Khawatir Dampak Buruk Industri, Warga Cijolang Tolak Rencana Pembangunan Pabrik Sepatu

GARUT,(GE).- Khawatir akan dampak buruk pembangunan kawasan industri, warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GM PEDE) melakukan aksi penolakan rencana pembangunan industri sepatu di wilayah Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Senin (30/10/17).

“Keberadaan pabrik akan merusak geografis wilayah desa kami yang merupakan pegunungan dan perbukitan serta pesawahan,” kata Koordinator GM PEDE, Syaid Mubarok.

Ditegaskannya, keberadaan pabrik akan merusak lingkungan, seperti mencemari kualitas air bahkan memperburuk kualitas air sungai, khususnya aliran Sungai Cisaat yang menjadi irigasi terbesar untuk mengairi areal pertanian di kawasan Limbangan.

“Selain merusak lingkungan,  keberadaan industri juga akan berdampak buruk pada sektor lainnya yaitu sosial, dan budaya yang selama ini sudah terjaga baik di Desa Cijolang,” katanya. (Tim GE)***

Tuntut Bupati Sediakan Rumah Tinggal Baru, Korban Pergerakan Tanah Cisompet Turun ke Jalan

GARUT, (GE).- Menuntut janji Bupati Garut, Rudy Gunawan, ratusan korban pergerakan tanah yang terjadi di Cisompet, wilayah selatan Kabupaten Garut pada Februari 2016 lalu, gelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Garut, Kamis (24/8/2017). Mereka menuntut pemerintah segera memenuhi janjinya untuk menyediakan rumah tinggal baru.

Para demonstran itu merupakan warga yang berasal dari Kampung Sawah Hilir, Desa Sindangsari, Cisompet, Garut. Menurut Ipin (63), salah seorang peserta aksi, demonstrasi ini merupakan reaksi karena pemerintah tak kunjung merealisasikan janjinya.

“Sudah 18 bulan kami tinggal di Hunian Sementara (Huntara). Sekarang kami ingin meminta kepastian, apakah pemerintah akan memberikan kami rumah baru sesuai janjinya, atau membiarkan kami hidup selamanya di huntara,” tuturnya.

Diungkapkannya,sejak mereka menjadi korban pergerakan tanah, bantuan kini tidak lagi mengalir. Bantuan-bantuan tersebut hanya datang hingga tiga bulan setelah kejadian.

“Memang dulu banyak yang datang (bantuan), bahkan diserahkan secara seremoni. Tapi sekarang tidak ada lagi. Kami minta santunan Rp 10 juta per keluarga,” harapnya.

Setelah menyuarakan aksinya di depan kantor Bupati Garut, massa kemudian melanjutkan aksinya menuju gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. (Memphis/ Andri)***

BREAKING NEWS : Meninggalnya Roja Picu Demonstrasi dan Perusakan Kantor Leasing di Kawasan Pameungpeuk

GARUT, (GE).- Ratusan massa melakukan aksi demonstrasi hingga merusak sebuah kantor perusahaan leasing di kawasan Garut Selatan. Sebelumnya, amuk masa ini dipicu kabar meninggalnya anak seorang nasabah yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Kabar meninggalnya nasabah ini diduga akibat dikejar-kejar oknum debt collector. Kabar ini begitu cepat tersebar melalui broadcast sehingga memicu aksi demontrasi massa yang berujung anarkis, Selasa (11/4/2017).

Saat aksi berlangsung, ratusan orang pendemo merusak kantor Adira Finance Cabang Pameungpeuk, Jalan Raya Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jabar, (11/4/2017). Kejadian amuk massa ini berlangsung sekira pukul 11.00 WIB.

Akibat kejadian ini, beberapa bagian kantor rusak terkena lemparan batu dan benda keras. Sejumlah barang dan dokumen pun kantor  tampak hangus terbakar.

Kapolsek Pameungpeuk AKP Saefullah membenarkan kejadian tersebut. “Betul ada perusakan kantor. Beberapa dokumen dan ATK (alat tulis kantor) milik perusahaan Adira juga dibakar massa,” kata Saefullah saat dihubungi ‘GE’, Selasa (11/4/2017).

Menurutnya, kelompok massa yang melakukan aksi tersebut diduga kesal dengan adanya kabar penarikan motor secara paksa oleh orang yang diduga debt collector . Massa diduga terprovokasi tindakan oknum debt collector yang mengakibatkan meninggalnya Roja (15) sang pemilik motor.

“Jadi pada saat itu Roja berboncengan dengan Jajang, dikejar-kejar petugas debt collector. Kendaraan sepeda motor yang ditumpangi nasabah terjatuh hingga meninggal dan Jajang terluka,” tutur Saefullah.

Menurutnya, kecelakaan tersebut, tepatnya terjadi di Jalan Raya Cieurih, Desa/Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Minggu (2/4/2017) lalu.

Ratusan polisi dari Polres Garut dan polsek setempat dikerahkan untuk meredam emosi massa. Di lokasi, personil kepolisian menyebutkan telah menyelamatkan uang senilai Rp 60 juta dan 46 lembar BPKB milik perusahaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat kemanan setempat bersama anggota Polres Garut masih menjaga ketat lokasi kejadian. (ER)***

Editor: Kang Cep.

“Keukeuh” Ingin Jadi PNS, Ribuan Guru Honorer Gelar Aksi 232

JAKARTA, (GE).- Perjuangan para guru honorer seolah tak pernah padam. Baru-baru ini ribuan honorer se Indonesia kembali melakukan aksinya yang mereka sebut “Aksi Honorer 232.”  Dengan agenda tuntuntan yang sama seperti aksi aksi sebelumnya, beberapa hari yang lalu unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kemenpan RB. Kamis (23/02/2017).

Tuntutan para pengunjuk rasa “keukeuh” meminta agar pemerintah mengangkatnya menjadi seorang PNS tanpa tes. Disamping itu para honorere juga menuntut dibatalkankannya PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan melanjutkan Revisi UU ASN.

Dalam aksi kali ini, Politisi Demokrat Hj. Siti Mufattahah, yang baru tiba dari Garut,  langsung menemui para peserta aksi 232. Dalam orasinya di hadapan ribuan massa honorer. Hj. Siti menyampaikan dukungannya kepara para honorer, serta berjanji mendorong pemerintah khususnya Kemen PAN RB untuk memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana.

“Sangat pantas bila merevisi kembali substansi dari PP tentang PPPK. Saya akan berupaya mendorong agar honorer yang masa kerjanya sudah lama tidak perlu untuk ditesting ulang. Sebaiknya pengalaman dan masa kerja menjadi bahan pertimbangan dan pengecualian.” Tutur Siti, saat menyampaikan oraisnya di hadapan ribuan peserta aksi, Kamis (23/2/2017).

Orasi Hj.Siti Mufattahah yang nerupakan salah seorang anggota Komisi IX DPR RI itu, disambut hangat peserta aksi. Saat orasi dan setelahnya, Hj. Siti mendapatkan aplaus dari para demonstran yang mayoiritas datang  dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Terang saja, suasana saat itu menjadi riuh rendah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, komunikasi dan informasi publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN RB) Drs.Herman Suryatman, M.Si., mengaku prihatin dengan apa yang menimpa pada guru nonorer selama ini.” Kami sebenarnya prihatin terhadap para honorer eks Kategori II ini, ” tukasnya .

Dijelaskannya, saat ini mekanisme pengangkatan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), masih mengacu pada Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 (UU ASN) .

“Oleh karenanya, saat ini pemerintah tengah bersiap meluncurkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) . Dalam PP tersebut, ASN hanya mengenal PNS dan PPPK. Untuk itu bagi yang berusia 35 tahun ke bawah bisa mengikuti testing CPNS secara online. Sedangkan bagi yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi PPPK .” Jelasnya.

Ditambahkannya, khusus untuk keduanya dikembalikan kepada daerah. Apakah daerah membuka formasi atau tidak. Bila daerah mengusulkan formasi berdasarkan analisis jabatan, maka mereka berkesempatan mengikuti seleksi CPNS yang dibawah 35 dan PPPK untuk yang berusia 35 keatas.

Terkait dengan adanya revisi Undang Undang ASN yang diparipurnakan tanggal 23 Januari 2017 oleh DPR RI. Herman menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih belum menyetujui adanya Revisi UU ASN. Pasalnya, presiden belum menandatangani surat untuk membahas melalui panitia khusus bersama DPR RI terkait Revisi UU ASN itu.

“Selain itu, turunan dari UU ASN saja terdapat setidaknya 19 Rancangan Peraturan pemerintah yang masih dibahas di Kemanpan RB. Sementara yang terkait dengan PPPK saat ini sudah selesai diharmonisasi dan sudah berada di Sekretariat negara (Setneg).” Urainya.

Menanggapi hal itu, Kusnadi (47), salah seorang peserta Aksi asal Garut menyayangkan sikap pemerintah. Ia mempertanyakan, kenapa tidak memperhatikan Honorer yang usia dan masa pengabdiannya sudah lama.

“Sangat disayangkan, saya sendiri mengabdi menjadi guru honorer sudah puluhan tahun. Masa dirinya harus menyandang status pensiunan honorer.” keluhnya.

Kusnadi menilai, Pemerintah kurang adil dan bijaksana dalam menyikapi kondisi honorer di lapangan. Pengabdiannya selama puluhan tahun tseolah ridak dianggap sama sekali. Padahal, menurutnya tugas dan kewajiban honorer sama saja dengan yang menyandang status PNS.

” Kami ini sudah diuji dengan berbagai kurikulum. Mulai dari KBK, KTSP hingga Kurtilas. Kami juga sudah diuji dengan UKG, bahkan ada yang sudah tersertifikasi pengalaman mengajar dan pendidikan mumpuni dari berbagai universitas. Sungguh menyakitkan, semua itu sama sekali tidak dianggap berkualitas oleh pemerintah, masa bakti kami bahkan nyaris dianggap tidak ada.” Tuturnya, seraya menitikan air mata. (TAF Senopati) ***

Editor: Kang Cep.

Dinilai Tak Miliki Izin, Ratusan Jamaah Masjid Agung Tuntut Pameran HJG Ditutup

GARUT, (GE).- Usai shalat Jumat, massa jamaah Masjid Agung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pendopo Garut. Jumat (24/2/2017). Seratusan orang massa yang tergabung dalam Forum Jamaah Masjid Agung ini menuntut Pameran Hari Jadi Garut (HJG) ke 204 yang digelar persis halaman Masjid Agung Garut ini segera ditutup.

Massa menilai tidak semestinya pemerintah menggelar Pameran di halaman masjid. Mereka menegaskan bahwa kompleks masjid seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan masjid.

“Jelas, kami sebagai jamaah Masjid Agung Garut, menuntut pemerintah untuk segera menutup pameran HJG ini. Pameran ini tidak memiliki izin dan rekomendasi dari kami (pengurus masjid/red.),” tutur Ade Sumarna, yang merupakan koordinator aksi.

Menanggapi tuntutan demonstran, Sekertaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman menyampaikan permintaan maafnya kepada para jamaah Masjid Agung. Dikatakannya, pemerintah berjanji akan segera merealisasikan tuntutan jamaah, menutup pameran tersebut hari ini juga (Jumat/ 24/2/2017).

” Insya Allah akan kita bongkar malam nanti. Pameran Hari Jadi Garut ini akan ditutup,” katanya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para jamaah mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwista (Disbudpar) Kabupaten Garut yang bertindak sebagai panitia penyelenggara, untuk segera menutup pameran yang telah digelar sejak 22 Februari (2017) .

Disamping itu, masa juga menuding pemerintah menyelenggarakan pameran ini tanpa adanya rekomendasi dari pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Agung Garut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait tudingan periizinan dari pihak pengelola Masjid Agung, Disbudpar Kabupaten Garut, selaku panitia pameran, enggan dimintai keterangan.

Meski pemerintah akan segera menutup pameran ini, namun dari pantauan Tim GE hingga Jumat sore (24/02/2017) aktivitas di dalam pameran masih terus berlangsung. Bahkan pengunjung tampak semakin banyak mendatangi areal pameran. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Dinilai Belum Realisasikan Janjinya, GMNI Tuntut Bupati Mundur

GARUT, (GE).- Dinilai banyak janji politik yang belum terealisasikan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut menuntut mundur Rudy-Helmi.  Aksi para mahasiswa ini digelar di gedung DPRD Garut, Jumat (10/2/2017).

Sebelum mendatangi gedung DPRD, saekelompok mahasiswa ini terlebih menggelar orasi di kawasan Bundaran Simpang yang berlokasi tak jauh dari kompleks Pemkab Garut. Selain berorasi, mereka juga membagikan selebaran berisi tuntunan mundur kepada Rudy-Helmi dari jabatannya.

Abdul Wahid, yang merupakan korlap dalam aksi ini  menyebutkan hingga menjelang berakhirnya jabatan, Rudy dan Helmi belum mampu menempati janji-janji politiknya yang mereka ucapkan saat kampanye dulu.

“Persoalan yang ada di Kabupaten Garut saat ini baik persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini menandakan ketidakmampuan Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugasnya,” kata Wahid.

Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati harus bertanggung jawab dengan tidak terealisasinya janji-janji politik mereka.

“Untuk apa kita pertahankan kalau kinerjanya tidak memuaskan serta tak melaksanakan komitmen berupa janji-janji politik yang sebelumnya mereka ucapkan. Tentunya kami menuntut agar Bupati dan Wakilnya mau bertanggung jawab atas janji dan realisasinya dengan cara mundur dari jabatannya,” tukasnya.

Diungkapkannya, ketidakhadiran Bupati Rudy Gunawan dalam audensi yang telah beberapa kali digelar GMNI, semakin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Rudi Gunawan dan Helmi Budiman tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Sudah tiga kali kita turun ke jalan untuk mempertanyakan pertanggung jawaban atas janji-janji politik Rudy dan Helmi akan tetapi mereka sama sekali tidak menanggapinya,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Himpunan Santri Garut Gelar Aksi Damai, Tuntut LSM GMBI Dibubarkan

GARUT, (GE).– Diperkirakan ribuan santri yang tergabung dalam Himpunan Santri Garut (Hisgar) menggelar aksi damai di sejumlah titik di Kabupaten Garut. Para santri , yang didominasi pemuda ini menuntut agar LSM GMBI dibubarkan.

Lukmanul Hakim, Koordinator Lapangan Hisgar, disela-sela aksinya menegaskan, bahwa tuntutannya tersebut bertujuan untuk menjauhkan imej premanisme di daerah, khususnya di Garut.
“Garut terkenal sebagai kota santri, kota ulama. Bukan kota premanisme,” tegas Lukman , serya disambut pekik takbir rekan-rekannya. Jumat (20/1/2017).

Tak hanya menuntut GMBI dibubarkan, ribuan santri itu juga meminta Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya. Menurut Lukman, Kapolda telah terbukti membiarkan LSM GMBI melakukan penganiayaan terhadap anggota FPI dan merusak mobil saat mengawal pemeriksaan Ketua FPI, Rizieq Shihab.

“Kapolda tidak adil dalam melaksanakan tugasnya, karena melindungi dan membiarkan GMBI melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami pun meminta Kapolda dicopot,” tandasnya.

Sementera itu, Ruhiyat, salah seorang peserta aksi menyebut jumlah massa santri mencapai 1.300 orang lebih. Menurutnya, ribuan santri itu berasal dari sejumlah pesantren di berbagai wilayah Kabupaten Garut.

“Jumlah santri yang terdaftar ikut aksi ini mencapai 1.300 orang. Mereka berasal dari berbagai pesantren di beberapa wilayah, seperti dari Kecamatan Pangatikan, Bayongbong, dan lainnya,” jelas Ruhiyat.

Selain dua tuntutan itu, para santri ini juga menyampaikan 10 tuntutan lain. Dalam aksinya, para santri memulainya dengan melakukan longmarch dari lapangan Alun-alun Kabupaten Garut.

Massa kemudian berkumpul di kawasan Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, untuk selanjutnya meneruskan aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

FASG Tuntut Tertibkan Ormas-LSM yang Tak Jelas

GARUT, (GE).- Forum Aliansi Santri Garut (FASG) menuntut pemerintah Kabupaten Garut untuk menertibkan ormas-ormas yang tidak jelas di Garut. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut justru bisa menjadi akar pemecah belah bangsa.

Di Kabupaten Garut sendiri tercatat ada lebih dari 300 organisasi masyarakat (Ormas) yang resmi terdaftar di Pemerintah, dan setidaknya ada 200 ormas yang masih samar.

“Kami di sini memohon kepada pemerintah untuk menertibkan ormas-ormas yang tidak jelas datanya, tidak jelas sekretariatnya, dan tidak jelas AD-ARTnya. Karena itu justu bisa memecah belah NKRI,” ucap Jejen Jaenudin, salah seorang peserta aksi, Rabu (18/01/2017) siang.

Selain menuntut pembubaran ormas dan LSM tak jelas, dalam aksinya FASG juga berharap agar Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Anton Charliyan, untuk melanjutkan semua proses hukum yang sedang berjalan, dan tidak mudah diintervensi oleh sekelompok golongan.

“Kami juga mendukung penuh Kapolda Jabar, untuk meneruskan semua proses hukum yang sedang berjalan, jangan mudah terpengaruh oleh golongan-golongan tertentu,” tandasnya. (Kim)***

Editor: Kang Cep.

Warga Blokade TPA Pasirbajing, Ratusan Ton Sampah Menumpuk di Perkotaan

GARUT, (GE).- Ratusan warga Leuweung Tiis yang bermukim di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, kembali memblokade dan menutup pintu gerbang TPA Pasir Bajing.

Aksi warga ini merupakan protes mereka terhadap kebijakan Pemkab Garut, yang dinilainya mengabaikan perjanjian yang telah disepakati bersama.

” Kami bersama warga lainnya menolak dan melakukan penutupan jalan yang menuju TPA Pasirbajing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemkab Garut, yang telah mengkhianati warga selama 25 tahun lalu,” ungkap Dede salah seorang perwakilan warga, Senin (2/1/2017).

Menurutnya, kesepakatan bersama dengan Pemkab Garut, hingga saat ini belum ada solusi yang sangat tepat. Bupati Garut, Rudy Gunawan, sebelumnya pernah berjanji, jika aktivitas pembuangan sampah ke TPA Pasir Bajing, akan dilakukan hingga akhir bulan Desember 2016 lalu. Namun pada kenyataannya Pemerintah masih tetap menggunakan TPA Pasir Bajing sebagai tempat pembuangan akhir.

” Kami menuntut, agar pemkab Garut untuk tidak lagi menggunakan TPA Pasir Bajing sebagai tempat pembuangan akhir sampah lagi,” tandasnya.

Dikatakannya, meski demikian warga tetap akan memberikan tenggak waktu  pada pihak Pemkab Garut, untuk menjadikan TPA Pasir Bajing sebagai tempat sementara pembuangan akhir sampah.

” Kami akan memberikan waktu kembali pada Pemkab Garut selama 3 bulan lamanya, sampai benar-benar Pemkab memiliki kembali lahan untuk dijadikan TPA.  Ingat kami tidak mau lagi diberikan angin segar, hanya tiga bulan lamanya saja,” tegas Dede.

Dalam aksi ini warga Leuweung Tiis juga menuntut pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka, yaitu dengan menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 1 Hektare.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Suparman, mengatakan, pihaknya, berjanji akan mengawal apa yang menjadi keinginan warga. Namun pihaknya juga tetap akan meminta pertimbangan warga untuk membuka kembali jalan menuju TPA.

” Bayangkan sebanyak 12 truk pengangkut sampah tidak bisa beroperasi membuang sampah, yang berada di Kabupaten Garut,” ujarnya.

Dikatakannya, selama tidak dibukannya jalan menuju TPA Pasir Bajing, sebanyak 200 an ton sampah setiap hari tidak bisa diangkut. Hal ini terjadi karena di Kabupaten Garut tidak memiliki lagi TPA.

” Memang tidak ada perjanjian dengan warga, hanya saja Pemkab Garut, melihat kalau TPA Legok Nangka yang berada dengan perbatasan Bandung, akan bisa dipergunakan pada tahun 2017 sekarang ini. Sehingga warga menuntut Pemkab untuk tidak lagi membuang sampah ke TPA Pasir Bajing,”

Dijelaskannya, selain banyak sampah yang tidak terangkut karena adanya aktivitas penutupan jalan. Banyak warga Garut juga yang melakukan komplain, juga banyak sampah yang menumpuk di setiap jalan atau TPS.

” Kami akan menunggu keputusan Kepala Daerah untuk kembali melakukan negosiasi dengan warga Kampung Leuweungtiis, yang berada di sekitar TPA Pasirbajing,” kata Asep. (Kim)***

Editor: Kang Cep.

Warga Leuweung Tiis Tuntut TPA Pasir Bajing Ditutup

GARUT, (GE).- Puluhan warga Kampung Leuweungtiis, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, kembali menutup secara paksa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing yang tak jauh dari Kampung mereka, Rabu (28/12/2016).

Warga yang didominasi kaum ibu serta anak-anak tersebut menutup jalan masuk ke TPA dengan spanduk. Akibatnya, tak satupun truk sampah bisa masuk areal TPA .

Aksi warga ini pun langsung dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Aji Sekarmaji. Namun, upaya penjelasan dari Kadis LHKP tersebut tidak diterima oleh warga. Warga pdan demonstran keukeuh menuntut TPA Pasir Bajing segera ditutup.

Warga berdalih, karena sebelumnya Bupati Garut, Rudy Gunawan telah mengeluarkan surat bernomor 658.1/1955/DLHKP, yang salah satu poinnya menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) akan merelokasi TPA Pasir Bajing ke tempat lain. Dan tempat baru harus sudah berfungsi Januari 2017.

Dengan adanya kasus ini, memasuki tahun 2017, Kabupaten Garut terancam tidak punya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pasalnya, Bupati Garut Rudy Gunawan telah mengeluarkan surat bernomor 658.1/1955/DLHKP tertanggal 24 Juli 2015 perihal penataan lokasi TPA Pasir Bajing.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Aji Sekarmaji, pendemo mengakui, Pemkab memang belum bisa memindahkan TPA Pasir Bajing karena mekanisme yang ada di pemerintahan.

“Kami harap agar warga membuat surat resmi kepada Bupati Garut yang isinya menagih janji Bupati Garut terkait penutupan TPA Pasir Bajing.” Tukasnya.

Menurut Aji, pihaknya sendiri telah berupaya melakukan pengelolaan TPA Pasir Bajing secara maksimal. Misalnya untuk meminimalisir dampak dari keberadaan TPA, seperti bau dan asap akibat sampah yang terbakar.

Meski telah mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas LHKP, warga tetap menuntut agar TPA Pasir Bajing ditutup karena warga sudah tak kuat menahan dampaknya.

“Kita sudah tidak mau lagi janji-janji bupati, pokoknya harus ditutup,” jelas Marni (50) warga Kampung Leuweung Tiis Desa Sukaraja. (Ari)***

Editor: Kang Cep.