Terkait Labu Darah Kadaluwarsa, PMI-RSUD dr. Slamet Saling Tuding

GARUT, (GE).- Mengemukanya terkait kasus ratusan labu darah kadaluwarsa kini menuai polemik. Kedua belah pihak terkait, yakni Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut dan RSUD dr. Slamet kini malah saling tuding. Hal ini terungkap saat dipertemukan dalam rapat bersama Komisi D DPRD Kabupaten Garut di ruang rapat Komisi D. Kedua pihak ‘keukeuh’ tak ingin disalahkan atas kasus tersebut.

Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Garut, Rahmat Wijaya tetap bersikukuh jika RSUD dr Slamet menyalahi etika (aturan) dalam penyediaan labu dengan melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung. Menuurtnya, akibat tindakan yang dilakukan pihak RSU dr. Slamet tersebut berdampak pada  kedaluwarsanya 236 labu per bulan September.

Menurut Rahmat, kedaluwarsa labu juga terjadi pada bulan Agustus. PMI juga merugi atas kedaluwarsa darah tersebut. Kerugian PMI Garut ada pada kisaran Rp 80 juta.

“Satu labu itu jika diuangkan seharga Rp 330 ribu. September saja ada 236 labu. Terus ada biaya membuang darah kedaluwarsa sebesar Rp 10 ribu per labu. Jelas PMI Garut dirugikan,” ujah Rahmat, di ruang rapat DPRD Garut, Selasa (24/10).

Sementara itu, direktur RSUD dr Slamet, Maskut Farid, menyebutkan, pihaknya dan PMI Garut memang kurang berkomunikasi sehingga menyebabkan kedaluwarsa darah. Diakuinya, pihaknya sudah bersepakat dengan PMI Garut untuk kembali bekerja sama.

“Nanti ada jeda waktu dua hari  untuk meminta darah. Jadi kalau minta sekarang tidak bisa langsung terpenuhi,” kata Maskut.

Maskut menjelaskan, jika kerja sama yang dijalin dengan PMI Kabupaten Bandung, bertujuan untuk menyelamatkan pasien. Pasalnya banyak kejadian permintaan darah tak terpenuhi oleh PMI Garut.

“Minta 200 dikasihnya 100. Tak jarang pasien harus beli langsung ke Bandung. Padahal kan seharusnya tidak boleh,” tukasnya.

Maskut menyebut, jika kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung tak akan diakhiri untuk mengantisipasi kekurangan. Menurutnya, kerja sama tersebut juga tak menyalahi aturan.

“MoU (dengan PMI Kabupaten Bandung/red.) itu kan dari Januari. Sementara yang rusak dua bulan saja. Kenapa tidak dari Januari. Jadi hanya kurang komunikasi saja,” ujarnya.

Maskut pun membantah jika pihaknya mencari keuntungan saat bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung. Ia malah menyebut merugi karena harus menjemput sendiri labu darah ke Bandung.

“Tidak tentu jumlah permintaan ke Bandung itu. Tergantung kebutuhannya. Yang jelas per bulan kami butuh 1.200 lebih labu darah,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, menegaskan jika perjanjian yang dibuat antara RSUD dr Slamet dengan PMI Kabupaten Bandung secara hukum tidak tepat. Secara jejaring pun RSUD dr Slamet sudah salah karena langsung berhubungan dengan PMI Kabupaten Bandung.

“Banyak perjanjian di RS dr Slamet itu yang di bawah tangan atau salah. Makanya kami sarankan untuk memiliki bidang yang menangani urusan hukum. Soalnya selama ini tidak ada,” ujar Asep.

Terkait kerugian PMI Garut atas kedaluwarsa darah, dari hasil pertemuan jika RSUD dr Slamet tak bertanggung jawab. Menurutnya bisa saja PMI Garut menuntut, hanya saja dalam klausul kerja sama tak disebutkan masalah ganti rugi jika ada darah kedaluwarsa.

“Kami merekomendasikan ke depannya untuk melakukan perjanjian di depan notaris,” tandasnya. (Tim GE)***

Mobil Dinas Ditarik, Anggota DPRD Garut dapat Tunjangan Transport Rp 9,750 Juta per Bulan

GARUT,(GE).- Beberapa unit mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Garut ditarik Sekretariat DPRD (Setwan). Penarian ini untuk keperluan registrasi ulang dan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Garut. Sdikitnya tiga unit modin tersebut kondisinya sudah rusak.

Dari total mobdin yang selama ini dipakai (pinjam) anggota DPRD Garut itu belum semuanya berhasil ditarik, baru sebanyak 22 unit yang dikembalikan dan jumlah seluruh 36 unit.

Menurut Kepala Sub Bidang Aset Setwan, Dewi Siti Hapsyah, penarikan mobin anggota dewan sendiri dilakukan menyusul berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 16 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Garut, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ia menyebutkan, surat dilayangkan kepada para anggota dewan berkaitan pengembalian mobdin dipakai masing-masing mereka itu tak disertai tanggal batas waktu pengembalian. Alasannhya, pihaknya yakin para legislator tentu sudah lebih memahami masalah tersebut. Berkaitan dengan kondisi mobdin, Dewi mengatakan, beberapa di antaranya sudah tak laik pakai karena berbagai sebab.

“Banyak kendaraan keluaran tahun 2001. Tapi yang tak laik pakai itu juga, kondisi mesinnya umumnya masih laik pakai. Hanya fisik kendaraannya rusak. Terutama bodi dan kelengkapannya,” kata Dewi, Jum’at (8/9/17).

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Garut Totong mengatakan, sebagai ganti dari penarikan mobdin-nya, para anggota dewan akan mendapatkan tunjangan transportasi mencapai sebesar Rp 9,750 juta per anggota dewan per bulan.

Sedangkan empat pimpinan dewan yakni Ketua, dan tiga Wakil Ketua, tidak menerima tunjangan transportasi karena mendapatkan kendaraan dinas. Besaran tunjangan trasportasi bagi setiap anggota dewan itu sendiri dihitung mengacu kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berdasarkan CC /e-katalog, sesuai PP dan kemampuan keuangan daerah (KKD).

“Tekhnisnya akan dirapelkan pembayaran tunjangan transportasi kepada angota dewan setelah ditetapkannya APBD Perubahan Garut 2017 pada Oktober mendatang,” kata Totong didampingi Kepala Bidang Anggaran Sekretariat DPRD Garut Dedi Mulyadi. (Alle)***

Editor: Kang Cep.

Keaslian Ijazah Balon Kades Depok Disoal, Pendukung Ade “Ontrog” Gedung DPRD

GARUT, (GE).- Tak terima jagoannya digugurkan panitia pilkades tingkat desa, sejumlah warga pendukung salah seorang balon (bakal calon) Kepala Desa (Kades) Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut mendatangi gedung DPRD Garut, Rabu (3/5/17).

Puluhan warga tersebut menyesalkan atas keputusan panitia pemilihan tingkat desa yang menganulir Ade Kurniawan sebagai balon kades. Panitia desa menilai, Ade yang merupakan warga Desa Depok tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pilkades.

Panitia Pilkades setempat meragukan keaslian ijazah SD milik Ade, sehingga Ade dinyatakan gugur dalam tahap verifikasi persyaratan pencalonan. Keputusan panitia ini otomatis mengugurkan Ade Kurniawan sebagai bakal calon Kades Depok.

Toni Alamsyah, ketua panitia pilkades Depok yang turut hadir dalam audensi itu, mengaku, timnya telah melakukan verifikasi ke sekolah bersangkutan. Dari hasi verifikasi tersebut ternyata data antara buku induk dengan ijazah milik Ade tidak sama.

“Dalam buku induk, tertera nama Ade dengan nama orang tua bernama Harja. Sedangkan dalam ijazah yang dimiliki Ade Kurniawan, nama orang tuanya bukan Harja, melainkan Endang,” ungkap Toni.

Dijelaskannya, ijazah milik Ade Kurniawan juga tidak ditandatangani oleh pejabat yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Toni menyebut, pada tahun 1981 pejabat kepala sekolah di sekolah itu seharusnya bernama Sanusi, namun dalam ijazah Ade Kurniawan, yang menandatanganinya bernama Sumanang.

“Padahal Sumanang bukanlah kepala sekolah di tahun itu. Atas dasar temuan panitia tersebut, akhirnya pihak panitia pilkades Depok memutuskan bahwa Ade Kurniawan gugur dalam pencalonan kepala desa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negri l Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Bahrul Latif, mengakui pernah didatangi oleh panitia pilkades. Bahrul memastikan jika blanko ijazah milik Ade Kurniawan itu secara kasat mata tampak asli.

“Kalau dilihat secara kasat mata memang tamnpak asli. Namun, saya tidak bisa memastikan jika isi atau konten dari ijazah itu asli atau palsu,” ungkapnya, Rabu (03/05/2017).

Gara-gara persoalan ijazah ini, Sumiarsa, salah seorang pendukung Ade Kurniawan, mengaku merasa jika tidak mendapat keadilan. Bahkan audensi dengan pihak DPRD Garut dirasa tidak ada hasilnya sama sekali.

“Saya bersama tim pendukung Ade Kurniawan merasa mendapat keadilan. Audensi juga sepertinya tidak ada hasilnya,” ungkap Sumiarsa, yang belakanagan diketahui merupakan kakak kandung dari Ade Kurniawan sang balon Kades Depok.

Sumiarsa menegaskan, dirinya bersama pendukung Ade menuntut penangguhan pelaksanaan pilkades Depok sebelum ada keputusan dari PTUN terkait asli atau palsunya ijazah Ade Kurniawan.

“Saya kjuga pernah mendatangi Dinas Pendidikan Garut, untuk mempertanyakan keaslian ijazah tersebut. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Jika hal ini terus berlanjut, maka pihak kami akan mengambil langkah hukum ke pengadilan,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.

Pembangunan GOR Ciateul Lamban, Komisi D DPRD Garut : Ini Bisa Menghambat Prestasi Atlit

GARUT, (GE).- DPRD Garut menilai, lambannya pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di kawasan Ciateul, Kecamatan Tarogong Kidul, merupakan akibat kurang kontrolnya pemerintah, dalam hal ini Pemkab Garut.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, SH.MH., menyebutkan, pembangunan GOR yang berjalan lamban bisa berdampak pada terhambatnya prestasi para atlet. Terlebih GOR tersebut dibangun sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet.

“Kalau memang target pembangunan sampai akhir Desember tapi melampaui ini kontrolnya siapa? Bupati yang berhak menghentikannya. Jadi seharusnya memang dihentikan,” ujar Asep di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (13/2/ 2017).

Dijelaskannya, pihaknya memang tak terlalu memperhatikan masalah pembangunan karena bukan kewenangan di komisinya. Hanya saja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) merupakan mitra Komisi D.

“Kami hanya mengetahui soal target pembangunan, desain, sampai tahap pelaksanaan. Semuanya memang sudah tersusun saat rapat dengan kami,” ucapnya.

Menurut Asep, nantinya akan ada empat bangunan yang akan berdiri di kawasan Ciateul tersebut. Termasuk stadion sepak bola. Pihaknya pun sudah berpesan kepada Dispora agar letak bangunan tersebut harus sesuai dengan desain yang ada.

“Sekarang kan hadapi Porda juga. Ini bangunan baru ada tidak target khusus untuk cabor tertentu. Terutama hadapi target di porda,” katanya.

Meski dengan semua kendala dalam proses pembangunan, Asep berharap ada evaluasi yang dilakukan. Pihaknya pun tak mempermasalahkan bentuk bangunan jika sudah sesuai dengan proses perencanaan. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TPA Pasir Bajing Disoal, DPRD Segera Panggil DLHKP

GARUT, (GE).- Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Pasir Bajing yang berlokasi Kampung Leuweung Tiis, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali disoal warga sekitar. Warga sekitar TPA mengeluhkan keberadaan TPA ini yang menimbulkan pencemaran udara. Namun, belakagan, warga sekitar Leuweung Tiis malah menuntut untuk dibuatkan TPU (Tempat Pemakaman Umum).

Menanggapi persoalan TPAS Pasir Bajing, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut melalui Komisi B akan segera memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP).

“Dalam waktu dekat kami akan segera memanggil pihak Dinas LHKP untuk dimintai keterangan terkait penolakan warga Kampung Leuweung Tiis terhadap keberadaan TPAS Pasir Bajing. Ini permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti.” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Garut, Deden Sopian, Jumat (6/1/2017).

Diakuinya, pihaknya telah mendengar adanya permasalahan terkait keberadaan TPAS Pasir Bajing yang ditolak warga jika akan diperpanjang.

“Sudah ada informasi, Pemkab Garut sudah merencanakan untuk membeli lahan di kawasan Legok Nangka, Kabupaten Bandung untuk dijadikan tempat pembuangan sampah menggantikan TPAS Pasir Bajing. Namun entah kenapa, di tahun anggaran 2015, Pemkab Garut malah memperluas lokasi di Pasir Bajing.” Ungkapnya.

Dijelaskannya, Komisi B diantaranya akan mempertanyakan alasan perluasan lokasi TPAS Pasir Bajing. Setelah mendapatkan penjelasan, tindakan selanjutnya adalah terjun ke lapangan untuk mencari tahu kondisi TPAS Pasir Bajing saat ini secara detail.

“Kita akan turun ke lapangan agar dapat mengetahui lebih jelas terkait kondisi di TPAS Pasir Bajing. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu ingin meminta penjelasan dari pihak Dinas LHKP,”tukasnya.

Selain itu, Deden juga menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dan juga menggandeng pihak lain guna mendalami dampak lingkungan dari kondisi TPAS Pasir Bajing.

“Tidak menutup kemungkinan keberadaan TPAS Pasir Bajing menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan warga sekitar, sebagaimana selama ini dikeluhkan warga.” Tuturnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Ditanya Lelang Lima Jabatan Kadis, Dewan Takut Salah Bicara

GARUT, (GE).– Kebijakan Bupati Garut Rudy Gunawan melelang lima jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, ternyata tidak diketahui oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut yang merupakan representasi rakyat. Hal ini, diakui oleh Ketua Komisi D DPRD Garut Asep D Maman. “Saya tidak tahu ada lelang jabatan,” katanya singkat saat ditanya soal kebijakan lelang jabatan kepala dinas.

Menurut Asep, Komisi D DPRD Garut, hanya sebagai mitra kerja pemerintah saja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan RSU dr Slamet Garut. Sementara, yang berkaitan dengan kepegawaian di dinas tersebut, ada di komisi lain (Komisi A DPRD Garut,red). “Jadi lebih baik ke komisi itu saja, saya takut salah jawab,” katanya.

Meski sama sekali tidak diajak bicara oleh jajaran pemerintahan terkait kebijakan lelang jabatan, Asep mengaku tetap mendukung kebijakan bupati melelang lima jabatan kepala dinas jika kebijakan tersebut memang menghasilkan yang lebih baik dari sistem seleksi yang sebelumnya dilakukan. ”Kalau memang mekanisme itu akan lebih baik dari pada sistem yang sebelumnya, itu positif-positif saja. Selagi lelang jabatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh,” uharny.

Paling tidak, kata politisi fraksi PPP tersebut, lelang jabatan akan menjadikan visi dan misi pejabat yang bersangkutan linier dengan jabatan yang didudukinya. Apalagi, seleksinya ditangani oleh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan profesional. Namun, dirinya berharap dalam prosesnya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan panitia seleksi juga harus menolak upaya-upaya intervensi dari pihak manapun. Apalagi, anggota panitia seleksi juga pastinya membawa nama baik masing-masing lembaganya.

Asep juga berharap, tim seleksi bisa lebih bisa menempatkan para pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikannya. ”Yang pasti barangkali, untuk jabatan-jabatan kepala dinas itu, sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” Tandasnya.

Selain itu, kata mantan kepala desa di Kecamatan Bayongbong ini, diharapkan proses dan hasil seleksi oleh Pansel itu, akan dilaksanakan secara transparan.” Pokoknya saya harapkan jangan ada lagi titipan-titipan, agar hasilnya lebih baik,” tegasnya.

Sementara terkait calon Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan salahsatu kursi jabatan yang paling banyak disorot, Asep mengaku tidak mau berspekulasi karena mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menilai. “Pokoknya saya sebagai mitra kerja, siapapun kepalanya, yang penting bisa menjalankan tupoksinya dengan baik,” katanya. (jay)***

Minim Lapangan Kerja, Pengangguran di Garut Masih Tinggi

GARUT, (GE).- Masalah sosial di Kabupaten Garut begitu komplek. Sehingga tak ayal “cap” sebagai daerah tertinggal masih menempel di wajah pemerintahan Garut.

Masalah yang paling krusial untuk segera dituntaskan pemerintah antara lain, pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Namun sampai saat ini Pemkab Garut masih kesulitan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, mengungkapkan dari total jumlah penduduk Garut 3,2 juta jiwa 13 persennya kesulitan memperoleh pekerjaan (pengangguran). Hal tersebut, menurut Asep, dipicu karena lahan pekerjaan di Garut sangat sempit.

Padahal, permasalahan ini sangat krusial untuk dicarikan solusinya. Pasalnya jika lapangan pekerjaan sempit akan berimbas pada indeks pembangunan manusia secara luas.

“Saya berasumsi, jika satu kepala keluarga saja yang mengangur. Dirinya punya anak dan istri tentunya, jangankan untuk memenuhi pendidikan dan kesehatan keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sulit,” kata Asep, Kamis (17/11/2016).

Sempitnya lahan pekerjaan ini, masih menurut Asep, dipicu sulitnya prosedur perizinan usaha di Garut. Sehingga banyak investor yang berpaling muka saat ingin berinvestasi di Garut.

“Kalau bisa, aturannya diperlonggar lah. Jangan sampai warga Garut sulit untuk bekerja,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini warga Garut lebih banyak memilih bekerja ke daerah lain. Bahkan ada juga yang menjadi TKI ke luar negeri. (Farhan SN)***

Terkait Buruknya Manajemen Keuangan Pemkab, Ini Kata Anggota DPRD Garut

PEMKAB,(GE).- Beberapa pihak menilai, tata kelola atau manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, buruk. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat menilai, buruknya tata kelola keuangan ini berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Garut ditunda. Dana yang ditunda ini jumlahnyapun idak sedikit, yakni Rp 81 miliar per bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2016.

“Setiap pembahasan soal anggaran, pihak eksekutif selalu menyatakan kondisi keuangan defisit. Itu artinya sudah salah dalam mengelola anggarannya,” kata Dadang, saat dijumpai beberapa awak media di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (04/09/2016)

Dadang menjelaskan, berbanding terbaliknya data keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan, merupakan salah satu contoh pengelolaan anggaran di Pemkab Garut. Pada akhir Juni 2016, disebutkan jika anggaran yang belum terserap masih tinggi, yaitu kurang lebih mencapai Rp 400 miliar.

“Pada kenyataannya di Garut kan tidak demikian. Mengapa bisa begitu, itu karena pengelolaannya (anggaran) tidak baik. SPK (Surat Perintah Kerja) turun, tapi tidak dibayarkan kewajibannya, dana disimpan dulu. Penanggung jawab pekerjaan sudah selesai, namun belum dibayar, seolah-olah dipersulit untuk bayar. Pada akhirnya tidak salah bila pemerintah pusat menilai kas di daerah tinggi, hingga keluarlah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 125 tentang DAU itu. Saya menganggap PMK 125 ini hukuman,” ungkapnya.

Terkait pinjaman Pemkab Garut ke salah satu bank untuk menutupi kebutuhan anggaran, Dadang mengaku setuju. “Kalau misalnya pinjam, itu boleh dan ada aturannya. Silakan dan memang harus dilakukan karena untuk kepentingan pembangunan. Dengan catatan, uang yang didapat dari pinjam itu harus langsung dibayarkan untuk pembangunan di 2016 ini, jangan sampai mengulangi kesalahan dengan dibayarkan nanti pada tahun 2017,” tanadasnya.

Dengan dihentikannya sejumlah proyek pembanguan sebagai bagian dari efisiensi, disesalkan politisi partai Demikrat ini. “Jangan sampai salah kelola (anggaran) di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ini berdampak pada publik. Pembangunan harus tetap berjalan. PMK 125 itu menyatakan bahwa anggaran yang ditunda akan dibayarkan pemerintah pusat pada Desember mendatang. Sementara jika tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, sebagai akibat dari dibatalkannya sejumlah proyek, bisa-bisa di Desember nanti DAU memang tidak akan turun dari pemerintah pusat karena tidak ada kegiatan yang mesti dibayar di daerah,” urainya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut, Mas Yayu Siti Sapuro, angkat bicara, terkait tidak optimalnya manajemen keuangan di Pemkab Garut. Ia mengatakan, kas pada bulan Juni disebut tinggi, karena waktu melakukan rapat kerja khusus dengan DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) saat itu memang ada dana Rp 400 miliar.
“Banyak hal-hal yang harusnya dibayarkan tapi belum dikeluarkan dananya. Kami anggap ini manajemennya tidak baik,” tandasnya.

Diungkapkannya, kasus seperti ini setidaknya terjadi juga dalam rentang tahun 2014-2015. Saat duduk di Komisi C DPRD Garut, Yayu sering mengoreksi dan mengingatkan pemerintah terkait pencairan dana yang selalu tertumpuk di akhir tahun.

“Kami sering peringati itu (dana tertumpuk di akhir tahun) ke Pemkab Garut. Padahal kan perencanaannya sudah jelas. Garut ini mendapat perencanaan pembangunan terbaik, namun sayang dalam pelaksanaannya seperti itu. Maka kami menyebut ada pengelolaan yang belum optimal. Bila dikelola baik oleh semua pihak, sesuai tahapan bisa menyalurkan, maka tidak ada dana yang tersimpan lama,” bebernya.

Menanggapi kondisi tersebut, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut periode 1998-2009, Haryono, mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa posisi kas daerah Garut.

Haryono mengatakan, setiap akhir tahun selalu ada silva, setiap pertengahan tahun selalu ada keterlambatan pencairan dana. Misalnya, pada 2013-2014, anggaran yang tidak tercairkan hingga akhir 2014 itu mencapai Rp 300 miliar. Lalu loncat ke 2015, anggaran yang tidak tercairkan hingga 2015 mencapai Rp46 miliar.
“Kemudian di tahun 2016, ini ada apa, kenapa selalu begitu di setiap tahun ?” Tandasnya. (Tim GE)***

Tolak Draf Raperda SOTK, F PDIP DPRD Garut “Walk Out” dari Paripurna

DEWAN, (GE). – Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOTK) di lingkungan Pemkab. Garut, Jum’at (26/8/ 2016), tidak menghasilkan keputusan yang bulat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) DPRD Garut yang beranggotakan enam orang tersebut memilih meninggalkan ruang sidang (Walk Out) karena menolak draf rancangan perda SOTK tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

Menurut juru bicara fraksi PDIP, DPRD Garut, Agus Aceng, fraksi memilih walk out, karena dalam perubahan SOTK yang dituangkan dalam raperda tersebut Bupati tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang di dalamnya harus mengedepankan perampingan.

“Kami menganggap ini tidak lagi memperhatikan kepentingan publik. Jika demikian, kami memilih untuk tidak mengikuti proses pembahasan raperda ini,” kata Agus di hadapan peserta Rapat Paripuna.

Aksi walk out ini F-PDIP ini dibenarkan oleh Sekda Garut Iman Alirahman. “Benar tadi Fraksi PDIP memang Walk Out. Dan kami tetap harus menghormati sikap politik yang mereka ambil. Tapi karena memang yang lain semuanya menyetujui, maka perda perubahan SOTK ini akhirnya disepakati untuk ditetapkan,” ujar Iman, usai paripurna, Jum’at sore.

Iman menjelaskan, telah terjadi beberapa perubahan dalam SOTK yang baru. “Ada lembaga yang dihapus, seperti Dinas Kehutanan, BP4K, Peternakan, disamping penggabungan maupun adanya dinas baru, yakni Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, misalnya,” imbuhnya.

Pasca penetapan Raperda tersebut, kata Iman, dalam waktu dekat akan segera diisi personalia pejabatnya. “Kami akan segera bicarakan dengan Pak Bupati, untuk secepatnya mengisi jabatan SOTK baru ini, untuk kepentingan penyusunan APBD 2017 yang juga harus segera selesai,” pungkas Iman. (Slamet Timur)***

Jelang Pileg 2019, Hanura Targetkan Raih Tujuh Kursi DPRD Garut

DEWAN,(GE).- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Garut membidik posisi pimpinan DPRD untuk gelaran pemilu legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Tak hanya itu, Hanura juga menargetkan 7 kursi untuk diraih di DPRD Garut.

Demikian diungkapkan Sherli Besi, yang tak lain Ketua DPC Hanura Kabupaten Garut yang baru saja dilantik, Minggu (21/8/2016). Sherli berjanji mulai hari ini akan bekerja keras untuk meningkatkan raihan suara di Pileg 2019.

“Mulai hari ini saya akan kerja, kerja, dan terus bekerja untuk Pileg mendatang. Partai Hanura akan membidik pimpinan DPRD dengan menargetkan raihan kursi sebanyak 7 kursi. S aya optimis itu akan tercapai,” ujar Sherli saat ditemui seusai acara Pelantikan Pengurus DPC Hanura Kabupaten Garut di Graha Bela Negara Jalan Cipanas, Tarogong Kaler.

Ditegaskannya, bersama pengurus yang baru yaitu periode 2015-2020, dirinya akan melakukan pembenahan internal di tingkat desa dan juga akan melakukan penguatan hingga ke tingkat paling bawah.

“Diharapkan saat Pilkada nanti, Partai Hanura sudah membasis dan mengakar hingga ke tingkat paling bawah.” Tandasnya.

Disinggung terkait Pilkada 2018, Sherli enggan berkomentar banyak, karena saat ini akan fokus kepada pelatihan saksi dan penguatan basis hingga sampai ke lapis paling bawah.

“Kita akan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi 5000 saksi. Nantinya para saksi dari Partai Hanura akan lebih siap dalam mensukseskan Pilkada mendatang,” tukasnya.

Dalam pemilihan yang dilakukan sebelumnya, Sherli Besi mendapatkan dukungan dari 22 PAC. Dengan raihan suara sebanyak itu, Sherli mengungguli dua pesaingnya yang maju menjadi calon Ketua DPC Hanura, yaitu Iwan Setiawan dan Lela Nurlaela. (Tim GE)***