Dianggap Bermasalah, Diskop Garut Tutup 147 Unit Koperasi

GARUT, (GE).- Sebanyak 1.47 koperasi yang ada di Kabupaten Garut, kini sudah tidak dapat beroperasi. Pasalnya, koperasi-koperasi tersebut dianggap sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai koperasi.

Menurut Kepala Dinas Koperasi (Diskop), UMKM dan BMT Kabupaten Garut, Eko Yulianto, saat ini koperasi di Kabupaten Garut jumlahnya cukup banyak, mencapai 1.469 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.47 unit sudah tidak bisa melakukan kegiatan usaha, karena dianggap bermasalah yang berakhir dengan penutupan atau dilikuidasi.

Eko menjelaskan, rata-rata, koprasi yang bermasalah tersebut sudah tidak melakukan Rapat Aanggota Tahunan (RAT), selama 2 hingga 3 tahun. Selain dilakukan penutupan oleh pemerintah, ada juga koprasi yang memang tutup atas dasar kesadaran para pengelola dengan alasan sudah tidak mampuh lagi menjalankan koprasinya.

“Sebenarnya, pihak dinas sudah memberikan tenggat waktu selama 3 bulan kepada pengelola koperasi yang ditutup tersebut, untuk melakukan pembelaan atau perbaikan,” tuturnya, Senin (06/03/2016).

Dikatakannya, meski izin mendirikan koperasi tidak semudah seperti dulu, tetapi minat masyarakat Garut yang ingin mendirikan koperasi masih tinggi.  Hal ini terbukti sampai saat ini pengajuan untuk mendirikan koperasi yang berasal dari masyarakat.

“Beberapa koperasi di Garut memang bermasalah, namun banyak juga koperasi yang saat ini bisa dibilang maju dan bisa mensejahterakan anggotanya. Contohnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kecamatan Bayongbong, KUD Cikajang dan koperasi warga Desa Sirna Galih Karangpawitan yang sudah memberikan dana pinjaman senilai Rp 100.000.000 kepada anggotanya.” Bebernya.

Eko menghimbau, jika ada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi yang sesuai dengan aturan, dipersilahkan untuk mengirimkan surat ke Dinas koperasi. Selanjutnya akan diberikan sosialisasi mengenai pengelolaan koperasi yang benar.

“Jika sudah dianggap siap, pihak Dinas akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan dikirim ke Kementrian. Karena sekarang ini, perizinan mendirikan koperasi itu langsung dari Kementerian,” pungkasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.