Pengangkatan Plt Disdik tidak Sesuai dengan Ajuan ke DPRD

GARUT (GE).- Penetapan Djajat Darajat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, masih menjadi kontroversi. Pasalnya, saat ini Djajat memegang jabatan yang cukup berat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut. Selain itu, ternyata pengajuan nama Plt Disdik dinilai diputuskan tidak sesuai dengan ajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut.

“Waktu itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sempat mengutarakan akan mengangkat Plt Kadisdik dari Asda. Sedangkan Sekretarisnya dari orang internal Disdik. Tapi pada kenyataannya Plt malah diberikan kepada Djajat,” ujar Wakil Ketua Komisi A, Yuda Fuja Turnawan, saat ditemui di runga kerjanya, Jumat (3/10/17).

Yuda menilai, tugas Djajat sebagai Kadis DPMD sudah sangat berat. Pasalnya ia harus melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan ke tiap desa.

Sedangkan, kata Yuda, jumlah desa di Garut mencapai 424 desa. Ditambah lagi rentang geografis yang berjauhan akan menambah kesulitan Djajat untuk memangku dua jabatan di dinas yang besar secara bersamaan.

“Saya khawatir penetapan Djajat sebagai Plt Disdik malah menurunkan capaian kinerja di dua dinas tersebut. Pasalnya tidak akan mudah mengendalikan dua dinas bersar dalam waktu bersamaan,” akunya.

Yuda menambahkan, idealnya jabatan Plt Disdik dipegang oleh Asisten Daerah (Asda). Pasalnya Asda memiliki fungsi sebagai koordinasi. Selain itu, Asda juga pekerjaannya tidak terlalu berat. Jadi untuk menghendel urusan kedinasan akan memiliki waktu yang leluasa.

Yuda membeberkan, formasi yang diusulkan ke DPRD waktu itu adalah, jabatan Plt Kadisdik oleh Asda III, Asep Sulaeman Faruk, sementara untuk Sekretarisnya Yuda Imam Pribadi dan Solih. Ajuan nama-nama tersebut tentunya sudah sesuai kapasitasnya. Namun pada kenyataannya malah Djajat yang dikukuhkan.

“Waktu itu dalam rapat BKD mengusulkan Asda III, Asep Sulaeman Faruq yang akan menjabat Plt Disdik. Tapi kemarin pas penetapan malah orang lain,” kata Yuda.

Yuda menandaskan, jabatan Kadisdik tidak bisa dispekulasikan pasalnya menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Kalau pucuk pimpinannya salah arah, kualitas pendidikan di Garut yang menjadi taruhannya.

Yuda mencontohkan, jangankan diurus oleh orang yang belum pernah berkecimpung dalam pendidikan dulu saja waktu dikendalikan oleh Mahmud banyak program pendidikan yang tidak mengakomodir kepentingan publik. Apalagi, lanjut Yuda, kalau orang yang mengendalikannya sama sekali tak mengerti pendidikan mau dijadikan apa pendidikan di Garut?

“Saya berpikir Jobdes Djajat terlalu berat. Saya khawatir kinerja di dua dinas yang dikendalikannya malah menurun,” pungkasnya.

Situ Bagendit Dieksploitasi Hingga Memerah, Wargapun Marah-marah

GARUT, (GE).- Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Banyuresmi Artha, dinilai akan mengancam kelestarian Situ Bagendit. Eksploitasi situ legendaris ini akhirnya menuai kecamatan sejumlah pihak.

Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap ekspolitasi yang dilakukan PT. Banyuresmi Artha, puluhan warga yang tergabung dalam ormas semisal Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Gempur) serta Paguyuban Masyarakat Situ Bagendit dan Sekitarnya (Pamsibas) mendatangi degung DPRD Graut untuk menyampaikan aspirasinya.

Di dalam gedung dewan, puluhan warga menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan dinas terkait dan anggota dewan yang hadir dalam acara audensi.

Terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan warga, diantaranya, pertama, warga ingin melihat surat izin eksploitasi Situ Bagendit oleh PT. Banyuresmi Artha. Dua, adanya permohonan agar anggota dewan bisa menghadirkan kepala BPMPT sebagai bentuk tanggung jawab dalam persoalan ini. Selanjutnya, warga ingin adanya bukti tertulis dari pihak pemerintah yang selama ini sudah bekerja sama dengan PT. Banyuresmi Artha dalam proyek normalisasi Situ Bagendit serta menghadirkan ketua DPRD Kabupaten Garut.

Tuntutan yang lainnya ialah harus ada teguran dari pihak DPRD terhadap kepala dinas yang terkait langsung salam pengelolaan situ bagendit. Yang paling dianggap penting, warga menuntut agar kegiatan eksploitasi yang mengancam kelestarian Situ Bagendit segera ditutup dan di hentikan dari segala aktivitasnya. Namun, jika tuntutan warga tidak diindahkan, maka warga mengancam akan menurunkan masa lebih banyak dan akan menutup proyek eksploitasi secara paksa.

Ketua Pamsibas, H. Soleh Prawira, mengatakan, sampai saat ini, PT.Banyuresmi Artha sudah melakukan pengeboran dasar Situ Bagendit sedalam 11 meter. Padahal dalam proyek normalisasi hanya diperbolehkan sedalam 6 meter. Dampak dari pengeboran itu, sudah bisa dilihat dengan kasat mata.

“Air Situ Bagendit kini sudah berwarna merah. Semua itu akibat dari pengeboran yang sudah melewati beberapa lapisan tanah seperti bebatuan, campuran tanah dan pasir, atau biasa disebut “Clay”. Sedangkan sudah memasuki kedalaman diatas angka 9,5 meter, maka sudah masuk dalam lapisan hamparan pasir. Apabila hamparan pasir yang berada di kedalaman Situ Bagendit diangkat, maka air di Situ Bagendit akan kering,” paparnya.

Soleh mangungkapkan, saat ini kegiatan eksploitasi Situ Bagendit oleh PT. Banyuresmi Artha sudah dalam tahap pengerukan pasir, dan itu sudah jelas sangat berbahaya. Bahkan , pasir-pasir tersebut kemungkinan akan dijual demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

“Jika hal itu terus dibiarkan maka keberadaan Situ Bagendit akan berakhir. Oleh karena itu, kami atas nama warga Situ Bagendit dan sekitarnya meminta agar kegiatan eksploitasi segera di hentikan,” tandasnya, Jum’at (08/09/17).

Menanggapi tuntutan warga tersebut, ketua komisi B DPRD Kabupaten Garut, Drs. Dudeh Ruhiat M.Pd., menyatakan akan segera merekomendasikan penutupan sementara proyek tersebut kepada Satpol PP Garut. Seperti yang diketahui, hal itupun sudah pernah dilakukan Komisi B beberapa bulan ke belakang.

“Tetapi sampai saat ini ternyata belum dilakukan tindakan penutupan. Secepatnya kami akan merekomendasikan penutupan sementara kegiatan eksploitasi tersebut, kami ingin hari ini juga,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep

Dedi Mulyadi, “Maung” dan Hutan sebagai Sumber Kemakmuran Masyarakat Jawa Barat

GARUT, (GE).- Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya harimau dalam peradaban masyarakat Sunda. Menurutnya, harimau merupakan simbol penjaga hutan. Sementara hutan sendiri merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Sunda. Sebab, dengan kelestarian hutan, ketersediaan air yang menjadi sumber kehidupan menjadi terjamin.

“Dari hutan yang di dalamnya terdapat mata air, lahirlah sungai. Dari sungai tersebut lahirlah bendungan. Dari bendungan itu, lahirlah peradaban pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber kehidupan lain bagi masyarakat Sunda,” ucap Dedi, saat peresmian patung maung siliwangi yang kini terpajang gagah di halaman Markas Koramil 1123 Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (31/3/17) malam. Acara peresmian sendiri digelar singkat dan sederhana.

Menurut Bupati Purwakarta ini, kemakmuran orang Sunda ditentukan oleh kelestarian hutan. Hutan itu adanya di gunung.

“Hutan akan lestari kalau didalamnya ada harimau, karena tidak akan ada manusia yang berani merambah hutan,” jelas Dedi.

Simbol gunung sendiri, lanjut Dedi, sangat melekat dalam tradisi dan peradaban orang Sunda. Ini dibuktikan dengan bentuk “aseupan” (alat untuk menanak nasi yang terbuat dari anyaman bambu/red) yang bentuknya lancip mirip gunung. Begitu juga, setiap kali dalang membuka lakon wayang, pasti didahului kemunculan “gugunungan”.

Dalam dialog singkat pendalaman konsepsi hutan sebagai sumber kemakmuran, Dedi berbagi strategi kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan, dan Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, yang juga turut hadir di lokasi peresmian tersebut.

Budayawan Sunda itu menyebut, dibutuhkan komitmen dan program strategis untuk menjadikan hutan sebagai “basic core” pembangunan di Jawa Barat. Langkah tersebut menurut Dedi, dapat ditempuh dengan beberapa cara. Di antaranya, menjadikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan pemulihan hutan dengan cara penanaman kembali lahan yang gundul.

KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyampaikan sambutan pada acara peresmian pemajangan patung Maung Siliwangi di halaman Markas Koramil 1123 Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (31/3/17) malam. (Foto : Istimewa)***

“Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu harus diangkat sebagai tenaga harian lepas oleh pemerintah. Tugasnya, setiap hari menanam pohon di lahan yang gundul. Gajinya bisa Rp2,5 Juta sampai Rp3 Juta per bulan. Saya yakin, itu masyarakat yang biasa diminta oleh para orang kaya untuk merambah hutan, paling hanya dapat Rp1,5 Juta per bulan sudah bagus, kita pasang harga lebih besar,” tegasnya.

Konsep selanjutnya, imbuh Dia, setelah wilayah hutan berhasil di-recovery, dapat langsung dibangun perkampungan berbasis adat Sunda dengan jumlah rumah masing-masing sebanyak 40 rumah setiap kampung. Anak-anak warga di kampung tersebut dididik pendalaman pengetahuan tentang kepariwisataan berupa bahasa Inggris dan nilai tradisi.

Cara ini, ia yakini dapat menumbuhkan sektor pariwisata di Selatan Jawa Barat, tanpa harus menggunduli hutan di sekitarnya.

“Setelah itu, anak-anak kita didik kepariwisataan, bangun rumah penduduk dengan arsitektur Sunda, jadi wisatawan tidak perlu tinggal di resort, rumah penduduk dapat sekaligus menjadi resort, ini ke depan dapat menjadi sumber pendapatan bagi wilayah Jabar Selatan,” papar Dedi.

Konsep yang dipaparkan Dedi, diapresiasi Bupati Garut. Rudy Gunawan mengatakan terlalu kecil jika konsep tersebut hanya diberlakukan di Purwakarta atau Garut. Menurutnya, konsep ini harus diterapkan di Jawa Barat.

“Paparan Kang Dedi ini bagus untuk Jawa Barat, bukan hanya Purwakarta atau untuk saya di Garut. Saya ini kenal beliau sudah lama. Saya banyak berguru kepada beliau soal filosopi dan penerapan falsafah Sunda dalam kebijakan sebagai kepala daerah. Empati Kang Dedi terhadap kondisi ‘maung lucu’ kemarin itu, ternyata didasari oleh pemikiran yang luas seperti ini,” ujar Rudi.

Sementara itu, Komandan Rayon Militer 1123 Cisewu, Kapten (Inf) Nandang Sucahya, menyebut harimau yang dikirim Dedi Mulyadi menjadi harimau paling gagah di seluruh wilayah kerja Kodam III Siliwangi. Bahkan, menurutnya, patung harimau di Markas Kodam Siliwangi III pun kalah gagah oleh patung harimau yang hari ini ada di kantornya tersebut.

“Di kantor pimpinan saya di Kodam III Siliwangi pun harimaunya jadi kalah gagah dengan yang punya saya di sini.  Saya terima kasih kepada Kang Dedi dan seluruh jajarannya,” pungkasnya menutup. (Sony MS/GE)***

Demokrasi

Demokrasi

ku : Kang Oni

“KEUHEUL euy uing mah!” Isuk keneh Lamsijan geus jamedud.

“Keuheul ku naon? Isuk keneh mukamu meni tidak bersahabat begituh euy!” tembal Kabayan.

“Ari kahayang teh…, cik atuh sora uing ge dengekeun!” ceuk Lamsijan deui.

“Aeh, apan ieu ge uing teh keur ngajakartaan omongan ilaing!” potong Kabayan.

“Naon maksud ngajakartaan teh?” Lamsijan malik nanya.

“Enya, ari ukur ngabandungan mah deukeut teuing. Matak ngajakartaan ambeh leuwih jauh,” tembal Kabayan asal.

“Ah,…ilaing mah sok bari heureuy wae,” Lamsijan gegeleneng.

“Heueuh, naon atuh maksud ilaing teh nu sabenerna?” tanya Kabayan.

“Apan cenah nagara urang teh nagara demokrasi. Tangtu sakabeh rahayat boga hak anu sarua keur ngedalkeun kahayangna. Tapi gening naha ari palebah uing anu boga kahayang, Kuwu Udi teh meni teu daek ngadenge-dengekeun acan,” Lamsijan angger gegeleneng.

“Memangna ilaing teh hayang naon nepi ka kudu protes ka Kuwu Udi sagala?” tanya Kabayan deui.

“Hayang we atuh kawas batur milu digawe di desa,” ceuk Lamsijan.

“Emmmh, kitu-kitu wae meni make protes sagala. Cetek atuh ari ukur kitu mah. Teu kudu make geruh ka Kuwu Udi sagala. Uing ge sanggup ari ukur ngagawekeun ilaing di desa mah. Hayu milu jeung uing!” ajak Kabayan bari cengkat.

“Ka mana?” tanya Lamsijan.

“Heueuh ka bale desa,” ceuk Kabayan.

“Nyaan ieu teh?” Lamsijan teu yakin.

“Naha ilaing teu percaya ka uing?” ceuk Kabayan rada tarik.

“Percaya…percaya. Apan ilaing mah urut tim sukses Kuwu Udi. Enya,…tangtu bakal didenge nya. Tapi, kaasup KKN kitu henteu ieu teh?” ceuk Lamsijan semu atoh.

“Diwenangkeun KKN ge keur urusan nu kieu mah. Geus tong kalakah omong. Hayu urang indit. Sakalian bawa pacul euy! Asa kabeneran, kamari uing ninggali jukut di pipireun bele desa ngajejembrung,” ceuk Kabayan deui.

“Eh…eh…ke lanan! Naha…? Rek nitah macul ka uing atuh ana kitu mah! Ih…, teu sararudi teuing!” ceuk Lamsijan bari ngabirigidig.

“Harrr,…ari ilaing. Henteu lieur mah?” ceuk Kabayan bari miringkeun curuk dina tarangna.

Lamsijan ukur ngadengus. Sasakali leungeunna nenggorkeun karikil ka tengah balong.

“Apan cenah tadi ceuk ilaing hayang milu digawe di desa. Ari diajak saenya-enya, ngadon bibirigidigan!” sindir Kabayan.

“Ari ukur meresihan jukut bari teu dibayar mah teu kudu menta tulung ka ilaing atuh. Maksud teh sugan we bisa-bisa jadi ulis! Atawa sahenteuna jadi kaur atuh,” potong Lamsijan.

“Wah, ilaing jadi kaur mah engke di desa moal kaur atuh!” ceuk Kabayan bari nyakakak.

“Maksud ilaing?” Lamsijan protes.

“Heueuh, ari ilaing jadi kaur mah desa teh atuh moal maju-maju. Sabab teu kaur desa meunang bantuan pasti ku kaurna disunatan. Jadi teu kaur-kaur,” Kabayan beuki nyakakak.

“Borokokok siah!” Lamsijan ambek.

“Ari hayang jadi nu kararitu mah ulah ka uing, lain bageanna. Tah,…kabeneran aya Kang Oni, sugan bisa mantuan,” ceuk Kabayan bari nyerengeh, ninggali Kang Oni rentang-rentang nyampeurkeun.

“Keur naraon ieu teh, meni bangun nu barungah?” ceuk Kang Oni.

Lamsijan asa mobok manggih gorowong aya Kang Oni teh.

“Tah, kaleresan Kang. Nanya ka si ieu mah jawabanna teh kawas nu kieu!” ceuk Lamsijan nyengir bari miringkeun curukna dina tarangna.

“Harrr…, puguh ilaing nu otakna kawas kolecer mah!” Kabayan embung eleh.

“Geus…geus, maseakeun naon ieu teh?” tanya Kang Oni deui.

“Kieu Kang. Apan nagara urang teh nagara demokrasi. Cenah sakabeh warga nagara boga hak anu sarua dina sagala widang. Kitu oge kuring meureun. Tapi naha gening ari kuring hayang milu digawe di desa kawas nu lain, Kuwu Udi meni teu malire!” Lamsijan meni nyoroscos.

“Hayang jadi naon kitu?” tanya Kang Oni.

“Mun tiasa mah jadi ulis. Tapi dina henteuna oge, atuh jadi kaur-kaur lah. Ieu mah sakalian hayang nembongkeun bakti kuring ke lemah cai,” Lamsijan jiga nu heueuh.

“Boga ijazah?” tanya Kang Oni deui.

“Pernah! Baheula asana mah, basa rek ngamimitian muasaan elmu anticukur diijajahan ku Bah Embi teh,” tembal Lamsijan bari semu nu nginget-nginget deui.

“Ihhh…, teu nyambung euy! Lain ijajah. Ijazah ieu mah!” ceuk Kang Oni.

“Bentenna?” Lamsijan malik nanya.

“Panjang lamun diterangkeun mah. Kieu we atuh, ambeh singket. Ari ilaing pernah sakola teu?” tanya Kang Oni.

“Wah, rek iraha sakolana. Pan ti bubudak ge kuring mah hayoh di sawah mantuan Abah!” tembal Lamsijan.

“Ohhh…, jadi pasti moal boga ijazah atuh nya?” ceuk Kang Oni.

“Mun teu boga?” tanya Lamsijan deui.

“Enya…, hese atuh hayang jadi kaur teh. Komo jadi ulis mah,” terang Kang Oni.

“Naha, apan cenah nagara demokrasi,” Lamsijan protes.

“Euh…dasar belekuk. Hayoh we protes. Geus puguh teu boga sajadah, keukeuh we hayang ngageulis!” emboh Kabayan ka mana-mendi. Lamsijan nyureng.

“Justru kulantaran nagara demokrasi. Numatak lamun nangtukeun tiap perkara oge kudu make aturan. Maksudna ambeh adil keur sarerea!” tembal Kang Oni.

“Moal bisa menta tulung ka Kang Anjar? Apan anjeunna mah kapala rahayat! Wawakil kuring di DPRD. Sumpah, keur mah deuih baheula waktu pemilu uing milu nyolok anjeunna,” Lamsijan panasaran.

“Ulah tambah dibeungbeuratan ku kahayang urang nu teu maruk atuh Kang Anjar teh, karunya! Maenya anjeunna kudu mirucaan teu bener onaman mah,” bela Kang Oni.

“Apan cenah kapala rahayat. Maenya teu bisa mantuan kitu-kitu acan. Keur naon atuh jadi wawakil kuring lamun kitu mah?” Lamsijan keukeuh.

“Justru, salah sahiji pancen anjeunna teh negetan pamarentah bisi ngalakukeun perkara-perkara nu teu maruk jeung aturan,” terang Kang Oni.

“Naon hubunganna jeung kahayang kuring?” ceuk Lamsijan deui.

“Apan ilaing mah teu boga ijazah. Ari ulis mah ukur jatah keur anu kungsi ngasaan bangku sakola, kasep!” ceuk Kang Oni deui.

“Naha, apan nagara demokrasi cenah?” Lamsijan garo-garo teu ateul.

“Enya, da lain nagara demo crazy!” tembal Kang Oni.

“Maksudna?” potong Lamsijan.

“Enggeus Kang tong dihaminan wae. Kagering-gering nerangkeun ka si eta mah. Moal ngarti-ngarti. Ma’lum, teu acan kantos nuang korsi sakolaan!” sela Kabayan bari nyakakak.

“Memangna ilaing pernah sakola kitu?” tanya Lamsijan ka Kabayan.

“Teu pernah! Na saha kitu anu wani-wani mitnah kuring majar pernah sakola?” tembal Kabayan bari keom.

“Yes!!! Aya balad geing euy nu belekuk teh!” ceuk Lamsijan.

“Ha…ha…hah,” Kang Oni.***

Pabrik Rambut Palsu di Kadungora Diprotes Warga. Selain tak Mengantongi Izin, Menggaji Pegawai pun di Bawah UMK

GARUT, (GE).- Puluhan warga dan gabungan organisasi masyarakat (ormas) se-Kecamatan Kadungora mendatangi Gedung DPRD Garut, Jawa Barat, Senin (20/3/17). Kedatangan Mereka ke gedung dewan ini terkait keberadaan pabrik rambut palsu (wig) yang berlokasi di kawasan Kecamatan Kadungora. Mereka mensinyalir, pabrik ini belum mengantongi izin. Bahkan, pabrik milik warga Korea itu, membayar gaji pegawai pun di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Koordinator aksi, Entang Suhendi, mengatakan, pabrik rambut palsu tersebut sudah berjalan lebih dari setahun. Sementara jumlah tenaga kerjanya  mencapai 1.000 orang.

“Kami mensinyalir sampai saat ini pabrik itu belum melengkapi izin operasional. Bahkan pembayaran gajinya pun di bawah upah minimum kabupaten,” kata Entang usai audensi.

Karena itu, mereka mendesak DPRD Garut dan instansi terkait segera menyelesaikan kasus ini.

“Kami ingin izin pabrik itu lengkap dan legalitasnya resmi. Bukan berarti izin lengkap tapi legalitasnya tidak resmi atau ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi A DPRD Garut, Deden Sopian, mengatakan, pihaknya mendorong kepada instansi terkait agar turun langsung ke lapangan. Apakah laporan dan keluhan masyarakat tersebut benar atau tidak.

Deden menjelaskan, pabrik itu disinyalir perizinannya yang kurang maksimal dalam sosialisasi. Selajutnya perusahaan juga melaksanakan kegiatan tidak sesuai aturan, termasuk sistem penggajian di bawah UMK.

“Mereka para pegawai hanya dikasih upah Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan. Padahal sebagaimana diketahui UMK Kabupaten Garut mencapai Rp 1,5 juta,” kata Deden.

Ditemui terpisah, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Ratmo, SH, MH, menjelaskan, di Kabupaten Garut banyak informasi tentang keluhan tenaga kerja yang sifatnya pengaduan sepihak. Artinya, keluhan ini jika ditindaklanjuti dan diproses ke pengadilan, tidak ada karyawan yang berani melaporkannya. Sedangkan proses hukum itu harus dilengkapi adanya fakta hukum.

“Artinya pelapor yang dirugikan ini tidak mau kalau harus membuat laporannya. Karena mereka takut diberhentikan, sebab mereka juga butuh pekerjaan. Jadi yang selama ini saya perhatikan, meskipun mereka dibayar di bawah UMK, mereka tidak mengadu. Beraninya mereka itu hanya mengungkapkan lewat orang lain,” kata Ratmo di ruang kerjanya, Senin (20/3/17).

Terkait keluhan dari warga Kecamata Kadungora atas keberadaan pabrik  PT Cahaya Terang Abadi ini, Ratmo berjanji dalam waktu dekat segera mengeceknya langsung ke lapangan. (Jay).***

Editor: Kang Cep

Postur Dana BOS Tidak Proporsional , DPRD Garut Segera Surati Mendikbud

SEJUMLAH kepala sekolah di Garut mengeluh terkait postur aturan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang baru. Dalam aturan itu, ditetapkan 20 persen anggaran BOS harus digunakan untuk belanja buku. Selain itu, 15 persen anggaran BOS yang diterima sekolah harus digunakan untuk gaji pegawai honorer dan 10 persennya untuk pajak.

Aturan baru ini dirasakan memberatkan pihak sekolah. Pasalnya, sekarang semua sekolah dilarang melakukan pungutan kepada siswa. Jadi pengelola sekolah dipaksa untuk menggunakan alokasi anggaran terbatas yang telah ditentukan dalam Juklak dan Juknis BOS.

Kepala SMPN 5 Garut, Wahyu Malik, mengaku kutar ketir dengan postur anggaran BOS saat ini. Pasalnya ia harus meminimalisir berbagai kegiatan pembinaan prestasi.

Ia mencontohkan, kegiatan ekstrakurikuler banyak yang dihentikan karena biaya operasionalnya sudah tak mencukupi lagi. Menurutnya, postur dana BOS sekarang hanya cukup untuk operasional jam pelajaran yang wajibnya saja. Jika sekolah ingin mengembangkan prestasi siswa tentunya akan kesulitan.

“Untuk meraih prestasi ini kan harus ada pembinaanyang intensif. Biayanya cukup besar. Pasalnya pelatih yang didatangkan merupakan para profesional,” katanya.

Wahyu mencontohkan, untuk melatih siswa yang berprestasi di bidang pencak silat tentunya harus mendatangkan profesional di bidangnya. Tentunya mereka tak akan mau mengajar jika tak diberi upah.

Ungkapan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Garut, Burhan, S.Pd, menurutnya akibat postur dana BOS seperti ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler harus dihentikan dulu. Pasalnya, ia harus kembali mengkaji kemampuan keuangan sekolah.

“Saya tidak mau kegiatan belajar mengajar yang wajib terganggu gara-gara postur anggaran yang tak ideal. Terpaksa beberapa kegiatan ekstrakurikuler dihentikan dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, saat postur dana BOS tak ideal pihak sekolah pun dilarang memungut uang dari siswa. walaupun sekadar untuk membayar mentornya. Jadi daripada bermasalah lebih baik berhenti dulu.

“Saya takut saat ini tim Saber Pungli sedang gencar. Jangan-jangan gara-gara ada iuran dari siswa malah ditangkap Saber Pungli lagi,” cetusnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, mengakui jika banyak sekolah yang mengeluh kepada pihaknya terkait aturan BOS saat ini. Namun pihaknya belum bisa mengambil sikap karena harus melakukan rapat kerja terlebih dulu dengan Dinas Pendidikan.

“Saya sudah mendengar keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Mereka menyebut tak bisa berbuat banyak untuk mengembangkan prestasi dengan dana BOS saat ini. Tapi di sisi lain mereka (kepala sekolah) dituntut prestasi karena juga menjadi indikator penilaian saat menjabat,” ujar Asep.

Menurut Asep ada sekitar 50 kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah namun kini tak bisa dijalankan karena khawatir disebut pungli. Pihaknya pun akan segera meminta kejelasan kepada Kemendikbud mengenai penggunaan dana BOS dan aturan permintaan iuran kepada siswa.

“Jika anggaran BOSnya ditambah itu tak jadi soal. Tapi jika tidak akan mengganggu kegiatan lainnya,” ucapnya.

Asep mencontohkan, untuk pelatihan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) banyak sekolah di Garut yang tak mempunyai sarana. Akibatnya sekolah harus melatih keterampilan komputer siswanya di lokasi lain, atau harus mendatangkan instruktur komputer.

“Di BOS itu tidak ada anggaran untuk UNBK. Di sisi lain siswa dituntut untuk bisa. Bisa saja siswa itu mau bayar, cuma sekolah takut untuk memungut,” katanya.

Para kepala sekolah, tutur Asep, meminta batasan terkait iuran yang disebut pungli atau dikecualikan dari pungli. Jangan sampai pihak sekolah tertangkap tim Saber PUngli padahal saat meminta iuran sudah disepakati dengan orang tua siswa dan komite sekolah.

“Sejumlah kegiatan ekstrakulikuler juga banyak yang tidak bisa berjalan karena tak ada jalan. Padahal kegiatan itu sebagai penunjang prestasi siswa,” ucapnya.  (Farhan SN)***

 

Kesal Tidak Ditemui Ketua DPRD Garut, PKL Sumpahi Anggota DPRD “Burut”

DEWAN, (GE),- Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pedagang Kreatif Lapangan Garut (MPKLG) mendatangi gedung DPRD Garut untuk menyampaikan aspirasinya, Jum’at (9/9/2016).

Kedatangan para PKL Pengkolan ini salah satunya meminta ketua DPRD Garut untuk menandatangani sebuah nota kesepakatan (Mo U) yang sudah mereka buat sendiri.

Dalam nota tersebut disebutkan sedikitnya dua kesepakatan yang selanjutnya diuraikan dalam 11 pasal. Secara umum, di dalam nota itu, para pedagang menginginkan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan para pedagang.

Koordinator lapangan MPKLG, Asep Nurjaman, saat audensi berlangsung di dalam gedung Dewan tersebut mengatakan, sementara ini pihak pemkab Garut belum bisa menyelesaikan permasalahan PKL.

“Kami (PKL/red.) menuntut agar dilakukan revitalisasi di tempat. Kami bersedia direvitalisasi, namun lokasi berjualan harus tetap seperti saat ini, yakni di sekitar Pengkolan.” Tandasnya.

Sebelum berlangsungan audensi di gedung DPRD, para PKL berharap bisa bertemu langsung dengan ketua DPRD Garut. Namun keinginan para PKL tersebut tidak terwujud, akibatnya sejumlah PKL merasa kesal. Dan terikan sumpah serapahpun tak terelakan.

Teriakan sumpah serapah itu sempat membuat hadirin ‘tersenyum kecut” bahkan ada yang tertawa ngakak, mungkin merasa lucu. Namun siapa sangka, kelucuan itu, hampir saja berubah menjadi kericuhan saat salah seorang PKL mencaci-maki anggota DPRD.

Dalam aksinya, salah seorang PKL sempat menanyakan alasan Ketua DPRD tidak bisa menemuinya. Bahkan para PKL meminta nomor kontak sang Ketua DPRD tersebut. Beberapa orang anggota DPRD yang ada saat itu mengaku tidak punya nomer kontak Ketua DPRD Garut. Pengakuan anggota dewan ini terang saja membuat para PKL berang.

“Masa nomer telpon ketuanya sendiri tidak punya !” Teriak salah seorang PKL.

Suasana di gedung DPRD Garut sempat tegang, namun kondisi tetap terkendali berkat kesigapan sejumpah aparat kepolisian yang mengawal jalannya audensi. Akhirnya, datanglah seorang anggota DPRD lainnya yang mengaku mempunyai nomer kontak Ketua DPRD Garut. Di hadapan para PKL dia tampak menghubungi Ade Ginanjar yang merupakan Ketua DPRD Garut, namun ternyata tidak aktif.

Sejumlah anggota komisi B dan C DPRD Garut, saat menerima para PKL, mengatakan jika ketua mereka saat itu memang tidak ada di tempat, dan tidak tahu sedang berada dimana. Hal itu tentunya membuat kecewa para PKL, sehingga para PKL meminta untuk menelpon ketua DPRD.

Adanya permintaan dari PKL untuk menelpon ketua DPRD, anggota DPRD yang hadir saat itu, terlihat bingung, dan sempat mengatakan jika tidak mempunyai nomor telpon ketuanya. Mendengar alasan anggota DPRD, salah seorang PKL dengan nada tinggi meminta agar anggota DPRD yang ada untuk bersumpah berani “Burut” (Hernia) semuanya, jika tidak mempunyai nomer telpon ketua DPRD.

“Jika anda berbohong tidak punya nomer ketua, apakah anda berani bersumpah unuk “Burut” !” Teriaknya.

Tak sampai disitu, para PKL meminta untuk menghubungi sekertaris pribadi Ade Ginanjar. namun para anggota DPRD yang hadir kembali mengatakan tidak ada yang mempunyai nomer telpon sekertaris pribadi Ade Ginanjar.

Akhirnya sejumlah anggota DPRD memberikan kesanggupan, jika hari Kamis minggu depan akan memediasi pertemuan antara para PKL dengan Ketua DPRD Garut. Walau sedikit kecewa, akhirnya para PKL menyetujui usulan tersebut, hingga akhirnya mereka membubarkan diri. Sementara itu, ketua Komisi B DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat, mengakui jika dirinya tidak takut dengan sumpah serapah para PKL.

“Saya tidak takut dengan sumpah serapah para PKL. Kami tidak bersalah kok dalam hal ini . Ke depannya saya siap mempertemukan PKL dengan Ketua DPRD Garut,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Perda Utilitas Perumahan Siap Bikin Terobosan

DEWAN, (GE).- Panitia Khusus DPRD Garut tengah menggodog pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan. Sesuai rencana, Raperda ini akan segera disahkan September bulan depan.

“Dari 155 perumahan yang ada di Kabupaten Garut hanya ada 1 perumahan yang telah menyerahkan sarana prasarana utilitas perumahan ke Pemkab Garut. Berdasarkan informasi dari Distarkim Garut perumahan tersebut yakni perumahan Cempaka,” ungkap Irwandani, M.SI selaku Wakil Ketua Pansus, saat dihubungi di ruang kerjanya, Jum’at, (26/8/ 2016)

Menurutnya, sejumlah persoalan perumahan kerap mengemuka disebabkan selama ini tidak ada peraturan yang mengingat.“Persoalan tersebut mulai dari jalan umum, drainase, sarana sosial, ruang terbuka hijau, tempat pemakaman umum hingga pembuangan air limbah,” ucapnya.

Dalam raperda tersebut lanjut Irwandani, setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan diwajibkan menyediakan 30 persen luas lahan bagi sarana umum sesuai rencana berdasarkan dalam gambar saplen.

“Sekarang sudah ada aturannya dan raperda sedang digodog. Setiap pengembang wajib memelihara sarana prasana perumahan. Begitu juga Pemkab Garut harus turut memelihara sarana umum seperti jalan, masjid dan lainnya jika perumahan tersebut telah ditinggal oleh pengembang,” tambahnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Garut ini mengaku, pembahasan Raperda ini sangat penting untuk mendengar pendapat langsung dari para pengusaha seperti APSI, KADIN dan Pengurus Real Estate. Pendapat mereka sangat dibutuhkan karena mereka sebagai pelaku langsung.

“Sempat terjadi berbagai pertanyaan dari para pengusaha dalam rapat pansus tersebut. Siapa yang berhak membuat sertifikat tanah jika 40 persen luas tanah diserahkan ke Pemkab Garut,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Irwandani, lokasi pemakaman umum dan sarana sosial turut menjadi pembahasan alot diskusi. Perda yang dirumuskan ini merupakan jawaban dari persoalan perumahan selama ini” tuturnya,” (Syamsul)***

Klaim Tingkatkan Pelayanan, Anggaran Rp 1,7 M Digelontorkan untuk Rehab Gedung DPRD Garut

DEWAN, (GE).- Pembangunan gedung baru DPRD Garut terus dikebut, dan diperkirakan akan rampung pada Desember akhir tahun 2016 ini. Gedung baru yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut diklaim untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja anggota DPRD Garut.

“Bangunan rehab DPRD Garut meliputi ruangan umum, ruangan keuangan, ruangan persidangan, ruangan Badan Kehormatan (BK), ruang perpustakaan dan semua ruangan Komisi,” ungkap Emma Rismayanti selaku Kasubag Perlengkapan Setwan DPRD Garut, Jum’at, (26/8/2016).

Menurutnya, biaya yang dikucurkan untuk pembangunan rehab gedung berdasarkan pagu anggaran mencapai Rp 1,8 Miliar dengan nilai kontrak Rp. 1,7 miliar. “Ada sisa biaya tender dan itu masuk ke kas daerah,” tambahnya.

Emma menuturkan, proses lelang rehab Gedung DPRD Garut dimenangkan LPSE melalui penyedia jasa oleh PT. Andalan Tekhnologi Mandiri. “Adapun nilai rincian kontrak sebesar Rp 1.775.320.000.0000. Dimana, kontrak dimulai sejak 10 Juni 2016 hingga Desember 2016 mendatang,” bebernya.

Emma mengaku, pengadaan lelang dan klasifikasi tender yang memenuhi kriteria persyaratan di Jawa Barat hanya ada 4 perusahaan. “Sedangkan yang ikut daftar hanya 1 perusahaan yakni LPSE. Taka ada unsur KKN ataupun main mata, mekanisme pelelangan yang dilakukan panitia sesuai prosedur dan professional,” tandasnya.

Sementara itu Anas Nasrudin selaku Kasubag Keuangan menyampaikan, proses lelang rehab gedung baru itu dilaksanakan oleh dinas tekhnis yakni Dinas Pertacip selaku Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK). “Pihak Sekretariat DPRD hanya sebagai penerima manfaat saja,” tukasnya.

Anas berharap agar pembangunan dan rehab gedung baru bisa meningkatkan kinerja anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD sekaligus memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. “Semua dibenahi dan ditata untuk kenyamanan dalam bekerja,” pungkasnya. (Syamsul)***

“Gujrud” Wacana Penghapusan UPTD, Pemkab Segera Ajukan Draf ke DPRD Garut

PEMKAB, (GE).- Wacana penghapusan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) dan peleburan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dalam sebulan terakhir sempat mengemuka. Bahkan, di lingkungan UPTD Pendidikan isu penghapusan UPTD ini sempat di gujrud-kan menjadi “trending topic.”

Menanggapi persoalan ini, dikabarkan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut akan segera mengajukan draf permasalahan tersebut ke pihak DPRD Kabupaten Garut.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 18 tahun 2016, memang ditenggarai akan ada beberapa UPTD yang akan dihapus. SOTK pun akan ada yang dilebur sesuai aturan PP tersebut.

“Sampai sekarang masih belum jelas. Kami juga sedang menunggu informasi dari Kemendagri. Teknisnya juga belum tahu,” ujar Rudy kepada “GE” di Pendopo Garut, Kamis (4/8/2016).

Diakuinya, jika wacana peleburan SOTK dan penghapusan UPTD pasti akan menjadi gejolak bagi para pegawai. Meski begitu, pasti akan ada solusi yang diberikan bagi pegawai yang instansinya dilebur atau dihilangkan.

“Ada beberapa yang masih digantung. Diantaranya UPTD Inspektorat, BPBD, dan RSU. Kita masih menunggu keputusan dari menterinya,” tukasnya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya sudah mengajukan perubahan SOTK itu ke DPRD untuk segera dibahas. Pembahasan SOTK diharapkan bisa selesai pada maksimal pada 25 Agustus 2016. Realisasi SOTK ini akan berpengaruh terhadap pembahasan APBD 2017.

“Kalau minggu depan dibahas sama dewan, maksimal 10 hari sudah selesai dan bisa segera jadi Perda,” tandasnya.

Terkait wacana penghapusan UPTD Pendidikan, Rudy mengaku jika masalah tersebut secara teknis akan diputuskan Kemendikbud. Namun Rudy akan mengusahakan agar UPTD Pendidikan tak dihilangkan.

“Soalnya geografis Garut itu sangat luas. Kalau mengandalkan Disdik pasti akan kesulitan. UPTD itu kan membantu tugas Disdik,” pungkasnya. (Tim GE)***