tak habis pikir dengan ulah pelaku yang tega dengan sadis mencuri, memperkosa, hingga membunuh korban yang tidak berdaya.

Karenanya, Wabup meminta aparat penegak hukum untuk segera mengadili dan memberikan hukuman seberat-beratnya. Apa lagi sekarang Kapolres baru, saya titipkan kasus ini agar pelakunya diberikan hukuman yang berat.

“Saya titip kepada pa. Kapolres agar terus mengawal kasus ini. Tujuannya agar tidak terulang dikemudian hari,” katanya.

Dikatakan Wabup, dirinya bahkan ditelepon Gubernur Jawa Barat untuk memberikan penjelasan mengenai kasus pembunuhan tersebut. Sabtu pagi pun Wabup menjenguk keluarga korban yang berduka di Banyuresmi.

Untuk mengobati kesedihan sesama rekan mahasiswa dan dosen, Wabup pun memimpin apel pagi dan doa bersama di lapang upacara Akper Pemda.

“Semoga Ananda Fahmi Nisa Nurbayani diterima iman islamnya dan digolongkan menjadi ahli surga, amiin.” Kata Wabup. (Farhan SN)***

Wabup Prihatin, Satu Rumah Dihuni Banyak Keluarga

KARANGPAWITAN, (GE).- Kabupaten Garut yang baru terlepas dari status daerah tertinggal di Jawa Barat ternyatta masih banyak warganya yang belum memiliki rumah tinggal. Hal ini diakui Wakil Bupati, Helmi Budiman kepada kalangan wartawan.

“Secara umum kita masih memerlukan 40 ribu rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghaslan rendah (penghasilan maksimal Rp 4 juta- red). Laporan dari dinas sampai saat ini baru terealisasi 1.500 unit, dari target kita sebanyak 4 ribu unit rumah,” kata Helmi, saat menghadiri ground breaking proyek Perumahan Nasional (Perumnas) Griya Karangpawitan, di Kecamatan Karangpawitan, Senin (22/08/2016).

Helmi menyambut positif kehadiran proyek Perumnas untuk tahap kedua setelah Perumnas cempaka di Kelurahan Lebakjaya, Karangpawitan. Sebab katanya, kekurangan perumahan di daerahnya mengakibatkan masih banyak terlihat di perkampungan. Banyak rumah yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga.

Ditemui di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peranan Masyarakat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dr. IR. lana Wiyanati, MCP, mengatakan, dalam upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian PU dan PR tengah melaksanakan program pembangunan satu juta rumah pertahun.

“Program tersebut siperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maksimal Rp 4 juta perbulan. Di Garut ini program yang kedua, sebelumnya kita bangun di Perum Cempaka . Yang kedua ini kita kembangkan di sini, dengan luas lahan lahan 17,3 hektar, akan dibangun 1009 unit rumah untuk kelas menengah ke bawah,” jelasnya.

Ditambahkanya, pada program pertama di Perum Cempaka dibangun 1.109 rumah, dengan luas lahan 23,5 hektar. (Dief).

Wabup Garut: Saat Ini Beberapa Puskesmas Tidak Memiliki Lahan Sendiri

PEMKAB, (GE).- Guna memaksimalkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Garut berencana membangun rumah sakit kembali di wilayah Utara dan Selatan Garut. Demikian, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Sabtu, (4/6/2016).

Helmi menyebutkan, secara teori, dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, idealnya Kabupaten Garut harusnya mempunyai 2.600 tempat tidur untuk rawat inap. Sedangkan saat ini, total jumlah tempat tidur yang sudah dimiliki baru sekitar 1.600 tempat tidur. Jumlah tersebut terdiri dari Rumah Sakit pemerintah dan swasta serta Puskesmas dengan tempat perawatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

“Saat ini, jumlah tempat tidur untuk rawat inap yang kita miliki baru sekitar 1.600, padahal idealnya kita harus punya 2.600 tempat tidur, sehingga masih butuh 1.000 tempat tidur lagi. Ini berdasarkan asumsi jumlah penduduk Garut sebesar 2,6 juta jiwa. Maka tidak heran kalau masih sering kita lihat pasien di rumah sakit yang terlambat mendapatkan tempat ketika mau rawat inap,” ungkap Helmi.

Helmi menambahkan, masalah lain yang juga dihadapi saat ini, jumlah peserta BPJS di Kabupaten mencapai 1,2 juta, sehingga seharusnya tersedia ruang perawatan kelas 3 sebanyak 1.200. Sedangkan saat ini jumlah ruang kelas 3 masih sangat kurang. “Maka kita akan terus tingkatkan jumlah ruang kelas 3. Di RSU dr. Slamet sendiri tahun ini kita akan menambah ruang kelas 3 sebanyak 120 tempat tidur sehingga diharapkan jumlah tempat tidur di RSU menjadi sekitar 850,” papar Helmi.

Untuk mengejar target jumlah tempat perawatan di Kabupaten Garut, kata Helmi, Pemkab Garut akan membangun rumah sakit baru di wilayah Garut Selatan, yaitu Bungbulang dan Rancabuaya, serta di utara yakni di Limbangan dan Malangbong. “Untuk selatan, kita sedang mencari lahannya, dan di Limbangan kita sudah dapat lokasi, tinggal membebaskan. Sedangkan untuk Malangbong, kita sudah membebaskan lahan untuk, tinggal realisasi pembangunan,” imbuhnya.

Solusi lain yang akan ditempuh untuk meningkatkan jumlah tempat pelayanan kesehatan ini, Helmi juga menyatakan, akan meningkatkan status Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) yang ada sekarang sebanyak 30 Puskesmas. “Dari jumlah Puskesmas yang ada itu, potensial untuk ditingkatkan. Dengan demikian, maka tidak harus terlalu banyak membangun rumah sakit, tapi cukup dengan Puskesmas saja,” ujarnya.

Disinggung mengenai keharusan management Puskesmas yang harus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Helmi mengaku memang sudah merupakan keharusan berdasarkan Undang Undang. Kendati begitu, itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi. “Ke depan semua Puskesmas memang harus jadi BLUD, karena itu sudah ketentuan perundang-undangan, tapi kita juga harus melihat kemungkinan apakah bisa dikembangkan. Karena saat ini beberapa Puskesmas ada yang tidak memiliki lahan sendiri yang memadai untuk pengembangan,” pungkasnya. (Slamet Timur).***