Raihan WTP Disangsikan, Bupati Garut Tantang Akuntan Periksa Keuangan Pemkab

GARUT, (GE).- Raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Pemkab Garut dari BPK RI mulai disangsikan banyak kalangan. Namun dengan tegas Bupati Garut Rudy Gunawan membantah jika predikat WTP yang diraih Pemkab Garut didapat lewat praktek sogok menyogok auditor BPK. Menurutnya, Garut meraih predikat WTP karena penyajian laporan keuangan pemerintahan yang baik, salahsatunya soal penataan asset pemerintah daerah yang beberapa tahun ke belakang terus jadi masalah.

Menurut Rudy, tidak mungkin BPK memberikan status WTP kepada Pemkab Garut jika laporan keuangan yang disampaikan tidak memenuhi standar. Karena, predikat WTP itu sifatnya terbuka dan nyata, bisa terlihat langsung dari laporan yang disampaikan.

“WTP itu nyata, kelihatan, silahkan diuji, diperiksa lagi laporan keuangan Pemkab Garut oleh akuntan-akuntan yang ahli,” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/05/2017)

Rudy menegaskan, bagi pemerintah daerah sendiri, sebenarnya predikat WTP tidak memberi keuntungan tersendiri. Namun, memang dari segi kredibilitas, penyelenggaraan pemerintah bisa disebut telah benar dengan adanya predikat WTP.

“Enggak ada reward apapun dari pemerintah pusat bagi daerah yang dapat WTP, DAU juga tidak nambah,” katanya.

Rudy mengakui, dari hasil pengujian lapangan oleh BPK, memang ada beberapa proyek yang ada temuan hingga harus ada pengembalian uang ke Negara. Namun, ketentuannya, jika pengembalian masih dibawah 2 persen dari nilai APBD, maka BPK masih bisa mengeluarkan predikat WTP.

“Garut ada pengembalian dari proyek sebesar Rp 8 miliar, yang paling besar dari proyek jalan di Talegong sampai Rp 1,6 miliar, tapi itu nol koma sekian persen dari APBD,” katanya.

Rudy menjamin, predikat WTP yang diterima Pemkab Garut dari BPK memang karena kinerja Pemkab Garut dalam menyusun laporan keuangan, terutama dalam melakukan penyelesaian masalah asset-asset pemerintah. (Farhan SN)***

WTP yang Diraih Pemkab Garut Mulai Disangsikan

GARUT, (GE).- Kabupaten Garut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun 2015 silam. Saat itu banyak kalangan yang menyangsikan raihan tersebut mengingat masih banyaknya kesemrawutan administrasi. Kecurigaan tersebut semakin menguat setelah beberapa bulan ditetapkan, Kabupaten Garut malah mendapat sanksi penangguhan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketua Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, menandaskan sejak awal dirinya meyangsikan berbagai penghargaan oleh Kabupaten Garut. Pasalnya, berbagai penghargaan yang diraih terkesan dipaksakan dan semata untuk pencitraan puncuk pimpinan.

“Raihan Adipura, WTP dan yang terakhir meraih Ciptapangripta saya curiga diraih bukan atas dasar prestasi. Jika melihat realita saat ini semua penghargaan lebih mengarah pada prestise pimpinan,” ujar Haryono, Senin (29/5/2017).

Kecurigaan itu muncul, kata Haryono, setelah berbagai penghargaan yang diraih Pemkab Garut tak ada kesesuaian dengan realita. Haryono mencontohkan, opini WTP dari BPK RI diraih Pemkab Garut dalam kondisi keuangan daerah yang karut marut.

“Bayangkan saja, beberapa bulan setelah WTP diterima Pemkab Garut, DAU malah ditangguhkan. Penangguhan tersebut merupakan sanksi akibat Pemkab Garut tidak membuat laporan ke Mendagri dan Saldo di Kas Daerah yang terlalu besar,” kata Haryono.

Sampai saat ini, kata Haryono, raihan WTP Pemkab Garut tak pernah masuk akal. Kecurigaan itu semakin kuat setelah operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (26/5/2017) lalu terkait dengan pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Haryono mengatakan, untuk meraih WTP Pemkab Garut harus membuat laporan keuangan yang diserahkan telah berbasis akrual dan terdiri dari tujuh komponen yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan Keuangan.

“Jangan-jangan raihan WTP Kabupaten Garut pun hasil main mata. Pasalnya jika dikembalikan pada tujuh standar penilaian tentunya Kabupaten Garut akan tereliminasi,” katanya.

Terkait hal itu, Haryono mengaku telah beberapa kali datang ke DPRD agar melakukan hak-haknya. Ia merinci, pada bulan Agustus 2016 dan 25 April 2017 dirinya datang ke DPRD untuk klarifikasi dan mendesak agar DPRD melakukan haknya. Namun sampai saat ini DPRD tak melakukan haknya.

“Logisnya, jika benar WTP itu diraih berkat kinerja tentunya tak akan ada sanksi bagi Pemkab Garut. Adanya sanksi penundaan DAU semakin menguatkan adanya indikasi main mata antara Pemkab Garut dengan pejabat berwenang di BPK RI terkait WTP yang diraih pada 2015 lalu,” pungkas Haryono. (Farhan SN)***