Sekretaris Komisi D DPRD Garut: IPM Kesehatan Naik 6 Poin, IPM Pendidikan Merosot 56 Poin

DEWAN, (GE).- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Kabupaten Garut, tahun 2016 ini mengalami kenaikan 6 poin dari 72 poin menjadi 78 poin. Pemkab Garut dan DPRD Garut terus bekerja keras untuk meningkatkan  program kesehatan guna kesejahteraan masyarakat.

“Pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terkait IPM (Indeks Pembangunan Manusia) untuk bidang kesehatan yang menunjukkan angka kenaikan dibandingkan tahun lalu. Malah IPM di Bidang Pendidikan yang mengalami kemerosotan menjadi 56 poin,” ungkap Karnoto, S.Kep, M.Si., selaku Sekretaris Komisi D DPRD Garut saat ditemui usai raker dengan Dinkes Garut di Ruangan Komisi D, belum lama ini.

Menurutnya, keberhasilan menaikan IPM di Bidang Kesehatan tersebut karena berbagai program kesehatan dapat direalisasikan. “Saat ini jumlah SDM di lingkungan puskesmas sudah merata baik bidan maupun perawat. Begitu juga perbaikan manajemen dan program BPJS sangat membantu masyarakat miskin,” paparnya.

Ia menjelaskan, beberapa waktu yang lalu, gizi buruk di Garut dilaporkan mencapai angka 1.200 jiwa. Padahal informasi tersebut sangat tidak benar. Mereka mendapatkan data yang salah. “Data yang ada menunjukkan gizi buruk di Garut hanya 182 jiwa,” kata Karnoto yang menepis pemberitaan bahwa Gizi buruk di Garut mencapai ribuan jiwa.

Politisi PKS Garut ini menegaskan, anggaran yang bersumber dari APBD Garut sebesar Rp. 265 milyar dikucurkan ke Dinkes Garut, karena itu Komisi D DPRD Garut akan terus melakukan kontroling dan pressure agar pelayanan kesehatan bisa maksimal.

“Angka kematian anak dan ibu hamil sudah dapat ditekan dan persoalan gizi buruk adalah masalah kemiskinan. Dengan demikian, sektor ekonomi dan pengetahuan harus digerakkan,” tandasnya.

Untuk menggenjot hal itu lanjut Karnoto, pelayanan puskesmas yang memiliki status BLUD harus maksimal dalam memberikan pelayanan.”Memang selama ini sarana operasional pusksemas masih menunggu dari kebijakan Dinkes Garut padahal semestinya dengan BLUD harus sudah bisa mengatur manajemen sendiri,” pungkasnya. (Syamsul)***

HMI : Dua Tahun Kinerja DPRD Garut Tidak Memuaskan

PEMKAB,(GE).- Kinerja DPRD Garut periode keanggotaan 2014-2019 selama dua tahun masa kerja dinilai belum memuaskan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, kinerja DPRD masih jauh dari harapan.

Salah satu fakta dari buruknya kinerja DPRD tersebut bisa dilihat dari lemahnya pengawasan terhadap kinerja Pemkab Garut, termasuk dugaan adanya ketimpangan anggaran sehingga banyak program pembangunan yang tidak terserap di tahun 2015 kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Muchlis Munawwar didampingi puluhan pengurus HMI, saat audensi dengan anggota DPRD Garut, Rabu, (20/1), mengatakan, awal tahun 2016 ini diharapkan anggota DPRD Garut lebih meningkatkan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, jangan sampai anggota DPRD hanya mengejar kepentingan politik semata.

“Fungsi pengawasan DPRD Garut selama ini masih memble dan tidak fokus. Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap penggunaan APBD Garut 2015 saja misalnya, banyak program pembangunan yang tidak terserap di beberapa SKPD. Dan tidak ada satu fungsi pengawasan pun yang dilakukan oleh DPRD untuk mempertanyakan masalah tersebut,” paparnya.

Dia menilai, fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD diantaranya,terkait moratorium setiap izin yang berhubungan dengan lingkungan dan moratorium pembangunan klinik yang cenderung komersil.

“Selain itu, DPRD harus menindak tegas aparatur yang melanggar UU ASN. Dan kepada penegak hukum untuk mengaudit bantuan dana BOS dan tunjangan sertifikasi yang selalu terlambat pencairan. Karena bisa saja diendapkan oleh pihak Bank dalam bentuk deposito,” tandasnya.

Ketua Komisi B DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat, M.Si menepis tudingan HMI Cabang Garut terkait kinerja DPRD yang mandul. Sebaliknya, ia menyebut DPRD Garut bekerja sangat maksimal.

“Mulai dari agenda kerja Komisi anggota dewan, masalah kesehatan seperti kematian bayi, pendirian alfamart hingga mendesak Pemkab Garut untuk dibentuk perda terkait pembangunan pabrik di lahan produktif. Bahkan saya sendiri menyampaikan kritik secara langsung di Paripurna, guna mengejar dan meningkatkan IPM yang saat ini sangat rendah,” pungkasnya. (Syamsul)***

Fraksi DPRD Garut Kritisi RAPBD 2016

DEWAN, (GE).- Hampir seluruh fraksi di DPRD Garut, mengkritisi APBD Garut tahun anggaran 2016 yang dinilai belum sesuai harapan dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi tentang APBD 2016 dan Raperda tentang Penyertaan Modal, di ruang Aula DPRD, Jum’at, (13/11/2015).

Juru bicara Fraksi Golongan Karya, Hj. Uum, mengatakan fraksinya mengkritisi anggaran RAPBD 2016 yang naik tidak maksimal yakni sebesar 3,4 persen dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut yang hanya naik sekira 6,9 persen.

“Fraksi Golkar juga turut menyayangkan dan mesti ditela’ah kembali terkait pengambilalihan Rumah Sakit Daerah (RSD) Pamengpeuk oleh Provinsi Jawa Barat. Padahal, idealnya justru Kabupaten Garut paling sedikit mesti memiliki 5 RSUD,” tuturnya.

Menurut Hj. Uum, saat ini Pemkab Garut dituntut serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari kasus limbah kulit Sukaregang, perizinan IMB, maraknya pembangunan minimarket tanpa surat izin dan masalah pedagang kaki lima.

“Selain itu, Pemkab Garut perlu melakukan evaluasi terkait penyertaan modal terhadap PDAM, PD BPR, PD Perkreditan Kecamatan (PK), Bank Intan Jabar dan Bank Jabar Banten. Tambahan modal seperti yang diberikan kepada PDAM yang memiliki 45 konsumen harus sertamerta meningkatkan pelayanan secara maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Tatang Sumirat, S.IP, mengatakan, fraksinya menyoroti efektivitas penyertaan modal terhadap Bank Bank Jabar Banten. “Sejauhmana penyertaan modal terebut dapat memberikan keuntungan dari sisi ekonomi termasuk deviden ke Pemkab Garut. Apalagi Bank BJB sendiri bukan milik kabupaten melainkan provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, penyertaan modal yang dilakakukan Pemkab Garut mesti lebih fokus ke BUMD, betapa tidak, saat ini masyarakat dihadapkan dengan kesulitan modal usaha. “Persoalan penting lainnya, yakni Pemkab Garut dan Disdik Garut dituntut untuk respek dan mengambil sikap tegas perihal pengangkatan Kepala Sekolah SMA yang ditugaskan di SMA 31 yang keberadaannya tidak jelas.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan nota pengantar RAPBD 2016 mencapai Rp 1. 3.287.356.261.404. Sedangkan pengeluaran berupa penyertaan modal sebesar Rp. 19 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 3,5 milyar. (Syamsul)***