Kental Aroma Korupsi, Kejari Garut Segera Periksa Penyelenggara Haornas

GARUT, (GE).- Aroma korupsi pada penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) mulai mengemuka. Kegiatan tersebut telah menggunakan dobel anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memungut uang pendaftaran dari peserta. Bahkan penyelenggaraan kegiatannya pun terkesan alakadarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran “GE”, penyelenggaraan Haornas hanya dilakukan selama dua hari. Padahal anggaran dari APBD dicantumkan sebesar Rp 100 juta. Belum lagi anggaran untuk piala dan piagam dialokasikan secara terpisan. Tak berhenti sampai di situ saja, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih memungut uang pendaftaran dari peserta.

Pungutan yang dilakukan Dispora besarnya bervariatif, seperti untuk tim futsal dipungut Rp 250 ribu tiap timnya. Sementara untuk Cabor Catur dipungut Rp 50 ribu tiap orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Data lainnya mengungkapkan, peserta yang menjadi juara pada cabang olah raga (Cabor) futsal untuk juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 2,3 juta, juara ke dua Rp 1,7 juta dan juara ke tiga 1,5 juta. Sementara untuk kejuaraan catur juara ke satu mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,3 juta, juara ke dua Rp 1 juta, juara ke tiga dapat hadiah Rp 800 ribu, juara ke empat Rp 600 ribu, juara ke lima Rp 400 ribu dan juara ke enam mendapatkan hadiah Rp 200 ribu.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Mamik Suligiono, mengaku akan segera menurunkan anggotanya untuk mendalami informasi tersebut. Mamik menegaskan akan menindak semua praktik yang mengarah terhadap tindak pidana korupsi.

“Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan insfektorat. Kita akan gali informasi yang sudah beredar ini,” ujarnya.

Menurut Mamik, tentunya Kejari Garut selalu melakukan langkah preventif agar tidak terjadi praktik korupsi. Melihat permasalahan ini, tentunya ia takkan tinggal diam. Langkah penindakan akan dilakukan jika memang ada laporan yang otentik.

“Tentu akan kita periksa. Namun kita butuh data yang lengkap,” ujarnya kepada “GE” saat ditemui di halaman Gedung Kajari Baru di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. (Fauziani/Farhan SN)***

Penyelenggaraan Haornas di Garut Dobel Anggaran, ini Jawaban Kadispora

GARUT (GE).- Penyelenggaraan Haornas yang dibiayai dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 100 juta, namun pada praktiknya masih melakukan pemungutan uang pendaftaran kepada peserta. Besarnya pungutan bervariasi antara Rp 50 ribu sampai Rp 250 ribu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Garut, Kuswendi, membenarkan adanya penarikan biaya pendaftaran tersebut. Menurutnya pemungutan itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam APBD.

“Memang kita memungut biaya Rp 250 ribu untuk peserta futsal dan Rp 50 ribu untuk peserta catur. Sementara Cabor lainnya saya kurang tahu,” ujar Kuswendi kepada “GE” saat ditemui di lingkungan Gor Pesona, Jalan Proklamasi, Kamis (5/10/17).

Menurutnya anggarannya di APBD murni Rp 50 juta dan perubahan Rp 20 juta. Total anggaran Haornas Rp 70 juta.

“Anggarannya kan ada diperubahan. Jadi penyelenggaraan ini dari dana talangan dulu,” kata Kuswendi.

Setelah dilakukan penghitungan, ternyata anggaran yang ada dalam APBD masih kurang. Jadi sisanya harus ditutupi dari uang pendaftaran.

Kuswendi menandaskan praktik serupa telah dilakukan pada kegiatan “napak tilas” hari jadi Garut. Ia berjanji akan membuka pagu anggaran secara terbuka.

“Nanti akan saya laporkan mana uang yang dari APBD dan mana uang yang dari pendaftaran,” tuturnya.

Ia meyakinkan tindakannya ini tak akan menimbulkan masalah. Pasalnya pemungutan pendaftaran telah sesuai dengan komitmen peserta yang akan mendaftar.

“Lagipula, uangnya bukan dari peserta. Pasti dari dinas,” pungkasnya. (Farhan SN)****

KONI dan KNPI Pertanyakan Kepemimpinan Dispora

GARUT, (GE).- Terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2004, mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) utama untuk melakukan pembinaan terhadap masalah kepemudaan dan olahraga. Diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) keduanya lebih baik. Namun sejauh ini sepertinya Tupoksi tersebut belum berjalan sebagai mana mestinya, bahkan terkesan kurang koordinatif dengan lembaga besar yang menaungi organisai kepemudaan, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan induk organisasi olahraga, yakni Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI).

Ketua KONI Garut, H. Ato Hermanto, mengungkapkan lemahnya koordinasi Dispora dengan lembaganya. Dicontohkannya dalam pembangunan gedung olahraga (GOR) beladiri Ciateul, yang hasilnya banyak menuai kritikan, karena bentuk bangunannya yang mirip gedung hajatan, bahkan ada yang menyebut mirip gudang beras.

Padahal kata Ato, yang diwawancarai usai penutupan Porkab, Sabtu (31/12/2016) di Lapang Merdeka Kherkoff, menjelaskan pada saat merencanakan pembangunan GOR tersebut, telah dibuat kesepakatan antara Bupati Garut, Rudy Gunawan, pengurus cabang olahraga dan KONI. Namun setelah uangnya ada dan programnya akan dilaksanakan, Dispora tidak ada koordinasi sama sekali dan terkesan melangkah sendiri.

” Bicara sarana itu harus refresentatif, karenanya pengurus cabor harus dilibatkan. Sebab yang lebih tahu kebutuhan sarana itu kan pengurus cabang, tapi kalau sudah bicara proyek, jadinya larinya ke “oteng” (duit-red.). Kalau sudah kepentingannya “oteng,” ya hasilnya begitu. Makanya saya kecewa dengan Dispora, karena saat itu saya sudah komitmen dengan Dispora, kalau Dispora mau maju, ingin kuat, ingin hebat, harus bersatu dengan KONI. Makanya Bupati tadi marah kepada pemborongnya, itu sebagai akibat Dispora jalan sendiri,” paparnya.

Senada dengan Ketua KONI, Tubagus Ayi selaku Ketua KNPI Garut, juga merasa dikecewakan oleh Dispora. Sebab selama ini Dispora minim pembinaan terhadap masalah kepemudaan, bahkan dalam penyususnan anggaran untuk kepemudaan, kata Ayi, pihaknya tak pernah diajak bicara.

” Idealnya KONI dan KNPI ini dipanggil, sebab aspirasi dari dua stakeholder ini dijadikan bahan oleh Dispora untuk penyusunan program ke depan. Harusnya kan begitu, tapi hal ini tidak dilakukan oleh Dispora,” ujar Ayi, usai musyawarah dengan pengurus KONI di Sekretariat KONI Jalan Cimanuk.

Selanjutnya Ayi, mengatakan ada misskomunikasi dari Dispora, atau kelemahan dalam kepemimpinan di Dispora, setidaknya jika dilihat dari tidak dijalankannya.” Memang beberapa hal kita sepakat, kalau dilihat dari renstra KONI yang sudah diketahui Bupati, tapi tidak dilaksanakan, berarti ada miskomunikasi, atau karena lemahnya kepemimpinan di Dispora. Terhadap kepemudaan pun sebetulnya banyak hal yang tidak dilibatkan,” imbuhnya.

Mantan Anggota DPRD Garut, yang juga pengurus KONI Garut, Agus Indra, secara tegas meminta Bupati untu mengganti Kadispora.” Ini aspirasi seluruh Cabor, bahwa peran Dispora dalam Porkab pun nol. Maka Kadisnya harus diganti, sebab terbentuknya Dispora itu merupakan perjuangan masyarakat olahraga, bukan hasil perjuangan Bupati,” tandasnya.

Oleh karena itu, dalam musyawarah bersama di Kantor KONI tersebut, pengurus KONI dan Pengurus KNPI sepakat untuk mendesak Bupati, agar mengevaluasi kinerja Dispora. (Jay).***

Editor: Kang Cep.