Keaslian Ijazah Balon Kades Depok Disoal, Pendukung Ade “Ontrog” Gedung DPRD

GARUT, (GE).- Tak terima jagoannya digugurkan panitia pilkades tingkat desa, sejumlah warga pendukung salah seorang balon (bakal calon) Kepala Desa (Kades) Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut mendatangi gedung DPRD Garut, Rabu (3/5/17).

Puluhan warga tersebut menyesalkan atas keputusan panitia pemilihan tingkat desa yang menganulir Ade Kurniawan sebagai balon kades. Panitia desa menilai, Ade yang merupakan warga Desa Depok tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pilkades.

Panitia Pilkades setempat meragukan keaslian ijazah SD milik Ade, sehingga Ade dinyatakan gugur dalam tahap verifikasi persyaratan pencalonan. Keputusan panitia ini otomatis mengugurkan Ade Kurniawan sebagai bakal calon Kades Depok.

Toni Alamsyah, ketua panitia pilkades Depok yang turut hadir dalam audensi itu, mengaku, timnya telah melakukan verifikasi ke sekolah bersangkutan. Dari hasi verifikasi tersebut ternyata data antara buku induk dengan ijazah milik Ade tidak sama.

“Dalam buku induk, tertera nama Ade dengan nama orang tua bernama Harja. Sedangkan dalam ijazah yang dimiliki Ade Kurniawan, nama orang tuanya bukan Harja, melainkan Endang,” ungkap Toni.

Dijelaskannya, ijazah milik Ade Kurniawan juga tidak ditandatangani oleh pejabat yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Toni menyebut, pada tahun 1981 pejabat kepala sekolah di sekolah itu seharusnya bernama Sanusi, namun dalam ijazah Ade Kurniawan, yang menandatanganinya bernama Sumanang.

“Padahal Sumanang bukanlah kepala sekolah di tahun itu. Atas dasar temuan panitia tersebut, akhirnya pihak panitia pilkades Depok memutuskan bahwa Ade Kurniawan gugur dalam pencalonan kepala desa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negri l Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Bahrul Latif, mengakui pernah didatangi oleh panitia pilkades. Bahrul memastikan jika blanko ijazah milik Ade Kurniawan itu secara kasat mata tampak asli.

“Kalau dilihat secara kasat mata memang tamnpak asli. Namun, saya tidak bisa memastikan jika isi atau konten dari ijazah itu asli atau palsu,” ungkapnya, Rabu (03/05/2017).

Gara-gara persoalan ijazah ini, Sumiarsa, salah seorang pendukung Ade Kurniawan, mengaku merasa jika tidak mendapat keadilan. Bahkan audensi dengan pihak DPRD Garut dirasa tidak ada hasilnya sama sekali.

“Saya bersama tim pendukung Ade Kurniawan merasa mendapat keadilan. Audensi juga sepertinya tidak ada hasilnya,” ungkap Sumiarsa, yang belakanagan diketahui merupakan kakak kandung dari Ade Kurniawan sang balon Kades Depok.

Sumiarsa menegaskan, dirinya bersama pendukung Ade menuntut penangguhan pelaksanaan pilkades Depok sebelum ada keputusan dari PTUN terkait asli atau palsunya ijazah Ade Kurniawan.

“Saya kjuga pernah mendatangi Dinas Pendidikan Garut, untuk mempertanyakan keaslian ijazah tersebut. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Jika hal ini terus berlanjut, maka pihak kami akan mengambil langkah hukum ke pengadilan,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.

TPA Pasir Bajing Disoal, DPRD Segera Panggil DLHKP

GARUT, (GE).- Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Pasir Bajing yang berlokasi Kampung Leuweung Tiis, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali disoal warga sekitar. Warga sekitar TPA mengeluhkan keberadaan TPA ini yang menimbulkan pencemaran udara. Namun, belakagan, warga sekitar Leuweung Tiis malah menuntut untuk dibuatkan TPU (Tempat Pemakaman Umum).

Menanggapi persoalan TPAS Pasir Bajing, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut melalui Komisi B akan segera memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP).

“Dalam waktu dekat kami akan segera memanggil pihak Dinas LHKP untuk dimintai keterangan terkait penolakan warga Kampung Leuweung Tiis terhadap keberadaan TPAS Pasir Bajing. Ini permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti.” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Garut, Deden Sopian, Jumat (6/1/2017).

Diakuinya, pihaknya telah mendengar adanya permasalahan terkait keberadaan TPAS Pasir Bajing yang ditolak warga jika akan diperpanjang.

“Sudah ada informasi, Pemkab Garut sudah merencanakan untuk membeli lahan di kawasan Legok Nangka, Kabupaten Bandung untuk dijadikan tempat pembuangan sampah menggantikan TPAS Pasir Bajing. Namun entah kenapa, di tahun anggaran 2015, Pemkab Garut malah memperluas lokasi di Pasir Bajing.” Ungkapnya.

Dijelaskannya, Komisi B diantaranya akan mempertanyakan alasan perluasan lokasi TPAS Pasir Bajing. Setelah mendapatkan penjelasan, tindakan selanjutnya adalah terjun ke lapangan untuk mencari tahu kondisi TPAS Pasir Bajing saat ini secara detail.

“Kita akan turun ke lapangan agar dapat mengetahui lebih jelas terkait kondisi di TPAS Pasir Bajing. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu ingin meminta penjelasan dari pihak Dinas LHKP,”tukasnya.

Selain itu, Deden juga menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dan juga menggandeng pihak lain guna mendalami dampak lingkungan dari kondisi TPAS Pasir Bajing.

“Tidak menutup kemungkinan keberadaan TPAS Pasir Bajing menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan warga sekitar, sebagaimana selama ini dikeluhkan warga.” Tuturnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.