Rp 37 Miliar ADD Belum Bisa Dicairkan

GARUT, (GE).- Sebanyak 20 persen sisa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016, hingga saat ini belum bisa di serap oleh semua Desa yang ada di Kabupaten Garut. Dana yang seharusnya cair di penghujung tahun 2016 dan merupakan pencairan di termen ke-3 tersebut sangat di harapkan oleh masyarakat, terutama para perangkat Desa, karena di dalamnya termasuk dana yang di peruntukan sebagai penghasilan tetap (Siltap) para perangkat Desa.

Saat ditemui di kantornya, Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Margiyanto, membenarkan jika sisa anggaran tersebut memang belum cair. Saat ditanyakan alasannya, margiyanto menjawab bahwa itu semua merupakan dampak dari di tangguhkannya Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016.

Selain adanya kebijakan penangguhan dana alokasi umum yang terjadi di Kabupaten Garut, belum adanya dana bagi hasil (DBH) hingga akhir tahun 2016 di Kabupaten Garut itu sendiri, merupakan faktor lain yang menjadikan sisa anggaran ADD tahun 2016 belum bisa di cairkan. Margiyanto menambahkan, menurut Undang-undang desa, sumber ADD itu merupakan 10 persen dari dana alokasi umum, di tambah dengan dana bagi hasil.

Oleh karena itu, hingga saat ini pemerintah masih belum bisa menyalurkan dana tersebut. Peraturan itu, juga terdapat pada UU nomor 6 tahun 2014 dan UU nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi bahwa ADD berasal dari 10 persen dari dana perimbangan setelah di kurangi dana alokasi khusus (DAK). Artinya, kalau DAK di keluarkan maka akan muncul angka 10 persennya dari DAU yang di tambah DBH, dan itulah yang di anggarkan untuk ADD.

Kendati demikian, sisa anggaran alokasi dana desa tahun 2016 tetap akan di cairkan oleh pemerintah, namun semua itu harus melalui mekanisme kebijakan pemerintah dengan cara mengalokasikan kembali 20 persen anggaran tersebut. Tetapi soal waktu pencairannya masih belum bisa di pastikan.

“ya kita tunggu aja kebijakan pemerintah daerah selanjutnya. Jika dananya sudah ada, pasti akan segera kita cairkan,” ungkapnya.

Buktinya, kata Margiyanto, anggaran ADD yang 20 persen di tahun 2017 sudah kita cairkan. Yang jelas, 20 persen sisa ADD anggaran tahun 2016 dengan nilai kurang lebih 37 milyar rupiah tersebut tidak akan jadi dana silva yang selama ini jadi isu yang bergulir di masyarakat.

“Bagaimana bisa jadi silva, dananya juga kan belum ada” tuturnya, Rabu (18/01/2016).

Sementara itu, kepala bidang dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana mengimbau ke semua masyarakat, terutama para kepala desa di Kabupaten Garut, agar bisa bersikap bijak dan tidak berasumsi negatif. Saat ini semua unsur yang berkait terus melakukan koordinasi mengenai hal itu.

Kita harus nisa melihat alur anggaran ADD itu sendiri, seperti yang sudah di katakan oleh pihak BPKAD, jika ADD berumber dari DAU di tambah DBH yang di kalikan 10 persen. Jika salah satu komponen itu memang belum ada, ya mau bagaimana ada angka yang muncul, tambahnya.

Dengan tertangguhkannya 20 anggaran alokasi dana desa tahun 2016, tentunya mempengaruhi sebagian kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya, terlambatnya pembagian upah atau siltap para perangkat desa hingga beberapa bulan. Hal tersebut di rasakan oleh Wiwin kepala Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong.

Dengan terpaksa kita harus mencari dana talang untuk memenuhi hak para aparat Desa. Dengan demikian maka muncul hutang dengan harapan dana sisa anggaran alokasi dana desa yang 20 persen itu segera cair, untuk membayar semua tungggakan. Saya selaku kepala Desa sangat percaya terhadap Pemerintah daerah maupun pusat dalam memecahkan persoalan ini, pungkas wiwin. (Useu G Ramdani)***

Terkait Buruknya Manajemen Keuangan Pemkab, Ini Kata Anggota DPRD Garut

PEMKAB,(GE).- Beberapa pihak menilai, tata kelola atau manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, buruk. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat menilai, buruknya tata kelola keuangan ini berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Garut ditunda. Dana yang ditunda ini jumlahnyapun idak sedikit, yakni Rp 81 miliar per bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2016.

“Setiap pembahasan soal anggaran, pihak eksekutif selalu menyatakan kondisi keuangan defisit. Itu artinya sudah salah dalam mengelola anggarannya,” kata Dadang, saat dijumpai beberapa awak media di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (04/09/2016)

Dadang menjelaskan, berbanding terbaliknya data keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan, merupakan salah satu contoh pengelolaan anggaran di Pemkab Garut. Pada akhir Juni 2016, disebutkan jika anggaran yang belum terserap masih tinggi, yaitu kurang lebih mencapai Rp 400 miliar.

“Pada kenyataannya di Garut kan tidak demikian. Mengapa bisa begitu, itu karena pengelolaannya (anggaran) tidak baik. SPK (Surat Perintah Kerja) turun, tapi tidak dibayarkan kewajibannya, dana disimpan dulu. Penanggung jawab pekerjaan sudah selesai, namun belum dibayar, seolah-olah dipersulit untuk bayar. Pada akhirnya tidak salah bila pemerintah pusat menilai kas di daerah tinggi, hingga keluarlah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 125 tentang DAU itu. Saya menganggap PMK 125 ini hukuman,” ungkapnya.

Terkait pinjaman Pemkab Garut ke salah satu bank untuk menutupi kebutuhan anggaran, Dadang mengaku setuju. “Kalau misalnya pinjam, itu boleh dan ada aturannya. Silakan dan memang harus dilakukan karena untuk kepentingan pembangunan. Dengan catatan, uang yang didapat dari pinjam itu harus langsung dibayarkan untuk pembangunan di 2016 ini, jangan sampai mengulangi kesalahan dengan dibayarkan nanti pada tahun 2017,” tanadasnya.

Dengan dihentikannya sejumlah proyek pembanguan sebagai bagian dari efisiensi, disesalkan politisi partai Demikrat ini. “Jangan sampai salah kelola (anggaran) di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ini berdampak pada publik. Pembangunan harus tetap berjalan. PMK 125 itu menyatakan bahwa anggaran yang ditunda akan dibayarkan pemerintah pusat pada Desember mendatang. Sementara jika tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, sebagai akibat dari dibatalkannya sejumlah proyek, bisa-bisa di Desember nanti DAU memang tidak akan turun dari pemerintah pusat karena tidak ada kegiatan yang mesti dibayar di daerah,” urainya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut, Mas Yayu Siti Sapuro, angkat bicara, terkait tidak optimalnya manajemen keuangan di Pemkab Garut. Ia mengatakan, kas pada bulan Juni disebut tinggi, karena waktu melakukan rapat kerja khusus dengan DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) saat itu memang ada dana Rp 400 miliar.
“Banyak hal-hal yang harusnya dibayarkan tapi belum dikeluarkan dananya. Kami anggap ini manajemennya tidak baik,” tandasnya.

Diungkapkannya, kasus seperti ini setidaknya terjadi juga dalam rentang tahun 2014-2015. Saat duduk di Komisi C DPRD Garut, Yayu sering mengoreksi dan mengingatkan pemerintah terkait pencairan dana yang selalu tertumpuk di akhir tahun.

“Kami sering peringati itu (dana tertumpuk di akhir tahun) ke Pemkab Garut. Padahal kan perencanaannya sudah jelas. Garut ini mendapat perencanaan pembangunan terbaik, namun sayang dalam pelaksanaannya seperti itu. Maka kami menyebut ada pengelolaan yang belum optimal. Bila dikelola baik oleh semua pihak, sesuai tahapan bisa menyalurkan, maka tidak ada dana yang tersimpan lama,” bebernya.

Menanggapi kondisi tersebut, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut periode 1998-2009, Haryono, mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa posisi kas daerah Garut.

Haryono mengatakan, setiap akhir tahun selalu ada silva, setiap pertengahan tahun selalu ada keterlambatan pencairan dana. Misalnya, pada 2013-2014, anggaran yang tidak tercairkan hingga akhir 2014 itu mencapai Rp 300 miliar. Lalu loncat ke 2015, anggaran yang tidak tercairkan hingga 2015 mencapai Rp46 miliar.
“Kemudian di tahun 2016, ini ada apa, kenapa selalu begitu di setiap tahun ?” Tandasnya. (Tim GE)***

Krisis DAU, Dana Sertifikasi Guru “Diéclok” untuk Bayar Gaji PNS ?

TARKI, (GE),- Menyusul keputusan Pemerintah pusat menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemkab Garut mengambil beberapa opsi, salah satunya menunda pembayaran gaji PNS selama empat bulan.

Opsi lainnya, membayar gaji PNS, dengan menunda pembayaran kepada para pemborong. Kini tersiar kabar dana sertifikasi para guru akan “dieclok” atau dipinjam untuk bayar gaji PNS. Padahal tunjangan guru bernama sertifikasi itu kini dihentikan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Hal itu dikarenakan sisa anggaran sertifikasi para guru di Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 masih cukup banyak, yakni Rp. 171 milyar.

” Sertifikasi guru dihentikan oleh pemerintah pusat, karena masih ada sisa sebesar itu. Namun sisa itu sudah dipake gaji PNS sebesar Rp. 124 milyar untuk 1200 PNS yang baru diangkat kemarin,” ungkap peneliti dari Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, Selasa (13/09/ 2016).

Hal ini kata Haryono, yang mungkin menjadi salah satu beban cukup berat bagi Pemkab Garut, terkait dengan ditundanya DAU pada tahun ini.” Sertifikasi kan hak guru? Nah apakah hal ini pula yang menjadi beban pada pengelolaan anggaran, dari mana harus menggantinya? tanya Haryono.

Mantan Anggota DPRD Garut itu, meminta Pemkab Garut untuk jujur dan terbuka soal pengelolaan keuangan daerahnya. Sebab katanya pula, kalau hanya persoalan DAU, seharusnya pemerintah tak perlu kelimpungan seperti sekarang.

” Kan DAU ini hanya menyangkut belanja pegawai dan Pemerintah pusat tidak membantai belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ujarnya.

Kepada sejumlah wartawan, Haryono menggambarkan posisi APBD Garut Tahun ini yang besarnya Rp. 3,7 trilyun, diperkirakan baru terpakai Rp. 1,7 trilyun, atau sekitar 42 persen hingga September ini.

” Artinya benar apa yang dikatakan Bupati, bahwa uang kita ini masih banyak. Oleh karena itu tak perlu repot kalau hanya DAU, uang masih banyak, segera pergunakan,” tandasnya.

Selanjutnya kata mantan anggota dewan yang dikenal tegas ini, berharap kepada sudah saatnya Legislatif membuka ruang aspirasi untuk menghindari fitnah dan dugaan-dugaan yang salah. Menurutnya, momentumnya sangat tepat di saat akan melakukan perubahan anggaran.

” Saya harap bukan hanya pemerintah yang harus terbuka, melainkan dewan pun harus menggeliat sesuai tupoksinya. Fungsi dewan sebagai budgeting dan pengawasannya pergunakan sekarang. Sebab hari ini akan sangat menentukan untuk pengelolaan tahun berikutnya. Kalau hanya diam, lebih baik dewan bubar saja,” tegasnya.

Disebutkannya, hingga saat ini pihaknya belum melihat langkah dewan yang signifikan dalam menyikapi persoalan yang dihadapi pemkab Garut saat ini. (Dief)***

DAU Tertunda, Pilkada Serentak Terancam Diundur

TARKA, (GE).- Gonjang-ganjing penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) ternyata berdampak juga keberadaan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga tertunda. Hal ini akibat adanya kebijakan Pemkab Garut untuk mengalihkan dana Pilkada untuk kebutuhan lain yang lebih bersifat mendesak.

Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi, menyebutkan dana Pilkada serentak pada 2018 untuk Kabupaten Garut memang mengalami penundaan menyusul penundaan DAU Garut oleh pemerintah pusat. Adapun besaran anggaran Pilkada yang merupakan tabungan itu mencapai Rp 13 miliar.

“Informasi yang kami dengar, katanya memang ada penundaan untuk anggaran Pilkada di Garut ini karena dananya dialihkan dulu untuk kebutuhan lain. Bagi kami hal itu tak menjadi masalah asal ketika mau digunakan, dana itu sudah ada,” tutur Hilwam kepada sejumlah awak media, Kamis (1/9/2016).

Diakuinya, hingga sejauh ini penundaan dana Pilkada yang dialihkan untuk kegiatan lain oleh Pemkab Garut, tidak menimbulkan pengaruh apapun. Hal ini karena memang pihaknya belum memerlukan dana itu karena belum ada tahapan persiapan Pilkada.

“Untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang, kita (KPU/red.) sudah mengajukan anggaran kepada Pemkab Garut sebesar Rp 119 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan terkait besaran anggaran yang akan diberikan Pemkab Garut.

Terkait masalah kesiapan anggarannya sendiri, pihaknya tak bisa masuk lebih jauh karena hal itu merupakan kewenangan Pemkab. Sementara itu, pelaksanaan Pilkada yang berbarengan dengan pemilihan Gubernur, diakui Hilwan memang akan ada bantuan dana dari provinsi. Namun berdasarkan informasi, provinsi hanya akan memberikan bantuan untuk honor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungatan Suara (PPS).

Diharapkannya, honor KPPS juga ikut dibayarkan oleh provinsi. Hal itu sudah disampaikan ke pihak provinsi akan tetapi sampai pertemuan terakhir beberapa waktu lalu, provinsi tetap hanya menyanggupi untuk membayar honor PPK dan PPS saja.

“Jumlah anggaran yang diperlukan untuk membayar honor KPPS sangat besar sehingga kami berharap agar hal itu menjadi tanggung jawab provinsi. Namun provinsi masih tetap dengan rencana awal yaitu hanya membayar honor PPK dan PPS saja,” tukasnya.

Hilwan meminta agar Pemkab Garut lebih proaktif dalam menyikapi hal ini. Apalagi ini juga merupakan hajatnya Pilgub atau provinsi yang di dalamnya bersama dengan Pilbup. “Jadi, paling tidak ada sharing pembiayaannya setengah dari provinsi.” Tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri menilai perubahan anggaran Pilkada tentunya harus melalui mekanisme, tidak bisa begitu saja ditarik. Apalagi dana tersebut sudah dicatat di APBD.

“Terus terang, kami jadi khawatir melihat kondisi seperti sekarang ini. Jangan-jangan pelaksanaan Pilkada akan terganggu karena dananya yang dialihkan untuk kegiatan lain. Padahal kan penentuan dana Pilkada itu sudah ditetapkan sejak awal dan mulai Juni 2017, KPU sudah harus mulai melalukan persiapan,” ungkapnya. (Tim GE)***

Gaji Guru Honorer Tetap Dibayarkan, Perjalanan Dinas dan Pembelian Kendaraan Ditangguhkan

PENDOPO, (GE).- Guru honorer kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Pemkab Garut membatalkan rencana penundaan pencairan insentif guru honorer.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Garut berencana tak akan mencairkan tunjangan atau insentif guru honorer dengan total nominal yang harus dikeluarkan Rp 2,5 miliar akibat dampak penundaan dana alokasi umum (DAU). Pemkab justru akan memangkas anggaran perjalanan dinas untuk menutup kekurangan anggaran tahun ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyebut tunjangan guru honorer tetap akan diberikan. Pihaknya tetap mengutamakan pembayaran gaji pegawai. Menurut Iman, pihaknya masih percaya jika kekurangan DAU akan bisa dibayarkan pemerintah pusat di tahun ini.

“Memang masih kurang Rp 220 miliar. Tapi saya yakin akan ada solusinya. Tunjanhan guru honorer juga tidak ditunda,” ucap Iman usai melakukan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan tentang penundaan DAU kepada para pemborong di Gedung Pendopo Garut, Rabu (31/8/2016).

Iman menambahkan, telah mengumpulkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk merespon segala kemungkinan terburuk. Iman menyebut Pemkab belum memberikan opsi pengurangan anggaran. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang tidak akan dilakukan.

“Perjalanan dinas, pembelian ATK (alat tulis kantor), pembelian kendaraan dan lahan. Itu yang utama akan dihentikan dulu,” katanya.

Pemerintah pusat, lanjut Iman, juga memberi kesempatan untuk berdialog dan memperbaiki laporan keuangan. Segala hal yang menyangkut kewajiban daerah akan dipenuhi.

Mengenai adanya pengendapan dana tunjangan profesi guru (TPG), Iman menyebut sudah tidak ada masalah. Sisa anggaran tahun 2014 dan 2015 telah kembali diserahkan ke pemerintah pusat.

Iman juga akan meminta klarifikasi kepada Kemenkeu terkait posisi kas Garut yang berada di posisi lima besar. Padahal saat melakukan pertemuan pada bulan Juni, hanya Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor yang posisi kas daerahnya masih sangat tinggi.

Dari informasi yang dihimpun, posisi kas Garut pada akhir tahun ini menjadi yang kelima terbesar se-Indonesia dengan jumlah sebesar Rp 527 miliar setelah penundaan DAU. Jumlah tersebut dikategorikan sangat tinggi. Selain Garut, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor juga memiliki posisi kas daerah yang sangat tinggi.

“Soal uang muka 30 persen yang diambil pemborong juga kami pertanyakan. Mengapa tidak digunakan. Makanya kami sosialisasikan adanya penundaan DAU ini,” ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, Deden Sopian, menuturkan dari informasi yang didapatnya, keengganan pengusaha dalam mengambil uang muka proyek sebesar 30 persen karena berbagai faktor. Mulai dari sulitnya administrasi dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan pemerintah.

“Kami juga terus mendorong agar uang muka itu bisa diambil. Adanya uang muka itu prestasi bagi pengusaha dan pemerintah. Anggaran terserap dan pengusaha diuntungkan operasionalnya,” ucap Deden.

Deden berharap berbagai kendala tersebut bisa segera diatasi. Ke depannya uang muka 30 persen itu bisa mudah dicairkan. Anggaran pemerintah pun tak mengendap. (Farhan SN)***

Penundaan DAU, Akibat Buruknya Tata Kelola Keungan Pemkab Garut

TARKID, (GE).- Peneliti Masyarakat Peduli Anggaran Garut, Haryono menilai penundaan DAU untuk Kabupaten Garut otomatis akan mengganggu pembayaran gaji dan pembangunan lainnya. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian Pemkab Garut.

Haryono mengaku sangat mengapresiasi produktivitas pembangunan sarana dan prasarana yang agresif. Mulai dari pembangunan jalan, Puskesmas, dan kantor pemerintahan. Namun akan lebih sempurna jika diimbangi akselerasi tata pengelolaan anggaran.

“Jangan sampai pencairan anggaran terganggu karena kurang maksimalnya tata kelola keuangannya. Apalagi tidak banyak orang yang tahu soal pengelolaannya,” kata Haryono saat dihubungi, Selasa (24/8).

Masalah anggaran di Garut berdasarkan temuan LHP BPK RI tahun 2015, tutur Haryono, menyebut jika anggaran sisa sertifikasi sebesar Rp 124 miliar dialihkan untuk membayar gaji PNS kategori 2. Padahal anggaran tersebut bukan peruntukannya.

“Apalagi sekarang muncul pinalti sampai pengurangan DAU. Harus jadi perhatian dari Pemda,” ucapnya.

Penundaan DAU karena faktor saldo kas daerah yang tinggi, lanjut Haryono, disebabkan karena banyaknya piutang. Artinya masih banyak anggaran yang tersimpan dan belum terbayarkan.

“Mungkin di bendahara pengeluaran anggarannya masih ada di saldo dinas. Banyak faktor yang membuat keterlambatan itu. Harus ada sinergitas antara bendahara dan verifikator,” ucapnya.

Haryono berharap tidak ada permainan fiskal di masin-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Permainan tersebut bisa dilakukan dengan cara menyimpan dana yang ada. Misalnya dalam bentuk sertifikat bilyet atau pengendapan uang di bank.

Menurut Haryono, penundaan DAU sampai Rp 81 miliar dikhawatirkan karena sistem manajemen yang lemah. Inspektorat dan DPRD juga harus memperhatikannya. Apalagi DAU menyangkut masalah gaji pegawai dan pembangunan.

“Mudah-mudahan ini bukan sanksi. Tapi karena masalah defisit anggaran di pusat yang mencapai Rp 262 triliun,” ujarnya. Farhan SN***

Gaji PNS Selama 4 Bulan Terancam “Tekor”, Sekretaris Kadin Garut : Pemerintah Jangan Bikin Panik Masyarakat

TARKI, (GE).- Meski sudah sepekan informasi tentang penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut belum bisa menjelaskan sebab penundaan pencairan dana tersebut.

Alih-alih menjelaskan penyebabnya, Pemkab Garut malah membuat statemen yang mengejutkan, yakni gaji PNS tidak akan dibayarkan selama empat bulan. Kalupun dibayar, akan menggunakan dana talangan yang seharusnya dibayarkan kepada para pemborong yang telah mengerjakan proyek infrastruktur. Karenanya masyarakat Garut jadi panik dengan kebijakan pemerintah tersebut.

“Pemerintah jangan bikin panik masyarakat dengan “Pemerintah jangan membuat panik masyarakat dengan memberikan informasi yang meresahkan, dengan adanya penundaan DAU ini. Adanya informasi PNS tidak akan digaji, pemborong tidak akan dibayar, ini jelas bikin panik masyarakat,” kata pria yang akrab dipanggil Syakur itu.

Syakur yang juga Sekretaris Kadin Kabupaten Garut itu, menduga ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh Pemkab Garut, sehingga bantuan dari pusat ditunda. ” Saya pikir daera-daerah yang ditunda DAU nya itu, ada masalah dalam pengelolaan keuangan. Buktinya ada dana yang harus dikembalikan, berdasarkan temuan BPK,” tuturnya.

Disamping itu, syakur menduga keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat itu, dikarenakan Garut khusunya, masih memiliki banyak anggaran yang belum dipakai.” Dalam hal melakukan restrukturisasi keuangan, kemungkinan pemerintah pusat memilih-milih daerah mana yang tidak akan berdampak pada proses pembangunan daerahnya, jika DAU nya ditunda,” ujarnya.

Syakur juga melihat serapan anggaran Kabupaten Garut yang masih rendah, menjadi faktor pertimbangan Kementerian Keuangan, untuk menunda bantuan ke Pemkab Garut, karena keuangannya masih cukup banyak. Dicontohkannya, anggaran belanja langsung yang nilainya Rp. 1,3 trilyun, hingga Bulan Juni lalu baru terserap 11 persen. kalau dihitung sampai Agustus ini, perkiraannya baru mencapai 30 persen.

“Kita lihat serapan anggaran Garut ini masih rendah. Ini sangat memungkinkan menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat. Ibarat bapak ka anakna, rek mere duit teh ditingali heula. Nu duitna masih loba mah moal waka dibere,” tukasnya.

Syakur juga melihat Pemkab Garut belum menjalankan aturan dengan semestinya dalam melakukan proses pembangunan. Disebutkannya, dalam Perpres nomor 70 Tahun 2012 disebutkan, bagi pihak ketiga pemenang lelang harus diberikan dana 30 persen dari nilai proyeknya. Akan tetapi hal ini katanya, tidak dilakukan oleh Pemkab Garut.

Oleh karena itu, terkait penundaan DAU tersebut, Pemkab Garut diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan dijadikan momen untuk melakukan perbaikan.” Saya harap pemerintah tidak berlebihan dalam menyikapi masalah ini, yang justru membuat keresahan di masyarakat,” harapnya.

Selain itu, diharapkannya Pemkab Garut bisa melakukan rasionalisasi dan efesiensi anggaran, dengan membuat skala prioritas dalam menjalankan proses pembangunannya.” Jangan lupa pula lakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh kejelasan masalahnya,” pungkasnya. (Dief).***

Bantuan Pusat Tersendat, Pemkab Garut Akan Genjot PAD

KOTA, (GE).- Keputusan Kementerian Keuangan RI menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp81 milyar tiap bulan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kalangkabut. Kenapa tidak, jangankan untuk melanjutkan sejumlah proyek pembangunan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja jumlahnya sudah tekor.

Oleh sebab itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan menyatakan, dana yang ditangguhkan pencairannya tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. Padahal dana sebesar itu sudah direncanakan Pemkab Garut untuk membayar kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan Garut, dibawah kepemimpinan Rudy Gunawan dan dr. Helmi Budiman.

Menurut Rudy, DAU yang ditangguhkan selama empat bulan tersebut, jumlah totalnya mencapai Rp 320 miliar. Kejadian serupa pernah menimpa Kabupaten Garut tahun sebelumnya. Namun dana yang ditangguhkan hanya sebesar Rp 10 miliar.

Adanya ketidak tentuan pencairan bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut, Rudy Gunawan selaku Bupati Garut, mengambil langkah dengan menggenjot Pendapatan Aslsi Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak yang bisa dioptimalkan adalah dari sektor perhotelan, restoran dan pariwisata.

“Bantuan dari pusat sekarang kan ditangguhkan, saat ini kita ingin ada intensifikasi dalam hal pungutan dan ekstensifikasi perluasan wajib pajak, jadi lebih banyak gitu,” katanya usai memberi penjelasan pada sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2016 tentang pajak daerah di Gedung Pendopo Garut, Rabu (24/08).

Saat ini ungkap Bupati, PAD dari sektor pajak daerah berada di kisaranangka Rp 80 Milyar per tahun dan itu menurut Rudy, terbilang masih rendah. Terlebih dari sektor usaha, pasalnya saat ini sumbangsih terbesar masih dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).(Dief)***