Masuk SMP Tak Boleh Ada Pungutan, Kabid SMP: “Jika Terlanjur Bayar Ambil Kembali”

GARUT, (GE).- Sebagaimana diketahui, belum lama ini sejumlah SMP di Garut telah menggelar pertemuan antara Komite dengan para orang tua siswa. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa siswa baru harus membayar sumbangan, yang nilai sudah ditetapkan. Terang saja,aturan tersebut ditentang sejumlah orang tua siswa baru.

Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong, menegaskan bagi siswa baru yang masuk sekolah ke janjang SMP tidak boleh dipungut biaya apapun, dan berapapun nilainya. Harus gratis dan jangan dipersulit dengan pungutan apapun.

“Kepada para orang tua yang terlanjur membayar uang kepada pihak sekolah atau komite, dihimbau untuk diambil lagi. Terserah orang tua siswa itu sendiri. Kalau mau diambil silahkan. Tapi kalau mau disumbangkan untuk membantu kegiatan anak-anaknya disekolah juga tidak apa-apa,” ujar Totong, didampingi Kepala MKKS SMP, Yusup usai mengikuti kegiatan di Kampus Uniga, Sabtu (23/9/2017).

Sementara Yusup menambahkan, sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pihaknya mewanti-wanti kepada semua kepala sekolah SMP jangan ada praktek pungutan biaya apapun.

“Sebelum PPDB juga kami termasuk Kepala Bidang SMP Pak Totong, juga Pimpinan kami, serta Pak Bupati sudah mewanti wanti tidak boleh ada pungutan apapun dan berapa pun,” katanya.

Menurut Yusup, kalaupun nanti pihak sekolah ada kekurangan tentunya harus dibuat dulu rencana kerja sekolah (RKS). Selanjutnya setelah RKS dibuat kalau masih ada kekurangan baru dimusawarahkan dengan komite.

“Komite juga tidak boleh sewenang-wenang. Komite harus transparan dan memberikan laporan, baik ke sekolah maupun ke orang tua siswa. Kan komite juga diberi SK oleh sekolah makanya harus koordinasi,” ujar Yusup.

Dijelaskannya, RKS itu dibuat setiap empat tahun sekali, dan setiap tahun boleh direvisi. Dan perlu diketahui pula bahwa sekolah tidak boleh menjual seragam.
“Yang boleh itu adalah menjual seragam ciri khas, misalnya batik, atau baju olahraga karena itu tidak bisa dibeli di toko-toko. Saber pungli juga kan sudah melarang sekolah menjual baju seragam,” tandasnya. (Alle)***

Gaji Pelaku Korupsi DAK Disdik Garut Resmi Dihentikan

GARUT, (GE).- Sempat ramai jadi perbincangan banyak kalangan akhirnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tiga orang pejabat di Dinas Pendidikan Garut akhirnya resmi dihentikan. Ketiga PNS itu yakni H. Somantri, H. Mumu, dan Deni kini masih ditahan di rumah tahanan kelas II B Garut, Jalan Dewi Sartika sejak empat bulan lalu. Penghentian gaji ketiga PNS tersebut diungkapkan Kepala Disdik Garut, H. Mahmud, M.Pd.

Menurut Mahmud, penghentian gaji bagi ketiga mantan anak buahnya tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Tidak hanya gaji pokoknya saja, berbagai tunjangan yang melekat pada jabatannya dulu sudah dihentikan.

“Penghentian gaji ini sudah sesuai dengan aturan. Penghentiannya pun langsung oleh pemerintah pusat,” kata Mahmud, Kamis (15/6/17).

Menurut Mahmud, penghentian gaji dan tujangan para tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) alat peraga ini karena mereka sudah tak bekerja lagi. Berdasarkan aturan, jika pegawai yang bersangkutan meninggalkan pekerjaannya secara otomatis haknya menerima gaji dan tunjangan harus dihentikan.

Namun menurut Mahmud, catatan ketiganya sebagai PNS masih ada. Pasalnya belum ada ketentuan hukum kepada ketiganya.

“Kalau masalah status PNS nya kita tunggu saja hasil ahir dari proses persidangan,” ucapnya.

Mahmud menyebut, sampai sekarang jabatan yang mereka pegang masih kosong dan belum ada penggantinya. Karena penggantian jabatan itu harus sesuai aturan di antaranya harus ada analisa kompetensi teknis dan analisa kompetensi manajerial.

“Pengisian jabatan tidak bisa dilakukan serta merta. Pasalnya ada prosedur yang harus ditempuh. Sekarang saja ada 5 jabatan kepala UPT dan 25 jabatan kepala sekolah yang masih kosong. Untuk mengisinya tentu ada prosedur yang harus ditempuh,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Program USAID Prioritas Resmi Ditutup, Kadisdik: Jika Memungkinkan akan Diperpanjang

GARUT, (GE).- Lima tahun sudah Program USAID Prioritas mendampingi sistem belajar mengajar secara efektif.  Program ini di Kabupaten Garut secara resmi berakhir dengan dintandai prosesi penutupuan yang dilaksanakan di aula pertemuan UPT Pendidikan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (12/5/17).

Prosesi penutupan program dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Drs. H. Mahmud, M.Si, M.M.Pd, didampingi Kepala Bidang SD, Ade Manadin, S.Pd, M.Pd. Pada acara tersebut hadir pula sebanyak 39 orang fasilitator daerah (Fasda) USAID Prioritas yang ada di Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya, Kadisdik Garut, H. Mahmud, menyampaikan terima kasih atas peran serta USAID Prioritas dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas belajar mengajar di Garut.

“Selama lima tahun ini, USAID Prioritas sudah turut serta meningkatkan kompetensi para guru. Khususnya dalam hal keahlian menyampaikan materi pelajaran kepada murid dengan lebih baik,” ujar Kadisdik.

Mahmud mengatakan, selama ini dirasakan cukup sulit bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Namun, dengan adanya program USAID Prioritas hal itu bisa teratasi dan hasilnya cukup menggembirakan.

“Melalui dinas pendidikan, Pemkab Garut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada USAID Prioritas. Ilmu yang sudah diberikan oleh USAID Prioritas ini tentunya harus terus diterapkan oleh semua pengajar di Kabupaten Garut. Jika memungkinkan, program USAID Prioritas ini akan diperpanjang,” katanya.

Sementara itu, Koordinator USAID Prioritas Provinsi Jawa Barat, Erna Irnawati, berharap semua guru bisa menerapkan ilmu yang telah dapat dari USAID Prioritas.

“Dengan sistem tersebut akan memberikan kemudahan bagi para murid dalam menyerap materi pembelajaran di sekolah. Saya yakin, jika semua guru bisa menerapkan tekhnik mengajar sesuai dengan apa yang didapatkan dari USAID Prioritas, maka murid di sekolah akan bisa lebih mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Apa yang sudah diberikan oleh USAID Prioritas harus terus diterapkan, sehingga mutu pendidikan bisa lebih meningkat,” paparnya.

Usai secara resmi menutup program USAID Prioritas, Kadisdik Garut secara simbolis menerima piagam dan cendra mata dari tim USAID Prioritas tingkat provinsi. Disaping itu, sebelum acara ditutup, puluhan tamu undangan yang merupakan fasilitator USAID Prioritas yang ada di Garut diberikan sertifikat berikut piagam penghargaan. (Useu G Ramdani) ***

Editor: Kang Cep.

Warga Antusias Ikuti Sekolah Paket, Kadisdik Garut: Kita Upayakan Agar Masyarakat dapat Ijazah

GARUT, (GE).-  Dalam suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional  (Hardiknas) 2017, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, H. Mahmud mengatakan, partisipasi masyarakat Garut untuk mendapatkan kesetaraan sekolah Paket A, B da C terus meningkat setiap tahunnya.

“Kita terus berupaya menggenjot masyarakat Garut agar mendapatkan ijazah,” kata H. Mahmud usai memperingati Hardiknas di Alun-alun Garut, Selasa (9/5/17).

Ia menuturkan, masyarakat untuk mendapatkan penyetaraan sekolah itu merupakan terget Pemerintah Kabupaten Garut.

Diungkapkannya, antusiasme masyarakat Garaut terhadap pendidikan kesetaraan cukup banyak pada 2017. Dari catattan Disdik Garut, jumlahnya mencapai  3000 an orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 200 an orang.

“Tentu, kami menggalakan program yang berkaitan dengan pendidikan kesetaraan kejar paket.  Kita ada peningkatan tadinya 200, menjadi 3000 an, berarti ini ada peningkatan,” katanya.

Diharapkannya dalam momen Hardiknas Pemkab Garut mampu menyelenggarakan penyetaraan dan manajerial pendidikan seperti daerah maju lainnya.

Diakuinya, upaya yang sedang dilakukan Pemkab Garut, diantaranya  meminimalisir perbedaan pendidikan di perkotaan hingga ke pelosok daerah. Pemkab Garut  terus melakukan pembenahan dalam penerapan sistem pendidikan, termasuk membenahi sarana dan prasarananya.

“Kita berupaya melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, tentu pokoknya meningkatkan mutu dan kualitas,” katanya. (ER)***

Editor: Kang Cep.

BREAKING NEWS : Mantan Pejabat Disdik Garut Diperiksa Kejari, Diduga Melakukan Korupsi Rp 400 Juta

GARUT, (GE).- Kejaksaan Negeri Garut memeriksa empat orang dugaan kasus korupsi alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kerugian negara akibat kasus ini senilai Rp 400 juta. Tiga orang mantan pejabat Dinas Pendidikan Garut dan satu orang lainnya merupakan rekanan dalam kasus itu, saat ini masih menjalani pemeriksaan.

“Hari ini kami memeriksa empat orang yang diduga melakukan tindakan korupsi di Dinas Pendidikan Garut. Pemeriksaan yang kami lakukan ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK di Garut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Mamik Suligiono, Selasa (7/3/2017).

Dikatakan Mamik, dari empat orang yang diperiksa, tiga di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut. Sedangkan yang satu orang lagi adalah pihak rekanan.

Mamik menerangkan, keempat orang tersebut dimintai keterangannya dengan status masih sebagai saksi. Mereka diduga ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 lalu.

Namun saat ditanya inisial dari keempat orang yang diperiksa tersebut, Kajari mengaku belum bisa menyebutkannya saat ini. Begitu juga dengan modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap pendalaman.

“Maaf, untuk inisial dan jabatannya di Disdik, kami belum bisa menyebutkannya. Sampai saat ini status mereka masih sebagai saksi,” katanya.

Menurut Mamik, sebenarnya kasus yang saat ini ditanganinya ini merupakan kasus lama. Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah akan dilakukan penahanan terhadap mereka atau tidak karena hal itu akan disesuaikan sesuai keperluan penyidik. Berdasarkan penghitungan, tambahnya, dugaan korupsi pengadaan alat peraga ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta. Kegiatannya sendiri terdiri dari beberapa bagian.

Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Garut, Mahmud, mengaku belum mendapat laporan terkait pemeriksaan tiga pejabat di instansinya oleh pihak Kejari Garut. Mahmud menjelaskan, dirinya tak mengetahui agenda pemeriksaan terhadap tiga bawahannya tersebut.

“Saya tidak menerima laporan. Saya tidak tahu kalau ada pegawai Disdik Garut yang dimintai keterangannya oleh Kejari Garut hari ini,” ucap Mahmud.

Tidak hanyan terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari, Mahmud bahkan mengatakan tidak mengetahui secara detail kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani phak Kejari tersebut. Namun demikian, dengan tegas Mahmud menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.

Dia juga menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepda penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan. (Farhan SN)***

Pejabat Lama Kemungkinan Besar Masih Bertengger di Kursi Disdik-1

GARUT, (GE).– Seleksi calon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang dilakukan lewat lelang jabatan hingga Jumat (23/12/2016), ada empat calon yang telah lolos seleksi administrasi. Keempatnya adalah pejabat setingkat eselon III yang mengikuti promosi jabatan menjadi kepala dinas.

Keempat pelamar tersebut, menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Asep Sulaeman Farouq yaitu Sutiarman yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Undang Suryana yang saat ini menjabat Inspektorat Pembantu di Inspektorat Wilayah Kabupaten Garut, Adi Purnomo yang saat ini menjabat Sekretaris Kantor Kesbangpol Kabupaten Garut dan Natsir Alawi Kepala Bagian Organisasi.

Menurut Asep, keempat Kadisdik tersebut, sudah mengikuti sesi wawancara dan menyampaikan karya tulis. Tim Pansel sendiri, rencananya akan menyerahkan hasil seleksi kepada Bupati Garut pada 21 Desember 2016.

Berdasarkan jadwal yang ada, menurut Asep pelantikan akan mulai dilakukan pada tanggal 28 hingga 30 Desember 2016. Dengan begitu, pada awal tahun 2017 semua jabatan di lingkungan pemkab Garut telah terisi. Tak kurang dari 1800 pejabat nantinya akan dilantik terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV.

Saat disinggung calon terkuat untuk kursi Kadisdik, menurut Asep semua mempunyai peluang. Namun, belum tentu semua bisa lulus dalam tahapan selanjutnya. Pasalnya, selain linieritas dan latar belakang pengalaman kerja, ada beberapa hal teknis yang harus dimiliki oleh seorang calon Kadisdik.

Ditemui terpisah, salah seorang pejabat setingkat eselon II yang namanya enggan dikorankan mengungkapkan, dalam sebuah kesempatan, bupati pernah mengungkapkan bahwa empat calon Kadisdik yang ada, tidak memenuhi harapannya.

Selain itu, menurut sumber tersebut, bupati juga mengungkapkan dari sekian banyak pejabat setingkat sekretaris dinas yang melamar menjadi kepala dinas yang kursinya dilelangkan dalam lelang jabatan, hanya ada empat orang yang dinilainya layak untuk bisa menjadi seorang kepala dinas.

Keempat orang sekretaris tersebut adalah Sekretaris Dinas Binamarga Aah Anwar Saefulloh, Sekretaris Dinas Pendidikan Dede Sutisna, Kepala Bagian Natsir Alawi yang melamar sebagai Kadisdik dan Camat Garut Kota Basuki Eko.

Khusus untuk kursi Kadisdik, menurutnya hanya ada satu nama yang dinilai layak oleh bupati yaitu Natsir Alawi. Makanya, menurutnya, tiga calon lainnya bisa saja gugur dalam tahapan seleksi selanjutnya. Namun, sayangnya nama Natsir Alawi yang menurut bupati layak, ternyata tidak memiliki latar belakang mengelola pendidikan hingga kemungkinan nama tersebut akan ditempatkan di dinas lain.

“Melihat formasi saat ini, kemungkinan jabatan Kadisdik akan dikendalikan oleh seorang Plt (Pelaksana teknis). Namun, tak menutup kemungkinan Kadisdik lama dipertahankan untuk beberapa waktu. Yang jelas saat ini Pemkab sedang berburu dengan waktu mengejar target SOTK baru tahun 2017,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengungkapkan, penyegaran di lima dinas yang jabatannya dilelangkan tersebut, berdasarkan hasil evaluasi dari panitia seleksi. Namun, tidak menutup kemungkinan pejabat yang saat ini menduduki kursi kepala dinas yang dilelangkan kembali menempati jabatan tersebut jika Pansel menyatakan hasil ujian dinilai baik.

Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman menyampaikan, empat nama yang saat ini mengikuti seleksi calon Kadisdik, meski telah lulus seleksi administratif, belum tentu lolos dalam tahapan selanjutnya. Karena, untuk kursi Kadisdik, akan dilakukan penggodokan secara mendalam.

“Penilaiannya sepenuhnya diserahkan kepada Pansel. Nanti bupati akan menentukan siapa yang layak menduduki kursi Kadisdik-1,” ujarnya saat ditemui “GE” di salah satu hotel ternama di Garut, Jumat (23/12/2016).

Namun untuk para calon Kadisdik, dr. Helmi memiliki ekspektasi tersendiri. Menurutnya, siapa pun Kadisdik terpilih harus memiliki kemampuan manajerial dalam pendidikan. Terutama, bagaimana mencarikan solusi untuk menciptakan kualitas pendidikan di Garut. “Problem saat ini yang paling krusial adalah pemerataan. Bagaimana kualitas dan sarana bisa merata sampai ke daerah,” ujar Helmi.

Selain itu, pemerataan tenaga pendidikan juga masih menjadi permasalahan krusial. Saat ini guru-guru berkualitas masih bertumpuk di wilayah perkotaan. Jadi Kadisdik baru dituntut melakukan perubahan untuk mengatasi disvaritas sarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar.

Saat disinggung terkait kemungkinan terburuk para calon yang tidak memenuhi kriteria sebagai Kadisdik, Wabup menjawab akan mencoba beberapa formula untuk mengatasinya. Salah satunya, jabatan Kadisdik dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) atau Kadisdik lama dipertahankan sementara waktu sampai ada asesmen berikutnya.

“Kalau berbicara kemungkinan, Kadisdik lama bisa dipertahankan. Dengan catatan dari hasil asesmen tidak ada yang memenuhi kualifikasi,” ungkap Wabup.

Helmi melihat, Kadisdik saat ini sebenarnya dari hasil test beberapa waktu lalu, masih memiliki kualitas dalam mengelola bidang pendidikan meski dari aspek kesehatan yang bersangkutan sedikit terganggu. Namun, jika memang Kadisdik saat ini sudah tidak bisa lagi bertugas, maka alternatif terakhir adalah menunjuk Plt.

“Kemungkinan Plt-nya bisa dari dalam Disdik atau dari dinas lain, semisal oleh asisten atau yang lainnya. Jadi masih banyak kemungkinan. Namun yang jelas kita harus menunggu dulu hasil asesmen yang sedang dilakukan Tim Pansel. Baru membuat opsi lainnya,” pungkas Helmi. (Tim)***

Kabid Dikdas Disdik Garut : Lebih Setuju Ada UN Sebagai Bahan Evaluasi

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi menggagas moratorium Ujian Nasional. Namun, terobosan Muhajdir ini belakangan tak mendapatkan restu dari Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla. Hal ini mengindikasikan UN akan tetap dilaksanakan sebagai standar penilaian anak didik di akhir masa sekolahnya.

Terkait moratorium yang digagas Mendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut berpendapat hampir sama dengan Wapres Jusuf Kalla. Disdik Garut menilai, UN tetap masih dibutuhkan untuk menguji anak didik di setiap sekolah.

“Hanya saja dibutuhkan regulasi baru agar materi ujian UN bisa sama dengan kurikulum yang ada di setiap daerah. Meski dinilai sebagai indikator kualitas pendidikan, UN belum mendorong kemampuan siswa secara utuh.” Ungkap Totong, yang merupakan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong.

Totong berpendapat, setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda. Kondisi ini mengharuskan pemerintah pusat bisa menyerahkan pembuatan soal UN ke setiap kabupaten/kota.

“Kebijakan pusat tetap jadi pedoman kami (Disdik Garut/ red.), tak jadi soal ada moratorium UN. Hanya saja lebih setuju ada UN sebagai evaluasi juga. Cuma dari segi materi itu yang harus ada penyesuaian,” ukatanya, Jumat ( 9/12/ 2016 ).

Dikatakannya, saat ini seluruh wilayah Indonesia menggunakan soal UN yang sama. Padahal kemampuan setiap daerah berbeda-beda.

“Memang sekarang UN tidak lagi jadi standar kelulusan siswa. Semuanya sudah dikembalikan lagi ke sekolah. Hanya saja tetap akan berdampak pada psikologis siswa,” tukasnya.

Diakuinya, hasil UN belum bisa jadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. UN juga belum mendorong kemampuan siswa secara utuh. Sulit untuk mendapat UN yang kredibel dan jauh dari kecurangan.

“UN juga mengerahkan sumber daya manusia yang besar tapi tak berimplikasi sama terhadap peserta UN. Padahal sejak 2007 sudah ada putusan pengadilan tinggi Jakarta untuk memerintahkan agar tingkatkan kualitas guru dan sarana sekolah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Diharapkannya ada regulasi tentang sistem pendidikan nasional. Evaluasi bisa dilakukan sekolah dan memiliki standar penilaian. Kemendikbud sendiri telah memberi opsi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebagai pengganti UN. Nantinya soal UASBN bisa dibuat di setiap daerah dengan konten yang diberikan pemerintah pusat sebesar 25 persen.

“Yang paling penting itu bukan hanya nilai saja. Aspek psikologis juga harus diperhatikan. Jangan sampai nilai besar tapi perilaku dan keterampilannya kurang, itu belum bisa dikatakan berhasil. Keberanian dan kedisiplinan siswa harus dibangun sejak dini agar memiliki kemampuan yang lebih selain dari mata pelajaran,” tandasya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Mahyar Swara, menilai harus ada keterkaitan antara evaluasi belajar UN dengan materi pelajaran di setiap sekolah. Saat ini UN dengan materi yang diberikan di setiap daerah kurang berkorelasi.

“Buat apa UN jika tak ada korelasi. Seharusnya soal bisa disusun di daerah. Evaluasi harus berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi Pemerintah harus mempertimbangkan ulang keberadaan UN,” kata Mahyar. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Khawatir Dampak Negatif HP, Disdik Garut Segera Berlakukan Pelarangan Pengunaan HP Bagi Pelajar di Sekolah

DISDIK, (GE).- Seiring perkembangan tekhnologi Hand Phone (HP) atau telfon seluler yang kian canggih dengan berbasis android, sebenarnya bermanfaat untuk komunikasi mobile. Namun, ternyata dampak negatifnya juga tidak sedikit, terlebih jika dipakai kaum muda seperti anak usia sekolah.

Baru-baru ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut mendukung aturan yang melarang pelajar membawa HP ke sekolah. Rencananya, pelarangan penggunaan HP secara sembarangan di sekolah akan disahkan dalam bentuk peraturan menteri pada September tahun ini (2016).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kabupaten Garut Totong, menegaskan, pihaknya akan memberlakukan larangan tersebut di seluruh sekolah Kabupaten Garut, bila aturan itu diimplementasikan. Dikuinya, selama ini penggunaan HP di kalangan pelajar justru lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya.

“Dampak negatif penggunaan HP memang banyak. Selain karena saat ini fitur HP yang kian canggih dengan berbasis android ini bisa disalahgunakan. Misalnya konten porno, penggunaan HP di kalangan pelajar juga kerap kali membuat malas belajar,” ungkapnya , Rabu (7/9/2016).

Ia mencontohkan, munculnya rasa malas ini terjadi saat pelajar cenderung keranjingan bermain game di HP. “Harusnya belajar, mereka malah jadi ketagihan bermain game seperti game online pada HP, atau mungkin menggunakannya untuk sekedar chatting yang tidak perlu. Semua itu memang membuat jadi malas belajar,” urainya.

Meski demikian, Totong mengakui bila sebenarnya penggunaan HP dapat diilakukan ke arah yang positif. Terlebih HP pada dasarnya merupakan sarana telekomunikasi.

“Banyak sisi positif sebenarnya. HP ini kan alat telekomunikasi, pelajar bisa saling berkomunikasi dengan orang tuanya, temannya, dan guru. HP juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar, dengan e-learning misalnya. Namun kenyataannya tidak demikian, justru HP sering digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dede Sutisna pun mengapresiasi rencana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana S Yembise, yang menggagas peraturan larangan membawa HP tersebut. Ia mendukung bila pelarangan itu bertujuan baik untuk pelajar.

“Kami mengapresiasi langkah dari bu menteri. Bila pelarangan ini bertujuan agar pelajar lebih fokus untuk belajar, kami mendukung. Kami juga akan memberlakukan peraturan itu di Garut jika sudah disahkan,” tukasnya. (Tim GE)***

Format SOTK Baru Pemkab Garut Mulai Menemukan Titik Terang

DENGAN semangat efisiensi dan efektivitas pemerintah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2016. Di dalamnya dituangkan perumusan baru Struktur Oorganisasi Tata Kerja (SOTK) baru di tiap pemerintahan Kabupaten atau kota. Nantinya, tiap Pemkab atau Pemkot agar mengefisiensikan dan mengefektifkan SKPD serumpun dan kedekatan karakteristiknya. Sementara nasib Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) nantinya akan dihilangkan. Namun khusus untuk UPTD Pendidikan masih dilakukan pengkajian berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK). Sejak aturan ini digulirkan, berbagai kontroversi menghiasi berbagai media massa. Pro dan kontra pun mulai berseliweran. Namun sampai berita ini diturunkan SOTK di Pemkab Garut mulai menemukan titik terang. Berbagai keterangan terkait perubahan SOTK telah berhasil “Kandaga” himpun. Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Alit Suherman, mengatakan ada enam faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan SOTK baru. Berdasarkan hasil kajiannya, dalam pembentukan SOTK baru semuanya harus mengacu pada efisiensi dan efektivitas. Jadi pemisahan SKPD yang serumpun dan kedekatan karakteristiknya yang paling pertama harus disatukan. Kedua, penentuan bidang dan jumlah kasi pada setiap perangkat daerah harus dicantumkan secara saklek di dalam Perda. Penentuan ini harus berlaku juga untuk penentuan Kasi di tiap kecamatan. Pasalnya, kata Alit, dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Garut, seluruh kecamatan tipeloginya A. Dirinya berharap penentuan kasi di tiap kecamatan harus berdasarkan analisa beban kerja. Selain itu, poin ke tiga berdasarkan kajiannya, menyangkut urusan wajib pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tiap wilayah. Menurutnya, urusan kependudukan ini sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian catatan ke empat, untuk Satuan Pendidikan Daerah dibentuk satuan pendidikan formal. Oleh karena itu, menurut Alit, fraksinya menilai tidak dibutuhkan lagi UPTD Pendidikan. Namun menurutnya, UPTD Pendidikan masih bisa dipertahankan jika ABK-nya rasional. Namun terlebih dahulu harus dibuatkan Perdanya. Selanjutnya ke lima, berkaitan dengan sekretariat Korpri harus dipertimbangkan kembali. Pasalnya, kedudukan Korpri tidak tercantum dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Catatan terakhir, berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang susunan perangkat daerah akan dibentuk Dinas Kebakaran. Namun karakteristik dinas tersebut memiliki kesamaan dengan Satpol PP. Jadi berdasarkan perumpunan urusan pemerintah dua dinas tersebut sebaiknya digabungkan menjadi satu dinas. Pasalnya memiliki karakteristik yang sama. Alit berharap, Pemkab Garut bisa memperhatikan beberapa catatan yang berhasil dikumpulkan timnya. Pasalnya, ia menilai enam hal tersebut dinilai krusial dalam penentuan SOTK baru. Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Garut, Natsir Alwi mengatakan, Pemkab Garut saat ini tengah merumuskan sistem organisasi tata kerja (SOTK) baru berdasarkan PP 18 Undang Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. “Sebanyak 32 urusan konkuren yang ada di Pemkab Garut divalidasi berdasarkan skorsing oleh kementerian. Penilaian dilakukan melalui sistem aplikasi komputer, Pemkab Garut sendiri hanya sebagai fasilitator dan menginfut data saja. Dalam SOTK baru tersebut jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperkirakan hanya berkurang satu dinas saja. Tidak ada perampingan secara signifikan,” tuturnya. Natsir mengaku, walupun adanya pengurangan jumlah dari 34 SKPD menjadi 33 SKPD, tidak ada pejabat eselon menganggur. “Sebenarnya ini adalah PP yang sangat hebat, memiliki nilai lebih. Namun jika ada pegawai yang merasa resah dengan peraturan ini mungkin saja karena kekhawatiran pergeseran posisi jabatan,” tambahnya. Lebih jauh Natsir memaparkan, sesuai UU Nomor 23/2014, dinas baru dibentuk apabila total skor variabel minimal 950. “Seperti DPPKA memiliki bobot skor 1.000 karena itu akan berubah menjadi dua dinas. Sedangkan dinas yang memiliki skor kecil akan digabung dengan dinas yang memiliki satu rumpun,” imbuhnya. Salah satu contoh lanjut Natsir, ada beberapa SKPD yang akan dipecah seperti Disnakertansos, Desperindag, Bina Marga, Pertacip. “Penggabungan dinas juga terjadi di Bidang kebudayaan sedangkan Dinas Pariwisata hanya menangani bidang pariwisata saja. Untuk Dispora sendiri tidak ada perubahan karena menginduk terhadap kementerian yang telah ada,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Heboh ! Wacana Full Day School, Ini Komentar Pejabat Disdik Garut

DISDIK, (GE).- Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, akan menggulirkan program baru, yakni full day school dalam pelaksanaan pendidikan dasar menuai kontoversi di tengah masyarakat.

Menanggapi wacana Mendikbud baru ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik, Totong, angkat bicara. Dikatakannya, pemerintah mesti mempertimbangkan beberapa hal sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan.

“Bila rencana pak menteri itu (full day school) jadi diterapkan, harus memertimbangkan berbagai hal. Sebab dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut memerlukan berbagai penunjang yang juga harus siap,” tuturnya , Selasa (9/8/2016).

Dijelaskannya, sejumlah bahan pertimbangan itu diantaranya adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang mesti memadai. Disamping itu, kebutuhan biaya penunjang lain seperti bekal makanan anak selama berada di sekolah juga harus dipertimbangkan.

Full day school ini artinya anak didik akan berada di sekolah sejak pagi hingga sore. SDM guru, fasilitas sekolah, dan mekanisme tata cara pelaksanaan di sekolah itu mesti dipastikan siap juga. Hal lain di luar sekolah misalnya adalah akan ada biaya tambahan yang dikeluarkan para orang tua, untuk bekal anak di sekolah. Tadinya kan anak itu siang makan di rumah, tapi nanti misalnya jadi di sekolah,” jelasnya.

Sebagai pejabat pemerintah, Totong sendiri menyatakan dukungannya dengan wacana Mendikbud ini. Alasannya, sistem baru itu dinilainya memiliki manfaat yang sangat banyak bagi pendidikan dan pengembangan karakter anak.

“Kami mendukung kebijakan tersebut, karena bagaimanapun juga rencana kebijakan full day school itu bermanfaat bagi pendidikan anak. Khususnya untuk menghindarkan kegiatan negatif pada anak di luar sekolah,” tukasnya.

Sistem itu, kata Totong, setidaknya membuat anak tetap berada di sekolah hingga para orang tua selesai bekerja pada sore hari. Keamanan dan pengawasan terhadap anak, menurutnya akan lebih optimal.

“Di sekolah ada bapak ibu guru, setelah pulang diawasi oleh orang tuanya. Bisa meminimalisir kegiatan negatif. Penataan pendidikan anak akan lebih bagus. Namun itu tadi, saya berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat memenuhi berbagai pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Jika ditanya apakah Garut siap, tentu sebagai pelaksana di lapangan kami harus siap. Tinggal nanti teknisnya bagaimana dari pemerintah, kami yang menjalankan,” papar Totong.

Totong mengakui jika full day school akan membuat beban guru bertambah. Namun, ucapnya, beban tersebut bisa membantu menambah tuntutan mengajar guru dalam satu pekannya.

“Saat ini, tuntutan mengajar guru di Kabupaten Garut itu minimal harus mengacu 24 jam dalam satu minggunya. Tuntutan tersebut mesti dipenuhi karena sebagai salah satu syarat sertifikasi. Sebenarnya, dengan sistem full day school, guru akan terbantu, karena memang saat ini masih banyak yang kurang tuntan mengajarnya,” katanya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar yakni SD dan SMP, baik negeri maupun swasta untuk menggunakan sistem full day school. Sistem full day school dinilai akan membangun karakter secara perlahan, dan menjauhkan anak dari perilaku negatif.

Sementara itu, Dadan (45) orang tua siswa di kawasan Karangpawitan Garut mengaku keberatan dengan kebijakan baru Mendikbud ini. Dadan menilai, sistem seharian di sekolah (full day school) ini dihkawatirkan akan membuat peserta didik mengalami kejenuhan berat.

“Saya apresiasi niat baik pemerintah ini ( full day school/ red.). Tapi, saya kira sistem ini tidak akan efektif, dan dikhawatirkan membuat jenuh peserta didik, bahkan gurunya sendiri kemungkinan bisa jenuh juga, apalagi gurunya tidak diberi tambahan honor. Tambah runyam nanti,” ungkapnya. (Tim GE)***