Terkait Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM, HMI Garut Tuntut Pemkab Transparan

PEMKAB, (GE).- Puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kompleks perkantoran Pemkab Garut, Rabu (2/11/2016). Dalam aksinya kali ini, HMI menuntut transparansi terkait beberapa hal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Garut.

HMI menduga ada oknum pengawas PDAM yang bermasalah dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam aksinya, HMI Garut yang dipimpin Muchlis Munawar menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Garut. Salah satunya adalah menuntut transparansi tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan dewan pengawas PDAM Garut.

“Kita (HMI/red.) juga menuntut agar Bupati Garut selaku pemegang kepemilikan untuk segera memberhentikan oknum pengawas PDAM Garut yang bermasalah dengan hukum,” ujar Muchlis. (KIM)***

Editor: Kang Cep.

Insentif Terancam Ditunda, Ribuan Guru Honorer Ancam Duduki Pemkab Garut

KOTA, (GE).- Sejumlah guru honorer mengaku berang dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang akan menunda insentif mereka. Saat ini, keuangan Pemkab Garut devisit gara-gara Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ditangguhkan hingga empat bulan ke depan.

“Ini kabar buruk bagi kami. Masa insentif kami yang hanya Rp 100 ribu mau ditangguhkan hanya untuk menutupi kekurang gaji PNS,” kata Sekjen DPP Fagar Sukwan Garut, Makmul Arief, Selasa (30/8/2016).

Makmul menilai jika benar kebijakan ini dilakukan, ia menilai hati nurani pemerintah sudah tak ada. Ia berharap DPRD sebagai wakil rakyat jangan tinggal diam melihat kezholiman yang dilakukan oleh pemerintah.

Makmul mengaku, insentif dari pemerintah ini sangat dinanti oleh para guru honorer. Meski nominalnya kecil, namun tentunya bisa menyambung kebutuhan hidup mereka.

“Coba bandingkan, gaji PNS itu bisa sampai Rp 4 juta tiap bulannya. Sedangkan guru honorer hanya Rp 300 ribu ditambah insentif yang dibayarkan tiap semester,” ujarnya, saat ditemui di Kantor DPP Fagar Sukwan, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul.

Masih menurut Makmul, pembayaran insentif untuk Bulan Juli, Agustus dan September masih belum dicairkan. Jika wacana ini benar-benar dilaksanakan, tentunya harus lama lagi para guru honorer menunggunya.

Berdasarkan data yang dimiliki Fagar Sukwan Garut, seluruhnya guru honorer yang ada di Garut berjumlah 13 ribu. Namun yang mendapatkan insentif hanya 7 ribu orang.

Ia berjanji, dalam waktu dekat DPP Fagar Sukwan Garut akan menghadap Bupati dan Sekda. Tujuannya untuk mengklarifikasi pemberitaan ini. Jika memang ini sudah menjadi kebijakan Pemkab Garut, dengan sekuat tenaga DPP Fagar Sukwan akan memperjuangkan hak para guru honorer.

“Jangan salahkan kami jika 13 ribu guru honorer akan turun ke jalan menuntut hak insentif. Masa kebijakan pemerintah mengorbankan rakyat berpenghasilan kecil ketimbang PNS yang sudah mapan,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang guru honorer, Tototh A Fathah, mengaku akan mendukung langkah yang akan diambil DPP Fagar Sukwan. Bahkan jika harus turun ke jalan untuk berunjuk rasa ia siap.

“Ini hak kami, meski nominalnya kecil di mata Pemkab Garut. Namun sangat berarti bagi kami guru honorer,” kata Totoh penuh iba.

Dikemanakan nurani pejabat Pemkab Garut, kata Totoh, sampai harus mengorbankan rakyat berpenghasil kecil. Apakah tidak ada cara lain lagi selain menunda insentif guru honorer.

“Padahal saya baca di media massa, miliaran rupiah dana Pemkab Garut di depositokan di Bank. Kenapa tidak ditarik aja dulu dana itu. Bukan malah menunda insentif guru honorer,” ketusnya. Farhan SN***

Breaking News! Hari ini Ribuan Massa Gelar Unras di Pemkab Garut Menuntut Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Mundur dari Jabatannya

RIBUAN massa berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Garut, Senin (1/8/2016). Mereka menuntut agar bupati, wakil bupati dan sekda mundur dari jabatannya. Mereka menilai kebijakan mengusir Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pembangunan Pasar Wanaraja serta Pasar Limbangan telah merugikan rakyat. Farhan SN***

BREAKING NEWS : PascaTerbakar Dini Hari di Lokasi Pasar Limbangan Mencekam, Para Pedagang Melakukan Demonstrasi dengan Aksi Bakar-bakaran

LIMBANGAN,(GE).- Setelah terjadi kebakaran sekira pukul 01.45 WIB, Rabu (18/05/2016) dini hari, beberapa jam yang lalu di sekitar lokasi Pasar Limbangan mencekam. Para pedagang yang berlokasi di Lapangan Pasopati ini melakukan aksi demonstrasi yang menjurus pada anarkisme.

Sejumlah pedagang melakukan pemblokiran jalan utama dengan membakar ban ban bekas. Demikian diungkapkan Nia, salah seorang warga setempat, Rabu, (18/05/2016) pagi.

“Pokonnya mencekam. Padahal malam tadi telah terjadi kebakaran di pasar. Anehnya, pagi hari nya para pedagang malah berdemo dengan bakar-bakaran ban, dan memblokir jalan,” tutur Nia.

Hingga berita ini diturunkan, beberapa pihak terkait masih belum bisa dihubungi karena kondisinya masih sibuk dan menegangkan. Sementara itu, sejumlah aparat keamanan terpantau bersiaga di sekitar lokasi kejadian. (Tim GE)***

DPRD Garut Belum Tersentuh Tes Urine, Mahasiswa Jadi Curiga

TARKID, (GE).- Desakan masyarakat agar dilakukan test urine bagi kalangan pejabat pemerintahan Kabupaten Garut kini terus meningkat. Kali ini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut, yang mendesak  Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Garut, untuk segera melakukan tes urine bagi para anggota DPRD Garut.

Desakan PMII ini dilakukan melalui audiensi di aula BNNK Garut, Jalan Patriot, Kamis (28/4/2016), setelah sebelumnya menggelar orasi di Bunderan Simpang Lima, Tarogong Kidul dengan penjagaan ketat aparat keamanan.

Mereka mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) Garut, untuk segera melakukan test urine terhadap instansi pemerintah termasuk para Anggota DPRD Garut.

Ketua PMII Kabupaten Garut, Yogi, meminta pihak BNN tidak pandang bulu dalam melakukan test urine. Jangan sampai BNN melanggar intruksi presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan narkoba di Indonesia.

“Kenyataannya BNN Garut, tidak mampu dan tidak punya nyali dalam memberantas narkoba di Kabupaten Garut, termasuk melakukan tets urine pada anggota DPRD Garut. Untuk itu, Kami mendesak BNN Garut untuk segera melakukan test urine terhadap instansi pemerintah termasuk para legislatif,” tegasnya.

Menurut Yogi, dari hasil audensi dengan BNN Kabupaten Garut terungkap, belum dilaksanakannya test urine di lingkungan DPRD Garut, menurut Kepala BNN Kabupaten Garut, yaitu pihak DPRD Garut belum siap untuk dilaksanakan test urine.

“Terus terang saja kami juga sangat terkejut dengan adanya pernyataan Kepala BNN Garut seperti itu. Semestinya tidak mesti menunggu kesiapan, melainkan dalam melaksanakannya dengan mendadak. Kalau menunggu kesiapan sampai kapan pun tak akan siap. Saya jadi curiga, ada apa dengan DPRD Garut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Garut, Anas Saefudin menyatakan sudah memiliki rencana akan mengadakan test urine di beberapa instansi pemerintah termasuk dilingkungan DPRD Garut. Namun, Anas meminta media jangan dulu memberitakannya.

Dalam kesempatan itu pun, Anas mengungkapkan, belum dilaksanakannya test urine dilingkungan para wakil rakyat karena pihak sekretariatnya yang belum bersedia dilaksanakannya test urine tersebut.

“Sebenarnya kami sudah siap untuk melaksanakan test urine terhadap para anggota DPRD Garut. Namun karena belum ada kesiapan dengan alasan masih banyak kesibukan. Jadi test urine itu belum bisa dilaksanakan,” kata Anas kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya Kamis (28/4/2016).

Sementara itu, sampai berita ini dibuat belum ada tanggapan dari pihak sekretariat DPRD. Menurut informasi, sekretaris dewan, dan beberapa pejabat lainnya tengah menghadiri kegiatan di Jakarta.

Namun demikian, sebagaimana pernah diberitakan di media ini sebelumnya, pihak pimpinan DPRD menyatakan dukungannya terhadap rencana BNNK Garut untuk melakukan test urine bagi kalangan pejabat, termasuk para anggota DPRD sendiri. “Kami sangat mendukung rencana test urine di kalangan anggota dewan. Kami siap, kapan saja,” ujar Wakil Ketua DPRD Garut, Dadan Hidayatulloh, di media ini sebelumnya. (Slamet Timur)***

Honorer K2 Tunggu Jokowi Tiga Hari di Depan Istana, Akhirnya Pingsan

JAKARTA,(GE),- Puluhan ribu honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah terus melakukan perjuangannya untuk menjadi PNS. Belum lama ini mereka kembali menggelar aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta. Perjuangan para honorer yang ingin bertemu langsung presiden Jokowi kembali kandas.

Selama aksi berlangsung, puluhan ribu honorer harus bermandi keringat, menahan dahaga, lapar dan tak sedikit yang jatuh pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi demonstrasi yang dilakukan selama 3 hari ini (10-12/02/2012) kembali harus menelan kekecewaan, harapan bertemu presiden pun gagal.

Salah seorang peserta aksi asal Garut menegaskan, bahwa tuntutan tetap agar K2 diangkat menjadi CPNS. Namun, harapan itu masih terus menjadi tanda tanya besar, karena hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan kepastian.

“Presiden  Jokowi belum merespon untuk bertemu tim 9, delegasi massa yang dikoordinir Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I),” tukasnya.

Sementara, beberapa perwakilan Honorer K2 Asal Garut, Adeng Sukmana, Irpan Ripani, Ucu Nursamsu, dan Cecep Kurniadi, mengatakan, beberapa peserta aksi ada yang sampai pingsan.

“Yang pingsan itu diantaranya mungkin akibat tak kuat menahan rasa lapar. Mereka bermodalkan nekad datang ke Istana Negara dengan penuh harapan ingin berjumpa pak Presiden”.Ujar Adeng Honorer asal  Garut.

Dikeluhkannya, ia bersama rekan-rekannya mengaku sudah jenuh, merasa dipermainkan oleh Men PAN RB yang tempo hari berjanji manis, namun janjinya kemudian diingkari sang mentri.

Sebelum bubar, massa honorer K2 yang mendapat pengawalan aparat ini dengan serius menyimak beberapa pesan dari para orator seperti, Alteria Dahlan, Sulistiyo, dan Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih.

Dihadapan puluhan ribu demonstran K2, Titi menginformasikan, bahwa dirinya hanya bisa bertemu Mensesneg Pratikno yang menjanjikan akan mengatur jadwal pertemuan delegasi honorer K2 dengan Presiden Jokowi.

”Insya Allah kami akan  diterima Presiden Joko Widodo pasca lawatan ke Amerika. Hanya itu janji Mensesneg,” kata Titi. (TAF Senapati) ***

Anggota Komisi IX DPR-RI Dukung Honorer K2 jadi PNS

JAKARTA, (GE),-  Ribuan guru honorer K2 (Katagori 2) hingga saat ini masih terus memperjuangkan haknya untuk menjadi PNS. Bahkan, pada Rabu (10/02/2016) kembali menggelar aksinya di depan Istana Negara. Para guru honorer ini berdatangan dari berbagai pelosok tanah air, seperti dari Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Karawang hingga Pandeglang.

Hingga hari Kamis (11/02/2016)  ribuan guru honorer K2 dari beberapa wilayah seperti Maluku, Papua, Kalimantan, Sumatra dan Jawa Barat masih bertahan di Jakarta untuk mendapatkan kejelasan nasibnya dari Presiden Jokowi.

Koordinator Daerah Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi, S.Pd menyebutkan dukungan dari anggota DPR RI terus mengalir. Salah satu dukungan datang dari Komisi IX DPR RI, yang diwakili anggotanya asal Partai Demokrat, Hj. Siti Mufattahah ikut.

“Ya, dukungan untuk K2 terus mengalir, salah satunya dari Komisi IX DPR-RI. Salah satu anggota DPR-RI yang intens mendukung kami diantaranya Ibu Hj. Siti Mufattahah. Dalam aksi ini juga beliau turut melakukan orasi,” ungkapnya.

Dalam aksi kali ini juga beberapa tokoh turut memberikan dukungan, semisal Arteria Dahlan dan Ketua PB PGRI Sulistiyo. Siti Mufattahah menyebutkan bahwa Kemen PAN RB hanya memberikan janji manis belaka.

“Insya Allah, saya akan mendukung perjuangan K2 untuk diangkat menjadi PNS semampunya,” tandasnya.

Dikatannya, meski para honorer K2 terutama Tim 9 harus menelan kekecewaan karena tak bisa bertemu dengan presiden Jokowi, Komisi IX berjanji akan tetap mendukung perjuangan Honorer K2. Sementara itu, Ketua DPP Fagar Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi S,Pd., menyebutkan sebagai bentuk dukungan parlemen, sejumlah anggota legislatif telah melakukan rapat antar fraksi.

“Hasilnya seluruh fraksi di DPR-RI  tetap pada kesimpulan rapat kerja dengan Men PAN –RB Yudy Crisnandi yang telah digelar pada 15 September 2015 lalu. Artinya, pemerintah harus mengangkat Honorer K2 secara bertahap,” jelasnya.

Di tempat yang sama, perwakilan honorer K2 Korda Kabupaten Tasikmalaya yang juga Ketua Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia Provinsi Jabar, Engkos menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para anggota legislatif di Senayan yang telah memberikan dukungannya.

“Khususnya kepada Ibu (Hj Siti Mufattahah) kami ucapkan terima kasih, tampaknya hanya beliaulah yang mendukung kami kami ini. Walau ditengah kesibukannya sebagai anggota legislative, ibu selalu menyempatkan memberikan dukungan pada kami,” tandasnya. (TAF Senapati)***

Kecewa Tak Digubris, Pedagang Pasar Limbangan Tunggu Bupati Rudy Tanggal 27 Januari

PEMKAB, (GE).- Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) Basar Suryana, mengaku sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Garut dan Pemkab Garut. Namun mengaku tak digubris Pemkab Garut.

Saat itu, Basar menilai pembangunan pasar sudah merusak sumber air warga. Pasalnya PT Elva Primandiri selaku pengembang menggunakan sumur artesis.

“Kami meminta kepada Bupati untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya mengumbar janji,” ujar Basar saat berunjuk rasa di kawasan Bundaran Simpang Lima, Selasa (19/1/ 2016).

Basar bersama pedagang lainnya, menuntut Pemkab Garut untuk segera melaksanakan putusan PTUN dan Ombudsman terkait penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan di Pasar Limbangan.

Hingga saat ini PT. Elva Primandiri selaku pengembang tak mengindahkan putusan tersebut. Pembangunan pasar pun masih dilakukan. Padahal Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut telah mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kami sangat kecewa dan melayangkan permohonan ke Bupati untuk tindak lanjut putusan PTUN,” ucapnya.

Basar melanjutkan, P3L menunggu kedatangan Bupati pada 27 Januari tahun ini (2016) untuk datang ke Limbangan. Selain itu, P3L juga meminta kepada dewan untuk menetapkan status quo pembangunan pasar.

Teten Winarsa (45), warga Kampung Sindanganom, Kecamatan Limbangan, mengatakan sejak pembangunan dimulai tidak ada izin yang diajukan kepada warga. Ditambah saat ini masalah artesis dan tempat sampah tidak diurus pihak pengembang.

“Selain itu masalah parkir juga tidak diperhatikan. Jangan sampai halaman warga jadi tempat parkir,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Deden Sopian, berjanji akan mendorong Bupati untuk segera mendatangi warga Limbanhan. Komisi B pun akan segera turun ke lapangan sebelum tanggal 27 Januari.

“Kami akan melihat lokasi sampah yang mengganggu dan pengeboran artesis. Dari hasil pertemuan dengan pedagang, rekomendasi yang akan diajukan ke eksekutif harus sesuai aturan. Jika IMB nya dicabut harus diberhentikan pembangunan,” jelasnya. (Tim GE)***