Sambut Musim Mudik, Dishub Garut Jamin Tak Ada PJU yang Rusak

GARUT, (GE).- Menjelang musim mudim Idul Fitri tahun ini (2017) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut memastikan kondisi Penerengan Jalan Umum (PJU) tak ada ada yang rusak. Hal ini ditegaskan Kadishub Garut, Suherman, khususnya untuk PJU di provinsi dan nasional di Kabupaten Garut.

“Ya, salah satunya PJU di Cijapati sekarang sudah nyala. Tak ada jalur provinsi dan nasional yang padam lampunya,” tandasnya, Minggu (18/6/17).

Dijelaskannya, ada 145 titik PJU baru. Semuanya dipasang di jalur utama mudik. Selain itu pihaknya juga terus memperbaiki sejumlah PJU yang rusak.

” Memang masih ada kekurangan tapi kami sudah berupaya maksimal,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Garut, AKBP Novri Turangga, menyebutkan, sedikitnya disiapkan 49 pos pengamanan Polres Garut. Pos pos ini didirikan  di jalur selatan mulai dari Limbangan sampai Malangbong.

“Ya, kita terjunkan 996 personel Polres Garut ditambah satu kompi Brimob dan satu regu lalu lintas dari Polda Jabar diturunkan untuk pengaturan arus mudik,” tandasnya..

Dijelaskannya, titik prioritas pengamanan Polres Garut, dibagi dua, yaitu jalur Kadungora-Leles serta Limbangan-Malangbong. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Kadishub Garut: Tidak Ada Larangan Menyewakan Bus untuk Peserta Aksi 212

KOTA, (GE).- Sejumlah kaum Muslimin Garut yang berencana mengikuti Aksi pada 2 Desember (212) ke Jakarta sempat bertanya-tanya. Pasalnya, beredar isue adanya larangan, bahwa perusahaan oto bis (PO) tak diperbolehkan menyewakan kendaraannya ke peserta aksi damai tersebut. Sedangkan warga dari Garut yang akan berangkat ke Jakarta jumlahnya ribuan.

“Pada Aksi pertama (4 September 2016/red.) lalu saya ikut ke Jakarta dengan menyewa lima bis. Nah, nanti juga Jumat 2 Desember saya berencana akan berangkat lagi. Tapi katanya ada larangan untuk perusahaan bis tidak boleh menyewakan kendaraanya. Makanya saya juga bingung, apa benar atau tidak,” kata Herry dari Pesantren Tarogong Kaler.

Hal senada diungkapkan Ustadz Amas Suparmas, dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Garut. Amas mengaku memang mendengar adanya informasi tersebut. Namun, tentunya hal itu dapat dikoordinasikan kembali dengan pihak keamanan, Dinas Perhubungan, dan juga pengusaha bis itu sendiri.

“Kami berangkat ke Jakarta bukan untuk demo apalagi melakukan kerusuhan. Kami disana akan menggelar do’a bersama. Kenapa dilarang? Kalau tidak boleh pakai bus, ya pakai kendaraan lain, atau kereta api, bisa juga berjalan kaki,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut Wahyudijaya membantah kalau pihaknya melarang perusahaan bis untuk tidak menyewakan aramda bis kepada peserta aksi 212.

“Begini, minggu kemarin kami mengadakan rakor di provinsi termasuk juga ikut hadir para pengusaha PO. Pada intinya bukan dilarang, tetapi hanya dibatasi saja.” kata Wahyudijaya, Selasa (29/11/2016).

Diungkapkannya, pada rakor di Bandung itu lebih melihat pada aspek kondusifitas. Misalnya salah satu perusahaan memiliki 100 bis jangan semuanya disewakan tetapi dibatasi saja jumlahnya.

“Kalau seluruh kendaraan berangkat ke Jakarta, nanti disana akan memacetkan Jakarta. Yang pasti tidak ada larangan, Pangdam juga masih mentoleril. Kalau saya melihat secara teknis nampaknya hanya bentuk himbauan saja agar para pengusaha yang punya armada banyak tidak seluruhnya berangkat ke Jakarta,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Dishub Garut Akan Wajibkan Sopir Angkutan Umum Pakai Seragam dan Tanda Pengenal

PEMKAB, (GE). – Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut segera mewajibkan semua pengemudi angkutan umum untuk mengenakan seragam khusus dan memasang tanda pengenal di kendaraannya. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam upaya memberikan kenyamanan kepada penumpang, disamping sebagai upaya dini mencegah kejadian kriminalitas dalam angkutan umum.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Garut, Wahyudijaya, saat ini pihaknya baru membagikan sebanyak 600 unit kemeja kepada para sopir. Dari jumlah itu, diakui Wahyu tak semua sopir mematuhi aturan mengenakan kemeja.

“Pelaksanaan di lapangan paling hanya 50 persen sopir yang pakai rompi itu. Memang susah untuk menerapkan aturan itu,” ujar Wahyu di Kantor Dishub Garut, Jalan Merdeka, Senin (22/8).

Pada tahun ini, lanjut Wahyu, pihaknya menganggarkan penyediaan 1.000 lebih kemeja. Namun baru 30 sampai 40 persen yang telah tersedia. Rompi tersebut diserahkan Dishub kepada organisasi angkutan darat (Organda) Kabupaten Garut.

“Pendistribusiannya melalui Organda. Kalau ada yang tidak pakai kami juga belum bisa beri sanksi. Paling pendekatan secara persuasif dulu,” katanya.

Menurut Wahyu, jumlah angkutan umum di Kabupaten Garut mencapai 1.928. Sementara jumlah sopir belum bisa diperkirakan. Pasalnya satu kendaraan bisa memiliki dua sampai tiga sopir.

Terkait pengadaan identitas, Wahyu mengaku hal tersebut juga sangat diperlukan. Namun pelaksanaannya belum bisa dilakukan karena banyaknya kendala. Penerapan pemasangan tanda pengenal sebagai upaya memberi kenyamanan kepada penumpang.

“Jadi jika ada masalah, penumpang bisa tahu identitas sopirnya. Para sopir juga lebih resmi karena terdata,” ucapnya.

Ketua DPC Organda Kabupaten Garut, Yayat Ridwan, menjelaskan pembagian kemeja tersebut telah dilakukan pihaknya dua bulan lalu. Penyebarannya baru dilakukan kepada awak angkutan di wilayah utara Garut.

“Ada sekitar 400 sampai 600 kemeja yang kami terima. Sudan kami bagikan ke sopir di Limbangan dan sekitarnya. Kebanyakan baru ke angkutan pedesaan,” ucap Dayun sapaan akrabnya.

Dayun menambahkan, dari data Organda jumlah sopir angkutan umum di Garut mencapai 15 ribu. Kekurangan seragam bagi sopir, tambah Dayun, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017.

“Nanti untuk biayanya paling dari swadaya anggota Organda dan para sopir. Kami juga mendukung upaya pemerintah ini untuk penyeragaman para sopir,” ujarnya.

Mengenai pengadaan tanda pengenal, tutur Dayun, akan disediakan oleh Organda. Selain sebagai langkah antisipasi tindak kriminalitas di angkutan umum, para penumpang juga bisa mengenali sopir dari identitas yang ada di kendaraan.

“Terlihat lebih rapih juga kalau sudah pakai seragam dan tanda pengenal. Hanya memang anggarannya sangat terbatas. Jadi perlu waktu untuk pengadaannya. Bantuan dari Pemda bisa jadi stimulus,” katanya. (Slamet Timur). ***

Arus Mudik dan Balik 2016, Jenis Kendaraan Ini Dilarang Beroperasi

TARKI, (GE).- Menghadapi aktivitas mudik lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

Menurut Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, Bambang, Garut merupakan daerah yang selalu dipadati kendaraan pada musim mudik lebaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Dishub Garut untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada arus mudik, yakni mengeluarkan larangan bagi kendaraan berat untuk beraktivitas. Larangan tersebut akan mulai diberlakukan pada H-5 arus mudik.

“Belum lama ini kami telah menerima surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Isinya antara lain larangan melewati semua jalur mudik bagi kendaraan berat terhitung mulai H-5 hingga H+3,” ujar Bambang, Rabu (15/6/2016).

Bambang menambahkan, berdasarkan surat edaran tersebut, kendaraan dengan sumbu tiga mulai 1 Juli sampai 10 Juli dilarang melewati seluruh jalur mudik, kecuali kendaraan yang membawa sembako. Namun kendaraan yang membawa sembako juga harus yang bersumbu dua yang boleh melewati jalur mudik.

Aturan tersebut, tutur Bambang, secepatnya akan segera disosialisasikan ke setiap perusahaan. Bagi yang akan mengangkut sembako atau air kemasan masih diperkenankan beraktivitas dengan catatan harus menggunakan kendaraan di bawah sumbu tiga.

Bambang menerangkan, untuk wilayah Garut, jalur yang tak boleh dilewati kendaraan berat yakni yang digunakan sebagai jalur mudik yaitu mulai dari Kadungora sampai Cilawu dan Limbangan sampai Malangbong. Selain itu ada juga jalur alternatif yang juga tidak boleh dilintasi kendaraan berat seperti halnya Jalan Banyuresmi-Limbangan dan Jalan Wanaraja-Cibatu.

Terkait tarif angkutan, Kepala Dishub Kabupaten Garut, Wahyudijaya, menyatakan, untuk tarif angkutan umum saat lebaran telah ditentukan tarif batas bawah dan atas. Artinya jika ada kenaikan sesuai tarif atas masih diperbolehkan. Kenaikan akan dikatakan pelanggaran jika sudah melebihi tarif batas atas.

“Jadi saat arus mudik itu kenaikannya sudah ditentukan pemerintah. Dengan demikian pihak perusahaan angkutan tidak bisa seenaknya menaikan ongkos kendaraan di luar ketentuan yang telah dikeluarkan,” kata Wahyu.

Wahyu juga menegaskan, jika ada perusahaan yang menaikan harga melebihi tarif batas atas,  maka sanksi yang diberikan bisa sampai pembekuan trayek. Bahkan lebih dari itu pencabutan izin trayek pun bisa dilakukan.

“Jadi kami juga terus peringati setiap perusahaan untuk mengikuti aturan yang ada. Jangan sampai melanggarnya,” katanya. (Slamet Timur). ***